cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Yulia
Contact Email
yulia@unimal.ac.id
Phone
+6281321565468
Journal Mail Official
yulia@unimal.ac.id
Editorial Address
Jalan Jawa, Kampus Bukit Indah, Universitas Malikussaleh, Blang Pulo, Muara Satu, Lhokseumawe
Location
Kota lhokseumawe,
Aceh
INDONESIA
Suloh : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Published by Universitas Malikussaleh
ISSN : 16937074     EISSN : 27155455     DOI : https://doi.org/10.29103/sjp.v9i2.4799
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh adalah jurnal ilmiah peer-review bidang Hukum di Indonesia. Jurnal ini diterbitkan oleh Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, Aceh, Indonesia. Jurnal ini adalah media untuk menyebarkan informasi tentang hasil pemikiran dan penelitian dari dosen, peneliti, dan praktisi yang tertarik pada bidang Hukum di Indonesia. Jurnal ini pernah terbit dalam bentuk offline (versi cetak) hingga Volume 6 dan mulai dari Volume 7 edisi 1 akan terbit secara online 2 kali dalam setahun pada bulan April dan Oktober. Scope: Hukum Pidana, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Perdata
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 15 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol. 11 No. 2 (2023): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Oktober 2023" : 15 Documents clear
KEBERADAAN QANUN NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG BENDERA DAN LAMBANG ACEH DITINJAU DARI PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Herlin, Herlin; Muksalmina, Muksalmina; Subaidi, Joelman
Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 11 No. 2 (2023): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Oktober 2023
Publisher : Program Studi Magister Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/sjp.v11i2.13197

Abstract

Berdasarkan ketentuan Pasal 246 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh maka dirancang dan disahkannya Qanun Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Bendera dan Lambang Aceh, hasil klarifikasi Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia qanun ini dianggap bertentangan dengan PP 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah. Tujuan penelitian ini adalah untuk untuk mengetahui dan mengkaji keberadaan  Qanun Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh, serta untuk mengetahui implementasi Qanun Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh. Penelitian ini mengunakan metode penelitian hukum normatif yaitu mengkaji studi dokumen-dokumen hukum berupa peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah dan qanun serta menganalisis hukum dari aspek yuridis normatif yang artinya meneliti peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang di teliti. Hasil penelitian ini keberadaan Qanun Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh secara hukum sah dan dapat dilaksanakan karena merupakan salah satu kewenangan khusus bagi Aceh yang diberikan melalui UUPA sebagaimana disebutkan dalam Pasal 246 ayat (1) dan 247 ayat (2) UUPA.  
KEKUATAN PUTUSAN PERADILAN ADAT DI ACEH Muksalmina, Muksalmina; Sari, Elidar
Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 11 No. 2 (2023): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Oktober 2023
Publisher : Program Studi Magister Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/sjp.v11i2.6583

Abstract

Secara yuridis, penyelenggaraan peradilan adat telah didukung oleh sejumlah peraturan perundang-undangan. Dalam berbagai peraturan perundang-undangan disebutkan secara tegas bahwa penguatan hukum adat dan keadilan adat harus dimulai dari Gampong dan Mukim. Penyelesaian sengketa di peradilan adat tidak menyebutkan peradilan adat tetapi langsung menyebutkan nama lembaga pemerintah seperti gampong dan mukim. Sehingga peradilan adat dilaksanakan secara tradisional di Gampong dan penyelesaian adat di Mukim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar hukum penyelesaian tindak pidana melalui peradilan adat di Aceh didasarkan pada peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, yang memberikan wewenang untuk membentuk Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat. Hal ini diperkuat oleh Qanun Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pemerintahan Gampong, yang mewajibkan penyelesaian masalah di gampong melalui peradilan adat. Peradilan ditingkat Gampong mempunyai kekuatan hukum berdasarkan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Nomor 1644 K/Pid/1988.
Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Yang Beritikad Baik (Studi Putusan Nomor 67/Pdt/2015/PT BNA) Latiful, T; Sastro, Marlia; wati, Herina
Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 11 No. 2 (2023): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Oktober 2023
Publisher : Program Studi Magister Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/sjp.v11i2.12132

