cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Indirani Wauran
Contact Email
refleksihukum.fh@adm.uksw.edu
Phone
+628157797192
Journal Mail Official
refleksihukum.fh@adm.uksw.edu
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana Jl. Diponegoro No. 52-60 Salatiga 50711 INDONESIA
Location
Kota salatiga,
Jawa tengah
INDONESIA
Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum
Published by Universitas Kristen Satya Wacana
ISSN : 25414984     EISSN : 25415417     DOI : https://doi.org/10.24246/jrh.2021.v6.i1
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
REFLEKSI HUKUM is a peer-review scholarly Law Journal issued by Faculty of Law Satya Wacana Christian University which is purported to be an instrument in disseminating ideas or thoughts generated through academic activities in the development of legal science (jurisprudence). REFLEKSI HUKUM accepts submissions of scholarly articles to be published that cover original academic thoughts in Legal Dogmatics, Legal Theory, Legal Philosophy and Comparative Law.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 163 Documents
 12   13   14   15   16 
KEWENANGAN DAN KEKUATAN HUKUM PUTUSAN YANG DIKELUARKAN OLEH KERTA DESA ADAT DI BALI Ditayani Antari, Putu Eva; Adnyana, I Kadek Budiadinata Satriatama
Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 7 No. 2 (2023): Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Kristen Satya Wacana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24246/jrh.2023.v7.i2.p187-210

Abstract

Secara spesifik tulisan ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum adat di Bali, yaitu kewenangan kerta desa dalam menyelesaikan perkara adat dan kekuatan hukum putusan yang dikeluarkan oleh kerta desa adat dalam menangani perkara adat. Hasil kajian menunjukkan bahwa pengaturan hukum adat di Bali sendiri tertuang di dalam Perda Provinsi Bali No. 4 Tahun 2019 yang mewajibkan setiap desa adat memiliki awig-awig (aturan desa yang mengatur hak dan kewajiban krama desa adat) di Bali. Kewenangan kerta desa adat dalam menggelar peradilan adat dan menjatuhkan sanksi merupakan kewenangan yang langsung diberikan oleh peraturan perundang-undangan, yaitu termuat di dalam Perda Provinsi Bali. Kekuatan hukum putusan yang diberikan oleh kerta desa adat adalah mengikat dan final bagi setiap orang yang melanggar aturan desa adat.
PERSPEKTIF KEADILAN DALAM KEBIJAKAN PERDAGANGAN KARBON (CARBON TRADING) DI INDONESIA SEBAGAI UPAYA MENGATASI PERUBAHAN IKLIM Prihatiningtyas, Wilda; Wijoyo, Suparto; Wahyuni, Indria; Fitriana, Zuhda Mila
Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 7 No. 2 (2023): Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Kristen Satya Wacana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24246/jrh.2023.v7.i2.p163-186

Abstract

Perubahan iklim membawa dampak pada hampir setiap bidang kehidupan. Pemerintah RI berkomitmen untuk meminimalisir dampak perubahan iklim ditunjukkan dengan diterbitkannya Perpres No. 98/2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon. Dalam Perpres tersebut, Pemerintah mengatur adanya skema perdagangan karbon melalui mekanisme carbon off set, pembayaran berbasis kinerja, dan pungutan atas karbon, serta kombinasi dari skema yang ada. Adanya Perpres ini di satu sisi merupakan wujud komitmen Pemerintah dalam mendukung upaya mengatasi perubahan iklim melalui sektor kehutanan, namun disisi lain Pemerintah seakan tidak tegas untuk menghentikan adanya pelanggaran-pelanggaran di bidang kehutanan, yang kemudian berimplikasi pada keadilan bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Ada dua isu yang dibahas dalam tulisan ini. Pertama, mengenai dinamika pengaturan carbon trading dalam konteks global dan nasional. kedua, mengenai perspektif keadilan dalam kebijakan carbon trading sebagai upaya mengatasi perubahan iklim.
PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG DI INDONESIA DAN EFEKTIVITASNYA: STUDI KASUS UU MINERAL BATUBARA: PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG DI INDONESIA DAN EFEKTIVITASNYA: STUDI KASUS UU MINERAL BATUBARA Rahmawan, Ardianto Budi; Hardenta, Alif Duta
Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 7 No. 2 (2023): Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Kristen Satya Wacana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24246/jrh.2023.v7.i2.p211-228

