cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Efridani Lubis
Contact Email
fhuiajurisdictie@gmail.com
Phone
+6221-8484719
Journal Mail Official
fhuiajurisdictie@gmail.com
Editorial Address
Gedung Alawiyah Lt. 5, Jalan Raya Jatiwaringin No. 12 Pondok Gede, Jakarta, Indonesia, 17411
Location
Kota bekasi,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Hukum Jurisdictie
Published by Universitas Islam As-Syafi'iyah
ISSN : 16935918     EISSN : 28098641     DOI : https://doi.org/10.34005/jhj
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Hukum Jurisdictie is focused on publishing the original research articles, review articles from contributors, and the current issues related to Law Studies. The main objective of Jurnal Hukum Jurisdictie is to provide a platform for the international scholars, academicians, and researchers to share the contemporary thoughts in the fields of Law Studies. SCOPE. Jurnal Hukum Jurisdictie publishes research papers in the all the fields of Law Studies. Constitutional Law, Criminal Law, Business Law Syaria Business Law, International Law, Islamic Law, Anti-Corruption Law
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 10 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 7 No 2 (2025): Dinamika Penerapan Hukum Ekonomi Syariah" : 10 Documents clear
Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Dalam Putusan Sengketa Ekonomi Syariah Pada Putusan Pengadilan Agama Palu Nomor 1/Pdt.G.S/2019/PA.Pal Elviyana, Julia
Jurnal Hukum Jurisdictie Vol 7 No 2 (2025): Dinamika Penerapan Hukum Ekonomi Syariah
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam As-Syafi'iyah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34005/jhj.v7i2.178

Abstract

Pengadilan Agama merupakan otoritas yang berperan dalam dalam melakukan pemeriksaan, pengambilan putusan, dan penyelesaian perkara antar sesama orang-orang islam, termasuk ekonomi syariah. Untuk menyelesaikan sengketa, hakim harus mencari dan menggunakan sumber-sumber hukum sebagai dasar pengambilan, termasuk hukum syariah yaitu prinsip hukum yang berasal dari Al-Quran, Hadist, dan Ijtihad. Salah satu bentuk ijtihad adalah fatwa Dewan Syariah Nasional yang dijadikan dasar hukum pengambilan putusan sebagaimana diatur dalam Putusan Pengadilan Agama Palu Nomor 1/Pdt.G.S/2019/PA.Pal. Akan tetapi, Fatwa Dewan Syariah Nasional tersebut tidak menjadi bagian hierarki peraturan perundang-undangan sehingga menimbulkan keraguan terkait keabsahannya menjadi dasar hukum dalam putusan pengadilan agama. Berdasar isu yang dibahas, penelitian ini memiliki tujuan untuk menggambarkan kedudukan fatwa Dewan Syariah Nasional sebagai dasar hukum putusan Pengadilan Agama dalam penanganan sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama. Berdasarkan analisis data pada penelitian ini, fatwa Dewan Syariah Nasional berkedudukan sebagai sumber hukum materiil kedudukan yang sama dengan Undang-Undang dalam muka Pengadilan Agama dan dapat digunakan menunjukkan keabsahan suatu tindakan.
Perlindungan Hukum Konsumen dari Penipuan M-Banking: Kajian Hukum Perbankan dan Strategi Pencegahan di Indonesia Sugiharto, Hidayat Muhammad
Jurnal Hukum Jurisdictie Vol 7 No 2 (2025): Dinamika Penerapan Hukum Ekonomi Syariah
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam As-Syafi'iyah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34005/jhj.v7i2.180

Abstract

The development of digital banking in Indonesia, especially mobile banking (M-Banking) services, has increased the efficiency of people's financial transactions. However, this convenience is accompanied by increasingly complex fraud risks, such as phishing, account hacking, and misuse of personal data. This research aims to analyze M-Banking fraud prevention strategies and the legal handling process for victims in Indonesia. The research method uses a normative approach by reviewing legal regulations, case studies, and recommendations from banking and cybersecurity authorities. Perkembangan perbankan digital di Indonesia, khususnya layanan mobile banking (M-Banking), telah meningkatkan efisiensi transaksi keuangan masyarakat. Namun, kemudahan ini diiringi risiko penipuan yang semakin kompleks, seperti phishing, peretasan akun, dan penyalahgunaan data pribadi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pencegahan penipuan M-Banking dan proses penanganan hukum bagi korban di Indonesia. Metode penelitian menggunakan pendekatan normatif dengan mengkaji regulasi hukum, studi kasus, serta rekomendasi dari otoritas perbankan dan keamanan siber.
Efektivitas Peran Mediasi Sebagai Solusi Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Diluar Pengadilan Tata Usaha Negara Marselia, Nisa Livani; Alamsyah, Taufiq
Jurnal Hukum Jurisdictie Vol 7 No 2 (2025): Dinamika Penerapan Hukum Ekonomi Syariah
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam As-Syafi'iyah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34005/jhj.v7i2.181