Abstract

Hukum perlindungan terhadap pembeli yang beritikad baik diatur dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2016. Dalam ketentuan tersebut mengatur pengadaan pembeli yang beritikad baik, memberikan kepastian hukum bagi pembeli tanah. Sertifikat tanah atas nama pembeli yang beritikad baik tersebut telah diputuskan oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh bahwa tidak sah secara hukum jual beli tanah objek yang diajukan dari pihak pemilik awal. Penelitian ini bertujuan mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi pembeli yang beritikad baik dalam putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 67/Pdt/2015/PT BNA dan mengetahui pertimbangan hakim terhadap pembeli yang beritikad baik dalam putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 67/Pdt/2015/PT BNA. Metode penelitian dalam penulisan tesis ini menggunakan jenis penelitian Normatif.Penelitian normatif yaitu penelitian hukum yang menggunakan data sekunder atau studi kepustakaan. Pengolahan data dilakukan dengan membuat sistematisasi bahan hukum tertulis baik secara pengolahan data maupun kajian hukum lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan (1) Bentuk perlindungan hukum bagi pembeli yang beritikad baik dalam putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 67/Pdt/2015/PT BNA tidak dapat dipenuhi dengan alasan ahli waris masih hidup dan tanah tersebut dalam kondisi sengketa.(2) Pertimbangan hakim bagi pembeli yang beritikad baik dalam putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 67/Pdt/2015/PT BNA adalah dengan adanya sanggahan Penggugat, Tergugat I, II, III, IV, V, VI, Turut Tergugat I, II, dan III membalik nama sertifikat serta mengambil fasilitas kredit, tindakan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum. Sehingga hakim menjatuhkan putusan yang merugikan tergugat dikarenakan tergugat harus mengembalikan sertifikat tanah tersebut kepada penggugat, padahal Tergugat membeli tanah tersebut sewaktu pemilik tanah masih hidup. Sehingga penggugat yang membeli tanah tersebut oleh si penjual tanah sudah terlepas ikatan suami istri dengan penggugat, maka Tergugat sah memperoleh tanah tersebut tanpa adanya perbuatan melawan hukum. Disarankan kepada pembeli agar berhati-hati dalam pembelian tanah dan harus meninjau kembali ke pihak BPN. Kemudian Hakim menyarankan dalam membuat pertimbangan hukum, calon lebih memperhatikan fakta yang terungkap, dan memperhatikan keadilan sehingga menghasilkan keputusan yang berkualitas dan berkeadilan. Sehingga hakim menjatuhkan putusan yang merugikan tergugat dikarenakan tergugat harus mengembalikan sertifikat tanah tersebut kepada penggugat, padahal Tergugat membeli tanah tersebut sewaktu pemilik tanah masih hidup. Sehingga penggugat yang membeli tanah tersebut oleh si penjual tanah sudah terlepas ikatan suami istri dengan penggugat, maka Tergugat sah memperoleh tanah tersebut tanpa adanya perbuatan melawan hukum. Disarankan kepada pembeli agar berhati-hati dalam pembelian tanah dan harus meninjau kembali ke pihak BPN. Kemudian Hakim menyarankan dalam membuat