cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Yulia
Contact Email
yulia@unimal.ac.id
Phone
+6281321565468
Journal Mail Official
yulia@unimal.ac.id
Editorial Address
Jalan Jawa, Kampus Bukit Indah, Universitas Malikussaleh, Blang Pulo, Muara Satu, Lhokseumawe
Location
Kota lhokseumawe,
Aceh
INDONESIA
Suloh : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Published by Universitas Malikussaleh
ISSN : 16937074     EISSN : 27155455     DOI : https://doi.org/10.29103/sjp.v9i2.4799
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh adalah jurnal ilmiah peer-review bidang Hukum di Indonesia. Jurnal ini diterbitkan oleh Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, Aceh, Indonesia. Jurnal ini adalah media untuk menyebarkan informasi tentang hasil pemikiran dan penelitian dari dosen, peneliti, dan praktisi yang tertarik pada bidang Hukum di Indonesia. Jurnal ini pernah terbit dalam bentuk offline (versi cetak) hingga Volume 6 dan mulai dari Volume 7 edisi 1 akan terbit secara online 2 kali dalam setahun pada bulan April dan Oktober. Scope: Hukum Pidana, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Perdata
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 187 Documents
 14   15   16   17   18 
PERLINDUNGAN HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM PEMBANGUNAN FOOD ESTATE DI KAWASAN HUTAN SEBAGAI KETAHANAN PANGAN NASIONAL Syofiarti, Syofiarti
Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 12 No. 2 (2024): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Oktober 2024
Publisher : Program Studi Magister Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/sjp.v12i2.18405

Abstract

Pada bulan Maret 2020, Food and Agriculture Organization (FAO) melalui laporannya memberikan peringatan tentang ancaman krisis pangan global akibat Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid- 19). Untuk mengatasi tantangan tersebut, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan kebijakan melalui program strategis nasional (PSN) yang salah satunya adalah food estate. Dalam sejarahnya food estate telah empat kali dilaksanakan di Indonesia dan seluruhnya dinyatakan gagal. Namun Presiden Joko Widodo tetap menginisiasi pembentukan program food estate 2020-2024. Oleh karena itu penelitian ini memfokuskan analisis terhadap upaya perlindungan hukum terhadap hak masyarakat hukum adat di kawasan hutan dalam  food estate sebagai program ketahanan pangan nasional. Untuk menjawab fokus kajian, penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam pembangunan food estate, MHA menjadi kaum yang termarjinalkan. Hal ini dikarenakan kawasan hutan MHA menjadi objek dalam pembangunan food estate, namun dalam pengaturan terkait food estate, tidak sama sekali ditemukan pengaturan berupa perlindungan kepada MHA sebagai pihak yang akan terdampak. Sehingga, hal ini berimplikasi kepada kesewenang-wenangan pemerintah dalam menetapkan kawasan hutan adat untuk pembangunan food estate. Sehingga dari hasil tersebut, pemerintah selaku pembuat kebijakan, dalam mengupayakan apapun bentuk pembangunan dengan tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, tidak boleh bertentangan dengan hak-hak yang telah dilindungi oleh konstitusi, termasuk hak MHA.
PENERAPAN MEDIASI PERKARA PIDANA BERDASARSARKAN HUKUM ADAT (Studi Penelitian Di Kota Lhokseumawe) Diras, Diras
Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 12 No. 2 (2024): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Oktober 2024
Publisher : Program Studi Magister Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/sjp.v12i2.16321

