Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum
REFLEKSI HUKUM is a peer-review scholarly Law Journal issued by Faculty of Law Satya Wacana Christian University which is purported to be an instrument in disseminating ideas or thoughts generated through academic activities in the development of legal science (jurisprudence). REFLEKSI HUKUM accepts submissions of scholarly articles to be published that cover original academic thoughts in Legal Dogmatics, Legal Theory, Legal Philosophy and Comparative Law.
Articles
158 Documents
<![CDATA[Asas Praesumptio Iustae Causa dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara: Telaah Positivisme Hukum ]]>
<![CDATA[Efendi, Aan]]>;
<![CDATA[Sudarsono]]>
<![CDATA[ Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 8 No. 1 (2023): Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Kristen Satya Wacana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24246/jrh.2023.v8.i1.p39-56
<![CDATA[Penelitian ini mengidentifikasi dua permasalahan dari diadopsinya asas praesumptio iustae causa dalam hukum acara peradilan tata usaha, pertama, justifikasi eksistensi asas tersebut, dan kedua, muatan putusan peradilan tata usaha negara yang tepat atas keputusan administrasi pemerintahan yang dianggap sah sampai pembatalannya. Untuk menjawab dua permasalahan tersebut digunakan tipe penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Justifikasi asas praesumptio iustae causa berasal dari tesis keterpisahan dalam positivisme hukum yang berpandangan bahwa keabsahan norma hukum dan pembatalannya dependen pada hukum itu sendiri. Norma hukum hanya akan kehilangan keabsahannya jika ada norma hukum baru yang mencabut keabsahan norma hukum sebelumnya. Muatan putusan peradilan tata usaha negara yang tepat untuk merespon keputusan administrasi pemerintahan yang dianggap sah sampai pembatalannya adalah menyatakan keputusan administrasi pemerintahan dapat dibatalkan yang berarti keputusan dan akibat hukumnya berakhir sejak dinyatakan demikian dalam putusan peradilan tata usaha negara. Kata kunci: asas praesumptio iustae causa; positivisme hukum; dapat dibatalkan]]>
<![CDATA[KEWENANGAN DAERAH DI SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP PASCA DIBERLAKUKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 ]]>
<![CDATA[Puspitaningtyas, Kinanthi]]>;
<![CDATA[Hartini, Sri]]>
<![CDATA[ Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 8 No. 1 (2023): Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Kristen Satya Wacana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24246/jrh.2023.v8.i1.p123-142
<![CDATA[Artikel ini membahas perubahan kewenangan daerah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pasca diberlakukannya UU No. 6 Tahun 2023, dimana kehadiran UU tersebut berdampak mengubah dan menghapus kewenangan daerah berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder, yang disertai dengan studi lapangan. Hasil kajian menunjukan bahwa keberlakunya UU Nomor 6 Tahun 2023 berimplikasi pada pergeseran kewenangan pengurusan sektor lingkungan hidup dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, yang menyebabkan kewenangan daerah semakin sempit dalam mengelola lingkungan hidup. Pergeseran kewenangan kepada pemerintah pusat menyebabkan UU Nomor 6 Tahun 2023 bersifat sentralistis yang bertentangan dengan semangat desentralisasi.]]>
<![CDATA[Menguji Validitas Asas Praduga Tidak Bersalah Terhadap Tersangka Tindak Pidana terorisme ]]>
<![CDATA[Taufik, Iqbal]]>;
<![CDATA[Muammar]]>
<![CDATA[ Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 8 No. 2 (2024): Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Kristen Satya Wacana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24246/jrh.2024.v8.i2.p143-160
<![CDATA[This study aims to determine the validity of the presumption of innocence principle against perpetrators or suspected perpetrators of criminal acts of terrorism committed by law enforcement officials, especially Densus 88. This paper uses a statute approach and a conceptual approach. The results showed that the principle of presumption of innocence in handling criminal acts of terrorism is, in fact, still often ignored by law enforcement officials. Even the data obtained shows that several suspects/perpetrators have died during the legal process they underwent, as well as the actions of law enforcement officials who often commit acts that exceed limits and violate human rights. This principle needs to be implemented and strictly regulated in the Criminal Procedure Code as the master procedural law as well as in the law on the eradication of criminal acts of terrorism so that the strength and application of this principle increasingly get a place and position that can protect perpetrators/suspected perpetrators of criminal acts of terrorism.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERSANGKA TINDAK PIDANA KORUPSI PENYELENGGARA NEGARA BIDANG PERTANAHAN DALAM PERSPEKTIF OBSTRUCTION OF JUSTICE ]]>
