cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
jurnalcomserva@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
jurnalcomserva@gmail.com
Editorial Address
Greenland Sendang Residence No. RG-04, Sendang, Kec. Sumber, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat 45611
Location
Kab. cirebon,
Jawa barat
INDONESIA
COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Published by Publikasi Indonesia
ISSN : 27985652     EISSN : 27985210     DOI : 10.36418/comserva
Core Subject : Economy, Humanities, Education, Social, Engineering,
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Industrial & Manufacturing Engineering Social Sciences
The mission of COMSERVA : Indonesian Jurnal of Community Services and Devleopment as the result of community services activities. The activities are including the implementation of science development and applied technology to empower society and realize sustainable development. The journal highlights the existing issues that happened in various fields to empower the community. The issues including, but not limited to, increasing the community capacity, applying appropriate technology, applying research result in the community, improving the people knowledge, and also the innovation in the purpose to empower people.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 2,375 Documents
 183   184   185   186   187 
Faktor Penyebab dan Upaya Penanggulangan Pengulangan dalam Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan (Residiv) di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kupang Kota Christian Boeky, Bintang
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 08 (2023): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/comserva.v3i08.1090

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dua hal, yaitu (1) Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya pengulangan dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan (residiv) di wilayah hukum Kepolisian Resor Kupang Kota. (2) Untuk mengetahui upaya Kepolisian dalam menanggulangi pengulangan dalam tindak pidana pencurian dengan kekeraan (residiv) di wilayah hukum Kepolisian Resor Kupang Kota. Metode penelitian yang digunakan merupakan metode penelitian empiris dimana penulis mendapatkan data langsung dari hasil wawancara dengan Pelaku pengulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan (residiv) yang di bina di Lembaga pemasyarakatan kelas IIA kupang dan hasil wawancara dengan pihak Kepolisian Resor Kupang Kota. Data penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan studi dokumen berupa buku-buku, karya ilmiah, peraturan perundang-undangan dan bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Analisis data menggunakan analisis data kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Faktor penyebab terjadinya pengulangan dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan (residiv) di wilayah hukum Kepolisian Resor Kupang Kota yakni, (a) faktor internal, yakni faktor keimanan, faktor keinginan. (b) faktor eksternal, yakni faktor ekonomi, faktor alcohol, faktor pendidikan, faktor lingkungan, faktor kesempatan. (2) Upaya penanggulangan pengulangan dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan (residiv) di wilayah hukum Kepolisian Resor Kupang Kota yakni: (a) upaya preemtif, (b) upaya preventif, (c) upaya represif.
Proses Penyelesaian Tindak Pidana Zina Menurut Hukum Adat dan Sikap Masyarakat Adonara, Kabupaten Flores Timur Aryo Tokan, Eden; Kopong Medan, Karolus; Petrus Leo, Rudepel
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 08 (2023): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/comserva.v3i08.1092

Abstract

Keberadaan hukum adat pada masyarakat merupakan pencerminan kehidupan masyarakat tersebut dan pada masing-masing daerah memiliki hukum adat yang berbeda sesuai dengan adat istiadat yang ada di daerah tersebut, dengan ciri khas tidak tertulis ataupun tidak terkodifikasikan. Penelitian ini bersifat yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan pengamatan dan wawancara secara langsung di lapangan. Data dalam penelitian ini diperoleh dari responden dan informan di lapangan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode pendakatan deskriptif-kualitatif. Hasil Penelitian ini menunjukan bahwa : (1) Desa Oringbele terletak di Kecamatan Witihama, Adonara, Kabupaten Flores Timur, dalam kehidupan bermasyarakatnya masih sangat memegang tradisi. Begitupun juga dalam menyelesaikan berbagai masalah yang terjadi, sistem adat pun masih sering digunakan karena dianggap sangat efektiv dalam penyelesaiannya. Selain itu dapat menjaga nilai-nilai tradisi di dalam masyarakat secara turun-temurun. 2) Masyarakat Desa Oringbele terbiasa menerapkan peradilan adat sebagai jalur yang di tempuh dalam penyelesaian sengketa apapun, karena sebagian besar masyarakat mempercayai sanksi yang di tetapkan oleh tetua adat merupakan salah satu reaksi adat terhadap pelanggaran aturan-aturan adat adat. Sanksi adat ini dimaksudkan untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat adanya pelanggaran adat. Sehingga demikian masyarakat Desa Oringbele dan bahkan sebagian besar masyarakat Adonara meyakini hukum adat sebagai satu-satunya fasilitator dalam penyelesaian tindak pidana zina, kerena memiliki sanksi dan putusan yang bersifat final dengan mengedepankan nilai-nilai adat yang berlaku sejak dahulu dan sangat efektif dalam penyelesaian tindak pidana zina.
Problematika Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Suryadi Pane, Indra; Dame Panjaitan, Junifer
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 08 (2023): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/comserva.v3i08.1093

