Jurnal Risalah Kenotariatan
Jurnal Risalah Kenotariatan merupakan media setiap semester guna penyebarluasan (diseminasi) hasil penelitian dan pengabdian atau kajian konseptual tentang hukum dan kenotariatan. Jurnal Risalah Kenotariatan terbit dua nomor dalam setahun (Juni dan Desember) Jurnal Risalah Kenotariatan memuat hasil penelitian dan pengabdian atau kajian konseptual (hasil pemikiran) tentang hukum, konstitusi, Kenotariatan, serta isu-isu hukum kenotariatan dan ketatanegaraan yang belum pernah dipublikasikan di media lain. Jurnal Risalah Kenotariatan ditujukan untuk kalangan pakar, akademisi, praktisi, penyelenggara negara, LSM, serta pemerhati hukum konstitusi dan ketatanegaraan.
Articles
226 Documents
<![CDATA[Peningkatan Pengetahuan Masyarakat Dalam Upaya Menekan Angka Perkawinan Usia Anak Di Desa Pandan Dure, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur ]]>
<![CDATA[Nurfatlah, Titin]]>;
<![CDATA[Hera Alvina Satriawan]]>
<![CDATA[ Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 5 No. 1 (2024): Jurnal Risalah Kenotariatan ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v5i1.239
<![CDATA[Dalam kehidupan masyarakat pernikahan usia dini masih sering terjadi, terlebih di pedesaan. Salah satunya di Desa Pandan Dure. Desa Pandan Dure merupakan sebuah desa di Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur dengan angka pernikahan usia anak yang cukup tinggi. Tujuan pengabdian ini adalah meningkatkan pemahaman masyarakat perkait dengan perkawinan usia anak dalam perspektif hukum positif Indonesia dan perkawinan usia anak dalam perspektif hukum pidana. Selain itu juga untuk mengetahui peran serta Masyarakat Desa Pandan Dure Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur dalam upaya menurunkan angka parkawinan usia anak. Hasil kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan menunjukkan terjadi peningkatan pemahaman dan peningkatan kemahiran hukum Masyarakat di Desa Pandan Dure Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur. Peningkatan kemampuan ini diukur dari tingkat pengetahuan baik sebelum dan sesudah dilakukan kegiatan pengabdian masyarakat. Pengukuran ini dilakukan dengan metode pertanyaan langsung secara acak kepada peserta pengabdian masyarkat. peran serta Masyarakat yang dalam upaya menurunkan angka perkawianan usia anak sangat penting.]]>
<![CDATA[Penguatan Perlindungan Hukum Pasien Pengobatan Tradisional Akibat Kelalaian Pelayanan Pengobatan Tradisional ]]>
<![CDATA[Irfan, Muhammad]]>
<![CDATA[ Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 5 No. 1 (2024): Jurnal Risalah Kenotariatan ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v5i1.240
<![CDATA[Dalam pengobatan tradisional, sebagai sebuah upaya menjual jasa, kalau kita berbicara dalam ranah hukum, ada banyak hal yang melatarbelakangi kenapa pasien pengobatan tradisional perlu diberikan pemahaman yang dalam tentang pengobatan tradisional sebagai pilihan terapy penyembuhan, antara lain secara kodrati pasien adalah seorang subjek hukum yang perlu mendapat penghargaan dan perhatian oleh pelaku pengobatan tradisional dan mereka harus hati-hati dalam memberikan upaya pengobatan. Hal ini juga harus disadari oleh pelaku pengobatan tradisional akan kesetaraan posisi pengobat dan pasien. Pelayanan pengobatan tradisional yang mumpuni mutlak harus didapatkan oleh seorang pasien, keberadaan seorang pasien dalam ranah pengobatan tradisonal haruslah dijunjung tinggi sebagai bentuk kesetaraan posisi antara pengobat dan pasien, dalam terminologi hukum kesehatan kedudukan antara dokter dan pasien juga disamakan dengan kedudukan antara pengobat tradisional dan pasien yang pasti memiliki hubungan hukum di dalamnya. Metode Penelitian yang dgunakan dalam penulisan ini adalah Metode Penelitian Yuridis Normatif, Metode Penelitian, dengan teknik pengumpulan data yang bersuber dari studi kepustakaan, yaitu melalui buku, jurnal-jurnal terdahulu, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini, serta dengan menggunakan analisis data secara kualitatif. Hasil pembahasan menunjukkan Perlindungan hukum terhadap pasien akibat dari kelalaian pengobatan tradisional , dianggap sebagai upaya memberikan keseimbangan hak antara pasien dan pengobat tradisional, pengobat tradisional harus penuh kecermatan dan ketelitian dalam melakukan tindakan pengobatan tradisional yang disebabkan oleh sanksi hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kesehatan no. 36 tahun 2009 melalui PP no. 103 tahun 2014 dan Undang-Undang no. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.]]>
