cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Deni Darmawan
Contact Email
dendar@untan.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
labkom@fisip.untan.ac.id
Editorial Address
Jl. Prof. Dr. H. Hadari Nawawi, Pontianak 78124
Location
Kota pontianak,
Kalimantan barat
INDONESIA
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara
Published by Universitas Tanjungpura
ISSN : 2442546X     EISSN : 2442546X     DOI : http://dx.doi.org/10.26418%2Fpublika.v10i2
Core Subject : Social,
Social Sciences
Publika adalah jurnal akses terbuka, dan peer-review. Tujuan utama kami adalah untuk menyebarluaskan artikel terkini dan asli dari para peneliti dan praktisi tentang berbagai masalah sosial dan politik kontemporer: kebijakan publik, administrasi pembangunan, manajemen publik.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 20 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 9, No 3 (2020): PUBLIKA, EDISI SEPTEMBER 2020" : 20 Documents clear
Implementasi Kebijakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pada Kantor Camat Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya E1012141017 Kriswanto Eko Saputro; Dedi Kusnadi; Tri Hutomo
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 9, No 3 (2020): PUBLIKA, EDISI SEPTEMBER 2020
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v9i3.2795

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilanImplementasi Kebijakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pada Kantor Camat Sungai Raya KabupatenKubu Raya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif jenis penelitiandeskriptif. Menurut George C. Edward III (Dalam Agustino 2007:149) bahwa variabel terpenting gunaberhasilnya proses implementasi kebijakan adalah: a) Komunikasi: kesimpulannya adalah Komunikasidalam implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai SipilNegara pada kantor Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya belum optimal, masih banyaknyapegawai yang melakukan pelanggaran Peraturan disipin kerja. b) Sumber Daya: kesimpulannya adalahKuantitas sumber daya manusia sudah mencukupi hal ini dari strata pendidikan yang di tempuh olehpegawai Kantor Camat Sungai Raya mulai jenjang Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) sampaiS2 terdapat di Kecamatan Sungai Raya., sehingga pegawai mudah untuk dikoordinasikan dalammenyelesaikan pekerjaan, sehingga pekerjaanpun dapat terseleaikan dengan tepat sasaran dan tepatwaktu yang ditentukan. c) Disposisi: kesimpulannya adalah Komitmen implemtor dalam menerapkanPeraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 belum sepenuhnya dilaksanakan artinya ada aturan yangdiikuti/dilaksanakan dan ada yang tidak ikuti/tidak dilaksanakan hal tersebut disebabkan karena jarakdan angaran yang tidak memadai/tidak mencukupi sehingga terpaksa melakukan penyimpangan namuntidak menjadi permasalahan yang krusial. Dan d) Struktur Birokrasi: kesimpulannya adalah strukturbirokrasi Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PegawaiSipil Negara pada pada Kantor Kecamatan Sungai Raya dalam menjalankan tidak sesuai struktur.
PROSES IMPLEMENTASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGALOKASIAN DANA APBDES DI DESA PAL SEMBILAN KECAMATAN SUNGAI KAKAP KABUPATEN KUBU RAYA E1011161069 Livianty; Sri Haryaningsih; Hairil Anwar
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 9, No 3 (2020): PUBLIKA, EDISI SEPTEMBER 2020
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v9i3.2790

