cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Abdul Atsar
Contact Email
risalahmkn@unram.ac.id
Phone
+628786855632
Journal Mail Official
risalahmkn@unram.ac.id
Editorial Address
Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum. Universitas Mataram Jl. Majapahit No. 62 Mataram 83125
Location
Kota mataram,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
Jurnal Risalah Kenotariatan
Published by Universitas Mataram
ISSN : 2775362X     EISSN : 2775362X     DOI : -
Core Subject : Humanities, Education, Social,
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other
Jurnal Risalah Kenotariatan merupakan media setiap semester guna penyebarluasan (diseminasi) hasil penelitian dan pengabdian atau kajian konseptual tentang hukum dan kenotariatan. Jurnal Risalah Kenotariatan terbit dua nomor dalam setahun (Juni dan Desember) Jurnal Risalah Kenotariatan memuat hasil penelitian dan pengabdian atau kajian konseptual (hasil pemikiran) tentang hukum, konstitusi, Kenotariatan, serta isu-isu hukum kenotariatan dan ketatanegaraan yang belum pernah dipublikasikan di media lain. Jurnal Risalah Kenotariatan ditujukan untuk kalangan pakar, akademisi, praktisi, penyelenggara negara, LSM, serta pemerhati hukum konstitusi dan ketatanegaraan.
Arjuna Subject : Seni dan Humaniora - Seni dan Humaniora (Lain-Lain)
Articles 226 Documents
 11   12   13   14   15 
Peran Digital Evidence dalam Kasus Money Laundering Vioni Dewi, Gabriel; Fitria, Ainul; Anjasmara, Rohid; Enggarsasi, Umi
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 4 No. 2 (2023): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v4i2.149

Abstract

Seiring perkembangan teknologi saat ini menimbulkan dampak positif dan dampak negatif. Hukum selalu tertinggal satu langkah. Acap kali tindak pidana pencucian uang dilakukan dengan berbagai macam cara dan juga celah yang di iringi dengan kemajuan teknologi. Dalam hal ini menjadi catatan tersendiri bagi aparat penegak hukum dalam pembuktian tindak pidana korupsi tidak hanya mengandalkan alat bukti kuno, melainkan dapat meleburkan teknologi sehingga dapat diperoleh alat bukti digital. Masalah yang mendasari peran alat bukti digital dalam kasus pidana pencucian uang, antara lain: (1) Bagaimana Alat Bukti Digital di atur dalam hukum di Indonesia? (2) Bagaimana kedudukan alat bukti digital dalam hukum pembuktian tindak pidana pencucian uang? (3) Bagaimana peran dari alat bukti digital dalam kasus tindak pidana pencucian uang? Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif normatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: (1) Indonesia belum memiliki undang-undang yang mengatur tentang alat bukti digital. (2) Kedudukan alat bukti digital ini dianggap sah dan diatur dalam peraturan perundang-undangan kecuali pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. (3) Peran alat bukti digital dalam kasus tindak pidana pencucian uang sebagai petunjuk yang sah dalam pembuktian.
Analisis Yuridis Hak Ingkar Notaris Terhadap Kerahasiaan Isi Minuta Akta Notaris Berdasarkan Uujnp Dan Kode Etik Notaris Ardianta, I Gusti Made; Munandar, Aris; Djumardin, Djumardin
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 4 No. 2 (2023): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v4i2.150

