cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Abdul Atsar
Contact Email
risalahmkn@unram.ac.id
Phone
+628786855632
Journal Mail Official
risalahmkn@unram.ac.id
Editorial Address
Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum. Universitas Mataram Jl. Majapahit No. 62 Mataram 83125
Location
Kota mataram,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
Jurnal Risalah Kenotariatan
Published by Universitas Mataram
ISSN : 2775362X     EISSN : 2775362X     DOI : -
Core Subject : Humanities, Education, Social,
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other
Jurnal Risalah Kenotariatan merupakan media setiap semester guna penyebarluasan (diseminasi) hasil penelitian dan pengabdian atau kajian konseptual tentang hukum dan kenotariatan. Jurnal Risalah Kenotariatan terbit dua nomor dalam setahun (Juni dan Desember) Jurnal Risalah Kenotariatan memuat hasil penelitian dan pengabdian atau kajian konseptual (hasil pemikiran) tentang hukum, konstitusi, Kenotariatan, serta isu-isu hukum kenotariatan dan ketatanegaraan yang belum pernah dipublikasikan di media lain. Jurnal Risalah Kenotariatan ditujukan untuk kalangan pakar, akademisi, praktisi, penyelenggara negara, LSM, serta pemerhati hukum konstitusi dan ketatanegaraan.
Arjuna Subject : Seni dan Humaniora - Seni dan Humaniora (Lain-Lain)
Articles 226 Documents
 13   14   15   16   17 
Pelaksanaan Restitusi Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Dewu, Cindy; Rodliyah, Rodliyah; Pancaningrum, Rina Khairani
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 5 No. 1 (2024): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v5i1.203

Abstract

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dan termasuk yang berada didalam kandungan. Kondisi anak yang belum bisa mempertahankan dirinya sendiri, membuat anak kerap menjadi korban kekerasan, salah satunya adalah kekerasan seksual yang masih marak menimpa anak. Anak yang menjadi korban kekerasan seksual berhak untuk mendapatkan restitusi. Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya. Pelaksanaan restitusi kepada anak korban tindak pidana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana. Walaupun pelaksaan restitusi kepada anak korban telah diatur dalam perundang-undangan, tetapi kenyataannya di tengah masyarakat, pelaksanaan restutisi ini masih jarang dilaksanakan. Sehingga terdapat kesenjangan antara das sollen dan das sein. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pelaksanaan restitusi terhadap anak korban kekerasan seksual dan untuk menganalisa hambatan dalam pelaksanaan restitusi terhadap anak korban kekerasan seksual. Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus.. Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif bersifat yuridis deskritif.
Sahnya Suatu Perjanjian Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata I Dewa Ayu Sri Ratnaningsih; Cokorde Istri Dian Laksmi Dewi
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 5 No. 1 (2024): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v5i1.204

Abstract

Dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari, manusia tidak dapat terlepas dari sebuah perbuatan hukum. Manusia sebagai subjek hukum sering melakukan pengikatan diri dengan orang lain, yang salah satunya bisa saja dengan sebuah transaksi. Pengikatan diri dalam sebuah transaksi ini merupakan sebuah kesepakatan yang terjadi antara para pihak di dalam sebuah perjanjian untuk dapat mencapai tujuan tertentu, yang disebut dengan perjanjian. Tapi pada umumnya masyarakat luas tidak terlalu paham akan arti pentingnya sebuah perjanjian. Perjanjian sangat penting adanya dalam sebuah transaksi apapun, dimana dalam pembuatan sebuah perjanjian tersebut perlu juga diperhatikan akan syarat-syarat bagaimana sahnya sebuah perjanjian.
PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL: PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA 40 BURUH WANITA MELAWAN PT PHILIPS SEAFOOD INDONESIA Berlianti Afriandi, Azzahra; Syamsu, Syamsir; Putri AT, Marlia Eka
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 5 No. 1 (2024): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v5i1.205