Abstract

Penelitian ini  bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis proses pelaksanaan kebijakan pemberdayaan masyarakat melalui pengalokasian dana APBDes di Desa Pal Sembilan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah jumlah pengalokasian dana anggaran bidang pemberdayaan masyarakat yang kecil dan pemilihan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Charles O’ Jones dalam Widodo (2018:89) ada tiga tahap proses implementasi kebijakan publik yaitu: pengorganisasian, interpretasi dan aplikasi. Penelitian ini berfokus pada proses implementasi pemberdayaan masyarakat melalui pengalokasian dana APBDes. Kesimpulan dari penelitian ini adalah kegiatan yang dianggarkan dalam pemberdayaan masyarakat masih kurang efektif dan efisien serta penentuan jenis kegiatan pemberdayaan masyarakat tidak didasarkan pada potensi yang ada di desa. Saran perlu adanya penguatan dana anggaran untuk pemberdayaan masyarakat agar program dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat lebih luas dan penentuan kegiatan didasarkan pada potensi yang ada di desa dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa.
FUNGSI PENGAWASAN PEMERINTAH KECAMATAN DALAM MENANGANI PERTAMBANGAN EMAS TANPA IZIN DI DESA MADAK KECAMATAN SUBAH KABUPATEN SAMBAS E1011161079 Albina Dewi; Hardilina Hardilina; Arifin Arifin
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 9, No 3 (2020): PUBLIKA, EDISI SEPTEMBER 2020
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v9i3.2785

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis proses pengawasan yangdilakukan oleh pemerintah kecamatan dalam menangani pertambangan emas tanpa izin diDesa Madak. Permasalahan dalam penelitian ini adalah kurangnya pengawasan yangdilakukan oleh pemerintah kecamatan dalam menangani pertambangan emas tanpa izin.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif(descriptive research) dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan teoripengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung (Brantas 2009, 195), yaitu: 1)Pengawasan langsung. Pemerintah kecamatan kurang tegas dalam memberantaspertambangan serta tidak adanya koordinasi antara pemilik tanah dengan pemerintah daerah.2) pengawasan tidak langsung. Pemerintah kecamatan hanya menerima laporan dari petugaspengawasan di lapangan. Saran perlu adanya masukan dan kerjasama antar pihak Pemerintahdan masyarakat saling berkoordinasi dengan pihak pemerintah kabupaten, pemerintahkecamatan, dan pemerintah desa. Sebagai Pimpinan pengawasan sebaiknya juga ikut sertadalam pengawasan di lapangan, tidak hanya menerima laporan dari petugas di lapangan.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA PONTIANAK E1012161118 Andre Julius Hutasoit; Hardilina Hardilina; Hairil Anwar
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 9, No 3 (2020): PUBLIKA, EDISI SEPTEMBER 2020
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v9i3.2791

Abstract

Tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk menggambarkan dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan implementasi kebijakan pemerintah daerah dalampemberdayaan pedagang kaki lima di kota Pontianak belum optimal. Terbatasnya danadan sumber daya manusia yang tersedia menjadikan permasalahan bagi para pedagangkaki lima untuk diberdayakan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptifdengan pendekatan kualitatif. Lokasi dalam penelitian ini yaitu Kecamatan PontianakBarat Kota Pontianak. Dalam penelitian ini, dilihat dari teori yang dikemukakan olehGeorge Edward III (Widodo, 2011:96) ada 4 (empat) variabel faktor penyebab kebijakanpemerintah daerah dalam pemberdayaan pedagang kaki lima di Kota Pontianak belumoptimal yaitu: 1). Komunikasi. Kurangnya sosialisasi yang dilakukan, 2). Sumber Daya.Kurangnya sumber daya manusia di dalam mengimplementasikan kebijakan, 3).Disposisi. Sikap target sasaran yang kurang mendukung dan 4). Struktur Birokrasi. SOPyang diterapkan tidak berjalan dengan optimal sesuai dengan prosedur. Hasil Penelitianini menunjukkan bahwa kurangnya sosialisasi yang diberikan terkait dengan kebijakanini, kurangnya sumber daya manusia di dalam mengimplementasikan kebijakan, sikaptarget sasaran yang kurang mendukung, dan SOP yang diterapkan tidak berjalan denganoptimal. Saran yang berkenaan dengan hasil penelitian ini adalah diharapkan untuk paraimplementor meningkatkan lagi sosialisasi, menambah SDM dalam implementasikebijakan, membuat target sasaran mendukung kebijakan dan mengoptimalkan SOPyang sudah diterapkan.
IMPLEMENTASI KEPUTUSAN REKTOR UNIVERISTAS TANJUNGPURA NO. 1679/ UN 22/ KA/ 2019 TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP (JRA) SUBTANTIF DAN FASILITATIF DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TANJUNGPURA PONTIANAK E1012161080 Lasdi; Isdairi Isdairi; Ira Patriani
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 9, No 3 (2020): PUBLIKA, EDISI SEPTEMBER 2020
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v9i3.2786

