cover
Contact Name
-
Contact Email
jurnalcomserva@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
jurnalcomserva@gmail.com
Editorial Address
Greenland Sendang Residence No. RG-04, Sendang, Kec. Sumber, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat 45611
Location
Kab. cirebon,
Jawa barat
INDONESIA
COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Published by Publikasi Indonesia
ISSN : 27985652     EISSN : 27985210     DOI : 10.36418/comserva
The mission of COMSERVA : Indonesian Jurnal of Community Services and Devleopment as the result of community services activities. The activities are including the implementation of science development and applied technology to empower society and realize sustainable development. The journal highlights the existing issues that happened in various fields to empower the community. The issues including, but not limited to, increasing the community capacity, applying appropriate technology, applying research result in the community, improving the people knowledge, and also the innovation in the purpose to empower people.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 2,375 Documents
Desentralisasi dan Inovasi Pemerintah: Membangun Model Pemerintahan Lokal yang Berkelanjutan Rosika, Citra; Frinaldi S, Aldri; Magriasti, Lince
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 08 (2023): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/comserva.v3i08.1111

Abstract

Perlindungan hukum bagi anak selaku korban merupakan usaha yang dilakukan seluruh lapisan masyarakat untuk melakukan perlindungan yang bersifat yuridis. Penelitian ini diangkat dari kasus terjadinya pelecehan seksual anak dibawah umur di JIS. Terjadinya pelecehan seksual di JIS menjadikan taraf internasional yang dimilikinya tidak memberikan jaminan anak bebas dari suatu tindak pidana pelecehan seksual. Permasalahan yang dihadapi yaitu bagaimana perlindungan hukum bagi anak dibawah umur sebagai korban tindak pidana pelecehan seksual saat ini dan bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak korban pelecehan seksual di Jakarta International School (JIS). Penulisan ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian hukum dilakukan dengan menganalisis permasalahan menggunakan ketentuan hukum dan bahan yang diperoleh saat penelitian lapangan. Hasil penelitian menunjukkan pemberian perlindungan hukum bagi anak sebagai korban tindak pidana pelecehan seksual telah dirumuskan dalam beberapa rumusan kebijakan nasional, yaitu UU No. 23 Tahun 2002 joUU No. 35 Tahun 2014tentang Perlindungan Anak, UU No. 13 Tahun 2006 jo UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta Inpres No. 5 tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual terhadap Anak. Upaya-upaya perlindungan hukum yang telah dilakukan oleh KPAI dan LPSK sebagai lembaga yang berwenang dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak korban pelecehan seksual di JIS telah memenuhi amanat terkait dengan dengan perlindungan anak, diantaranya adalah dengan melakukan pengawasan dan pendampingan psikologis.
Kebijakan dan Manajemen Keuangan Daerah pada BPKAD Kota Padang (Implementasi Penggunaan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah) Rosika, Citra; Frinaldi S, Aldri; Asnil, Asnil
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 08 (2023): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/comserva.v3i08.1112