Abstract

Perdagangan orang telah melanggar hak asasi manusia yang berkaitan dengan hak kebebasan pribadi. Tindak kejahatan tersebut banyak terjadi kepada kelompok rentan, salah satunya adalah perempuan. Oleh karena itu tulisan ini bertujuan pertama, mengetahui perlindungan hak asasi perempuan dan kebijakan hukum mengatasi tindak pidana perdagangan (trafficking) perempuan. Kedua, mengetahui tanggungjawab dan peran negara terhadap korban perdagangan (trafficking) perempuan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normative. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa perlindungan terhadap hak asasi perempuan telah dilakukan walapun masih belum optimal, sehingga terdapat kebijakan hukum untuk mengatasinya, yang salah satunya membentuk Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang melalui Peraturan Presiden No.69 Tahun 2008. Gugus Tugas tersebutbertugas mengkoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang, melakukan advokasi, sosialisasi, pelatihan dan kerjasama. Memantau perkembangan pelaksanaan perlindungan korban meliputi rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi sosial. Memantau perkembangan pelaksanaan penegakan hukum serta melaksanakan pelaporan dan evaluasi.Selain itu juga tanggung jawab dan peran negara terhadap korban perdagangan orang dapat terlihat dengan pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak dan program-program yang dilaksanakan. Dengan demikian, disarankan untuk melakukan penyuluhan berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait, memiliki perwakilan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak sampai tingkat kecamatan, dan koordinasi dalam hal perijinan keluarnegari dengan alasan bekerja.
Penerapan Sistem Informasi Rumah Sakit dalam Meningkatkan Efisiensi Pelayanan di Rumah Sakit Rahmayanti, Nurlatifah; Halimatu Sa’diyah, Ulfah; Widianto Sudjud, Reza; Paramarta, Vip
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 08 (2023): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/comserva.v3i08.1094

Abstract

Sistem informasi yang telah terkomputerisasi memberikan manfaat dalam hal kecepatan dan ketepatan penanganan informasi, untuk membatasi kesalahan yang terjadi. Kerangka Data Eksekutif Klinik Medis (SIMRS) adalah kerangka mekanis yang dilengkapi untuk menangani informasi dengan cepat, tepat, dan menciptakan berbagai macam data komunikasi untuk diberikan kepada semua tingkatan dewan di klinik darurat. Tujuan penelitian ini untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang system informsi, menganalisis manfaat dari penerapan system informasi di rumah sakit, memberikan rekomendasi dan solusi untuk pengembangan system informasi dan menyebutkan perangkat software dan hardware yang dibutuhkan dalam penerapan system informasi rumah sakit. Kerangka data dalam ujian ini, para ahli mengumpulkan informasi survei tertulis dengan desain topikal berdasarkan ide-ide penalaran yang disusun untuk menanggapi pertanyaan logis dengan mengumpulkan dan membicarakan sumber-sumber ilmiah sesuai subjek atau poin mereka. Penelitian ini menggunakan metode pencarian literatur terstruktur. Hasil pencarian membahas rumah sakit sebagai pusat kesejahteraan dan mempertahankan layanan medis berkualitas tinggi sesuai dengan undang-undang. Sistem informasi rumah sakit berkembang setiap tahunnya, terutama dengan penerapan Industri 4.0 dan Internet of Things (IoT) untuk meningkatkan efisiensi dan pelayanan kesehatan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perhatian utama pada pelayanan kesehatan berkelanjutan dan penerapan kerangka inovasi data dapat meningkatkan administrasi pasien. Meskipun SIMRS dan SI rumah sakit membawa manfaat besar, tantangan dalam implementasi dan pengembangan tetap menjadi fokus utama.
Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian Sengeketa Pemilihan Umum di Indonesia Rivaldo Ata Banafanu, Julius Ricky; Yohanes, Saryono; Ratu Udju, Hernimus
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 08 (2023): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/comserva.v3i08.1095

