cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Abdul Atsar
Contact Email
risalahmkn@unram.ac.id
Phone
+628786855632
Journal Mail Official
risalahmkn@unram.ac.id
Editorial Address
Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum. Universitas Mataram Jl. Majapahit No. 62 Mataram 83125
Location
Kota mataram,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
Jurnal Risalah Kenotariatan
Published by Universitas Mataram
ISSN : 2775362X     EISSN : 2775362X     DOI : -
Core Subject : Humanities, Education, Social,
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other
Jurnal Risalah Kenotariatan merupakan media setiap semester guna penyebarluasan (diseminasi) hasil penelitian dan pengabdian atau kajian konseptual tentang hukum dan kenotariatan. Jurnal Risalah Kenotariatan terbit dua nomor dalam setahun (Juni dan Desember) Jurnal Risalah Kenotariatan memuat hasil penelitian dan pengabdian atau kajian konseptual (hasil pemikiran) tentang hukum, konstitusi, Kenotariatan, serta isu-isu hukum kenotariatan dan ketatanegaraan yang belum pernah dipublikasikan di media lain. Jurnal Risalah Kenotariatan ditujukan untuk kalangan pakar, akademisi, praktisi, penyelenggara negara, LSM, serta pemerhati hukum konstitusi dan ketatanegaraan.
Arjuna Subject : Seni dan Humaniora - Seni dan Humaniora (Lain-Lain)
Articles 225 Documents
 19   20   21   22   23 
Perbandingan Sanksi Pidana Pada Kuhp Lama, Kuhp Nasional Dan Criminal Code Romania 2017 Ristanti, Yuni; Ahwan
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 6 No. 2 (2025): Jurnal Risalah Kenotariatan (in progress)
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v6i2.403

Abstract

Penelitian ini membahas perbandingan sistem sanksi pidana antara KUHP Lama, KUHP Nasional 2023 Indonesia, dan Criminal Code Romania 2017. Tujuan makalah ini adalah untuk mengkaji perbedaan dan persamaan filosofi, struktur, serta mekanisme pemidanaan pada masing-masing sistem hukum, serta dampaknya terhadap penegakan hukum pidana di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-komparatif dengan pendekatan mazhab hukum dan analisis pasal-pasal yang berlaku di ketiga kode pidana tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHP Lama masih berorientasi pada keadilan retributif klasik dengan dominasi pidana penjara dan pidana mati, sedangkan KUHP 2023 mengusung paradigma utilitarian dan restoratif dengan perluasan jenis pidana dan penguatan prinsip proporsionalitas. Criminal Code Romania 2017 menampilkan sistem yang lebih modern dan humanis, menghapus pidana mati, mengedepankan individualisasi hukuman, serta mengadopsi mekanisme pengawasan dan denda yang lebih adil. Pembaruan KUHP 2023 menempatkan Indonesia pada jalur harmonisasi dengan standar global dan sekaligus mempertahankan karakteristik lokal dalam sistem pemidanaan nasional.
Institusi Hukum dan Lembaga Nasional Indonesia dalam Perampasan Aset Korupsi di Luar Negeri melalui Bantuan Timbal Balik (Mutual Legal Assistance) Susilawati, Ika Yuliana; Prandy Arthayoga Louk Fanggi
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 6 No. 2 (2025): Jurnal Risalah Kenotariatan (in progress)
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v6i2.404

Abstract

Bantuan Timbal Balik (Mutual Legal Assistance) merupakan kerjasama internasional berkenaan dengan pemberian bantuan di bidang penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Bantuan Timbal Balik (Mutual Legal Assistance) dilaksanakan dengan penunjukan suatu lembaga atau institusi penegak hukum yang kemudian akan bertindak atas nama pemerintah negara yang bersangkutan, berwenang untuk menerima atau meminta resmi Bantuan Timbal Balik (Mutual Legal Assistance) serta bertanggung jawab atas proses Bantuan Timbal Balik (Mutual Legal Assistance) di negaranya. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana koordinasi antara Institusi Hukum dengan Lembaga Nasional Indonesia dalam Perampasan Aset Korupsi di Luar Negeri melalui Bantuan Timbal Balik (Mutual Legal Assistance). Jenis penelitian yang dipergunakan adalah Penelitian Yuridis Normatif. Koordinasi antara Institusi Hukum dengan Lembaga Nasional Indonesia dalam Perampasan Aset Korupsi di Luar Negeri melalui Bantuan Timbal Balik (Mutual Legal Assistance) dilakukan melalui kerjasama dan koordinasi Institusi dan lembaga terkait yang meliputi pertama Kepolisian untuk penyelidikan dan penyidikan dengan penggeledahan dan penyitaan, kedua Kejaksaan sebagai penyidik, penuntut umum, dan eksekutor, ketiga KPK melakukan tindakan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan mengajukan permohonan untuk perampasan aset hasil tindak pidana korupsi yang berada di luar negeri, kemudian institusi penegak hukum ini berkoordinasi dengan lembaga Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Luar Negeri, dan PPATK.
Formulasi Kebijakan Praperadilan Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia Taufik, Zahratul'ain; Rosikhu, Muhammad; Tekayadi, Suntarajaya Kwangtama
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 6 No. 2 (2025): Jurnal Risalah Kenotariatan (in progress)
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v6i2.405