<![CDATA[Analisis Yuridis Dan Politis Pemberhentian Presiden Dan/Atau Wakil Presiden Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ]]>
<![CDATA[Jayadi, Haeruman]]>;
<![CDATA[AD. Basnawati]]>
<![CDATA[ Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 5 No. 1 (2024): Jurnal Risalah Kenotariatan ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v5i1.241
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden secara hukum dan secara politik dengan target khusus berupa dihasilkannya bahan ajar dalam mata kuliah Hukum Tata Negara. Adapun metode penelitian yang dipergunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan metode pendekatan konseptual. Melalui pendekatan perundang-undangan tersebut peneliti akan melakukan kajian secara mendalam terhadap ketentuan UUD 1945 dan peraturan perundang-udangan lainnya mengenai pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden. Melalui pendekatan konseptual, peneliti akan mengkaji konsep-konsep pemikiran dari para ahli/pakar Hukum Tata Negara terkait dengan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden. Luaran yang diharapkan dari penelitian ini adalah dihasilkannya artikel ilmiah yang dimuat di jurnal nasional dan luaran tambahannya berupa bahan ajar terutama untuk mata kuliah Hukum Tata Negara. Berdasarkan penelitian dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan metode pendekatan konseptual, ditemukan bahwa alasan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah apabila Presiden dan/atau Wakil Presiden sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden seperti yang diatur/dipersyaratkan dalam Pasal 6 ayat (1) UUD 1945. Mekanisme pemberhentian Presiden sendiri dilakukan melalui mekanisme politik di Dewan Perwakilan Rakyat kemudian mekanisme hukum di Mahkamah Konstitusi dan mekanisme politik di Majelis Permusyawaratan Rakyat. Selanjutnya antara putusan hukum dan politik pemberhentian Presiden berpeluang atau dapat terjadinya ketidakkonsistenan. Hal ini disebabkan oleh ketentuan UUD 1945 yang menggunakan frase normative kata “dapat” dalam memberhentikan Presiden sehingga memberikan dua kemungkinan pilihan yaitu memberhentikan atau tidak memberhentikan Presiden.]]>
<![CDATA[Pertanggung Jawaban Hukum Dokter Bedah Plastik Melakukan Tindakan Perubahan Bentuk Wajah Menurut Hukum Di Indonesia ]]>
<![CDATA[Istikharoh, Ummu]]>;
<![CDATA[Chomariah, Chomariah]]>;
<![CDATA[Pramono, Agung]]>;
<![CDATA[Zamroni, Zamroni]]>
<![CDATA[ Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 5 No. 2 (2024): Jurnal Risalah Kenotariatan ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v5i2.242
<![CDATA[Tujuan penelitian ini untuk menganalisis persyaratan pengaturan operasi perubahan wajah oleh dokter bedah plastik di Indonesia dan menganalisis bentuk pertanggungjawaban hukum dokter bedah plastik yang melakukan tindakan operasi perubahan wajah di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan operasi perubahan wajah oleh dokter bedah plastik di Indonesia masih belum diatur dalam peraturan perundang-undangan secara khusus. Namun, hal ini tersirat dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan pada Pasal 137. Sehingga dasar pengaturan melakukan bedah plastik yang belum diatur secara khusus dalam Peraturan Pemerintah, saat ini dasar pengaturan yang dapat digunakan dalam melaksanakan tindakan medis bedah plastik adalah kesepakatan tindakan kedokteran yang menghasilkan suatu perjanjian penyembuhan atau transaksi terapeutik. Pertanggungjawaban hukum dokter bedah plastik yang melakukan tindakan operasi perubahan wajah di Indonesia adalah dengan memberikan pelayanan pembedahan yang baik dan layak sesuai prosedur kedokteran yang telah diuji kebenarannya, memberikan informasi medis sebelum melakukan pembedahan plastik pada wajah, dan bertanggung jawab atas kegagalan suatu pembedahan akibat kelalaian dokter. Jika terdapat pelanggaran, sanksi tegas akan diberikan sesuai dengan yang telah diatur dalam Pasal 433 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.]]>
<![CDATA[Penegakan Hukum Bidang Perpajakan Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi Di Kota Mataram) ]]>