pertimbangan hukum, calon lebih memperhatikan fakta yang terungkap, dan memperhatikan keadilan sehingga menghasilkan keputusan yang berkualitas dan berkeadilan. Sehingga hakim menjatuhkan putusan yang merugikan tergugat dikarenakan tergugat harus mengembalikan sertifikat tanah tersebut kepada penggugat, padahal Tergugat membeli tanah tersebut sewaktu pemilik tanah masih hidup. Sehingga penggugat yang membeli tanah tersebut oleh si penjual tanah sudah terlepas ikatan suami istri dengan penggugat, maka Tergugat sah memperoleh tanah tersebut tanpa adanya perbuatan melawan hukum. Disarankan kepada pembeli agar berhati-hati dalam pembelian tanah dan harus meninjau kembali ke pihak BPN. Kemudian Hakim menyarankan dalam membuat pertimbangan hukum, calon lebih memperhatikan fakta yang terungkap, dan memperhatikan keadilan sehingga menghasilkan keputusan yang berkualitas dan berkeadilan. Padahal Tergugat membeli tanah tersebut sewaktu pemilik tanah masih hidup. Sehingga penggugat yang membeli tanah tersebut oleh si penjual tanah sudah terlepas ikatan suami istri dengan penggugat, maka Tergugat sah memperoleh tanah tersebut tanpa adanya perbuatan melawan hukum. Disarankan kepada pembeli agar berhati-hati dalam pembelian tanah dan harus meninjau kembali ke pihak BPN. Kemudian Hakim menyarankan dalam membuat pertimbangan hukum, calon lebih memperhatikan fakta yang terungkap, dan memperhatikan keadilan sehingga menghasilkan keputusan yang berkualitas dan berkeadilan. Padahal Tergugat membeli tanah tersebut sewaktu pemilik tanah masih hidup. Sehingga penggugat yang membeli tanah tersebut oleh si penjual tanah sudah terlepas ikatan suami istri dengan penggugat, maka Tergugat sah memperoleh tanah tersebut tanpa adanya perbuatan melawan hukum. Disarankan kepada pembeli agar berhati-hati dalam pembelian tanah dan harus meninjau kembali ke pihak BPN. Kemudian Hakim menyarankan dalam membuat pertimbangan hukum, calon lebih memperhatikan fakta yang terungkap, dan memperhatikan keadilan sehingga menghasilkan keputusan yang berkualitas dan berkeadilan. Disarankan kepada pembeli agar berhati-hati dalam pembelian tanah dan harus meninjau kembali ke pihak BPN. Kemudian Hakim menyarankan dalam membuat pertimbangan hukum, calon lebih memperhatikan fakta yang terungkap, dan memperhatikan keadilan sehingga menghasilkan keputusan yang berkualitas dan berkeadilan. Disarankan kepada pembeli agar berhati-hati dalam pembelian tanah dan harus meninjau kembali ke pihak BPN. Kemudian Hakim menyarankan dalam membuat pertimbangan hukum, calon lebih memperhatikan fakta yang terungkap, dan memperhatikan keadilan sehingga menghasilkan keputusan yang berkualitas dan berkeadilan.
PERTANGGUNGJAWABAN SUAMI MEMBERIKAN NAFKAH KEPADA ISTERI PADA MASA TUNGGU IKRAR TALAK DI KABUPATEN BENER MERIAH Susanti, Susi; Jamaluddin, Jamaluddin; Ramziati, Ramziati
Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 11 No. 2 (2023): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Oktober 2023
Publisher : Program Studi Magister Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/sjp.v11i2.13053