Abstract

Pemilu merupakan pesta demokrasi yang digelar dalam periode tertentu Dalam penyelenggaraan agenda pemilu tersebut seringkali muncul persoalan dari pihak-pihak yang tidak puas atas keputusan yang disampaikan oleh penyelenggara pemilu atau sering disebut dengan sengketa pemilu (proses dan hasil). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan kewenangan mahkamah konstitusi dalam penyelesaian sengketa pemilu di Indonesia serta dampak kewenangan mahkamah konstitusi dalam penyelesaian sengketa pemilu di Indonesia terhadap demokrasi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (library research) yang didukung oleh fakta empirik yang penulis dapatkan di lapangan, dengan menggunakan metode penelitian ini penulis mengkaji data-data,buku-buku serta peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan isu yang penulis angkat. Hasil penelitian yang telah dilaksanakan yaitu Pengaturan kewenangan mahkamah konstitusi dalam penyelesaian sengketa pemilihan umum di Indonesia Mahkamah Konstitusi telah banyak memutus perkara tersebut, baik dalam perkara perselisihan hasil Pemilu Legislatif maupun Presiden. Pemilu merupakan cara yang ditentukan oleh konstitusi dan Undang-undang untuk memilih pejabat Negara, oleh karena itu hal penting yang fudamental dalam keberlangsungan pemerintahan seperti ini adalah sangat tepat apabila terjadi perselisihan hasil Pemilu diberikan kepada badan peradilan yang dibentuk khusus untuk mengawal Konstitusi. Dampak Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Terhadap demokrasi di Indonesia, didasarkan pada upaya membangun demokrasi (kedaulatan rakyat) dan nomokrasi (negara hukum) sekaligus sehingga setiap kebijakan negara yang dibuat atas nama rakyat haruslah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan filosofi hukum yang mendasarinya hukum adalah legal policy atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum.
Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Kota Admnistrasi Jakarta Timur Ardianto Parlindungan, Robby; Dame Panjaitan , Junifer
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 08 (2023): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/comserva.v3i08.1096

Abstract

Anak memiliki peran yang sangat penting di dalam kehidupan bilamana  seorang anak menjadi korban kejahatan, hal ini akan merusak masa depan mereka dan memperburuk generasi mereka karena begitu banyak anak-anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual di DKI Jakarta serta faktor-faktor yang menjadi kendala aparat penegak hukum dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kota DKI Jakarta. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris, dengan sifat penelitian deskriptif. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kepolisian Polres Metro Jakarta Timur, Dinas Sosial serta Dinas PPAPP Kota Admistrasi Jakarta timur. Bahan hukum yang digunakan berasal dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan teknik pengumpulan data menggunakan teknik studi dokumen, observasi, dan wawancara. Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah teknik non probability sampling dengan bentuk penerapan menggunakan teknik purposive sampling. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk memperoleh data secara sistematis mengenai fakta-fakta suatu peristiwa yang timbul di dalam masyarakat. Hasil penelitian menunjukan bahwa perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual sudah berjalan baik sesuai dengan aturan yang berlaku pada Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014. Kemudian dalam upaya memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual, aparat penegak hukum serta instansi terkait menemui kendala-kendala yakni sulitnya mencari bukti bahwa benar terjadinya tindakan kekerasan seksual karena kurangnya informasi yang disampaikan oleh korban. Kemudian juga seperti ditemuinya kendala adanya keterbatasan anggaran dan kurangnya fasilitas dalam melindungi korban.
Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan dalam Pembangunan Desa Studi Desa Golo Munde Kecamatan Elar Kabupaten Manggarai Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur Dor, Siprianus; Ratu Udju, Hernimus; Lamataro, Cyrilius W.T.
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 08 (2023): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/comserva.v3i08.1097