Abstract

Sengeta Tata Usaha Negara (TUN) umumnya diselesaikan melalui mekanisme litigasi di Pengadilan TUN. Namun, proses ini sering kali memakan waktu lama, biaya tinggi, dan bersifat konfrontatif. Alternatif penyelesaian sengketa melalui mediasi di luar pengadilan hadi sebagai solusi yang lebih efisien, cepat, dan berorientasi pada win-win solution. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas peran mediasi dalam implementasinya. Metode Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif, melalui studi pustaka terhadap perarturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta studi kasus penyelesaian sengketa TUN melalui mediasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa mediasi memiliki potensi besar dalam mengurangi kompleksitas sengketa TUN, terutama dalam hal hubungan antara warga negara dan aparatur pemerintah. Namun, efektivitas mediasi masih terkendala oleh minimnya regulasi yang jelas, rendahnya kesadaran para pihak, dan keterbatasan kapasitas mediator, dan sosialisai intensif untuk mendorong penggunaan mediasi sebagai solusi alternatif yang kredibel dan efektifitas dalam penyelasain sengketa TUN.
Analisis Yuridis Peraturan Dwangsom Dalam Undang-Undang PTUN Anugrah, Puspita Puspa; Alamsyah, Taufiq
Jurnal Hukum Jurisdictie Vol 7 No 2 (2025): Dinamika Penerapan Hukum Ekonomi Syariah
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam As-Syafi'iyah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34005/jhj.v7i2.182

Abstract

Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) memiliki fungsi penting sebagai penguji keabsahan keputusan pejabat administrasi negara. Salah satu instrumen dalam pelaksanaan putusan PTUN adalah dwangsom atau uang paksa, yang tercantum dalam Pasal 116 ayat (4) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Namun hingga saat ini, pengaturan normatif mengenai mekanisme dwangsom masih belum jelas, sehingga menimbulkan kekosongan hukum (rechtsvacuum) dan berdampak pada lemahnya daya eksekusi putusan PTUN. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis pengaturan dwangsom dalam hukum acara PTUN, menelaah akibat hukum dari ketiadaan pengaturannya, serta mengkaji implementasi dwangsom di lingkungan peradilan TUN. Metode yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan, serta analisis kualitatif deskriptif terhadap peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanpa regulasi yang memadai, dwangsom sulit diterapkan secara efektif. Oleh karena itu, diperlukan peraturan pelaksana yang eksplisit agar dwangsom dapat menjadi instrumen penegakan hukum yang efektif dalam sistem peradilan administrasi di Indonesia.
Perspektif Yuridis dan Praktis terhadap Hak atas Pekerjaan yang Layak bagi Penyandang Disabilitas Tak Terlihat akibat Penyakit Autoimun Dwiprigitningtias, Indah
Jurnal Hukum Jurisdictie Vol 7 No 2 (2025): Dinamika Penerapan Hukum Ekonomi Syariah
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam As-Syafi'iyah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34005/jhj.v7i2.184

Abstract

Penyakit autoimun seperti lupus, artritis reumatoid, dan sklerosis multipel seringkali menimbulkan disabilitas tak terlihat yang tidak langsung dikenali dalam lingkungan kerja. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji kerangka hukum serta praktik ketenagakerjaan terhadap pekerja dengan disabilitas tak terlihat akibat kondisi autoimun. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan terhadap peraturan ketenagakerjaan dan instrumen hak asasi manusia. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun pengakuan hukum terhadap disabilitas fisik telah berkembang, kondisi yang tidak tampak secara fisik masih sering terabaikan. Artikel ini menyimpulkan bahwa diperlukan reformasi kebijakan serta penerapan praktik kerja inklusif demi menjamin perlakuan adil dan akomodasi layak bagi para pekerja yang terdampak.
Pertanggungjawaban Korporasi Terhadap Penyebaran Data Pribadi Nasabah Pinjaman Online Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi Oktaviani, Annisa Nanda; Fauziah, Fauziah; Salamah, Ade
Jurnal Hukum Jurisdictie Vol 7 No 2 (2025): Dinamika Penerapan Hukum Ekonomi Syariah
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam As-Syafi'iyah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34005/jhj.v7i2.187