Abstract

ABSTRAKKewajiban memberikan nafkah oleh suami kepada isteri merupakan salah satu kewajiban pokok suami setelah akad perkawinan terjadi. Hal ini diatur dalam pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 80 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam. Pada saat terjadi perkara cerai talak, terdapat batas waktu untuk mengucapkan ikrar talak yaitu selama 6 bulan sesuai yang diatur dalam pasal 131 ayat (4) kompilasi Hukum Islam. Namun, pada masa tunggu ikrar talak ini, sering kali suami melalaikan atau mengabaikan kewajibannya untuk memberikan nafkah bagi isteri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan tanggung jawab dan penyebab suami tidak memberikan nafkah bagi isteri pada masa tunggu ikrar talak serta upaya dan bagaimana perlindungan hukum bagi isteri yang tidak diberikan nafkah oleh suami pada masa tunggu ikrar talak.Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian normative-empiris yang pokok kajiannya mengkaji peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat. Sumber data pada penelitian ini adalah sumber data primer. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara langsung dengan reponden dan informan yang telah ditentukan terlebih dahulu. Analisis data dalam penelitian ini yaitu semua data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif, untuk mencapai kejelasan terhadap masalah yang diteliti terkait pertanggungjawaban suami memberikan nafkah kepada isteri pada masa tunggu ikrar talak.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa suami tetap memiliki tanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada istrinya selama masa tunggu ikrar talak. Hal ini disebabkan karena putusnya perkawinan terjadi setelah suami mengikrarkan talak di hadapan hakim pada sidang pengadilan dalam hal ini di Mahkamah Syari'ah. Dalam prakteknya, sering kali suami enggan melaksanakan kewajibannya memberikan nafkah kepada isteri pada masa tunggu ikrar talak. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab, di antaranya adalah terjadi kekosongan aturan hukum dalam Undang-Undang Perkawinan maupun dalam Kompilasi Hukum Islam, dimana tidak adanya aturan sanksi terhadap suami yang tidak menunaikan kewajibannya dalam memberikan hak isteri yaitu berupa nafkah pada masa tunggu ikrar talak, kurangnya edukasi terhadap calon suami dan isteri pada saat pelaksanaan bimbingan pra nikah yang berhubungan dengan kewajiban dan hak pemberian nafkah, ketidakmauan suami dan kesanggupannya untuk memberikan nafkah, suami isteri yang sudah tidak tinggal dalam satu atap rumah, dan oleh sebab kebencian suami terhadap isterinya. Untuk melindungi hak-haknya, istri dapat mengajukan gugatan nafkah, menuntut hak nafkah yang tertunggak, atau melaporkan tindakan kekerasan dalam rumah tangga (penelantaran dalam rumah tangga) ke pihak berwenang.Disarankan kepada pemangku kepentingan seperti MPU, KUA dan Kepala Desa untuk dapat melakukan upaya preventif dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan calon pengantin terkait kesiapan nikah dan kewajiban setelah menikah serta pemenuhan mafkah. Disarankan kepada Mahkamah Syariyah dalam putusan perkara perceraian untuk memasukkan pertimbangan kewajiban suami tetap memberikan nafkah kepada isteri pada masa tunggu ikrar talak. Disarankan kepada pembentuk undang-undang melakukan revisi terhadap undang-undang perkawinan untuk dapat melengkapi kekosongan hukum terhadap kewajiban nafkah pada masa tunggung ikrar talak dan terhadap sanksi yang akan diterima apabila suami tidak menjalakan kewajiban tersebut, tanpa si isteri perlu melakukan upaya hukum terlebih dahulu.
ANALISIS PINJAMAN ONLINE SYARIAH BERDASARKAN QANUN ACEH NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DI ACEH Utomo, Widi; Ramziati, Ramziati; Sari, Elidar
Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 11 No. 2 (2023): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Oktober 2023
Publisher : Program Studi Magister Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/sjp.v11i2.11536