Abstract

Penelitian ini mengeksplorasi kebijakan dan manajemen keuangan daerah di Indonesia melalui peraturan pemerintah yang mengatur keuangan daerah. Fokusnya adalah implementasi Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIMDA) sebagai langkah awal menuju kebijakan dan manajemen keuangan yang lebih baik. Tujuan penelitian ini adalah untuk menilai efektivitas penggunaan SIMDA dengan mempertimbangkan empat faktor kunci keberhasilan: komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana, dan struktur birokrasi. Metode penelitian ini kualitatif deskriptif, studi literatur dilakukan untuk memahami dasar teoritis dan pengalaman terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi yang jelas, ketersediaan sumber daya manusia dan teknologi yang memadai, sikap positif dari pelaksana, dan struktur birokrasi yang efisien memainkan peran kunci dalam kesuksesan implementasi SIMDA. Pada implementasi SIMDA di Badan Pengelolaan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Kota Padang, faktor-faktor tersebut berkontribusi pada hasil yang memuaskan. Meskipun beberapa hambatan seperti gangguan jaringan internet teridentifikasi, komitmen karyawan dan kesesuaian antara penempatan dengan kompetensi memberikan dukungan penting. Penelitian ini menyimpulkan bahwa SIMDA, ketika dikelola dengan baik, dapat meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Kesimpulan ini memberikan wawasan bagi pemerintah daerah dan lembaga terkait untuk terus memperbaiki kebijakan dan manajemen keuangan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan memperkuat faktor-faktor kunci keberhasilan yang telah diidentifikasi. Penelitian ini mengeksplorasi kebijakan dan manajemen keuangan daerah di Indonesia melalui peraturan pemerintah yang mengatur keuangan daerah. Fokusnya adalah implementasi Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIMDA) sebagai langkah awal menuju kebijakan dan manajemen keuangan yang lebih baik. Tujuan penelitian ini adalah untuk menilai efektivitas penggunaan SIMDA dengan mempertimbangkan empat faktor kunci keberhasilan: komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana, dan struktur birokrasi. Metode penelitian ini kualitatif deskriptif, studi literatur dilakukan untuk memahami dasar teoritis dan pengalaman terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi yang jelas, ketersediaan sumber daya manusia dan teknologi yang memadai, sikap positif dari pelaksana, dan struktur birokrasi yang efisien memainkan peran kunci dalam kesuksesan implementasi SIMDA. Pada implementasi SIMDA di Badan Pengelolaan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Kota Padang, faktor-faktor tersebut berkontribusi pada hasil yang memuaskan. Meskipun beberapa hambatan seperti gangguan jaringan internet teridentifikasi, komitmen karyawan dan kesesuaian antara penempatan dengan kompetensi memberikan dukungan penting. Penelitian ini menyimpulkan bahwa SIMDA, ketika dikelola dengan baik, dapat meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Kesimpulan ini memberikan wawasan bagi pemerintah daerah dan lembaga terkait untuk terus memperbaiki kebijakan dan manajemen keuangan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan memperkuat faktor-faktor kunci keberhasilan yang telah diidentifikasi.
Tanggung Jawab Hukum Organ Yayasan terhadap Praktik Penyalahgunaan Fungsi dan Tujuan Yayasan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan Alhaq Santoso, Aqila; Suryamah, Aam; Yuanitasari, Deviana
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 08 (2023): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/comserva.v3i08.1113

Abstract

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan telah mengatur pembagian kewenangan masing-masing organ yayasan yang terdiri dari Pembina, Pengurus, Pengawas, namun pada kenyataannya masih banyak ditemukan penyalahgunaan kewenangan organ yayasan yang melanggar fungsi dan tujuan yayasan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pertanggungjawaban organ yayasan terhadap terhadap praktik penyalahgunaan fungsi dan tujuan yayasan, beserta akibat hukum yang timbul atas tindakan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan mengkaji dan memahami kenyataan yang ada kemudian dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan. Tahapan penelitian berfokus pada studi kepustakaan dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil menunjukan bahwa akibat hukum yayasan terhadap praktik penyalahgunaan fungsi dan tujuan yayasan diantaranya meliputi pemberian sanksi administratif, perubahan susunan kepengurusan yayasan, pemeriksaan terhadap yayasan, pembubaran yayasan, dan pemberian sanksi pidana. Selanjutnya, pertanggungjawaban hukum organ yayasan terhadap praktik penyalahgunaan fungsi dan tujuan yayasan terbagi menjadi tanggung jawab pribadi dan tanggung jawab renteng, yang dibebankan ketika organ yayasan terbukti melakukan pelanggaran atau menyalahkan aturan yang mengakibatkan pada kerugian.
Hubungan Service Quality terhadap Kepuasan Pasien di Fasilitas Kesehatan: Literatur Riveuw Nur Alpiah, Dini; Trisnawati, Ema; Indah, Dita; Voco Ananda, Gerald
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 08 (2023): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/comserva.v3i08.1114

Abstract

Mutu pelayanan di sarana kesehatan sudah jadi isu krusial dalam zona pelayanan kesehatan, sebab berakibat langsung pada keyakinan penderita serta mutu perawatan yang mereka terima. Dalam upaya meingkatkan pelayanan kesehatan, uraian yang mendalam tentang bagaimana mutu pelayanan mempengaruhi kepuasan penderita sangat berarti Tinjauan literatur ini merangkum hasil-hasil riset lebih dahulu yang sudah dicoba di bermacam konteks sarana kesehatan, tercantum rumah sakit, pusat kesehatan, serta klinik.Tujuan dari literatur riveuw ini adalah untuk menganalisis hubungan service quality terhadap kepuasan pasien di fasilitas kesehatan. Hasil dari review ke tujuh jurnal ditemukan 1. Dimensi Service quality yaitu Bukti Fisik, Keandalan, Daya Tanggap, Jaminan, dan Empati 2. Daya tanggap (OR= 73,635) empati p (0,001) < a ( 0,005), jaminan p (0,000), bukti fisik p (0,009), kehandalan p (0,001). Merupakan faktor yang lebih dominan dalam mempengaruhi kepuasan pasien, oleh karena itu disimpulkan terapat hubungan yang relevan antara service quality dengan kepuasan pasien.
Penggunaan Saksi Anak Kandung dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Ditinjau Dari Pasal 145-146 Hir Dihubungkan Dengan Pasal 76 Undang-Undang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam Putri Jelita, Abigail Donda; Rachmainy, Linda; Laela Fakhriah, Efa
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 08 (2023): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/comserva.v3i08.1117