Abstract

Telah dilakukan studi dengan judul “Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembangunan Desa Studi Desa Golo Munde Kecamatan Elar Kabupeten Manggarai Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan tiga pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan Sosiologis Hukum (Socio Legal). Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembangunan Desa terdapat pandangan mengenai fungsi pengawasan BPD dalam Pembangunan Desa bawasanya fungsi pengawasan BPD terhadap pertanggungjawaban pembangunan desa harus lebih ditekankan pada kepatuhan kepala desa atas ketentuaan peraturan perundangan yang berlaku.kepala desa tidak boleh mengambil tindakan hanya berdasarkan kebijakan aatau kebaikan tanpa memperhatikan ketentuaan peratuaran perundangan-undngan yang berlaku. Bagi masyarakat banyak kasus kepala desa atau aparatur desa lainya di tempaat lain terjebak kasus korupsi bukan karena makan uang Desa tetapi disebakan oleh ketidakpatuhan terhadap ketentuaan peraturan yang berlaku.Dalam menjalankan fungsi pengawasan juga disebabkan oleh ketidakmampuan anggota BPD dalam memahami peranya sebagai anggta badan permusyawaratan desa.
Manajemen Sumber Daya Manusia dalam Mengembangkan Profesionalitas Ustadz di Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Ulum Bengkak Wongsorejo Banyuwangi Rosyidah, Rosyidah; Tsauri, Sofyan; Fatmawati, Erma
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 08 (2023): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/comserva.v3i08.1098

Abstract

Keberhasilan suatu lembaga pendidikan ditentukan oleh salah satunya adalah manajemen sumber daya manusia. Menurut Dessler manajemen sumber daya manusia sangat penting dilakukan untuk mencapai tujuan. Dalam lembaga pendidikan manajemen sumber daya manusia adalah salah satu bentuk upaya untuk meningkatkan kualitas lembaga dan profesionalitas guru. Perhatian terhadap manajemen oleh lembaga pendidikan termasuk lembaga pendidikan islam diharapkan mampu membawa dampak positif terhadap kualitas guru atau ustadz, menjadi guru atau ustadz yang profesional yaitu guru atau ustadz yang memiliki kompetensi dan kualifikasi tertentu sesuai bidang keahlian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis meliputi kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Pemeriksan keabsahan data dilakukan dengan cara triangulasi metode dan sumber serta member check. Informan penelitian yaitu ketua yayasan, pengurus bidang pendidikan, sebagian ustadz dan sebagian murid. Hasil penelitian ini meliputi : (1) Proses perencanaan terkait kebutuhan sumber daya ustadz dilakukan setiap tahun berdasarkan analisis kebutuhan melalui musyawarah di tingkat lembaga atau sekolah kemudian di presentasikan di tingkat yayasan. Sebelum menerima pelamar dari sumber eksternal terlebih dahulu memanfaatkan sumber daya internal yang dimiliki pesantren dengan program guru bantu, guru mengabdi dan guru tidak tetap atau guru magang. (2) Proses rekrutmen dilakukan berdasarkan asas kebutuhan di semua lembaga terkait, kemudian membuka lamaran dan dilanjutkan dengan seleksi administrasi, wawancara, tes membaca Al-Qur?an, microteaching dan istikhoroh pengasuh kemudian penandatanganan kontrak kerja. (3) Program pelatihan dan pengembangan meliputi mini seminar, pelatihan IT, pelatihan menulis, workshop, studi lanjut, sertifikasi guru Al-Qur?an, Yaumul Usroh, Rihlah Ilmiah dan Manaqib.
Penegakan Hukum oleh Direktorat Kepolisian terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Serta Faktor Penghambatnya Janairo Tomasoey, Antonio De
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 08 (2023): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/comserva.v3i08.1099

Abstract

Perkembangan dan kemajuan dunia yang semakin modern, memudakan kita dalam mengakses setiap informasi yang kita butukan maupun menyampaikan ekspresi baik secara lisan maupun tulisan dengan kemajuan teknolog melalui dunia maya. Namun kemajuan kemajuan teknologi ini juga sering disalagunakan masyarakat luas untuk melampiaskan amaranya dengan menghina, memaki dan memfitna seseorang. Hal ini sangatlah bertentangan dengan Negara kita Indonesia, yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Di mana pencemaran nama baik di atur dalam Pasal 310 KUHP dan secara khusus di atur dalam UU ITE Nomor 19 Tahun 2016 pasal 27 ayat (3). Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris atau merupakan penelitian lapangan (penelitian hukum sosiologis). Penelitian ini dilakukan di Direktor Kepolisian,KecamatanMaulafa, Kota Kupang. Hasil dengan mewawancarai 6 orang narasumber, data dianalisis secara deskriptif-kualitatif penelitian ini menunjukan : (1) Upaya penegakan hukum yang dilakukan Direktor Kepolisian ialah,Preventif, Represif dan Preemtif. (2) Foktor yang menghambat Upaya penegakan hukum dalam menanggulangi tindak pidana penemaran nama baik, upaya penegakan hukum, kurangnya sarana dan fasilitas, dan kurangnya kesadaran hukum masyarakat. Saran penulis, tulisan ini diharapkan bagi pembaca agar bisa menggunakan dunia maya sebaik mungkin, karena jarimu adalah harimaumu.
Analisis Hukum terhadap Perjanjian Jasa Angkutan Barang Melalaui Angkutan Darat Scellindo Trucking Atambua Kabupaten Belu Immanuel Lewen, Rysel Bertho
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 08 (2023): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/comserva.v3i08.1100