Abstract

Kebijakan Qanun No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah menurut ketentuan Pasal 2 Jo. Pasal 6 menyatakan bahwa seluruh orang perorangan maupun lembaga maupun transaksi keuangan yang berada di Aceh harus menggunakan prinsif syariah, hal dimaksud juga berlaku bagi layanan jasa keuangan Financial Technology yakni pada ketentuan Pasal 35. Bahwa dalam qanun tidak secara jelas mengatur mengenai Pinjaman Online, namun pada Pasal 35 tersebut juga tetap menerapkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku saat ini, sehingga Pinjaman Online yang berada di Aceh tidak diperbolehkan menggunakan prinsif konvensional.Permasalahan yang timbul sejak berlakunya Qanun ini, masih ditemukan adanya transaksi keuangan tidak menerapkan prinsif syariah di Provinsi Aceh sebagaimana data yang diperoleh sejak tahun 2020 sampai dengan 2021 sebanyak 97 transaksi keuangan yang jika ditaksir lebih kurang Rp. 93.000.000.000,00 masih menggunakan sistem konvensional sehingga praktik-praktik Riba, Maisir maupun Gharar tetap masih terjadi di Aceh dan tentu berlawanan dengan prinsif syariah sebagaimana ketentuan Qanun A quo.Rumusan permasalahan pada penelitian ini: 1). Menganalisa ketentuan Pinjaman Online Syariah sebagaimana Qanun No. 11 Tahun 2018 tentang LKS, 2). Bagaimanakah penerapan Pinjaman Online Syariah berdasarkan Qanun No. 11 Tahun 2018 tentang LKS, 3) Bagaimanakah penanganan terhadap Pinjaman Online Non Syariah pasca terbitnya Qanun No. 11 Tahun 2018 tentang LKS. Jenis dalam kajian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian hukum kepustakaan yang didapatkan dengan melakukan penelitian bahan kepustakaan. Lebih lanjut dalam pelaporan penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Sumber data mengacu pada informasi diperoleh dari sumber langsung (data primer) atau dari sumber tidak langsung (data sekunder). Teknik pengumpulan data adalah penelitian dokumen atau penelitian kepustakaan (library research).Pada penelitian ini disimpulkan: 1) Adanya kelemahan terhadap Qanun LKS itu sendiri yang belum secara detil mengakomodir kebijakan penerapan syariah di Aceh, 2) Kemudian lemahnya sektor pengawasan terhadap penerapan syariah untuk lembaga keuangan yang ada di Aceh sehingga masih ditemukannya transaksi keuangan berprinsif konvensional, 3) Juga diperlukannya Satuan Tugas Khusus untuk mengawasi serta melakukan penindakan secara langsung terhadap penerapan lembaga keuangan syariah di Aceh yang tetap memakai sistem konvensional.
PERAN MAJELIS TUHA PEUT DALAM PEMILIHAN WALI NANGGROE ACEH Oscar, Ade; Mukhlis, Mukhlis; Faisal, Faisal
Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 11 No. 2 (2023): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Oktober 2023
Publisher : Program Studi Magister Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/sjp.v11i2.11831

Abstract

 Penempatan Wali Nanggroe sebagai pemersatu masyarakat Aceh melalui pendekatan adat ini tampak sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam MoU Helsinki yang kemudian dispesifikkan pengaturannya dalam Undang-undang Pemerintahan Aceh terkait dengan kewenangan Wali Nanggroe. Perkembangan Lembaga Wali Nanggroe Aceh masih mengalami ketidaktransparan secara kelembagaan yang mengungkapkan bahwa Majelis Tuha Peut tidak mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dalam pemilihan Wali Nanggroe.  Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan Peran dan hambatan serta upaya Majelis Tuha Peut Wali Nanggroe dalam pemilihan Wali Nanggroe Aceh. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, metode yuridis empiris, dengan sifat penelitian perspektif analisis terkait tentang Peran Majelis Tuha Peut Wali Nanggroe dalam pemilihan Wali Nanggroe Aceh. Berdasarkan hasil penelitian, Majelis Tuha Peut Wali Nanggroe dalam pemilihan Wali Nanggroe tidak melakukan perannya, dikarenakan Malik Mahmud Al-Haythar ditetapkan menjadi Wali Nanggroe periode kedua 2018-2023 oleh Majelis Tinggi Lembaga Wali Nanggroe, pada 7 Desember 2018. Penetapan tidak melalui proses pemilihan melainkan kesepakatan antar tiga Majelis Tinggi secara musyawarah mufakat dan tidak melibatkan salah satu dari empat unsur panitia pemilihan yakni ulama. Hambatan Majelis Tuha Peut dalam pelaksanaan pemilihan Wali Nanggroe periode 2018-2023 yaitu: pemilihan Wali Nanggroe tidak transparan, tidak terbentuknya komisi pemilihan dikarenakan Majelis Tuha Peut belum terbentuk secara definitif, tidak adanya pelaksanaan aturan turunan atau regulasi terkait pemilihan (Reusam Pemilihan Wali Nanggroe) dan pemilihan saat itu tidak menghadirkan para alim ulama dari setiap kabupaten/kota seperti yang diamanatkan oleh Qanun Aceh. Upaya Majelis Tuha Peut yaitu keterlibatan Majelis Tuha Peut dalam pemilihan Wali Nanggroe, dan  mengupayakan regulasi, dan menyelenggaraan pemilihan.
KEKUATAN PEMBUKTIAN ALAT BUKTI ANAK SAKSI YANG TIDAK DISUMPAH SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM HUKUM ACARA JINAYAT (SUATU ANALISIS TERHADAP PUTUSAN MS BLANG PIDIE NOMOR: 1/JN.ANAK/2022/MS.BPD) Mustika, Darma; Mukhlis, Mukhlis; Malahayati, Malahayati
Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 11 No. 2 (2023): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Oktober 2023
Publisher : Program Studi Magister Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/sjp.v11i2.13825