Abstract

Perselisihan hubungan industrial masih terjadi di kalangan sektor industri. PT Philips Seafood Indonesia dan 40 buruh wanita yang berstatus pekerja lepas harian sekarang ini telah mengalami perselisihan dikarenakan adanya pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh PT PSI yang menurut pihak buruh tidak sesuai dengan prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan perselisihan antara PT PSI dan pihak 40 buruh wanita tersebut terdapat dua permasalahan, yaitu bagaimana upaya penyelesaian sengketa pemutusan hubungan kerja buru PT Philips Seafood Indonesia Lampung Plant di Kota Bandar Lampung ? dan apa faktor penghambat dalam penyelesaian sengketa pemutusan hubungan kerja buruh PT Philips Seafood Indonesia Lampung Plant di Kota Bandar Lampung ? Tujuan penelitian mengamati dan menganalisis tiap skema penyelesaian sengketa antara 40 buruh wanita dengan PT PSI. Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian normatif-empiris dengan pendekatan masalah normatif-terapan yang didukung dengan perselisihan yang terjadi antara PT PSI dan 40 buruh wanita yang telah melalui beragam upaya penyelesaian sengketa yang terdiri dari penyelesaian secara bipatrit dan tripartit (mediasi) yang telah dilakukan secara berjenjang pada bulan Februari 2023. Faktor yang mempersulit penyelesaian sengketa perselisihan hubungan industrial ini terjadi karena beberapa faktor salah satunya adalah tidak ada niat kesadaran dari pihak perusahaan untuk segera memenuhi hak-hak buruh yang mereka tiadakan, belum ada norma ataupun peraturan yang bersifat imperatif untuk memaksa para pihak untuk hadir dalam sidang mediasi.
Perlindungan Hukum Perikatan Pembebanan Jaminan Kebendaan Dalam Akad Murabahah Di Bank Syariah Indonesia (BSI) Yang Tidak Beretikad Baik Mustakim, Agus; BT Tolo, Suriani; Munawir, La Ode
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 5 No. 1 (2024): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v5i1.206

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum perikatan pembebanan jaminan kebendaan dalam akad murabahah di bank syariah Indonesia (BSI) yang tidak beretikad baik. Metode penelitian hukum empris Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (fieldresearch) yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi. hasil penelitian Perlindungan hukum perikatan pembebanan jaminan kebendaan dalam akad murabahah di bank syariah Indonesia (BSI) yang tidak beretikat baik. Perlindungan Hukum melalui Perjanjian Pembiayaan Murabahah. Perlindungan Hukum Berdasarkan Fatwa DSN04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah. Kontrak baku pada pembiayaan murabahah di beberapa bank syariah telah memuat klasula yang sesuai dengan karakteristik dari pembiayaan murabahah tersebut dan telah memuat syarat minimum yang harus ada dalam akad sebagaimana ditentukan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional yang dirumuskan dalam Peraturan Bank Indonesia.
Implementasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No 9 Tahun 2021 Dalam Percepatan Perhutanan Sosial Terkait Hutan Kemasyarakatan : (Study Kasus di Desa Aiq Beriq Kabupaten Lombok Tengah) Al Qindy, Fitria Hikmatiar; Umami, Allan Mustafa; Satriawan, Hera Alvina; Wahyuddin
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 5 No. 1 (2024): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v5i1.208

Abstract

Pengelolaan hutan di Indonesia telah mengalami berbagai dinamika sejak zaman kolonial hingga saat ini. Salah satu respons pemerintah terhadap tantangan tersebut adalah melalui program Percepatan Perhutanan Sosial yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat sekitar hutan. Fokus utama Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia saat ini adalah menjadikan hutan sebagai sumber kehidupan yang mendukung ekonomi rakyat dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kehutanan. Perubahan paradigma pembangunan kehutanan dari “hutan untuk negara” menjadi “hutan untuk rakyat” telah menjadi prioritas. Hutan Kemasyarakatan (HKm) merupakan salah satu bentuk implementasi dari perhutanan sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di dalam dan sekitar hutan. Program ini memberikan akses dan hak pengelolaan kepada masyarakat terkait klaim mereka dalam penguasaan kawasan hutan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 9 Tahun 2021 terkait Hutan Kemasyarakatan di Desa Aiq Beriq, Kabupaten Lombok Tengah. Faktor-faktor penghambat dalam implementasi juga akan dianalisis. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan undang-undang, konseptual, dan sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara dan studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif, deduktif, dan induktif. Harapannya, penelitian ini dapat memberikan gambaran yang jelas tentang pelaksanaan program perhutanan sosial terkait Hutan Kemasyarakatan serta faktor-faktor yang mempengaruhi implementasinya.
Peran Hukum Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Nasional: Hukum Arbitrase Baharuddin, Muhammad Yasril Ananta
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 5 No. 2 (2024): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v5i2.209