Abstract

Salah satu pengusaha ekspedisi yang memiliki jasa pengangkutan barang yaitu Scellindo Trucking ini khusus hanya melayani tentang pengangkutan barang melalui darat saja dan sudah ada sejak tahun 2014. Berdasarkan informasi yang penulis ketahui di Scellindo Trucking pernah mengalami beberapa hambatan saat terjadinya proses pengantaran barang angkutan misalnya seperti terjadinya kecelakaan ataupun kerusakan mobil tronton saat sedang dalam perjalanan mengantar barang muatan. Melihat dari permasalahan yang terjadi di di Scellindo Trucking maka dilakukan penelitian terkait dasar hukum yang mengatur dan melindungi perjanjian kerjasama tersebut dan bagaimana pelaksanaan ganti kerugian Scellindo Trucking kepada pengirim jika terjadi kerusakan atau keterlambatan pengantaran barang muatan. Penelitian merupakan penelitian yuridis empiris yang mana datanya diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian. Jenis dan sumber data digunakan dua jenis data yaitu: data primer dan data sekunder. Data diperoleh dengan menggunakan pedoman studi kepustakaan dan wawancara dan data dianalisis secara kualitatif yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian menunjukan: (1) prosedur pelaksanaan perjanjian angkutan barang pada scellindo trucking Atambua Kabupaten Belu berupa membuat perjanjian kerja sama antara para pengguna jasa dan jasa angkutan barang Scellindo Trucking tersebut dibuat berdasarkan undang-undang pasal 1320 KUHP dan pasal 1338 KUHP. (2) penyelesaian ganti kerugian jika terjadi keterlambatan atau kecelakaan dalam proses pengiriman barang yaitu Scellindo Trucking memiliki tiga tanggung jawab hukum ganti kerugian di antaranya, a) Tanggung jawab atas dasar kesalahan (based on fault liability), b) Tanggung jawab praduga bersalah (presumption of liability), c) Tanggung jawab hukum mutlak (liability without fault/strict liability).

Page 185 of 238 | Total Record : 2375

 183   184   185   186   187 

Filter by Year

2021 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 12 (2025): COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 11 (2025): COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 10 (2025): COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 5 No. 8 (2025): COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 5 No. 7 (2025): COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 5 No. 6 (2025): COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 5 No. 5 (2025): COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 5 No. 4 (2025): COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 5 No. 3 (2025): COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 5 No. 2 (2025): COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 5 No. 1 (2025): COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 9 (2025): COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 12 (2024): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 11 (2024): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 10 (2024): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 09 (2024): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 8 (2024): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 7 (2024): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 6 (2024): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 5 (2024): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 4 (2024): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 3 (2024): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 2 (2024): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 1 (2024): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 08 (2023): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 07 (2023): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 06 (2023): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 03 (2023): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 02 (2023): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 2 No. 12 (2023): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 2 No. 11 (2023): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 2 No. 10 (2023): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 2 No. 09 (2023): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 5 (2023): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 4 (2023): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 1 (2023): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 1 No. 12 (2022): COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 1 No. 11 (2022): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 1 No. 10 (2022): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 2 No. 8 (2022): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 2 No. 7 (2022): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 2 No. 6 (2022): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 2 No. 5 (2022): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 2 No. 4 (2022): COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 2 No. 3 (2022): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 2 No. 2 (2022): COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 2 No. 1 (2022): COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 1 No. 9 (2022): COMSERVA : (Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat) Vol. 1 No. 8 (2021): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 1 No. 7 (2021): COMSERVA: (Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat) Vol. 1 No. 6 (2021): COMSERVA: (Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat) Vol. 1 No. 5 (2021): COMSERVA: Indonesian Journal of Community Services and Development Vol. 1 No. 4 (2021): COMSERVA: Indonesian Journal of Community Services and Development Vol. 1 No. 3 (2021): COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 1 No. 2 (2021): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 1 No. 1 (2021): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 1 No. 1 (2021): Special Issue COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat More Issue