PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara
Publika adalah jurnal akses terbuka, dan peer-review. Tujuan utama kami adalah untuk menyebarluaskan artikel terkini dan asli dari para peneliti dan praktisi tentang berbagai masalah sosial dan politik kontemporer: kebijakan publik, administrasi pembangunan, manajemen publik.
Articles
20 Documents
Search results for
, issue
"Vol 9, No 2 (2020): PUBLIKA, EDISI JUNI 2020"
:
20 Documents
clear
<![CDATA[STRATEGI PENGEMBANGAN WISATA AIR PANAS SIPATN LOTUP OLEH DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN SANGGAU ]]>
<![CDATA[E1011161027 Agnes Aprila]]>;
<![CDATA[Isdairi Isdairi]]>;
<![CDATA[Indah Sulisdian]]>
<![CDATA[ PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 9, No 2 (2020): PUBLIKA, EDISI JUNI 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26418/publika.v9i2.2774
<![CDATA[Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis pelaksanaan strategi pengembangan wisata air panasSipatn Lotup yang dilakukan oleh Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sanggau.Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dengan desainpenelitian analisis deskriptif. Penelitian ini menggunakan teori perencanaan strategis menurut Bryson(2016:55) : yang terdiri dari1) keadaan sumber daya Disporapar Sanggau yang masih menjadikelemahan karena kurangnya sumber daya manusia, keuangan, dan informasi sehingga menjadipenghambat bagi perkembangan ODTW Sipatn Lotup. 2) Perencanaan strategis yang telah dilakukandidukung dengan adanya sasaran RPJPD bagi bidang kepariwisataan serta dirumuskannya dokumenperencanaan yang lebih terperinci seperti Master plan yang dapat menjadi kekuatan bagi prosespengembangan ODTW Sipatn Lotup. 3) minimnya partisipasi masyarakat setempat karenamenganggap sektor pariwisata masih belum menjanjikan untuk diselenggarakan didaerah tersebut. 4)belum optimalnya upaya promosi yang dilakukan. Saran-saran yang dapat direkomendasikan olehpeneliti yang menjadi urgensi dalam penelitian ini ialah perlunya pemahaman visi dan misi sertatujuan dalam pengembangan ODTW Sipatn Lotup ini. selain itu saran-saran lainnya ialah berupaperlunya dilakukan upaya peningkatan kualitas sumber daya baik dari segi SDM maupun produk danatraksi wisata yang nantinya akan ditawarkan bagi wisatawan. Kemudian perlunya perbaikan aksesmenuju lokasi wisata. Meningkatkan kerjasama antara pihak pemerintah, swasta dan masyarakatdalam proses pengelolaan ODTW Sipatn Lotup, serta memaksimalkan pemanfaatan teknologi sebagai]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI NO 3 TAHUN 2015 TENTANG PENDAMPING LOKAL DESA DI DESA TELUK KAPUAS KECAMATAN SUNGAI RAYA KABUPATEN KUBU RAYA ]]>
<![CDATA[E1012171025 Dea Putri Herdiyanti]]>;
<![CDATA[Zulkarnaen Zulkarnaen]]>;
<![CDATA[Martinus Martinus]]>
<![CDATA[ PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 9, No 2 (2020): PUBLIKA, EDISI JUNI 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26418/publika.v9i2.2769
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Menteri No 3 Tahun 2015 Tentang Pendamping Desa di Desa Teluk kapuas Kecamatan Sungai Raya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif jenis penelitian deskriptif. Menurut Van Metter dan Van Horn (dalam Agustino (2008:142) bahwa variabel terpenting guna berhasilnya proses implementasi kebijakan adalah: 1) Ukuran dan Tujuan Kebijakan: Kesimpulananya adalah bentuk pendampingan dan pemberdayaan masyarakat, meskipun proses pendampingan dan pemberdayaan telah dilaksanakan, berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan yang dilaksanakan belum maksimal. 2) Sumberdaya: kesimpulannya sumber daya yang ada belum memadai dalam Pendamping Desa di Desa Teluk kapuas Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya. 3) Karakterisitik Agen Pelaksana: kesimpulannya adalah adalah dalam pelaksanaan peran oleh Pendamping Desa Teluk Kapuas dalah menjadi faktor penghambat dalam Implementasi Peraturan Menteri No 3 Tahun 2015 Tentang Pendamping Desa di Desa Teluk kapuas Kecamatan Sungai Raya, pedampingan yang dilaksanakan berjalan kurang maksimal karena keterbatasan waktu dan jarak antar desa dampingan berjauhan.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR 31 TAHUN 2014 TENTANG PENANGANAN DAN PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH DI KECAMATAN SUNGAI RAYA KABUPATEN KUBU RAYA ]]>