<![CDATA[Minollah]]>;
<![CDATA[Kaharudin]]>;
<![CDATA[Eko Chrisdianto Purnomo]]>
<![CDATA[ Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 5 No. 1 (2024): Jurnal Risalah Kenotariatan ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v5i1.243
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui upaya dari Pemda Kota Mataram dalam meningkatkan PAD dari sektor perpajakan daerah dan untuk mengetahui pelaksanaan penegakan hukum terhadap wajib pajak yang tidak dan/atau belum memenuhi kewajiban perpajakan daerah di Kota Mataram. Untuk memperoleh data yang dapat dipertanggungjawabkan dilakukan penelitian empiric dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan Sosiologis serta dengan mengambil informan dari pihak terkait dan responden dari para pelaku. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa untuk meningkatkan PAD dari sektor perpajakan daerah Pemda Kota Mataram telah melakukan langkah-langkah dan Kebijakan Strategis, seperti melaksanakan kegiatan pendataan dan pendaftaran, sosialisasi, monitoring dan pengawasan, melakukan koordinasi dengan instansi terkait, evaluasi secara rutin, meningkatkan sumber daya dan penyempurnaan sistim dan prosedur pelayanan pemungutan dan untuk mengatasi kendala kurangnya tingkat kepatuhan/kesadaran Wajib Pajak Daerah dalam memenuhi kewajiban perpajakan daerah Pemda Kota Mataram melakukan Pengawasan, pemberian sanksi, koordinasi dan kerjasama dengan pihak terkait. Penegakan hukum dibidang perpajakan daerah di Kota Mataram masih terbatas pada penegakan hukum administrasi belum ada perkara atau kasus pelanggaran atau kejahatan di bidang perpajakan daerah yang diselesaikan di meja pengadilan.]]>
<![CDATA[Penyuluhan Hukum Tentang Sistem Pembagian Warisan Di Desa Empang Bawa, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa ]]>
<![CDATA[HS., Salim]]>;
<![CDATA[Djumardin]]>;
<![CDATA[Aris Munandar]]>
<![CDATA[ Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 5 No. 1 (2024): Jurnal Risalah Kenotariatan ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v5i1.244
<![CDATA[Pandemi COVID-19 telah menyebabkan peningkatan jumlah kematian yang berdampak pada proses pembagian warisan di masyarakat. Di Desa Empang Bawa, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa, sengketa warisan sering terjadi, terutama ketika ada ketidakpahaman mengenai hak dan kewajiban ahli waris. Kematian seorang pewaris memunculkan persoalan dalam pembagian harta warisan, yang meliputi benda bergerak dan tidak bergerak, setelah terlebih dahulu mengeluarkan biaya penguburan dan hutang-hutang pewaris. Contoh sengketa yang umum terjadi di desa tersebut adalah ketika seorang suami meninggal dunia meninggalkan harta yang cukup banyak, dengan ahli waris yang terdiri dari isteri dan dua saudara. Ketidaksepakatan timbul karena setiap pihak memiliki pandangan berbeda mengenai bagian warisan yang mereka klaim, akibat kurangnya pemahaman tentang aturan hukum yang berlaku. Penyuluhan hukum ini bertujuan untuk: (1) Mengidentifikasi faktor-faktor penyebab sengketa warisan di Desa Empang Bawa, dan (2) Menyusun upaya-upaya yang efektif untuk mengurangi sengketa tersebut. Metode yang digunakan dalam penyuluhan ini adalah ceramah untuk penyampaian materi dan dialog untuk interaksi dan klarifikasi informasi. Kegiatan penyuluhan yang dilakukan pada 29 Oktober 2023 di Kantor Desa Empang Bawa, dihadiri oleh 30 peserta, menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat mengenai konsep dan aturan pembagian warisan meningkat. Hal ini diharapkan dapat mengurangi sengketa warisan dan memperbaiki proses distribusi harta warisan sesuai dengan ketentuan hukum.]]>
<![CDATA[Pendampingan Penyusunan Buku Saku Mengenal, Mencegah Dan Langkah Hukum Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Sekolah ]]>
<![CDATA[Zunnuraeni]]>;
<![CDATA[Muh. Risnain]]>;
<![CDATA[Widodo Dwi Putro]]>
<![CDATA[ Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 5 No. 1 (2024): Jurnal Risalah Kenotariatan ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v5i1.245