Abstract

Baik itu sebagai pelaku ataupun korban, banyak anak-anak yang tersandung pada kejahatan seksual seperti pemerkosaan dewasa ini. Hal ini jelas sangat mengejutkan karena akibat yang ditimbulkan dari tindakan anak tersebut dapat mempengaruhi masa depan si anak, terutama korban. Perkara No 1/JN.Anak/2022/MS. Bpd, di wilayah hukum MS Blangpidie mengenai perkara pidana pemerkosan terhadap anak di bawah umur dibahas dalam tulisan ini. Kami akan membahas pendapat hakim tentang keputusan MS Blangpidie dan tingkat kasasi kasus tersebut dalam tulisan ini. Pendekatan kasus dan Peraturan Perundang-Undangan atau yuridis normatif diterapkan sebagai metode penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim memutuskan untuk memberikan pembebasan untuk pelaku pemerkosaan anak di bawah umur berpijak Pasal 180 QA Nomor 7 Tahun 2013 dan Pasal 184 KUHAP. Namun, Jaksa penuntut umum menyatakan bahwa hakim menafsirkan KUHAP dan QA No 7 Tahun 2013 Pasal 181 ayat 1 huruf a, b, dan d secara salah. Sedangkan, berdasarkan keputusan hakim kasasi bahwa Judex Facti/Mahkamah Syar'iyah Blangpidie tidak mempertimbangkan Putusan MK No. 65/PUU-VIII/2020, pengertian saksi sudah diperluas pada Pasal 1 angka 26 dan 27 juncto Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP. Selain itu, hakim kassasi menemukan bahwa penafsiran KUHAP dan Pasal 181 ayat 1 huruf a, b, dan d telah salah dalam menerapkannya. Untuk menangani kasus pidana, terutama kasus Jarimah, disarankan agar penegak hukum lebih memperhatikan ketentuan hukum tentang pembuktian. Disarankan juga agar hakim lebih mempertimbangkan bukti yang diberikan. Jadi, tidak ada lagi pengulangan dari keputusan hakim yang kurang tepat dalam kasus serupa.
PENGANGKATAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA OLEH PRESIDEN DITINJAU DARI KONSEP KEDAULATAN RAKYAT Rinaldi, Aris; Mukhlis, Mukhlis; Nasir, Muhammad
Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 11 No. 2 (2023): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Oktober 2023
Publisher : Program Studi Magister Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/sjp.v11i2.11646

Abstract

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara mengatur tentang pengangkatan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara oleh Presiden. Berdasarkan Pasal 5 ayat (4) UU IKN menjelaskan bahwa Kepala Otorita IKN merupakan kepala daerah khusus yang ditunjuk, diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Hal ini berbeda dengan mekanisme pengangkatan Kepala Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta yang juga berstatus ibu kota, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pengangkatan Kepala Otorita IKN oleh Presiden berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 dan bagaimana konsekuensi pengangkatan Kepala Otorita IKN berdasarkan kedaulatan rakyat. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian yuridis-normatif, yaitu prosedur penelitian yang mengkaji permasalahan-permasalahan yang muncul dari segi hukum. Hasil penelitiannya menjelaskan mekanisme pengangkatan Kepala Otorita IKN tidak diatur secara spesifik dan jelas dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 dan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2022. Konsekuensinya, pelaksanaan kedaulatan rakyat yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (2) jo Pasal 18 ayat (4) UUD 1945. Serta berdampak pada partisipasi politik lokal menjadi lemah, yang dapat melanggar hak politik warga sesuai Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
TINDAK PIDANA KEIMIGRASIAN OLEH WARGA NEGARA MALAYSIA MENURUT PASAL 126 HURUF (C) DAN PASAL 127 UNDANG UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN Aziz, Teuku Putra; Hatta, Muhammad; Nasir, Muhammad
Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 11 No. 2 (2023): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Oktober 2023
Publisher : Program Studi Magister Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/sjp.v11i2.4898