Abstract

Praperadilan bertujuan untuk mencegah pelanggaran hak asasi manusia pada diri tersangka/terdakwa dalam proses pemeriksaan ditingkat penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Melalui mekanisme praperadilan memberikan kesempatan untuk mengoreksi dan mencegah ketidakadilan yang mungkin terjadi selama proses hukum. Praperadilan menjadi mekanisme yang sangat penting dalam sistem peradilan yang berfungsi dengan baik dan menghormati hak-hak individu. Oleh karena itu, penelitian ini mengeksplorasi pertanyaan tentang pengaturan praperadilan menurut sistem hukum Indonesia Dan bentuk perluasan ruanglingkup prapradilan pasca putusan mahkamah konstitusi. Metode yang digunakan dalam Penelitian ini yaitu penelitian normative. Adapun hasilnya yaitu dasar hukum praperadilan diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Dalam perkebangan hukum saat ini pasca 4 putusan mahkamah konstitusi tentang prapradilan telah memperluas ruanglingkup prapradilan seperti halnya penetapan tersangka, diakuinya kedudukan penyidik independen KPK, gugurnya permohonan praperadilan setelah berkas dikirim dan telah dimulai sidang pokok perkara serta kewajiban menyerahkan SPDP.
Penguatan Kapasitas Hak Asasi Manusia (HAM) Kepada Masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Barat Di Universitas Muhammadiyah Mataram Dwi Tesna Andini, Dwi Tesna Andini; Sartika Hijriati, Sartika Hijriati; Neni Suryanirmala, Neni Suryanirmala; Anggun Variasi Islami, Anggun Variasi Islami; Zul Haeri, Zul Haeri
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 6 No. 2 (2025): Jurnal Risalah Kenotariatan (in progress)
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v6i2.408

Abstract

Penguatan pemahaman dan kesadaran Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan bagian penting dalam membangun masyarakat yang sadar hukum, adil, dan beradab. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pemahaman HAM di kalangan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Mataram sebagai bagian dari masyarakat sipil di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 29 Oktober 2025 dengan melibatkan 500 mahasiswa dari Fakultas Hukum dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram serta mahasiswa Universitas Teknologi Mataram. Materi yang disampaikan mencakup konsep dasar HAM, landasan hukum nasional dan internasional, serta peran kampus dalam pendidikan, penelitian, dan advokasi HAM. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman mahasiswa terhadap nilai-nilai dasar HAM, kesadaran hukum, serta peran aktif mereka sebagai agen perubahan di lingkungan kampus dan masyarakat. Antusiasme peserta tercermin dari diskusi yang aktif dan kritis terhadap isu-isu HAM yang dihadapi sehari-hari. Kegiatan ini diharapkan dapat berkontribusi dalam membangun budaya hukum dan penghormatan HAM yang berkelanjutan di lingkungan perguruan tinggi dan masyarakat luas.
Penguatan Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembentukan Peraturan Desa di Desa Sembalun Timba Gading Kecamatan Sembalun Kabupaten Lombok Timur Jayadi, Haeruman; AD. Basniwati, AD. Basniwati; Khairul Umam, Khairul Umam; Iskandar Sukmana, Iskandar Sukmana
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 6 No. 2 (2025): Jurnal Risalah Kenotariatan (in progress)
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v6i2.409

Abstract

Artikel ini membahas kegiatan penyuluhan mengenai Penguatan Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembentukan Peraturan Desa di Desa Sembalun Timba Gading, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur. Tujuan utama kegiatan adalah meningkatkan kapasitas BPD dan aparatur desa dalam memahami serta menerapkan teknik pembentukan peraturan desa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Metode pelaksanaan dilakukan melalui tatap muka dengan praktik langsung dan diskusi interaktif menggunakan pendekatan persuasif, edukatif, komunikatif, dan akomodatif. Sasaran kegiatan meliputi BPD, perangkat desa, tokoh agama, tokoh adat, serta perwakilan masyarakat. Hasil kegiatan menunjukkan antusiasme peserta yang tinggi, namun masih terdapat keterbatasan pengetahuan terutama dalam aspek perancangan peraturan desa, seperti penyusunan naskah akademik, dasar hukum, bahasa hukum, serta pencantuman sanksi. Luaran kegiatan berupa publikasi artikel ilmiah pada jurnal nasional ber-ISSN serta peningkatan pemahaman dan keterampilan teknis BPD dan aparatur desa. Ke depan, diperlukan penyuluhan hukum lanjutan dengan durasi lebih panjang dan melibatkan pemerintah daerah serta unsur masyarakat secara lebih luas agar pembentukan peraturan desa lebih komprehensif dan partisipatif.

Page 23 of 23 | Total Record : 225

 19   20   21   22   23 

Filter by Year

2020 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 2 (2025): Jurnal Risalah Kenotariatan (in progress) Vol. 6 No. 1 (2025): Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 5 No. 2 (2024): Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 5 No. 1 (2024): Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 4 No. 2 (2023): Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 4 No. 1 (2023): Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 3 No. 2 (2022): Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 3 No. 1 (2022): Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 2 No. 2 (2021): Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 2 No. 1 (2021): Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 1 No. 2 (2020): Jurnal Risalah Kenotariatan More Issue