Abstract

Pasal 145-146 HIR mengatur mengenai larangan absolut bagi keluarga sedarah dan keluarga semenda dari salah satu pihak menurut keturunan yang lurus untuk menjadi saksi. Namun, terdapat pengecualian dalam Pasal 76 UU Peradilan Agama yang menyatakan bahwa apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus mendengarkan keterangan dari saksi yang berasal dari keluarga atau orang terdekat dari suami dan istri tersebut. Pada praktik di pengadilan, timbul permasalahan mengenai penerapan pasal mengenai alat bukti saksi dalam Pasal 145 dan 146 HIR yang dihubungkan dengan Pasal 76 UU Peradilan Agama serta pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam membuat keputusan mengenai permasalahan hukum yang berkaitan dengan saksi anak kandung dalam suatu putusan. Penelitian dilakukan dengan metode yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis yang didukung oleh data sekunder dan data primer melalui studi kepustakaan dan wawancara. Analisis masalah dilakukan secara yuridis kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa, penerapan Pasal 145-146 HIR dalam Putusan Nomor 813/Pdt.G/2020/PA.Bbs di Pengadilan Agama Brebes, pengadilan telah menerima keterangan anak kandung sebagai alat bukti dalam memutuskan perkara perceraian dengan alasan syiqaq. Dalam pertimbangan hakim, dapat menambahkan dasar hukum lain seperti Pasal 76 UU Peradilan Agama yang dapat menguatkan Pasal 145 dan 146 HIR. Terdapat juga perbedaan pandangan di kalangan hakim mengenai penggunaan anak kandung sebagai saksi, namun dalam menjatuhkan suatu putusan, hakim harus selalu mempertimbangkan tujuan hukum sehingga kesaksian anak kandung dapat diterima selama dapat dibuktikan secara konkret mengenai adanya kondisi syiqaq dan selama anak kandung tersebut dalam kondisi kejiwaan yang baik dan telah mencapai usia dewasa.
Pengaruh Campuran Tepung Kernel Kelapa Sawit terhadap Kualitas Dodol Kernel Beni, Yulius; Hendro, Marselus; Selvianti Sari, Yuni
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 08 (2023): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/comserva.v3i08.1118

Abstract

Dodol adalah makanan olahan yang cukup banyak diminati oleh masyarakat. Salah satu potensi yang banyak terdapat di Kabupaten Sanggau adalah kernel kelapa sawit. Tepung kernel kelapa sawit merupakan salah satu alternatif tambahan bahan pangan dengan kandungan lemak dan protein yang tinggi dan memiliki karbohidrat kompleks. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pembuatan dodol dengan campuran tepung kernel, mengetahui uji proksimat (air, abu, lemak, protein dan karbohidrat) dan uji organoleptik dodol yang diolah menggunakan tepung kernel kelapa sawit. Penelitian menggunakan Rancangan Acak Lengkap. Perlakuan yang digunakan dalam pembuatan dodol yaitu campuran tepung ketan dan tepung kernel dengan perbandingan P1 (90:10), P2 (80:20), dan P3 (70:30). Hasil pengujian proksimat diperoleh kadar air dodol berkisar antara 13,01% sampai 19,54% dan memenuhi SNI pada semua perlakuan. Analisis kadar abu dodol kernel diperoleh nilai berkisar antara 0,58% sampai dengan 0,96% dan memenuhi syarat mutu SNI dodol. Analisis kadar lemak dodol kernel diperoleh nilai berkisar antara 2,45% sampai dengan 8,93% dengan P2 dan P3 memenuhi syarat mutu SNI dodol. Analisis kadar protein dodol kernel diperoleh nilai berkisar antara 1,87% sampai dengan 2,75%. Dengan P1, P2, dan P3 tidak memenuhi syarat mutu SNI dodol. Analisis kadar karbohidrat dodol kernel diperoleh nilai berkisar antara 68,70% sampai dengan 81,21% dan semua perlakuan memenuhi syarat mutu SNI dodol. Untuk uji hedonik dari segi warna, aroma, tekstur dan rasa semua perlakuan dalam pembuatan dodol kernel disukai oleh panelis dengan P3 yang lebih disukai. Manfaat dari penelitian ini adalah dapat memberikan pengetahuan pada masyarakat terkait cara mengolah tepung kernel kelapa sawit menjadi dodol sehingga dapat meningkatkan nilai ekonomi.
Paradigma Baru Hukum Perlindungan Anak dari Kekerasan Seksual Pasca Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 2023 Maya Shilfa, Fira; Dame Panjaitan , Junifer
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 08 (2023): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/comserva.v3i08.1119