<![CDATA[E1012171021 Olanda]]>;
<![CDATA[Zulkarnaen Zulkarnaen]]>;
<![CDATA[Martinus Martinus]]>
<![CDATA[ PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 9, No 2 (2020): PUBLIKA, EDISI JUNI 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26418/publika.v9i2.2780
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor - faktor yang mempengaruhi implementasi pasal 20 Ayat (1) Peraturan Bupati Kabupaten Kubu Raya No. 31 tahun 2014 tentang jadwal pembuangan sampah di Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif jenis penelitian deskriptif. Menurut George C. Edward III(Dalam Agustino 2007:149) bahwa variabel terpenting guna berhasilnya proses implementasi kebijakan adalah: a) Komunikasi: kesimpulannya adalah proses komunikasi Peraturan Bupati Kabupaten Kubu Raya Nomor 31 Tahun 2014, telah diinformasikan kepada seluruh para pelaksana yang ada dalam struktur organisasi yaitu dari Pemerintah Daerah, Dinas terkait, Kecamatan, Desa sampai ke RT/RW, akan tetapi informasi yang diberikan belum dapat ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga masyarakat belum memahami kebijakan tersebut. b) Sumber Daya: kesimpulannya adalahKeberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. kurangnya sarana pendukung utama menjadi faktor penghambat, seperti minimnya jumlah kendaraan yang tersedia untuk operasional, pengawasan dan penertiban dalam Penanganan Dan Penyelenggaraan Jadwal Pembuangan Sampah. ]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI KEBIJAKAN IUMK BERBASIS ONLINE PADA TIGA KECAMATAN PADAT PENDUDUK DI KABUPATEN LANDAK ]]>
<![CDATA[E1012161077 Hizki Relinardo]]>;
<![CDATA[Pudjianto Pudjianto]]>;
<![CDATA[Martinus Martinus]]>
<![CDATA[ PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 9, No 2 (2020): PUBLIKA, EDISI JUNI 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26418/publika.v9i2.2775
<![CDATA[Penelitian dengan jenis deskriptif eksploratif ini bertujuan untuk menggambarkan faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tertib administrasi izin usaha di tiga kecamatan padat penduduk di Kabupaten Landak. Permasalahan masih banyaknya pelaku usaha mikro yang tidak memiliki izin usaha, sementara skema penerbitan perizinan berusaha dinilai telah cukup mudah menjadi topik menarik untuk diteliti. Proses pelaksanaan Implementasi Kebijakan IUMK Berbasis Online Pada Tiga Kecamatan Padat Penduduk di Kabupaten Landak di bedah menggunakan model implementasi Charles O. Jones yaitu organisasi, interpretasi, dan aplikasi. Data dikumpulkan secara terpisah dari kedua belah pihak yang berbeda antara implementor dan sasaran kebijakan yang kemudian di sinkronisasi dan di simpulkan agar tersedia data yang akurat melalui triangulasi sumber. Hasil penelitian ini menunjukan faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan IUMK Berbasis Online Pada Tiga Kecamatan Padat Penduduk di Kabupaten Landak.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PROGRAM JEMPUT BOLA DALAM PEMBUATAN AKTA KELAHIRAN DISDUKCAPIL KABUPATEN KETAPANG ]]>
<![CDATA[E1012171008 Munad Ziroh]]>;
<![CDATA[Hardilina Hardilina]]>;
<![CDATA[Ida Rochmawati]]>
<![CDATA[ PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 9, No 2 (2020): PUBLIKA, EDISI JUNI 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26418/publika.v9i2.2770