<![CDATA[kekerasan seksual di lingkungan sekolah masih sering terjadi di Indonesia. Berdasarkan data dari Komnas Perempuan, kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan dari tahun 2015 hingga tahun 2020 mengalami peningkatan yang signifikan. Kasus kekerasan seksual terhadap anak juga terjadi di provinsi Nusa Tenggara Barat dengan jumlah yang tinggi. Lombok Tengah merupakan kabupaten dengan jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak tertinggi di NTB pada tahun 2022. Oleh karena itu, maka untuk mengatasi dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, terutama di lingkungan sekolah perlu pemahaman dan pengertian dari seluruh tenaga pendidik, pegawai, dan siswa/siswi tentang pencegahan dan langkah hukum yang harus diambil dalam penanggulangan masalah kekerasan seksual. Untuk mewujudkan hal tersebut, Tim Pendamping Fakultas Hukum Universitas Mataram akan melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan dengan terjun ke sekolah Madrasah Aliyah yang ada di Praya Lombok Tengah untuk memberikan pendampingan penyusunan buku saku “Mengenal, Mencegah dan Langkah Hukum Penanggulangan Kekerasan Seksual di Lingkungan Madrasah Aliyah.” Adapun sekolah yang akan menjadi lokasi pelaksanaan pengabdian masyarakat adalah MA Darul Aminin NW Aikmual dan MA Nurul Haq. Penyuluhan hukum dilakukan dengan metode: (1) Focus Group Discussion (FGD), yaitu diskusi dengan semua peserta untuk menyamakan persepsi dan tujuan untuk mencegah dan menanggulangi kekerasan seksual di lingkungan sekolah; (2) Penyusunan Buku Saku bersama, yaitu dengan menyusun bersama nilai-nilai yang ingin diwujudkan dan langkah-langkah dalam untuk mencegah dan menanggulangi kekerasan seksual di lingkungan sekolah. Secara keseluruhan kegiatan penyuluhan terlaksana dengan baik, hal ini tampak dari: (1) Tingkat partisipasi khalayak sasaran dalam mengikuti kegiatan penyuluhan; (2) Antusiasme peserta penyuluhan dalam mengikuti kegiatan penyuluhan.]]>
<![CDATA[PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP NOTARIS PEMBUAT AKTA PERJANJIAN KREDIT TANPA SEPENGETAHUAN PEMILIK OBJEK JAMINAN ]]>
<![CDATA[Heryanto, Heryanto]]>;
<![CDATA[Mufty, Abdul Malik]]>
<![CDATA[ Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 5 No. 2 (2024): Jurnal Risalah Kenotariatan ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v5i2.250
<![CDATA[Notaris memiliki fungsi penting, terutama saat membuat akta otentik. Akta perjanjian kredit merupakan salah satu jenis akta yang sering dibuat oleh notaris. Pada praktiknya, tidak jarang ditemukan kasus di mana notaris membuat akta perjanjian kredit tanpa sepengetahuan atau persetujuan pemilik sah dari objek jaminan yang selanjutnya akan menimbulkan masalah hukum seperti pelanggaran terhadap hak kepemilikan, penipuan, dan penyalahgunaan wewenang. Tujuan penelitian ini ialah guna menganalisis keabsahan perjanjian kredit yang menggunakan sertipikat hak milik orang lain sebagai objek jaminan dan mengkaji pertanggungjawaban pidana pada notaris yang membuat akta perjanjian kredit tanpa izin pemilik objek jaminan. Penelitian ini mempergunakan jenis penelitian yuridis normatif. Temuan penelitian menampilkan Keabsahan perjanjian kredit yang menggunakan sertifikat milik orang lain sebagai objek jaminan sangat bergantung pada adanya persetujuan dari pemilik sertifikat. Tanpa persetujuan tersebut, perjanjian kredit berpotensi tidak sah dan dapat dibatalkan oleh pengadilan. Notaris yang menyalahgunakan wewenangnya dengan membuat perjanjian kredit tanpa persetujuan pemiliknya dapat dikenakan sanksi pidana, mulai dari pemalsuan dokumen hingga penggelapan.Tindakan ini juga melanggar kode etik profesi dan dapat dikenakan sanksi administratif oleh Majelis Pengawas Notaris.]]>
<![CDATA[Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Aset Daerah Melalui Bangun Guna Serah (Build Operate And Transfer) Antara Pemerintah Daerah Provinsi NTB Dengan Pihak Swasta Dalam Pembangunan Dan Pengelolaan Nusa Tenggara Barat ]]>
<![CDATA[Sahruddin]]>;
<![CDATA[Wagian, Diangsa]]>;
<![CDATA[Fathoni, M. Yazid]]>
<![CDATA[ Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 5 No. 2 (2024): Jurnal Risalah Kenotariatan ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v5i2.251