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisa pengaturan hak ingkar Notaris terhadap kerahasiaan isi minuta akta yang dibuatnya berdasarkan UUJNP dan Kode Etik Notaris yaitu tentang pengaturan hak ingkar Notaris dalam perspektif hukum positif Indonesia serta bentuk perlindungan hukum terhadap Notaris dalam kewajiban merahasiakan isi minuta akta yang dibuatnya. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yang merupakan penelitian berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian ini pengaturan hak ingkar Notaris dalam Hukum Positif Indonesia yaitu diatur dalam ketentuan Pasal 1909 KUHPerdata, Pasal 170 ayat (1) KUHAP yang mengatur tentang hak ingkar serta pada UUJNP Pasal 16 ayat (1) huruf (f) yang mewajibkan Notaris merahasiakan mengenai akta dan segala keterangan yang didapat Notaris dalam proses pembuatan akta dan kewajiban ingkar terdapat pada Pasal 322 ayat (1) KUHP. Undang-undang memberikan hak ingkar yang merupakan hak untuk menolak untuk memberikan kesaksian atau hak untuk meminta undur dari kesaksian, oleh karena itu hak ingkar Notaris yang diberikan oleh Undang-undang tidak hanya merupakan hak, melainkan suatu kewajiban. Perlindungan hukum bagi Notaris pada Pasal 66 UUJNP terkait hak ingkar Notaris dalam kewajiban merahasiakan isi minuta akta yang dibuatnya merupakan bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh undang-undang, ada dua jenis bentuk perlindungan hukum yang diberikan yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif, Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.
TELAAH KRITIS METODE OMNIBUS LAW DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG Itrawadi, Itrawadi; Karyati, Sri; Ulum, Hafizatul
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 4 No. 2 (2023): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v4i2.177

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara kritis bagaimana pembentukan undang-undang di Indonesia dengan menggunakan metode omnibus pasca Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Berdasarkan hasil kajian menunjukkan bahwa Pengaturan metode Omnibus dalam pembentukan undang-undang diatur dalam ketentuan Pasal Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan untuk tahapan impkementasi pembentukan undang-undang perlu dilakukan penyesuaian substansi di buku lampiran UU tersebut agar jelas proses pembentukan undang-undang de ngan menggunakan metode omnibus.
Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Oleh Notaris : (Studi Putusan Nomor 74/PDT/2021/PT BTN) Maulida, Rizky; Asikin, Zainal; Sili, Eduardus Bayo
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 4 No. 2 (2023): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v4i2.179

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menemukan dan memutuskan perihal pelepasan aset atas dasar akta pernyataan keputusan rapat umum pemegang saham (RUPS) serta untuk menganalisis akibat hukum jual beli atas aset perseroan terbatas yang didasari oleh akta pernyataan keputusan rapat umum pemegang saham (RUPS). Metode penelitian hukum yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Bahan hukum diperoleh melalui studi pustaka yakni dengan memperoleh bahan hukum melalui buku-buku teks, jurnal, makalah, artikel, dan bahan lainnya yang tersedia di perpustakaan ataupun internet. Berdasarkan penelitian dan analisis yang peneliti lakukan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang menyatakan bahwa gugatan yang diajukan oleh PT. Nisshinkan Indonesia dinyatakan tidak dapat diterima karena dianggap kurang pihak. Namun, hakim pengadilan tinggi justru menyatakan bahwa sepenuhnya menjadi hak PT. Nisshinkan Indonesia selaku Penggugat terkait Romeo Ura yang tidak dijadikan sebagai Tergugat. Dalam kasus yang terjadi pada PT. Nisshinkan Indonesia, dimana organ perseroan tidak hanya berdomisili di Indonesia, maka prinsip kehati-hatian yang harusnya dilakukan oleh Notaris Lusi Indriani, SH., MKn., adalah: (a) melakukan pengenalan terhadap identitas penghadap; (b) memverifikasi secara cermat data subyek dan obyek penghadap; (c) bertindak hati-hati, cermat, dan teliti dalam proses pengerjaan akta; dan (d) memenuhi segala teknik syarat pembuatan akta. Untuk akta pernyataan keputusan rapat (akta PKR) yang termasuk jenis akta partij sehingga isinya merupakan keterangan dan kehendak yang disampaikan oleh para pihak di hadapan Notaris. Sehingga, Notaris tidak bertanggung jawab atas isi dari akta pernyataan keputusan rapat tersebut. Meski Notaris tidak bertanggungjawab atas kebenaran materiil, namun sebelum membuat akta pernyataan keputusan rapat (akta PKR), notaris harus berhati-hati dalam melihat dan memeriksa kelengkapan dokumen yang dibawa oleh Direksi atau pihak yang diberi kuasa datang ke hadapannya.
Right to be Forgotten : Perspektif Hukum HAM Internasional Amalia, Ayu Riska; Taufik, Zahratul’ain; Apriliana, Adhitya Nini Rizki; Arsy, Hafina Haula
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 4 No. 2 (2023): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v4i2.180