Abstract

Bagi   masyarakat   Aceh   adat   istiadat   sendiri   sangatlah   dijunjung   tinggi   oleh masyarakatnya,  oleh  sebab  itu  masyarakat  Aceh  juga  menggunakan  hukum  atau  aturan  adat sebagai aturan   atau  hukum   yang  dijadikan  acuan  atau  pedoman  pada  kegiatan  sosial masyarakatnya. Sebagian dari rakyat Aceh mencari dan memperoleh keadilan melalui penyelesaian masalahnya menggunakan tradisi adat, yang walaupun seringkali masyarakat tidak memahami tata cara dan alur penyelesaian sengketa dengan menggunakan hukum adat, karena alasannya yaitu hukum adat pada dasarnya memiliki sifat tidak tertulis, turun menurun dan abstrak dalam aktivitas masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan mediasi pada perkara pidana di lembaga adat Kota Lhokseumawe yakni  peran lembaga adat dalam mediasi untuk penyelesaian perkara pidana.Hasil penelitian menunjukkan dengan dibentuk dan disahkannya aturan Qanun Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga atau badan Adat, maka menjelaskan terbentuknya 13 lembaga adat seperti Keuchik, Tuha Peuet yang akan menjadi objek kajian penelitian ini. Terkait dengan perkara pidana ringan yang terdapat dalam Qanun dalam menyelesaikan perselisihan dapat diselesaikan oleh lembaga adat tingkat gampong yakni dengan keuchik, tuha peuet serta imeum menasah untuk mendamaikan pihak yang berperkara. Dengan ketentuan tindak pidana tersebut termasuk kedalam  perkara-perkara yang dapat diselesaikan oleh lembaga adat gampong serta perselisihan lainnya yang melanggar adat dan adat istiadat. Terdapat beberapa peraturan terkait dengan kebijakan peradilan adat yakni Keputusan Bersama Gubernur Aceh, Kepala Kepolisian Daerah Aceh Dan Ketua Majelis Adat Aceh Nomor: 189/677/2011, Nomor: 1054/MAA/XII/2011, Nomor: B/121/1/2012 tentang Penyelenggaraan Peradilan Adat Gampong Dan Mukim yang bersifat ringan wajib di selesaikan terlebih dahulu melalui peradilan adat atau lembaga adat dan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat Dan Adat Istiadat.Indonesia has not ratified the 1951 Refugee Convention. The principle of non-refoulement is universally recognized. In 2016, the Indonesian government issued Presidential Decree Number 125 of 2016 which regulates the handling of refugees from abroad. In Aceh, the first refugees to arrive by sea were handled by Panglima Laot. Although Panglima Laot has no official authority according to law, in practice he is involved in providing first aid due to his role as an indigenous leader of the sea responsible for security and welfare in the sea area.The study aims to analyze the existence of Panglima Laot in handling refugees in North Aceh and Lhokseumawe; constraints on the existence of Panglima Laot in handling refugees from abroad in North Aceh and Lhokseumawe and Panglima Laot's efforts in handling refugees from abroad. This research is an empirical research using an empirical juridical approach that specifically takes the research location in North Aceh and Lhokseumawe.The results showed that Panglima Laot provided assistance to refugees based on humanitarian considerations and customs. The existence of Panglima Laot as the chairman of the sea has an important role in carrying out customary customs and customary law and maintaining security and welfare in coastal areas, in accordance with Aceh Qanun Number 9 of 2008. However, obstacles to the existence of Panglima Laot in handling refugees include legal uncertainty, security issues, official incompetence, and limitations of the law. This makes it difficult for Panglima Laot to provide assistance to refugees because there is no official recognition of his role. Efforts made by Panglima Laot on handling refugees include providing basic needs, coordinating with the government, strengthening security, public awareness, psychosocial assistance, as well as advocacy and diplomacy
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYUSUNAN REGULASI PENANGGULANGAN BENCANA: PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI NEGARA arifin, firdaus
Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 12 No. 2 (2024): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Oktober 2024
Publisher : Program Studi Magister Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/sjp.v12i2.18346