<![CDATA[Gunanegara]]>
<![CDATA[ Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 8 No. 2 (2024): Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Kristen Satya Wacana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24246/jrh.2024.v8.i2.p161-182
<![CDATA[Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional mengeluarkan surat edaran tertanggal 23 Oktober 2023 yang berisi instruksi kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional di setiap provinsi untuk berkoordinasi dengan kejaksaan atau kepolisian untuk menghentikan tindakan hukum rekan-rekan mereka yang diduga melakukan korupsi, didalamnya ada perintah untuk melakukan tindakan intervensi pada penegakan hukum. Pokok masalah dalam penelitian ini adalah surat edaran yang memberikan perlindungan hukum kepada rekan-rekan mereka yang diduga melakukan korupsi. Penelitian dilakukan dengan metode penelitian yuridis-normatif yang hasilnya bahwa surat edaran tersebut memenuhi unsur obstruction of justice dan melemahkan undang-undang antikorupsi. Disarankan Menteri pemilik kewenangan membatalkan surat edaran dan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional di setiap provinsi mengabaikan surat edaran tersebut dan tetap menjunjung tinggi kewajiban hukumnya.]]>
<![CDATA[KETENTUAN ASAS LEX FAVOR REO DALAM KUHP NASIONAL TERHADAP PUTUSAN YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP ]]>
<![CDATA[Alfret]]>;
<![CDATA[Frans, Mardian Putra]]>
<![CDATA[ Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 8 No. 1 (2023): Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Kristen Satya Wacana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24246/jrh.2023.v8.i1.p75-92
<![CDATA[Artikel ini membahas penerapan asas Lex Favor Reo dalam Pasal 3 KUHP Nasional terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan perlunya mengkualifikasikan perubahan undang-undang yang menguntungkan pelaku sebagai keadaan baru, sehingga syarat peninjauan kembali sebagai upaya hukum luar bisa dapat dilakukan. Keberlakuan asas Lex Favor Reo terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht) untuk mewujudkan keadilan dan kemanfaatan hukum itu sendiri karena hukum pidana seharusnya mampu menyesuaikan dengan kondisi perkembangan hukum di masyarakat. Hukum harus selalu memberikan yang mengutamakan hak dari pihak yang berperkara baik seorang pelaku kejahatan maupun korban. Hukum pidana harus sesuai dengan eksistensinya yaitu keadilan dan kemanfaatan hukum itu sendiri sehingga terhadap suatu perubahan undang-undang yang menguntungkan pelaku dapatlah dikategorikan sebagai novum sehingga terwujud novum demi keadilan.]]>
<![CDATA[BANGUNAN ARGUMENTASI YANG MENEMPATKAN ALAM SEBAGAI SUBJEK HUKUM ]]>
<![CDATA[Melliana , Ayu Okta]]>;
<![CDATA[Wauran, Indirani]]>
<![CDATA[ Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 8 No. 1 (2023): Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Kristen Satya Wacana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24246/jrh.2023.v8.i1.p93-122
<![CDATA[This study examines nature as a legal subject in Indonesian civil law. So far, humans have been colonized by the ethics of anthropocentrism, which considers nature as an object, so human behaviour tends to be arbitrary and detrimental to the preservation of nature. As a critique of the concept of anthropocentrism, the concept of ecocentrism emerged, which views nature as having sovereignty. So, with the concept of ecocracy, nature can increase from object to subject. This research method compares the natural (environmental) protection regulation in Indonesia with other countries that have recognized nature as a legal subject. Based on the results of the study, there are limitations to the regulation of nature protection in Indonesia and placing nature as a legal subject provides legal implications, namely changes in regulations that place more emphasis on natural rights, the need for a guardian for nature in carrying out legal actions and the addition of legal standing for nature in civil law.]]>
<![CDATA[Pemisahan dan Pembagian Kekuasaan terhadap Appellate Body World Trade Organization ]]>
<![CDATA[Fobia, Maranatha L.H.]]>;
<![CDATA[Budiyono, Tri]]>;
<![CDATA[Jumiarti, Jumiarti]]>
<![CDATA[ Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 8 No. 2 (2024): Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Kristen Satya Wacana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24246/jrh.2024.v8.i2.p183-202