Abstract

Right to be forgotten merupakan hak individu untuk menghapus atau menghilangkan informasi pribadi mereka dari internet ketika informasi tersebut dianggap tidak lagi relevan atau sesuai. Hubungan antara pengakuan “right to be forgotten” atau penghapusan informasi yang berhubungan dengan data pribadi seseorang dan hak publik terhadap informasi telah menciptakan konflik baru antara hak privasi dan kebebasan berekspresi. Tulisan ini memaparkan konsep “right to be forgotten” sebagai bagian dari hak asasi manusia internasional dan bagaimana melihat “right to be forgotten” dan hak berekspresi sebagai dua prinsip fundamental yang terus bersinggungan dalam konteks hak privasi dan hak untuk mengakses informasi dalam ekosistem digital. Meskipun tidak ada perjanjian HAM internasional yang secara eksplisit mengatur right to be forgotten ini, konsep ini telah diakui secara luas dalam hukum internasional dan telah diakui di berbagai negara dan masih terus berkembang. Pelaksanaan right to be forgotten memunculkan kekhawatiran tentang penyalahgunaan hak ini, yang pada akhirnya dapat menghambat akses publik terhadap informasi sehingga perlu ada kerangka kerja hukum yang jelas dan mekanisme yang transparan untuk mengatasi permintaan penghapusan informasi di setiap negara dalam membantu melindungi hak privasi seseorang tanpa mengorbankan hak publik untuk mendapatkan informasi yang penting.
Pembentukan Peraturan Dalam Rangka Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Risnain, Muh.; Wibowo, Gatot Dwi Hendro; Zunnuraeni, Zunnuraeni
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 4 No. 2 (2023): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v4i2.181

Abstract

Pelaksanaan kegiatan Pendampingan Pembentukan peraturan dalam rangka pelaksanaan undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2022 sangat dibutuhkan oleh Mitra Kerja dalam rangka karena akan membantu meningkatkan kuantitas dan kualitas Peraturan Daerah provinsi. Keberadaan pendampingan Perda dari Akademisi FH Unram sangat bermanfaat untuk meningkatkan jumlah dan kualitas Raperda yang diinisiasi DPRD dalam membantu melaksanakan fungsi pembentukan Perda DPRD dan pelaksanaan perintah pelaksanaan undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja . Disamping itu pendampingan ini sangat berpengaruh pada peningkatan kualitas Perda yang dihasilkan DPRD Provinsi yang ditunjukkan dengan Banyaknya Lahir Perda yang menjadi kebutuhan hukum daerah NTB. Pendampingan Perda di DPRD mutlak dilakukan pada setiap tahapan agar menjaga konstitusional Pembahasan Perda dan kualittas perda agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya ketertiban umum dan sebagainya. Untuk beberapa tahun ke depan program pendampingan raperda oleh akademisi FH UNRAM di DPRD hendaknya terus dilakukan sebagai sumbangsih ilmiah Unram terhadap pembangunan hukum daerah. Pendanaan kegiatan pendampingan pembentukan DPRD agar terus diadakan supaya manfaat keilmuan pengabdian masyarakat diperoleh oleh lembaga daerah dan masyarakat umum.
The PEMBERLAKUAN NILAI-NILAI KEARIFAN LOKAL ADAT ISTIADAT OYA DI KECAMATAN LOLAK DITINJAU DARI PASAL 18B AYAT 2 UUD 1945 Dg Malanye, Matra; Puluhulawa, Fenty; Junus, Nirwan; Kadir, Muhamad Khairun Kurniawan
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 4 No. 2 (2023): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v4i2.183