Abstract

The increasing frequency and intensity of disasters in Indonesia demands a reformulation of administrative law in disaster management. The gap between the existing legal framework (das sollen) and its implementation on the ground (das sein) hinders the effectiveness of disaster response. This research aims to analyze the need for reformulation of administrative law to improve the effectiveness of disaster management in Indonesia. Using a qualitative approach with a comparative case study design, this research combines legal document analysis, semi-structured interviews, and comparative analysis of international practices. The research results show that the Indonesian legal framework lacks flexibility in accommodating the need for rapid decision-making during emergency situations, as well as weak inter-agency coordination and local capacity. Reformulation of administrative law is needed to balance operational flexibility and legal accountability, as well as integrate disaster risk management into development planning. The implications of this research include recommendations for revising Law No. 24 of 2007, improving inter-agency coordination, strengthening local capacity, and adopting a participatory approach in disaster management. 
PELAKSANAAN KETENTUAN TENTANG MAISIR DALAM QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT PADA KEGIATAN PACUAN KUDA DI KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2023 Siregar, Askari Guna; Hatta, Muhammad; Nur, Muhammad
Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 12 No. 2 (2024): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Oktober 2024
Publisher : Program Studi Magister Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/sjp.v12i2.16234

Abstract

Regulasi mengenai maisir dalam Qanun Jinayat dijelaskan antara Pasal 18 hingga Pasal 22 Qanun Jinayat. Menurut Pasal 18 Qanun Jinayat. Perjudian/maisir pada umumnya terjadi diberbagai kegiatan/event yang berlangsung, misalnya pada kegiatan pacuan kuda di Kabupaten Aceh Tengah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum, kendala dan upaya yang djilakukan dalam pelaksanaan ketentuan tentang maisir pada Qanun Jinayat pada kegiatan pacuan kuda di Kabupaten Aceh Tengah.Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer karena merupakan penelitian yuridis empiris melalui wawancara dengan responden dan informan. Analisis data dalam penelitian ini yaitu semua data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif, untuk mencapai kejelasan terhadap masalah yang diteliti terkait pelaksanaan ketentuan tentang maisir dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinaya pada kegiatan pacuan kuda di Kabupaten Aceh Tengah.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penegakan hukum terhadap tindak pidana maisir dalam kegiatan pacuan kuda di Aceh Tengah dilakukan melalui kerjasama antara Wilayatul Hisbah, Kepolisian Resor Aceh Tengah, Panitia Pelaksana, serta berkoordinasi dengan kejaksaan dan Mahkamah Syar'iyah Aceh Tengah. Namun, pelaksanaannya menghadapi kendala seperti kurangnya personil penegak hukum dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat mengenai tindak pidana maisir, sehingga implementasi Qanun Jinayat belum optimal. Untuk mengatasi hal ini, upaya preventif seperti sosialisasi dan himbauan serta penguatan kerjasama antar penegak hukum menjadi fokus utama dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum tersebut.Disarankan kepada Wilayatul Hisbah dan Kepolisian Resor Aceh Tengah perlu memperkuat kerjasama dalam penegakan ketentuan maisir pada kegiatan pacuan kuda di Kabupaten Aceh Tengah. Kepada Panitia Pelaksana sebaiknya menyelenggarakan sosialisasi dan edukasi mengenai larangan maisir kepada peserta dan penonton. Selain itu, kepada Bupati dan DPRK Aceh Tengah disarankan untuk merancang aturan hukum yang mengintegrasikan larangan maisir dengan kegiatan pacuan kuda, agar tradisi ini bebas dari praktik maisir.
ANALISIS FAKTOR PENYEBAB MENINGKATNYA CERAI GUGAT DI MAHKAMAH SYARIYAH TAKENGON Muzni, Irfan; Herinawati, Herinawati
Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 12 No. 2 (2024): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Oktober 2024
Publisher : Program Studi Magister Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/sjp.v12i2.16208