<![CDATA[This research aims to give understanding about the implementation of proactive service in making birth certificate worked by Civil Registry Service Office of Ketapang Regency. The issue related to the birth certificate happening in this area was quiet interesting to be researched if we take consideration to many resistances toward the implementation of this proactive service program. The implementation of this proactive program in making birth certificate in Ketapang Regency has been the responsibility of Civil Registry Service Office of Ketapang Regency. This program was implemented in order to achieve the maximum level of birth certificate ownership so that people could accept their rights completely as Indonesian citizens although there are still limited access of infrastructures and resources. The main problem of this research was because the communication between Civil Registry Service Office and the people in delivering information about the proactive program was not optimal yet. Besides, the facilities and infrastructures such as record equipment and transportation were limited, also small number of human resources and staffs were available. This research used the theory of public policy implementation by George C. Edward III about supporting and resistor factors related to policy, which include communication, resources, disposition and bureaucracy hierarchy.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO 1 TAHUN 2010 TENTANG KETERTIBAN UMUM (Studi pada Pedagang Kaki Lima di Waterfront Kota Pontianak) ]]>
<![CDATA[E1011161088 Ahmad Hamdan Bastomi]]>;
<![CDATA[Sri Maryuni]]>;
<![CDATA[Rasidar Rasidar]]>
<![CDATA[ PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 9, No 2 (2020): PUBLIKA, EDISI JUNI 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26418/publika.v9i2.2781
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengungkapkan faktor-faktor yangmempengaruhi keberhasilan Implementasi Peraturan Daerah No 1 Tahun 2010 TentangKetertiban Umum (Studi pada Pedagang Kaki Lima di Waterfront Kota Pontianak).Permasalahan dalam penelitian ini yaitu masih banyak para pedagang kaki lima yangberjualan di atas area Waterfront. Penelitian ini menggunakan metode Penelitian Deskriptifmelalui teknik pengumpulan data dengan cara Observasi, Wawancara dan Dokumentasimelalui Pendekatan kualitatif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori dariMazmanian dan Sabatier (2006) yang didasarkan pada variabel-variabel yang mempengaruhiimplementasi kebijakan yaitu: karakteristik masalah, karakteristik kebijakan dan lingkungankebijakan. Hasil penelitian menunjukan bahwa kebijakan ini belum berjalan dengan baikkarena masih banyak pedagang kaki lima yang berjualan di atas Waterfront, kurang tegasnyapetugas terkait dalam menerapkan aturan tersebut. Selain itu, kondisi sosial ekonomimasyarakat juga dapat mempengaruhi implementasi kebijakan ini. Saran dari peneliti yaituDinas dan Kelurahan harus terus memberikan sosialisasi kepada para pedagang kaki limadalam setiap waktu dan kesempatan, memberikan sanksi yang tegas agar dapat menimbulkanefek jera, meningkatkan pengawasan dilapangan secara berkala dan menyediakan lokasi yangstrategis untuk pedagang kaki lima agar tertib dalam berjualan.]]>
<![CDATA[PENEMPATAN APARATUR SIPIL NEGARA DI KANTOR CAMAT TELUK KERAMAT KABUPATEN SAMBAS ]]>
<![CDATA[E1011161050 Nurlia]]>;
<![CDATA[Sri Haryaningsih]]>;
<![CDATA[Hairil Anwar]]>
<![CDATA[ PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 9, No 2 (2020): PUBLIKA, EDISI JUNI 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26418/publika.v9i2.2776