Abstract

Abstrak Artikel ini membahas tentang pengawasan pelaksanaan undang-undang yang dilakukan oleh pemerintah, khususnya DPR melalui skema pemantauan pelaksanaan undang-undang yang sudah dibentuk sejak tahun 2015. Artikel ini berargumen bahwasanya pengawasan pelaksanaan undang-undang yang selama ini dilakukan oleh Badan Legislasi maupun Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang tidak berjalan dengan baik. Argumen tersebut dibuktikan dengan temuan analisis yaitu: lemahnya kualitas hasil kajian pengawasan pelaksanaan undang-undang, keberadaan substansi undang-undang yang sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan nilai dan norma masyarakat, serta kedudukan dari Mahkamah Konstitusi yang lebih banyak memberikan masukan dan dorongan untuk hukum yang lebih berkeadilan bagi masyarakat. Sebagai salah satu cara untuk mengembalikan marwah legislatif dalam proses legislasi khususnya dalam pengawasan pelaksanaan undang-undang, maka penulis mendorong untuk pengawasan yang dapat dilaksanakan melalui konsep post legislative scrutiny. Konsep tersebut telah digunakan oleh parlemen di sejumlah negara dalam menghasilkan produk legislasi yang lebih efektif pemberlakuannya serta menghindari permasalahan legislasi yang buruk. Untuk itu, artikel ini akan secara khusus melakukan studi kasus penerapan post legislative scrutiny terhadap UU Minerba.
RECALL ASWANTO: TERTUTUPNYA RUANG DISAGREEMENT ANTARA PEMBENTUK UNDANG-UNDANG DAN MAHKAMAH KONSTITUSI Kurnia, Titon Slamet
Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 7 No. 2 (2023): Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Kristen Satya Wacana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24246/jrh.2023.v7.i2.p143-162

Abstract

This article discusses the recall directed to Justice Aswanto of the Constitutional Court during his tenure by the House of Representatives (DPR). The DPR recalls Justice Aswanto due to its disagreement with his judicial performance. According to the law, the Constitutional Court Justices may only be removed from office during his/her tenure through the Ethical Council of the Constitutional Court. This article argues that the recall is inconsistent with the principle of security of tenure and, therefore, contradicts the principle of judicial independence. Unfortunately, this issue is not the main problem. The primary issue is that the legislature has no room to disagree with the Constitutional Court's interpretation in reviewing the constitutionality of legislation. This issue arises because the Constitution, UUD 1945, allocates the finality of the constitutional review mechanism in the judiciary. In solving the issue, this article refers to the Canadian model of constitutional review. The concept of the Canadian model is a judicial review with legislative finality.
KONSEP AUPB UNTUK KEAMANAN DATA DALAM STANDARDISASI DAN SISTEM GEOCODING ALAMAT PERKOTAAN DAN PERDESAAN INDONESIA Widowati, Dyah Ayu; Sutanta, Heri; Diyono, Diyono; Atunggal, Dedi; Laksono, Dany; Sumaryono, Sumaryono; Mustofa, Fakhruddin
Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 7 No. 2 (2023): Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Kristen Satya Wacana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24246/jrh.2023.v7.i2.p229-248

Abstract

This article aims to formulate the embodiment of the AUPB concept in the standardization and geocoding system of Indonesian urban and rural addresses. Furthermore, it analyses the synchronization of data security principles in standardization and geocoding systems for urban and rural addresses in Indonesia. Conceptually, the process of address standardization and geocoding in the context of AUPB is closely related to the orderly administration of government, accountability of government agencies and/or officials, and implementation of statutory provisions. Overall, the element of AUPB that plays the most role in the standardization process and the address geocoding system is the principle of legal certainty. The principle of openness is attached to data security, and both are synchronized in implementing standardization and geocoding systems for urban and rural addresses in Indonesia. Even though all columns in the address database are stored in Elasticsearch, only specific columns can be accessed by general users through the Geocoding System website. Hence, the addresses presented are general data and do not contain personal data.
REFLEKSI FILOSOFIS HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA Binawan, Al. Andang Listya
Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 7 No. 2 (2023): Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Kristen Satya Wacana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24246/jrh.2023.v7.i2.p249-266