Abstract

Regulasi perceraian yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan pentingnya proses cerai gugat sebagai sebuah keputusan yang tidak dianggap sepele dalam konteks hukum Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor penyebab, pertimbangan hakim, dan upaya yang dilakukan dalam menangani peningkatan kasus cerai gugat di wilayah hukum Mahkamah Syariyah Takengon. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis-empiris. Data diperoleh melalui wawancara dengan responden dan informan. Analisis data dilakukan secara sistematis dan kualitatif untuk memahami faktor penyebab peningkatan cerai gugat di wilayah tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan kasus cerai gugat di Mahkamah Syariyah Takengon disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk masalah ekonomi, perjudian, kekerasan dalam rumah tangga, kurangnya pemahaman agama, dan perselingkuhan melalui media sosial. Pertimbangan hakim dalam mengabulkan cerai gugat didasarkan pada tiga prinsip: filosofis, yuridis, dan sosiologis, dengan tujuan memberikan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi para pihak yang terlibat. Upaya untuk menekan angka perceraian melibatkan peran hakim dan mediator dalam mendamaikan para pihak, serta sosialisasi dan informasi publik untuk mencegah perceraian. MPU Aceh Tengah dan Kepala Desa juga berperan aktif dalam memberikan sosialisasi, bimbingan, dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai pernikahan dan akibat perceraian sebagai upaya pencegahan. Disarankan kepada pembentuk undang-undang untuk merevisi Undang-Undang Perkawinan guna mengatur tahapan persiapan perkawinan, yang dapat mencegah cerai gugat akibat kurangnya kesadaran suami-isteri. Kepada Desa/Reje, MPU, dan KUA, diperlukan bimbingan pra nikah, mediasi, dan peningkatan kompetensi aparatur desa dalam mediasi untuk menekan angka cerai gugat. Mahkamah Syariyah perlu memaksimalkan upaya mendamaikan para pihak dan memberikan kesempatan kepada mediator non-hakim untuk mendorong penyelesaian damai.
IMPLEMENTASI KEWENANGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) ACEH DALAM MEMBERIKAN REHABILITASI TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA Willy, Muhammad; Nasir, Muhammad; Rahman, Malahayati
Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 12 No. 2 (2024): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Oktober 2024
Publisher : Program Studi Magister Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/sjp.v12i2.15860

Abstract

Studi ini untuk menganalisis wewenang dan peran BNN Aceh dalam merehabilitasi pengguna narkoba dan mengidentifikasi hambatan dan upaya yang dilakukan BNN Aceh dalam memberikan rehabilitasi. Kewenangan Badan Narkotika Nasional yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, pengumpulan data yang diperoleh secara kualitatif, data diperoleh dari data primer dan data sekunder serta data tersebut akan di analisis, kemudian hasil dari penelitian tersebut disusun secara sistematis untuk memperoleh kejelasan dari permasalahan yang hendak diteliti. Berdasarkan hasil penelitian, BNN Aceh memiliki peran penting dalam melakukan rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkotika di Aceh, termasuk memberikan rehabilitasi, tahapan rehabilitasi adalah rehabilitasi medis, rehabilitasi non medis, dan tahap pembinaan lanjutan. Hambatan dan kendala dalam   menanggulangi penyalahgunaan narkotika di Aceh, mulai dari kurangnya peran serta masyarakat, hingga anggaran yang tidak memadai untuk rehabilitasi. Upaya yang dilakukan adalah upaya pencegahan dengan tiga pendekatan, yaitu pendekatan sosial, situasional, dan pencegahan berdasarkan komunitas masyarakat.
Perlindungan Hukum Masyarakat Adat Using Olehsari dan Bakungan atas Ekspresi Budaya Tradisional Tari Seblang di Banyuwangi Vernita, Nabila Ayu
Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 12 No. 2 (2024): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Oktober 2024
Publisher : Program Studi Magister Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/sjp.v12i2.18521

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum masyarakat adat using Olehsari dan Bakungan atas ekspresi budaya tradisional Tari Seblang serta upaya Pemerintah Daerah dalam melindungi Tari Seblang di Banyuwangi. Metode penelitian hukum ini menggunakan metode penulisan hukum normatif yuridis berdasarkan kepustakaan hukum. Berdasarkan hasil pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa Perlindungan hukum masyarakat adat Using Olehsari dan Bakungan atas ekspresi budaya tradisional Tari Seblang di Banyuwangi mendapat perlindungan hukum positif berupa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Inetelektual Komunal dan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Adat Istiadat di Banyuwangi. Perlindungan hukum secara defensif diwujudkan melalui pencatatan KI komunal dan warisan budaya tak benda dalam pengawasan kemenkumham dan kemendikbud.
EKSISTENSI PANGLIMA LAOT DALAM PENANGANAN PENGUNGSI DI ACEH UTARA DAN LHOKSEUMAWE Tunnur, Layla; Malahayati, Malahayati; Faisal, Faisal
Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 13 No. 1 (2025): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, April 2025
Publisher : Program Studi Magister Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/sjp.v13i1.16268