Abstract

Penyelesaian sengketa bisnis melalui arbitrase adalah hal yang penting dalam dunia bisnis, di mana sengketa bisa muncul dari berbagai alasan seperti perbedaan interpretasi kontrak, pelanggaran kontrak, atau ketidaksepakatan antara pihak-pihak yang terlibat. Arbitrase adalah suatu proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat dengan bantuan seorang arbiter atau panel arbiter yang independen dan netral. Di Indonesia, Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) adalah lembaga arbitrase yang paling terkenal dan banyak digunakan dalam penyelesaian sengketa bisnis nasional. Meskipun arbitrase memiliki kelebihan seperti kecepatan, biaya yang lebih rendah, dan kebebasan untuk memilih arbiter, namun masih ada beberapa tantangan yang perlu diatasi, seperti kurangnya pemahaman masyarakat tentang arbitrase, kurangnya konsistensi dalam regulasi, dan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap arbitrase. Untuk meningkatkan penggunaan arbitrase, perlu dilakukan langkah-langkah seperti memperbaiki prosedur dan syarat pendaftaran sengketa pada lembaga arbitrase, mempromosikan arbiter yang berkualitas, dan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang arbitrase melalui program edukasi dan promosi di media sosial. Dengan demikian, arbitrase dapat menjadi solusi praktis dalam menyelesaikan sengketa bisnis nasional secara efektif, cepat, dan ekonomis.
Kajian Yuridis Terhadap Pelaksanaan Sistem Pegadaian Syariah Hariati, Sri
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 5 No. 1 (2024): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v5i1.211

Abstract

Sejarah pegadaian Indonesia berasal dari masa kolonial Belanda hingga pembentukan Perusahaan Umum Pegadaian pada tahun 1990. Pegadaian berkembang menjadi Pegadaian Syariah sebagai tanggapan terhadap permintaan pasar dan keinginan masyarakat untuk melakukan transaksi finansial sesuai dengan prinsip syariah Islam. Untuk mencegah praktik riba, Pegadaian Syariah memperkenalkan produk seperti gadai emas, pembiayaan ARRUM, dan pembiayaan MULIA.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan analisis yuridis terhadap pelaksanaan pegadaian syariah. Penelitian ini juga menyelidiki sistem gadaian syariah dan menganalisis elemen yang mendukung dan menghambat pelaksanaannya. Hukum normatif-empiris digunakan untuk melakukan penelitian dengan menggunakan metode perundang-undangan, konseptual, dan sosiologis. Data dievaluasi secara kualitatif deskriptif untuk menghasilkan kesimpulan yang signifikan tentang subjek penelitian. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam memahami implementasi Pegadaian Syariah, menggambarkan dampaknya secara signifikan, dan memberikan wawasan bagi kebijakan lebih lanjut dalam pengembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia.
Perlindungan Hukum Perusahaan Modal Ventura Akibat Kerugian Usaha Perusahaan Pasangan Usaha Di Masa Pandemi Covid-19 Umami, Allan Mustafa; Zaenal Arifin Dilaga
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 5 No. 1 (2024): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v5i1.212