Abstract

Artikel ini adalah refleksi filosofis atas problematik hukum perkawinan beda agama di Indonesia. Hukum perkawinan beda agama ibarat titik-temu dari berbagai gagasan filosofis tentang manusia, hukum, perkawinan, agama, dan negara. Karena itu, artikel ini bertolak dari pertanyaan: apa pandangan filosofis yang bisa ditarik dari hukum perkawinan beda agama di Indonesia? Dengan refleksi filosofis, dapat dicari jalan keluar yang lebih tepat. Dengan metodologi penelitian pustaka akan dicermati hubungan dari unsur-unsur itu. Mengingat Indonesia bukan negara sekuler tetapi juga bukan negara agama, pemikiran Max Scheler akan dijadikan pisau refleksi karena tampak sesuai dengan cara pandang Indonesia tentang negara, agama, perkawinan, dan pribadi manusia. Dengan itu akan tampak ’lubang-lubang’ (lacunae) dalam problematik hukum perkawinan campur beda agama di Indonesia. Pemahaman tentang hal ini diharapkan membuat hukum perkawinan campur beda agama bisa ditata dengan lebih baik. Pun, akan tampak bagaimana suatu perkecualian hukum itu diperlukan agar hukum tetap dapat menjamin keadilan.
TINJAUAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB SAKSI INSTRUMENTAIR TERHADAP ISI AKTA NOTARIS Tauratiya, Tauratiya; Danni , Rahmat
Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 8 No. 1 (2023): Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Kristen Satya Wacana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24246/jrh.2023.v8.i1.p1-16

Abstract

Tulisan ini membahas tentang tanggung jawab saksi instrumentair dalam akta Notaris yang dianggap menjadi syarat formal dalam pembuatan akta notaris. Dalam UUJN tidak terdapat aturan/batasan yang jelas mengenai apa kewajiban dan tanggung jawab saksi instrumentair ketika akta notaris tersebut dijadikan alat bukti di persidangan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normative dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Bahan hukum utama penelitian ini berupa bahan-bahan kepustakaan seperti peraturan perundang-undangan, literature, buku-buku lain yang berkaitan dengan penelitian. Hasil kajian menunjukan jika dilihat dari sifat kedudukannya sebagai saksi instrumentair, maka para saksi turut mendengarkan pembacaan akta, menyaksikan perbuatan hukum dan ikut dalam penandatanganan akta Notaris. Dalam hal ini para saksi tidak diharuskan untuk mengerti apa yang dibacakan oleh Notaris terhadap akta itu, dan tidak bertanggung jawab terhadap isi akta tersebut. Jika di kemudian hari akta yang ditandatangani ternyata menimbulkan permasalahan dan menjadi alat bukti di persidangan, maka mengingat saksi instrumentair kapasitasnya hanya pegawai yang difungsikan oleh Notaris untuk mempersiapkan akta dan untuk memenuhi formalitas dalam pembuatan akta otentik, maka secara hukum tidak bisa dituntut terkait substansi akta yang ditandatanganinya.
PERUBAHAN PENGATURAN PERJANJIAN KERJA HARIAN DI INDONESIA DITINJAU DARI TEORI KEADILAN Amany, Nailul
Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 7 No. 2 (2023): Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Kristen Satya Wacana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24246/jrh.2023.v7.i2.p267-288