Abstract

Penelitian ini di latar belakangi oleh Pemberlakuan nilai-nilai kearifan lokal adat istiadat Oya di Kecamatan Lolak mengacu pada Pasal 18B Ayat 2 UUD 1945 merupakan sebuah upaya untuk mempertahankan, melestarikan, dan mengintegrasikan kearifan lokal dalam struktur hukum negara. Pasal ini memberikan landasan konstitusional bagi pengakuan dan perlindungan terhadap keberagaman budaya serta kearifan lokal dalam konteks hukum nasional. Implementasi nilai-nilai kearifan lokal adat istiadat Oya di tingkat kecamatan memberikan landasan bagi harmonisasi antara hukum nasional dan kearifan lokal, yang pada gilirannya dapat memperkuat identitas kultural masyarakat setempat. Penelitian ini mengunakan penelitian hukum empiris, atau yang biasa di sebut ialah istilah penelitian lapangan. Penelitian hukum (research of law/legal research), karena hendak mengidentifikasi, memahami, dan mempelajari tentang isu/masalah hukum yang di angakat melalui instrument hukum adat dan hukum positif. Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa dasar bagi penyusunan kebijakan yang berpihak pada partisipasi dan keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kehidupan lokal mereka. Pemberlakuan nilai-nilai kearifan lokal adat istiadat Oya di Kecamatan Lolak yang diatur oleh Pasal 18B Ayat 2 UUD 1945 merupakan langkah untuk melindungi dan mempertahankan warisan budaya yang khas dari suatu daerah, langkah ini mengarah pada integrasi nilai-nilai lokal ke dalam sistem hukum nasional, memungkinkan harmonisasi antara hukum nasional dan kearifan lokal. Implementasi nilai-nilai kearifan lokal di tingkat kecamatan memberikan dasar bagi penguatan identitas kultural masyarakat setempat. Ini juga memungkinkan partisipasi yang lebih besar dari masyarakat dalam pembuatan kebijakan yang memengaruhi kehidupan mereka. Ini mendorong pengakuan resmi dan perlindungan terhadap tradisi-tradisi yang ada. Pemahaman mendalam terhadap nilai-nilai kearifan lokal Oya di Kecamatan Lolak dan penerapannya dalam kerangka hukum negara menjadi kunci penting bagi terciptanya harmoni sosial, perlindungan hak-hak masyarakat adat, serta pemeliharaan keberagaman budaya dalam ranah hukum nasional.             This research uses empirical legal research, or what is usually called field research. Legal research (research of law/legal research), because it aims to identify, understand and learn about legal issues/problems raised through customary law and positive law instruments.             Based on the research results, it is concluded that the basis for formulating policies is in favor of active participation and involvement of the community in the decision-making process relating to their local life. The implementation of local wisdom values ​​of Oya customs in Lolak District which is regulated by Article 18B Paragraph 2 of the 1945 Constitution is a step to protect and maintain the unique cultural heritage of an area, this step leads to the integration of local values ​​into the national legal system, enables harmonization between national laws and local wisdom. The implementation of local wisdom values ​​at the sub-district level provides the basis for strengthening the cultural identity of local communities. It also allows for greater participation from the public in the making of policies that affect their lives. This encourages official recognition and protection of existing traditions. A deep understanding of the values ​​of Oya local wisdom in Lolak District and their application within the state legal framework is an important key to creating social harmony, protecting the rights of indigenous peoples, and maintaining cultural diversity in the realm of national law.
PERLINDUNGAN HUKUM OLEH ADVOKAT ATAS HAK-HAK TERSANGKA PADA PROSES PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA Fajar, Hafiizh; Fadhil Akbar , Moch. Naufal; Sukma Dewi, Reza
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 4 No. 2 (2023): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v4i2.185