<![CDATA[World Trade Organization dalam kompleksitasnya, membangun sebuah sistem hukum perdagangan yang lengkap dengan berdasar kepada konsensus sebagai metode pengambilan keputusan. Dalam kapasitas tersebut, WTO membagi kekuasaannya ke dalam fungsi-fungsi yang dijalankan oleh alat kelengkapan tersebut. Peristiwa penolakan penunjukan anggota Appellate Body oleh Amerika Serikat menjadi fenomena bom waktu yang mengungkap adanya celah dalam pembagian dan pemisahan kekuasaan tersebut, yang dapat disebut permasalahan prosedural dalam tubuh WTO. Tulisan ini bertujuan memberi analisa terhadap posisi Appellate Body dalam WTO secara struktural dan normatif, serta mengenai sebab dan akibat hukum penolakan Amerika Serikat terhadap penunjukan anggota Appellate Body. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan, menggunakan prinsip dalam konstitusionalisme dan hukum organisasi internasional untuk sampai pada kesimpulan bahwa WTO perlu mereformasi bentuk ajudikasi Appellate Body menjadi ajudikasi penuh dan pemilihan hakim Appellate Body yang dijalankan dengan konsensus terbalik]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HAK CIPTA DIGITAL SEBAGAI BENTUK IMPLEMENTASI PENGEMBANGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL PADA SISTEM ELEKTRONIK ]]>
<![CDATA[Ranti Fauza Mayana]]>;
<![CDATA[Tisni Santika]]>;
<![CDATA[Zahra Cintana]]>
<![CDATA[ Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 8 No. 2 (2024): Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Kristen Satya Wacana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24246/jrh.2024.v8.i2.p269-290
<![CDATA[The actualization of Intellectual Property Development in the Copyright regime, a derivative work through electronic media, must be balanced with extra protection outside the legal protection of Copyright regulated in the national Copyright Law. Improving the quality of digital Copyright protection is necessary, considering that digital Copyright objects have increasingly transformed into various new forms, followed by the possibility of digital Copyright Infringements. The resolution of problems related to the legal issues of digital copyright infringement needs to be carried out through a legal and technological approach, which will be discussed through this research in several forms of legal protection efforts and non-legal protection as complementary protection.]]>
<![CDATA[MEKANISME PENGAWASAN DALAM UPAYA MENINGKATKAN KINERJA BUMDES TERHADAP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DI KABUPATEN SUMENEP ]]>
<![CDATA[Safira Yanuaris Aisyafitri]]>
<![CDATA[ Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 8 No. 2 (2024): Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Kristen Satya Wacana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24246/jrh.2024.v8.i2.p225-248
<![CDATA[Pemberdayaan masyarakat dan desa merupakan tantangan yang dialami setiap pemerintahan, baik Pemerintah Desa hingga Pemerintah Pusat. Pemberdayaan ini dilakukan untuk mengatasi masalah kesenjangan yang menjadi permasalahan dalam kehidupan bermasyarakat. Sehingga perlu adanya penanggulangan atau pemecahan masalah melalui program pemberdayaan. Peran pemerintah dan masyarakat sangat diperlukan dalam bekerjasama menyelesaikan kesenjangan ekonomi. Karya tulis ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Hasil yang diperoleh dalam tulisan ini adalah bahawa BUMDes dapat menjadi salah satu elemen untuk mendukung terlaksananya nawa cita. BUMDes sebagai alat untuk menunjang pembedayaan dan perekonomian masyarakat telah melakukan berbagai macam cara yaitu penyertaan modal, pemasaran, pengembangan kelembagaan, kemitraan usaha, pembinaan dan pengawasan kinerja. Pengawasan pemerintah terhadap BUMDes dilakukan mulai dari tingkat desa hingga pusat yang bertujuan untuk berbenah dan berkembang.]]>
<![CDATA[Prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik dan Prinsip Kewajaran Sebagai Batasan Vicarious Liability Perseroan Terbatas ]]>
<![CDATA[Saputri, Theodora Pritadianing]]>
<![CDATA[ Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 8 No. 2 (2024): Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Kristen Satya Wacana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24246/jrh.2024.v8.i2.p249-268
<![CDATA[A limited liability company, as a fictional person in law, is represented by its organs in carrying out legal actions. When a third party suffers damages, the limited liability company should be responsible for the actions of its representative. The question arises whether the limited liability company should remain responsible for the action of its representative which is beyond its authority (ultra vires). This study uses a normative juridical research method to set limits for the application of vicarious liability against a limited liability company. This article draws several limitations which are (1) the link between the unlawful act and the perpetrator's position as a limited liability company employee, (2) the fact that the limited liability company through its management has implemented good corporate governance including carrying out internal controls, and (3) victims, relying on reasonableness principle, are allowed to assume that employees are carrying out their scope of work.]]>