Abstract

This research is in the background by the many cases in the community regarding the distribution of customers' personal data by online loan corporations. We need to know that sharing someone's personal data is a violation. The problem of disseminating personal data by corporations makes people feel uneasy and unsafe because of this situation. The main problem in this research is how corporate responsibility is regulated for the dissemination of personal data of online loan customers according to the Personal Data Protection Law Number 27 of 2022 and how corporate responsibility is regulated for the dissemination of personal data of online loan customers. The type of research that the author uses is normative juridical and a descriptive analytical type of approach, namely where this research describes in detail the responsibility of corporations for the dissemination of personal data, as well as knowing the sanctions imposed by the Financial Services Authority (OJK) as the authority on this matter. . Data collection techniques use interviews, questionnaires and literature study. The results of this research show that of the many cases of dissemination of personal data, not a single corporation has taken responsibility for this, there has been no compensation for customers whose personal data has been disseminated. Corporations that have committed violations are still operating as usual, corporations that have committed violations do not respond to what happens to their customers and do not have the good faith to take responsibility for their actions, and do not apologize for the violations that have been committed. Due to the lack of accountability, the public complained about this to the Financial Services Authority (OJK), the Financial Services Authority (OJK) quickly and firmly met with corporate parties who had committed violations, and the Financial Services Authority (OJK) gave administrative sanctions in the form of written warnings, restrictions on business activities, and revocation of permits in accordance with Financial Services Authority Regulation Number 77/POJK.01/2016 concerning Information Technology-Based Money Lending and Borrowing Services.
Implementasi Restitusi Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Perspektif Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban Farhan, Achmad; Mulyono, Mulyono; Fauziah, Fauziah
Jurnal Hukum Jurisdictie Vol 7 No 2 (2025): Dinamika Penerapan Hukum Ekonomi Syariah
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam As-Syafi'iyah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34005/jhj.v7i2.188

Abstract

Restitusi merupakan pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya. Dalam PP disebutkan bahwa setiap anak yang menjadi korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi. Permasalahan disini adalah: Bagaimana proses pengajuan restitusi menurut undang-undang No 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban juga dalam Perma No.1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana, lalu apa saja kendala yang di hadapi penegak hukum dalam menerapkan restitusi dan bagaimana implementasi dari restitusi tersebut dalam kasus putusan pengadilan Negeri Bandung Nomor : 989/Pid.Sus/2022/PN.Bdg. Penelitian hukum ini tergolong penelitian Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan, dimana dalam penelitian hukum normatif bahan pustaka merupakan data dasar yang dipergunakan dalam usaha menganalisis bahan hukum dengan mengacu kepada norma- norma hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang undangan. Prosedur identifikasi dan inventarisasi bahan hukum mencakup bahan hukum primer yaitu peraturan perundang undangan, bahan hukum sekunder, yaitu literatur dan karya ilmiah hukum. Sedangkan penelitian empiris adalah penelitian dengan data yang diperoleh secara langsung dari para penegak hukum mengenai penerapan aturan hukum di dalam masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa restitusi seharusnya memperoleh perhatian dari pembuat kebijakan.Kemdian muncul ide masyarakat diberi kesempatan. Penerapan hak restitusi, hambatan dan upaya pemenuhan hak oleh penyidik maupun Penuntut Umum memegang peranan yang sangat penting dalam pengajuan bukti untuk menunjang hak korban mendapatkan restitusi. Mengingat Hakim yang nantinya akanmempertimbangkan jumlah restitusi yang didapatkan oleh korban yang dituangkan dalam amar putusan.
Paradigma Tiga Tipe Hukum Menurut Philippe Nonet dan Philippe Selznick dalam Kaitannya dengan Pengelolaan Negara Sibawaih, Yusran; Ambarwati, Dwi
Jurnal Hukum Jurisdictie Vol 7 No 2 (2025): Dinamika Penerapan Hukum Ekonomi Syariah
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam As-Syafi'iyah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34005/jhj.v7i2.190