<![CDATA[PenulisanSkripsiinidimaksudkanuntukmendeskripsikan dan menganalisis proses PenempatanAparaturSipil Negara di Kantor Camat Teluk Keramat Kabupaten Sambas. PermasalahanmengenaipenempatanAparaturSipil Negara di Kantor Camat Teluk Keramat yang cukupmenarikuntukditelitikarenamasihterdapatketidaksesuaianpenempatan, yang mana jabatan yang diisibelumsesuaidengan Pendidikan yang seharusnyasesuaidenganjabatan yang diemban. Penelitian initermasukdalampenelitiandeskriptifdenganmenggunakanpendekatankualitatif. Penelitian inimenggunakanteori Saksono yang mengatakanlangkah-langkahpenempatanseorangpegawai, yaitu: 1) LowonganKerja (kebutuhanakantingkatpekerjaanterhadapseseorang), 2) UraianPekerjaan (tugas dan tanggungjawab orang yang akanmengerjakanpekerjaantersebut), 3) Penarikan dan Seleksi, 4) Menempatkan orang tersebut pada pekerjaan yang ada di organisasi (Penempatan). Teknik pengumpulan data berupaobservasi, dokumentasi, dan wawancara. Hasil penelitianinimenunjukanbahwaPenempatanAparaturSipil Negara di Kantor Camat Teluk Keramat belumsesuaidenganprinsipthe right man on the right place, dikarenakanpihak Camat Teluk Keramat tidakmemilikiwewenanguntukmembukalowongankerja, membuaturaianpekerjaan, melakukanpenarikan dan seleksisertamenempatkanpegawai. Dilihatdariadanyapenempatanpegawai yang belumsesuaidenganpendidikan dan pengetahuankerja, penelitianinidapatmemberikan saran agar memperbaikistrukturpenempatanpegawaisesuaidenganlatarbelakangpendidikan dan keahliannya agar pegawaitidakkesulitandalammengerjakantugas/pekerjaannya.]]>
<![CDATA[EFEKTIVITAS DALAM PENGELOLAAN PROGRAM PERLINDUNGAN ANAK TERPADU BERBASIS MASYARAKAT (PATBM) DIDESA PANCAROBA KECAMATAN SUNGAI AMBAWANG ]]>
<![CDATA[E1012171014 Febrianus Kori]]>;
<![CDATA[Dwi Haryono]]>;
<![CDATA[Dewi Utami]]>
<![CDATA[ PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 9, No 2 (2020): PUBLIKA, EDISI JUNI 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26418/publika.v9i2.2771
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk Menganalisa mengenai Efektivitas Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat oleh Pemeritahan Desa Pancaroba Kecamatan Sungai Ambawang. Metode yang digunakan dalam Penelitian ini metode kualitatif, dengan desain penelitian analisa deskriptif. Penelitin ini menggunakan Teori Efektivitas dari Gibson (dalam Pasalong 2004:25) yaitu Indikator Efektivitas Pengelolaan Program, yaitu, Pencapaian Tujuan kesimpulannya Program PATBM di Desa Pancaroba berusaha berjalan sesuai pedoman yang ditetapkan berdasarkan aturan yang berlaku, perlunya melakukan pendampingan oleh pihak terkait seperti Pemerintahan Desa, Dinas DP3KB, KPAID dll, kurangnya Sumber Daya Manusia menjadi permasalahan dalam Penerapan Perlindungan Anak di Desa Pancaroba, kebijakan Perlindungan Anak ditingkat desa dalam meningkatkan keterlibatan masyarakat untuk pencegahan kasus kekerasaan anak. Ketepatan Waktu kesimpulanya Program PATBM di Desa Pancaroba masih berjalan sesuai keinginan masing-masih membuat kegiatan tidak terlaksana secara terstuktur membuat tujuan dan target belum tercapai secara. Manfaat kesimpulanya Program PATBM di Desa Pancaroba mulai memberikan dampak baik pada masyarakat terkait perlindungan anak, masih ada beberapa kelompok masyarakat yang belum menerima dan merasakan program ini program ini belum mampu melihat kondisi kebutuhan masayarakat secara umum.Hasil kesimpulanya Program PATBM di Desa Pancaroba dalam Penyediaan Layanan Pencegahan dan Penanganan belum memadai dan masih kurang, Aktivis masih belum mampudan cepat berdadaprasi dalam menjalankan Program Dimasa pandemic program menyesuaikan rencana kerja dalam melaksanakan kegiatan. Adapun saran dan rekomendasi oleh peneliti adalah perlunya adanya kebijakan strategis khusus Tentang Perlindungan anak agar upaya untuk meningkatkan keterlibatan partisipasi masyarakat di Desa Pancaroba yang disebut (PERDES) yang mengatur pelaksanaan Program perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat Di Desa Pancaroba.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN HIV/AIDS DI KOTA PONTIANAK ]]>
<![CDATA[E1011161018 Kristoper Bosco Cery]]>;
<![CDATA[Rusdiono Rusdiono]]>;
<![CDATA[Abdul Rahim]]>