Abstract

Indonesia belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951. Prinsip non-refoulement diakui secara universal. Pada tahun 2016, pemerintah Indonesia mengeluarkan Perpres Nomor 125 Tahun 2016 yang mengatur penanganan pengungsi dari luar negeri. Di Aceh, pengungsi yang pertama kali tiba melalui jalur laut ditangani oleh Panglima Laot. Meskipun Panglima Laot tidak memiliki kewenangan resmi menurut hukum, dalam prakteknya ia terlibat dalam memberikan pertolongan pertama karena perannya sebagai pemimpin adat laut yang bertanggung jawab atas keamanan dan kesejahteraan di area laut.Penelitian bertujuan untuk menganalisis eksistensi Panglima Laot dalam penanganan pengungsi di Aceh Utara dan lhokseumawe; kendala terhadap eksistensi Panglima Laot dalam penanganan pengungsi dari luar negeri di Aceh Utara dan Lhokseumawe dan upaya Panglima Laot dalam penanganan pengungsi dari luar negeri. Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris yang secara khusus mengambil lokasi penelitian di Aceh Utara dan Lhokseumawe.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Panglima Laot memberikan pertolongan kepada pengungsi berdasarkan pertimbangan kemanusiaan dan adat istiadat. Eksistensi Panglima Laot sebagai ketua adat laut memiliki peran penting dalam menjalankan adat dan hukum adat serta menjaga keamanan dan kesejahteraan di wilayah pesisir, sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008. Namun, kendala terhadap eksistensi Panglima Laot dalam penanganan pengungsi meliputi ketidakpastian hukum, isu keamanan, ketidakwenangan resmi, dan keterbatasan Undang-Undang. Hal ini membuat Panglima Laot kesulitan untuk memberikan pertolongan kepada pengungsi karena tidak ada pengakuan resmi terhadap perannya. Upaya yang dilakukan oleh Panglima Laot terhadap penanganan pengungsi meliputi memberikan kebutuhan dasar, berkoordinasi dengan pemerintah, penguatan keamanan, penyadaran masyarakat, bantuan psikososial, serta advokasi dan diplomasi.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN (STUDI PENELITIAN DI KABUPATEN BIREUEN) Muhammad, Zulfikar; Yulia, Yulia; Nasir, Muhammad
Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 13 No. 1 (2025): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, April 2025
Publisher : Program Studi Magister Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/sjp.v13i1.16346

Abstract

Kasus Tindak Pidana Pemerkosaan terhadap Anak di wilayah Provinsi Aceh khususnya di Kabupaten Bireuen berada pada tahap komplek, Keluarga sebagai benteng untuk melindungi anak dari Korban Pemerkosaan justru menjadi pelaku dalam beberapa kasus. Selain itu Peraturan Perundang-undangan di Indonesia saat ini masih belum berorientasi pada korban akan tetapi lebih menekankan perlindungan terhadap pelaku. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan kasus dan bersifat deskriptif analitis. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh melalui wawancara dan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menjelaskan bahwa perlindungan terhadap anak yang menjadi korban kejahatan pemerkosaan adalah tanggung jawab bersama dari semua pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, aparat penegak hukum, dan lembaga terkait lainnya. Sebagaimana yang diketahui bahwa hak-hak anak korban pemerkosaan masih belum sepenuhnya dilindungi dengan baik hingga saat ini. Adapun tantangan dalam hal ini yaitu berupa jumlah penyidik anak yang masih terbatas, kesulitan dalam membuktikan dugaan pelaku pemerkosaan terhadap anak, kurangnya efektivitas pendampingan hukum oleh advokat, serta kekurangan fasilitas dan kesadaran keluarga korban akan hukum, yang dapat mempengaruhi pelaporan ke polisi. Upaya yang dilakukan dalam menghpdi tantangan tersebut adalah dengan menerapkan perlindungan hukum preventif yang melibatkan orang tua, masyarakat, dan pemerintah, serta melaksanakan perlindungan represif. Selain itu, penting juga untuk meningkatkan kesadaran hukum bagi korban dan keluarga mereka, menyediakan fasilitas yang memadai sesuai dengan ketentuan perundangundangan, dan meningkatkan jumlah tenaga profesional yang terlatih dalam menangani korban tindak pidana pemerkosaan serta aspek hukum yang relevan.
KEDUDUKAN HUKUM ANAK PERUSAHAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA DALAM PERUSAHAAN INDUK (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 01/PHPU-PRES/XVII/2019) Rahmiga, Rahmiga; Sastro, Marlia
Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 13 No. 1 (2025): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, April 2025
Publisher : Program Studi Magister Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/sjp.v13i1.16391