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum atas hak-hak tersangka pada proses pemeriksaan perkara pidana yang menjunjung tinggi penghargaan terhadap hak dan kedudukan hukum seorang tersangka sesuai ketentuan hukum di Indonesia; untuk mengkaji peranan advokat dalam melindungi hak-hak tersangka dan terdakwa dalam pemeriksaan perkara pidana; dan untuk memahami hambatan-hambatan advokat dalam perlindungan hukum bagi tersangka atau terdakwa dalam pemeriksaan perkara pidana. Metode yang digunakan penelitia yaitu yuridis normative yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau sekunder yang akan dikumpulkan serta dianalisan dan diteliti.Perlindungan hukum bagi tersangka dalam sistem hukum nasional diatur dalam KUHAP dan sesuai yang diatur dalam KUHAP bahwa hak-hak ini harus diikuti pada saat pelaksanaan prosedur yang dilakukan oleh pihak penyidik, agar tidak terjadinya pelanggaran atas hak-hak tersangka; peran advokat dalam melakukan pendampingan hukum ditingkat penyidikan yang ditinjau dari ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana khususnya dalam ketentuan Pasal 115 KUHAP, dimana advokat hanya dapat mengikuti jalannya pemeriksaan, tetapi hanya melihat saja, mendengar jalannya pemeriksaan, karena dalam hal ini penasihat hukum peranannya pasif dalam proses penyidikan.
Implemnetasi Kebijakan Hukum Lingkungan Internasional tentang Pengelolaan Ekowisata Mangrove di Desa Lembar Selatan Pitaloka, Diva; Nurbani, Erlies Septiana; Apriliana, AdhityaNini Rizki
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 4 No. 2 (2023): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v4i2.186

Abstract

Sebagai sebuah negara maritim, keberadaan hutan mangrove bagi Indonesia menjadi suatu kekayaan alam yang bernilai sangat tinggi. Manfaat hutan mangrove yang begitu besar bagi wilayah pesisir dapat berfungsi untuk banyak hal, baik fungsi alamiah maupun fungsi ekonominya.Untuk menjaga ekosistem mangrove. Indonesia aktif dalam upaya penanggulangan perubahan iklim global di tingkat internasional diantaranya yang ditandai dengan ratifikasi deklarasi United Nation Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994, telah membawa konsekuensi logis terhadap komitmen pelestarian lingkungan hidup. Desa Lembar Selatan mempunyai Kawasan mangrove yang dimanfaatkan sebagai ekowisata. Ekowisata adalah bagian kecil dari kegiatan pariwisata berkelanjutan (sustainable tourism). Strategi pengelolaan ekowisata mangrove mencerminkan kebijakan hukum lingkungan internasional dapat meningkatkan manfaat ekonomi sekaligus menjaga kelestarian ekosistem mangrove. Strategi Pengelolaan Ekowisata Mangrove di desa Lembar Selatan yang Mencerminkan Kebijakan Hukum Lingkungan Internasional yaitu pengelolaan yang berbsis konservasi, edukasi, dan partisipasi masyarakat
Perlindungan Hukum Terhadap Warga Negara Indonesia Eks ISIS Dalam Perspektif Hukum Internasional Nugraha, Lalu Guna; Nurbani, Erlies Septiana; Pitaloka, Diva
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 4 No. 2 (2023): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v4i2.187

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, yaitu: pertama, bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap warga negara eks ISIS dari perspektif Hukum Internasional; kedua, bagaimana tanggung jawab pemerintah Republik Indonesia terhadap para WNI eks ISIS. Penelitian ini merupakan penelitian normatif berdasarkan kerangka hukum internasional, sehingga metode yang digunakan adalah metode penelitian normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Dari hasil pengamatan, penulis menyimpulkan: pertama, ketentuan yang diatur dalam Negara Indonesia tersebut sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum internasional, terutama ICCPR 1966 dan CRC 1989 serta guidance yang dibuat oleh PBB terhadap setiap negara dalam mengatur warga negara mereka yang tergabung dalam organisasi teroris.; kedua, dengan menjadi Warga Negara Indonesia maka Pemerintah Indonesia memiliki kewajiban untuk melindungi HAM WNI eks ISIS, yang dalam hal ini merupakan Warga Negara Indonesia. Perlindungan yang wajib diberikan oleh Pemerintah Indonesia adalah hak untuk hidup, hak atas kebebasan bergerak dan hak untuk dihindari dari konflik bersenjata.

Page 13 of 23 | Total Record : 226

 11   12   13   14   15 

Filter by Year

2020 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 2 (2025): Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 6 No. 1 (2025): Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 5 No. 2 (2024): Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 5 No. 1 (2024): Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 4 No. 2 (2023): Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 4 No. 1 (2023): Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 3 No. 2 (2022): Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 3 No. 1 (2022): Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 2 No. 2 (2021): Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 2 No. 1 (2021): Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 1 No. 2 (2020): Jurnal Risalah Kenotariatan More Issue