<![CDATA[ PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 9, No 2 (2020): PUBLIKA, EDISI JUNI 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26418/publika.v9i2.2782
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai implementasi Peraturan Daerah oleh Pemerintah Kota Pontianak dalam upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di Kota Pontianak. Teori yang digunakan adalah teori implementasi kebijakan dari OJones (2006:89) mengemukakan teori implementasi kebijakan yang terdiri dari tiga aktivitas utama yang sangat penting dalam implementasi kebijakan publik. Keempat indikator implementasi tersebut terdiri dari: 1) Pengorganisasian, kesimpulannya adalah Sarana dan prasarana dalam Implementasi Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan HIV/AIDS sudah sangat memadai seperti alat scrining, obat-obatan, alat medis habis pakai, serta alat kerja lengkap sebagai penunjang kerja dalam Kesekretariatan.; 2) Interpretasi, kesimpulannya adalah Komisi Penanggulangan AIDS tidak terlalu mempublis kegiatan mereka dalam sosialisasi karna terdapat stigma negatif oleh pemuka agama dan BNN; 3) Aplikasi, kesimpulannya pengaplikasianya masih saja terdapat hambatan seperti stigma yang buruk terhadap pengidap HIV/AIDS; 4) Implikasi, kesimpulannya adalah pentingnya sosialisasi tentang pemahaman khususnya dalam pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di Kota Pontianak. Adapun saran yang dapat direkomendasikan oleh peneliti yang menjadi penelitian ini dari segi interprestasi adalah Komisi Penanggulangan AIDS melalukan izin dan kompromi terlebih dahulu dengan pemuka agama diwilayah tempat melakukan sosialisasi. Selain itu saran-saran lainnya berupa secara manual apabila para peserta tidak memiliki atm untuk menerima uang tranfortasi dan juga Dinas Kesehatan dan KPA berkoordinasi dan berunding bersama BNN dan Pemuka agama dalam pelaksanaan program pemberian jarum suntik steril bagi pengguna nafza suntik dan kondom untuk pekerja seks komersil, dan memberikan penjelasan terkait fungsi dan tujuan program tersebut sehingga dapat saling memaklumi dan memahami tujuan masing-masing. ]]>
<![CDATA[PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA SEMPARUK KECAMATAN SEMPARUK KABUPATEN SAMBAS ]]>
<![CDATA[E1011161053 Agustiani]]>;
<![CDATA[Dedi Kusnadi]]>;
<![CDATA[Indah Sulisdiani]]>
<![CDATA[ PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 9, No 2 (2020): PUBLIKA, EDISI JUNI 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26418/publika.v9i2.2777
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses perencnaan pembangunan Desa diDesa Semparuk, Kecamatan Semparuk, Kabupaten Sambas. Permasalahan mengenaiperencanaan pembangunan Desa di Desa Semparuk yaitu Pembangunan Jembatan yangtidak sesuai dengan keinginan masyarakat serta perencanaan belum partisipatif dalampenetapan program pembangunan Penelitian ini menggunakan jenis penelitiandeskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan harapan dapat memberikangambaran mengenai proses perencanaan pembangunan Desa di Desa Semparuk.Peneliti menggunakan teori proses perencanaan yang dikemukakan olehListyaningsih ( 2014, 114-115), bahwa proses penyusunan dapat dibagi dalamempat tahap yaitu: 1).Evaluasi Kinerja, 2).Penyusunan Rencana, 3).PenetapanRencana, dan 4).Pengendalian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peranpemerintah Desa dalam mengevaluasi kinerja pembangunan desa belummaksimal, karena banyak masyarakata sudah ikut berpartisipasi dalam kegiatanMusyarawah Rencana Pembangunan desa, akan tetapi usulan program masyarakattidak begitu di dengarkan. Kurangnya keterlibatan masyarakat dalampengendalian pelaksanaan perencanaan pembangunan Desa. Jadi, disarankankepada pemerintah Desa Semparuk untuk menjaring aspirasi masyarakat sesuaidengan kebutuhan utama masyarakat dan lebih melibatkan masyarakat dalamtiap proses perencanaan pembangunan Desa di Desa Semparuk.]]>