Abstract

Perlindungan Hukum Perusahaan Modal Ventura (PMV) di Indonesia masih belum maksimal. Ketentuan hukum yang mengatur pembiayaan modal ventura masih terkesan tidak tegas karena perbedaan definisi model usaha PMV antara Peraturan Pemerintah dengan peraturan pelaksananya. Kekurangan dari segi perlindungan hukum tersebut juga menjadi soal ketika usaha modal ventura yang rapuh secara hukum harus dipertemukan dengan lemasnya perekonomian akibat pandemi coronae viruses disease 2019 (covid 19). Covid 19 melanda seluruh dunia yang mengakibatkan banyak kerugian pada perusahaan-perusahaan tidak terkecuali Perusahaan Pasangan Usaha (PPU) yang berada di Indonesia. Kerugian usaha PPU tersebut menyebabkan rentannya posisi PMV sebagai pemodal usaha PPU apabila usaha yang didanai PMV tersebut mengalami kerugian. Rumusan masalah pada tulisan ini adalah bagaimanakah perlindungan PMV terhadap kerugian usaha PPU di masa pandemi covid 19 di Indonesia? Bagaimanakah konsep perlindugan PMV di Indonesia ke depan? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan PMV terhadap kerugian usaha PPU pada masa pandemi covid 19 di Indonesia dan untuk mengetahui perlindungan PMV di Indonesia ke depan. Hipotesis dari penelitian ini adalah perlindungan PMV masih belum maksimal karena kurang jelasnya aturan mengenai modal ventura di Indonesia dan perlunya kepastian hukum serta jaminan dalam pelaksanaan usaha modal ventura di Indonesia.
Analisis Sengketa PHPU Pilpres Tahun 2024 dalam Perspektif Hukum Progresif: Studi Kasus Putusan MK No: 1/PHPU.PRES-XXII/2024 Pebrianto, Roli; Syarif Dahlan
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 5 No. 1 (2024): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v5i1.220

Abstract

This article aims to analyze the legal considerations in the Constitutional Court Decision Number: 1/PHPU.PRES-XXII/2024 related to the 2024 presidential election dispute. The analysis focuses on two main issues: first, the judges' considerations in deciding the case, and second, the application of progressive legal theory in the Court's considerations. This research uses a normative method with a statute approach and case approach, utilizing the Decision as primary legal material and legal literature as secondary material. The results show that the Constitutional Court delivers a final and binding decision, however, its judges tend to overlook moral and ethical aspects, sticking to positive law without progressive steps in considering societal values.
Analisis Yuridis Sanksi Pidana Informasi Dan Transaksi Elektronik Dalam Undang-Undang Informasi Dan Trnsaksi Elektronik Rodliyah, Rodliyah; Parman, Lalu; Ufran
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 5 No. 1 (2024): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v5i1.221

Abstract

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik bersama dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 memberikan akses yang luas kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi dan melakukan transaksi secara elektronik. Namun, meskipun memberikan kebebasan ini, undang-undang tersebut juga mengatur batasan-batasan terkait kebenaran informasi dan transaksi yang dihasilkan. Pelanggaran terhadap undang-undang ini dapat mengakibatkan sanksi pidana yang serius. Tujuan Penelitian: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sanksi pidana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 serta untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang melanggar undang-undang tersebut. Metode Penelitian: Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan fokus pada norma-norma hukum yang terkait dengan sanksi pidana dalam tindak pidana ITE. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan undang-undang, konseptual, dan kasus. Hasil Penelitian: Sanksi pidana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 meliputi hukuman pidana penjara dan denda yang signifikan. Selain itu, penelitian juga mengidentifikasi kasus-kasus konkret yang melanggar undang-undang tersebut, termasuk pencemaran nama baik dan ujaran kebencian di media sosial.

Page 15 of 23 | Total Record : 226

 13   14   15   16   17 

Filter by Year

2020 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 2 (2025): Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 6 No. 1 (2025): Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 5 No. 2 (2024): Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 5 No. 1 (2024): Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 4 No. 2 (2023): Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 4 No. 1 (2023): Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 3 No. 2 (2022): Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 3 No. 1 (2022): Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 2 No. 2 (2021): Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 2 No. 1 (2021): Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 1 No. 2 (2020): Jurnal Risalah Kenotariatan More Issue