Abstract

Penelitian ini mengkaji pendekatan hukum terhadap perlindungan anak korban kekerasan seksual di Indonesia, khususnya setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi bentuk-bentuk kekerasan seksual, pemidanaan, serta perlindungan hukum yang diberikan kepada korban. Kasus kekerasan seksual terhadap anak terus meningkat, seperti yang diindikasikan oleh data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) tentang darurat kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang, kasus, dan komparatif. Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber seperti buku literatur, hasil penelitian, jurnal, artikel, dan peraturan hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 membawa paradigma baru dalam perlindungan anak korban kekerasan seksual. Terdapat ketentuan baru mengenai ancaman pidana, hak korban, serta upaya pemulihan. Ancaman pidana berlapis diberlakukan untuk kejahatan yang mengandung banyak tindak pidana sekaligus, dengan harapan dapat menciptakan efek jera bagi pelaku kejahatan. Selain itu, hak korban atas penanganan, pelindungan, dan pemulihan diatur secara rinci, mencakup hak atas informasi, pelayanan hukum, pelayanan kesehatan, pelindungan identitas, dan hak atas pemulihan medis, mental, dan sosial. Penelitian ini memberikan gambaran komprehensif mengenai dasar hukum perlindungan anak korban kekerasan seksual di Indonesia, dengan menyoroti perubahan signifikan yang diberlakukan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Kesimpulannya, perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual menjadi lebih kuat dan komprehensif, sesuai dengan prinsip negara hukum yang menghormati hak asasi manusia.
Pengaruh Sosial Budaya Persepsi Kemudahan dan Kepercayaan Pedagang terhadap Minat Menggunakan QRIS sebagai Metode Pembayaran Cashless Aziz, Mochamad; Arifin, Zaenal; Hwihanus, Hwihanus; Ratnawati , Tri
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 10 (2024): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/comserva.v3i10.1162

Abstract

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh minat penggunaan QRIS (Quick Response Indonesia Standard) di pasar tradisional  Panji Kabupaten Situbondo. Perkembangan teknologi yang semakin hari semakin terus berkembang sehingga masyarakat harus bisa beradaptasi dengan cepat dengan perubahan tersebut.     Salah satu perkembangan yang harus mulai diikuti oleh masyarakat adalah pembayaran secara tunai menjadi non tunai. Hadirnya aplikasi QRIS yang menjadi salah satu cara untuk memudahkan  kegiatan transaksi pembayaran dalam kegiatan bisnis. Hal inilah yang kemudian coba diterapkan di pasar panji, dimana penjual dan pembeli diharapkan bisa bertransaksi tidak lagi secara  tunai. Metode yang digunakan dalam Penelitian ini menggunakan metode incidental dalam pengumpulan sampel dan Regresi Linear Berganda sebagai teknik analisis. Hasil penelitian menunjukkan membawa pengaruh positif dan signifikan dalm penggunaan QRIS (Quick Response Indonesia Standard) di pasar tradisional panji kabupaten Situbondo, hal ini dikarenakan sikap, penerimaan dan budaya masyarakat terhadap penggunaan QRIS cukup baik, meskipun Sebagian masyarakat masih melakukan pembayaran secara tunai dalam setiap transaksinya.
Sosialisasi Nilai Pancasila Melalui Konten Kreatif Bagi Remaja Desa Bono Sebagai Implementasi Desa Penggerak Pancasila Program UNNES Giat 7 Rusdi Fahriansyah, Adam; Adelia D , ⁠Attila; Harya, Bagus; Hosana, Carol; Rahma Angkasa, ⁠Gamas
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 10 (2024): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/comserva.v3i10.1174