Abstract

Indonesia has is the law, that puts the law as the basis of our nation and state.In practice, law not only function as an organ of officers, but also as a means of creating social justice.But, political influence, power, and interest groups often cause an imbalance in application of the law.This study adopting the literature study to assess typologies law according to philippe nonet selznick and philip, that divides into three type: repressive law, autonomous, and responsive. The result showed that type of repressive tend to put law as an instrument of rule; type autonomous stressed the independence of the law from political power; while demanding responsive type of adaptive and accommodating the dynamics of social.The law responsive is considered to be the most relevant in the context of the modern state of substantive justice because it can accommodate, but the law has three type interconnected correlation and see properly applied for a reasonable limit in the management of the state.
Mengukur Persamaan Pada Pokoknya Pada Sengketa Merek Dari Perspektif Kepastian Hukum Awaliyah, Natasya; Lubis, Efridani
Jurnal Hukum Jurisdictie Vol 7 No 2 (2025): Dinamika Penerapan Hukum Ekonomi Syariah
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam As-Syafi'iyah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34005/jhj.v7i2.191

Abstract

Persaingan usaha semakin kuat dan ketat, dan pelaku usaha lain nekat meniru sebuah logo atau nama dari usaha lain, guna menguntungkan usahanya sendiri. Seperti sengketa merek dagang antara BANADOZ vs BENATOZ dan Sensi Convex MASK vs CONVEX MASK, tindakan tersebut dapat merugikan pelaku usaha yang sudah mendaftarkan merek dagangnya terlebih dahulu pada Ditjen HKI, sehingga hal tersebut dapat memicu sebuah sengketa hukum yang berfokus pada sengketa merek dagang. Penelitian ini menggunakan metode campuran (mixed methods) adalah suatu metode penelitian antara metode kuantitatif dengan metode kualitatif untuk digunakan secara bersama-sama dalam suatu kegiatan penelitian, sehingga diperoleh data yang lebih komprehensif, valid, reliable dan objektif. Hasil dari penelitian dapat diketahui terdapat persamaan dari hasil putusan pengadilan yang menyatakan tidak ada persamaan produk dengan hasil kuesioner yang menjawab bahwa BANADOZ dan BENATOZ merupakan produk yang berbeda serta tidak memiliki kesamaan. Selain itu juga terdapat dari hasil putusan pengadilan yang menyatakan terdapat persamaan produk SENSI CONVEX MASK dan CONVEX MASK dengan hasil kuesioner yang menjawab bahwa SENSI CONVEX MASK dan CONVEX MASK merupakan produk yang memiliki kesamaan dan sulit untuk dibedakan.
Studi Komparatif Penanggulangan Korupsi Di Indonesia Dan China Perspektif Teori Lawrance M. Friedman Syaid, Adek Junjunan; Fahruddin, Muhammad; Putri, Ayu Novita Rantika
Jurnal Hukum Jurisdictie Vol 7 No 2 (2025): Dinamika Penerapan Hukum Ekonomi Syariah
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam As-Syafi'iyah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34005/jhj.v7i2.192

Abstract

Korupsi merupakan permasalahan yang kompleks dan sering terjadi di berbagai negara, termasuk Indonesia dan China. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan upaya penanggulangan korupsi di Indonesia dan China dengan menggunakan perspektif teori Lawrance M. Friedman, yang mencakup tiga elemen utama: struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan penanggulangan korupsi sangat dipengaruhi oleh efektivitas penerapan ketiga elemen tersebut. China, dengan pendekatan yang lebih tegas dan terpusat, mampu memberikan efek jera yang signifikan, sementara Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan dalam penerapan hukum dan budaya anti-korupsi. Pada penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini fokus dalam sistem hukum, budaya hukum dan perandingan efektivitas penanggulangan tindak korupsi. Studi analisis ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru bagi pengembangan strategi pemberantasan korupsi di Indonesia.

Page 1 of 1 | Total Record : 10

 1 

Filter by Year

2025 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7 No 2 (2025): Dinamika Penerapan Hukum Ekonomi Syariah Vol 7 No 1 (2025): Problematika Hukum Kontemporer di Era Digital Vol 6 No 2 (2024): Telaah Penerapan Hukum Merespon Peluang Investasi Vol 6 No 1 (2024): Problematika Hukum Bisnis Pada Era Digital Vol 5 No 2 (2023): Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dalam Dunia Digital Vol 5 No 1 (2023): PROTECTION OF CHILDREN AND PROHIBITION OF DRAG USE Vol 4 No 1 (2022): Penerapan Hukum Pada Masa Covid-19 Vol 4 No 2 (2022): Aspek Hukum Pidana Dalam Era Digital Vol 3 No 2 (2021): Hukum dalam Dunia Digital Vol 3 No 1 (2021): Aspek Syariah dalam Perkembangan Hukum Vol 2 No 2 (2020): Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Vol 2 No 1 (2020): Perkembangan Hukum Pidana dan Penegakannya Vol 1 No 2 (2019): Perlindungan Konsumen dalam Berbagai Aspek Kajian More Issue