Abstract

Tindak pidana pemalsuan dokumen keimigrasian meskipun sudah diancam dengan hukuman yang tegas namun masih ada warga negara asing Malaysia yang melakukannya. Penelitian bertujuan menganalisis pengaturan kejahatan pemalsuan, bentuk kejahatan pemalsuan dan penegakan hukum pemalsuan dokumen keimigrasian. Jenis penelitian digunakan metode penelitian yuridis empiris. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, dam sekunder. juga wawancara dengan petugas keimigrasian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan pemalsuan dokumen keimgrasian diatur dalam Pasal 126 huruf c dan Pasal 127. Bentuk kejahatan keimigrasian yang dilakukan adalah pemalsuan passport sehingga pelaku dihukum dengan hukuman penjara 1 tahun dan denda Rp 1.000.000. Upaya petugas keimigrasian adalah penegakan hukum karena melanggar kejahatan pemalsuan passport. 
KEDUDUKAN HUKUM PENCALONAN KUOTA 120% BAKAL CALON ANGGOTA LEGISLATIF DI ACEH E, Wildan Zacky; Sari, Elidar; Yusrizal, Yusrizal
Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 11 No. 2 (2023): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Oktober 2023
Publisher : Program Studi Magister Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/sjp.v11i2.13271

Abstract

Implementasi pendaftaran bakal calon anggota DPRA dan DPRK paling banyak 120% oleh partai politik lokal pada setiap Daerah Pemilihan (Dapil) di Aceh sebagaimana yang diatur dalam Pasal 17 Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal Peserta Pemilu di Aceh. Bahwasanya tidak mencerminkan prinsip kepastian hukum dan tertib hukum dikarenakan bertentangan dengan ketentuan Pasal 244 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menegaskan bahwa pengajuan bakal calon anggota DPR, DPRA dan DPRK paling banyak 100% dari jumlah kursi pada setiap dapil. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana kedudukan hukum kuota 120% pendaftaran bakal calon anggota legislatif pada setiap daerah pemilihan (Dapil) di Aceh berdasarkan peraturan perundang-undangan dan upaya penyelesaian yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Penelitian ini menggunakan metodelogi penelitian kualitatif yaitu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok, dengan pendekatan yuridis normatif yang dikenal juga dengan pendekatan penelitian hukum normatif. Tahap penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian bahwa materi Pasal 17 Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 bertentangan dengan ketentuan Pasal 244 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan melanggar asas hukum Lex Superior Derogate Legi Inferiori, sehingga tidak mencerminkan adanya kepastian hukum. Disarankan kepada Gubernur dan DPRA agar dapat menggunakan kewenangannya untuk melakukan revisi terhadap Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008. Sementara partai politik sebagai badan publik yang dirugikan pencalonan 120% dapat menguji ketentuan Pasal 17 Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 ke Mahkamah Agung.

Page 1 of 2 | Total Record : 15

 1   2 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 13 No. 1 (2025): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, April 2025 Vol. 12 No. 2 (2024): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Oktober 2024 Vol. 12 No. 1 (2024): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, April 2024 Vol. 11 No. 2 (2023): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Oktober 2023 Vol. 11 No. 1 (2023): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, April 2023 Vol 11, No 1 (2023): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, April 2023 Vol 10, No 2 (2022): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh - Oktober 2022 Vol 10, No 1 (2022): Suloh Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, April 2022 Vol 10, No 1 (2022): Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, April 2022 Vol 9, No 2 (2021): Suloh Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Oktober 2021 Vol 9, No 2 (2021): Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Oktober 2021 Vol 9, No 1 (2021): Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, April 2021 Vol 9, No 1 (2021): Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol 8, No 2 (2020): Edisi Khusus - Oktober 2020 Vol 8, No 1 (2020): Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, April 2020 Vol 8, No 1 (2020): Suloh Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol 7, No 2 (2019): Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol 7, No 1 (2019): Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh More Issue