Abstract

Pancasila, sebagai dasar negara Indonesia, mengalami tantangan dalam kehidupan bernegara seiring perkembangan teknologi dan pengaruh budaya luar. Generasi "Z" atau kaum muda cenderung terpengaruh oleh budaya asing yang mungkin bertentangan dengan karakteristik Pancasila. Oleh karena itu, perlu dilakukan reintroduksi Pancasila dengan pendekatan kreatif yang sesuai dengan gaya dan minat generasi "Z". Konten kreatif Pancasila bertujuan agar dapat menjadi wadah pelatihan yang tepat bagi generasi muda. Desa Bono merupakan salah satu desa yang mendapatkan pelatihan konten kreatif Pancasila melalui program Mahasiswa/I UNNES GIAT 7. Metode yang diterapkan berupa observasi, wawancara serta analisis deskriptif untuk membantu terjalannya program pelatihan konten kreatif Pancasila. Melalui twibbon Pancasila yang dihasilkan, peserta diharapkan dapat memahami dan menginternalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dan di media sosial. Hasilnya menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi berhasil meningkatkan kesadaran generasi muda akan pentingnya nilai-nilai Pancasila. Twibbon bertema Pancasila diharapkan dapat menjadi alat yang efektif untuk memperkuat ideologi dan karakter bangsa Indonesia, khususnya di era digital ini. Dengan fokus pada remaja, twibbon dapat menjadi sarana untuk membentuk generasi yang memiliki integritas moral, cinta tanah air, dan semangat kebersamaan, membawa harapan untuk menciptakan masa depan Indonesia yang harmonis dan berdaya saing.
Pengaruh Pajak Daerah Retribusi Daerah Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan Belanja Modal sebagai Variabel Moderasi Mulyani, Heni; Riyadi Wirawan, Aditya
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 10 (2024): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pertumbuhan Ekonomi merupakan salah satu tolak ukur kesuksesan atau kemajuan ekonomi suatu daerah. Dengan pertumbuhan ekonomi yang positif akan menunjukkan perekonomian dalam suatu daerah tersebut mengalami pertumbuhan atau kemajuan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan Belanja Modal sebagai variabel moderasi. Populasi dan sampel dalam penelitian ini yaitu 5 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2022. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Jenis sumber data dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh dari Bapenda Provinsi Jawa Barat dan data PDRB serta pertumbuhan ekonomi yang diperoleh dari BPS Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2022. Penelitian menggunakan metode kuantitatif. Analisis data menggunakan regresi linear berganda. Teknik analisis data menggunakan Moderated Regression Analysis (MRA) dengan bantuan eviews 12. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak daerah, retribusi daerah, dan dana alokasi khusus tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan dana alokasi umum berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Belanja modal tidak dapat memoderasi pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus terhadap pertumbuhan ekonomi. Kesimpulannya yaitu pajak daerah, retribusi daerah, dan dana alokasi khusus tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah yang diteliti dan dana alokasi umum memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, menunjukkan bahwa jenis transfer dana ini dapat memberikan dampak positif pada aktivitas ekonomi.

Filter by Year

2021 2025


Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 12 (2025): COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 11 (2025): COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 10 (2025): COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 5 No. 8 (2025): COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 5 No. 7 (2025): COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 5 No. 6 (2025): COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 5 No. 5 (2025): COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 5 No. 4 (2025): COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 5 No. 3 (2025): COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 5 No. 2 (2025): COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 5 No. 1 (2025): COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 9 (2025): COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 12 (2024): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 11 (2024): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 10 (2024): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 09 (2024): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 8 (2024): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 7 (2024): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 6 (2024): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 5 (2024): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 4 (2024): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 3 (2024): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 2 (2024): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 1 (2024): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 08 (2023): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 07 (2023): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 06 (2023): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 03 (2023): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 02 (2023): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 2 No. 12 (2023): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 2 No. 11 (2023): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 2 No. 10 (2023): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 2 No. 09 (2023): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 5 (2023): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 4 (2023): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 1 (2023): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 1 No. 12 (2022): COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 1 No. 11 (2022): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 1 No. 10 (2022): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 2 No. 8 (2022): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 2 No. 7 (2022): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 2 No. 6 (2022): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 2 No. 5 (2022): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 2 No. 4 (2022): COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 2 No. 3 (2022): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 2 No. 2 (2022): COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 2 No. 1 (2022): COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 1 No. 9 (2022): COMSERVA : (Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat) Vol. 1 No. 8 (2021): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 1 No. 7 (2021): COMSERVA: (Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat) Vol. 1 No. 6 (2021): COMSERVA: (Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat) Vol. 1 No. 5 (2021): COMSERVA: Indonesian Journal of Community Services and Development Vol. 1 No. 4 (2021): COMSERVA: Indonesian Journal of Community Services and Development Vol. 1 No. 3 (2021): COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 1 No. 2 (2021): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 1 No. 1 (2021): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 1 No. 1 (2021): Special Issue COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat More Issue