<![CDATA[The purpose of this research is to determine the implementation of the Build Operate and Transfer cooperation agreement between the NTB Regional Government and PT. Lombok Plaza in the construction and management of the West Nusa Tenggara Convention Center. To find out the obstacles in implementing the Build Operate and Transfer cooperation agreement between the NTB Regional Government and PT. Lombok Plaza in the construction and management of the West Nusa Tenggara Convention Center. Academically, this research is expected to be useful in enriching the development of thoughts and concepts related to the law on procurement of goods and services, especially those related to self-managed procurement of goods/services in villages. Practically, it is hoped that the results of this research will be able to contribute ideas to the government and the community, especially village budget managers and users. Cooperation Agreement Between Regional Government and PT. Lombok Plaza in the construction of the West Nusa Tenggara Convention Center occurred in 2016 where the parties agreed to build a representative facility and infrastructure as a place for meetings, exhibitions/promotions as well as a place to hold national, regional and international events using the Build system. Use of Handover (BGS). Where the MOU (Momerendum of Understanding) regarding the construction of the West Nusa Tenggara Convention Center contains an agreement regarding the stages, procedures, construction period, contribution and exclusive rights that must be paid by PT. Lombok Plaza both during the preparation period and during the management period, and there is also rights and obligations of each party, and regulates the termination of the agreement, sanctions and methods for resolving problems. The Regional Government immediately takes a firm stance to terminate the cooperation agreement with PT Lombok Plaza To continue the development of the West Nusa Tenggara Convention Center and its supporting facilities, the Regional Government will immediately look for other investors by entering into a new cooperation agreement.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Calon Jemaah Haji Dan Umrah Pada Masa Pandemi Covid-19 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umrah ]]>
<![CDATA[Sulastri, Sulastri]]>;
<![CDATA[Novita Listyaningrum]]>;
<![CDATA[Baiq Nuraini Dwi S]]>
<![CDATA[ Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 5 No. 2 (2024): Jurnal Risalah Kenotariatan ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v5i2.252
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses penyelenggaraan ibadah Haji dan Umrah di masa pandemi Covid-19 dan bentuk perlindungan hukum terhadap calon jama’ah Haji dan Umrah di masa pandemi Covid-19 berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundangan-undangan (statute approach), pendekatan konsep (conceptual approach) dan pendekatan kasus (case approach). Kerangka teori yang digunakan sebagai pisau analisisnya adalah teori perlindungan hukum, teori perjanjian dan teori tanggung jawab negara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan ibadah Haji dan Umrah di masa pandemi Covid-19 ini harus merujuk Keputusan Menteri Agama No. 719 Tahun 2020, antara lain: harus memenuhi persyaratan umum yang berkaitan dengan usia dan riwayat penyakit calon jemaah; penerapan protokol kesehatan yang di mana calon jemaah wajib mematuhi dan menerapkan protokol kesehatan; karantina; penyediaan transportasi bagi calon jemaah dari pemberangkatan sampai pemulangan; pembatasan kuota calon jemaah. Kemudian negara melalui pemerintah dapat menggunakan diskresinya menggunakan ketentuan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah untuk memberikan perlindungan hukum calon jemaah Haji dan Umrah pada konteks penanganan kegagalan massif pemberangkatan Haji dan Umrah. Berdasarkan temuan penelitian, dapat direkomendasikan bahwa hendaknya Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) harus konsisten dalam membuat Peraturan Perundang-undangan yang di mana harus ada konsistensi dari mulai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sampai peraturan perundang-undangan yang terbawah. Selain itu juga, harus ada koherensi pelaksanaan tanggung jawab konstitusional negara dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak keagamaan warga negara (dalam hal ini ibadah Haji dan Umrah). Peraturan yang tidak relevan dengan kondisi terkini pelaksanaan Haji dan Umrah harus diamandemen atau dicabut. Selain itu diharapkan Komisi VIII DPR RI dapat mendesak pemerintah untuk melakukan upaya diplomasi agar jemaah haji Indonesia dapat dipastikan memperoleh kuota untuk melaksanakan ibadah haji dan memastikan pemerintah agar dapat memenuhi cakupan vaksinasi bagi calon jemaah haji.]]>