Abstract

The provisions of the Daily Work Agreement (DWA) in Indonesia have the most significant change after the enactment of Act No. 11 of 2020 on Jobs Creation. By using the statute and historical approach, this article concludes: DWA has the most significant change on GR No. 35 of 2021, where DWA is expressly stated as one of the types of Specified Period Work Agreement (SPWA), but not all the rights of PKWT workers can easily be obtained by DWA workers. Based on John Rawls’ Theory of Justice, the current provisions on DWA in Indonesia do not reflect justice. Based on the grammatical interpretation theory with a contextualism approach, the rights of DWA workers should be the same as PKWT workers in general. However, based on systematic interpretation theory, DWA workers may lose their rights. Therefore, a complete understanding of the rights of DWA workers is needed by prioritizing the perspective of justice.
REFORMULASI KONSEP DIVERSI BERDASARKAN CITA HUKUM NON-DISKRIMINASI Airlangga, Rendy; Pradipta, Hizkia Andhian; Erdianto, Dyta Widi
Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 8 No. 1 (2023): Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Kristen Satya Wacana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24246/jrh.2023.v8.i1.p17-38

Abstract

The SPPA Law carries restorative justice approach in the form of diversion. The application of restorative approach in SPPA Law has the aim of protecting the child. However, the implementation adheres to discriminatory requirements. The formulation of the problems are: (1) What are the ideal conditions for diversion? (2) What are the problems in the diversion agreement? The method that being used in this study is normative juridical method with statutory and conceptual approach. The application of diversion should be executed for all ABH. Diversion requirements limit the application of restorative justice and provide space to take revenge on ABH. The diversion agreement can create a sense of injustice in society. Reconciliation and return to parents are not an effective way of diversion. Participation in education and community service should be the key so that ABH do not repeat their actions.
PENERAPAN ASAS ACTIO PAULINA KEPAILITAN DAN PERLINDUNGAN HUKUMNYA TERHADAP PEMBELI YANG BERITIKAD BAIK : Studi Kasus Putusan Nomor 17/Pdt.G/2019/PN Idm Widiyaningrum, Wahyu; Erar Joesoef, Iwan
Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 8 No. 1 (2023): Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Kristen Satya Wacana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24246/jrh.2023.v8.i1.p57-74

Abstract

The research's background is based on the Decision of the Indramayu District Court, which canceled the deed of sale and purchase of land and buildings between the Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama and PT Asuransi Bumi Asih Jaya because it contains elements of Actio Pauliana. Therefore, this study aims to (i) examine the application of the Actio Pauliana principle as a form of legal protection for creditors due to the transfer of bankruptcy objects; (ii) discover the legal protection framework for buyers with good intentions who were canceled due to a third-party lawsuit; (iii) and discover the legal consequences of canceling the sale and purchase of bankruptcy objects for buyers with good intentions. Using descriptive analysis, this normative juridical research results: 1) The use of the Actio Pauliana principle by the judges as legal protection for creditors due to the transfer of bankruptcy object is correct. 2) However, the Judges did not consider the legal protection given to land/building buyers with good intentions; and (3) The Judges had considered the Buyer's negligence in fulfilling Article 1491 of the Civil Code to determine the failure of proving the good faith of the Buyer.

Page 14 of 17 | Total Record : 163

 12   13   14   15   16 

Filter by Year

2014 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 9 No. 2 (2025): Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 9 No. 1 (2024): Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 8 No. 2 (2024): Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 8 No. 1 (2023): Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 7 No. 2 (2023): Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol 7 No 1 (2022): Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol 6 No 2 (2022): Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol 6 No 1 (2021): Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol 5 No 2 (2021): Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol 5 No 1 (2020): Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol 4 No 2 (2020): Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol 4 No 1 (2019): Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol 3 No 2 (2019): Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol 3 No 1 (2018): Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol 2 No 2 (2018): Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol 2 No 1 (2017): Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 2 (2017): Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol 10 No 1 (2016): Jurnal Refleksi Hukum Vol 1 No 1 (2016): Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol 9 No 2 (2015): Jurnal Refleksi Hukum Vol 9 No 1 (2015): Jurnal Refleksi Hukum Vol 8 No 2 (2014): Jurnal Refleksi Hukum Vol 8 No 1 (2014): Jurnal Refleksi Hukum More Issue