Abstract

Seiring perkembangan ekonomi yang begitu pesat, pemerintah terus melakukan upaya untuk meningkatkan nilai dan peran BUMN sebagai agen pembangunan nasional dan pelaksana program pemerintah, yaitu salah satunya dengan membentuk anak perusahaan BUMN. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 dan mengetahui akibat hukum dari putusan tersebut terhadap kedudukan hukum anak perusahaan BUMN dalam perusahaan induk. Penelitian ini menggunakan jenis pelnellitian hulkulm normatif dengan menggunakan Pendekatan Undang-Undang dan Pendekatan Konseptual. Hasil penelitian menunjukkan dasar hukum hakim dalam putusan berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU BUMN dan dalam pertimbangannya menyatakan karena tidak ada penyertaan negara secara langsung di dalam PT Bank BNI syariah dan PT Bank Mandiri Syariah sebagaimana definisi BUMN yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 UU BUMN, mengakibatkan kedua bank tersebut tidak didefinisikan sebagai BUMN, melainkan sebagai anak perusahaan BUMN. Akibat hukum dari putusan tersebut terhadap kedudukan hukum induk dan anak perusahaan BUMN adalah menimbulkan perdebatan hukum kembali (ketidakpastian hukum) terhadap ketentuan yang diatur di dalam PP No. 72 Tahun 2016 yang mempersamakan kedudukan hukum anak perusahaan BUMN dan BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2A ayat 7. Namun dari hasil penelitian didapatkan bahwa anak perusahaan BUMN tetap dapat dipersamakan dengan BUMN dalam hal-hal tertentu sebagaimana yang telah diatur di dalam PP No. 72 Tahun 2016, karena induk BUMN merupakan organ perusahaan (RUPS) yang merupakan pengendali terhadap anak perusahaannya, dan negara melalui induk BUMN tetap memiliki kontrol terhadap anak perusahaan BUMN, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2A ayat 3 dan 6. 

Page 16 of 19 | Total Record : 187

 14   15   16   17   18 

Filter by Year

2019 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 13 No. 2 (2025): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Oktober 2025 Vol. 13 No. 1 (2025): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, April 2025 Vol. 12 No. 2 (2024): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Oktober 2024 Vol. 12 No. 1 (2024): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, April 2024 Vol. 11 No. 2 (2023): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Oktober 2023 Vol. 11 No. 1 (2023): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, April 2023 Vol 11, No 1 (2023): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, April 2023 Vol 10, No 2 (2022): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh - Oktober 2022 Vol 10, No 1 (2022): Suloh Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, April 2022 Vol 10, No 1 (2022): Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, April 2022 Vol 9, No 2 (2021): Suloh Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Oktober 2021 Vol 9, No 2 (2021): Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Oktober 2021 Vol 9, No 1 (2021): Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, April 2021 Vol 9, No 1 (2021): Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol 8, No 2 (2020): Edisi Khusus - Oktober 2020 Vol 8, No 1 (2020): Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, April 2020 Vol 8, No 1 (2020): Suloh Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol 7, No 2 (2019): Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol 7, No 1 (2019): Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh More Issue