Abstract

Tujuandaripenelitianini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis proses implementasi JRA substantif dan fasilitatif di Sub Bagian Tata Usaha Biro Umum dan Keuangan Universitas Tanjungpura Pontianak. Permasalahan bersumber dari Jadwal Retensi Arsip terkait erat dengan proses penyusutan arsip merupakan proses kegiatan penyiangan perjalanan arsip, mulai dari arsip diciptakan hingga arsip untuk memisahkan arsip aktif dari inaktif dimusnahkan belum terlaksana secara maksimal. Metode yang digunakan yaitu jenis penelitian deskrpitif kualitatif. Hasil penelitian menurut teori yang digunakan yaitu Charles O.Jones (dalam Tahir 2014:81), proses implementasi merupakan suatu kegiatan untuk mengoperasikan sebuah program, dengan tiga kegiatan sebagai pilarnya, yaitu: 1) Pengorganisasian, kesimpulannya adalahpada umumnya pengelolaan kearsipan di Universitas Tanjungpura Pontianak sudah baik, namun masih ada beberapa yang perlu diperhatikan dari segi sarana dan prasarana yang representatif sehingga akhirnya berdampak pada pengembangan kegiatan kearsipan pada JRAsubstantif dan fasilitatif di lingkungan Universitas Tanjungpura Pontianak.2) Interpretasi, kesimpulannyaadalah JRA SubstantifdanFasilitatifdaripetugasarsipmasih belum seperti yang diharapkan, dimanakemampuanpetugasdalamkearsipan belum menunjangpadapengembangankegiatankearsipanitusendiri. 3)Aplikasi, kesimpulannyaadalah JRA SubstantifdanFasilitatif yang dilaksanakanpetugasarsipbelumterlaksanasecaramaksimal, karena kurangnyasaranadanprasaranadalamketersediannya, dimanamasihkurangnyagedung yang khususuntukkerasipan. Saran yang direkomendasikan oleh peneliti adalahdiharapkan dapat meningkatkan sarana dan prasarana kearsipan dan kemampuan petugas dalam kearsipan, dengan dilakukanpendidikandanlatihankhususbidangkearsipan, sehingga dapat meningkatkan pengelolaan kearsipan di Universitas Tanjungpura Pontianak sesuai dengan yang diharapkan.
PELAYANAN AIR BERSIH OLEH PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA RAYA KABUPATEN KUBU RAYA E1012151009 Edi Mansyah Manzani; Dedi Kusnadi; Hairil Anwar
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 9, No 3 (2020): PUBLIKA, EDISI SEPTEMBER 2020
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v9i3.2796

Abstract

Skripsi ini membahas tentang pelayanan air bersih yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis Pelayanan Air Bersih Oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Raya Kabupaten Kubu Raya. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori dari Kotler dan Keller (2010:56) dalam dimensi kualitas pelayanan publik harus memenuhi aspek-aspek sebagai berikut : 1)bukti langsung (tangible) kesimpulanya adalah sudah terpenuhinya sarana dan prasarana untuk mendukung kerja pegawai dan kenyamanan konsumen atau pelanggan. Namun secara nyata pelayanan PDAM masih kurang dikarenakan air masih sulit disalurkan kepada konsumen hal ini disebabkan oleh kemacetan dan kebocoran pipa sehangga terhambatnya pelayanan; 2) kehandalan (reliability), kesimpulanya adalah dari segi kecepatan pegawai dalam merespon masalah atau keluhan pelanggan yang masih kurang cepat sehingga pelanggan masih sering menunggu apakah air telah dialirkan oleh PDAM; 3)daya tanggap (responsiviness), kesimpulanya adalah pegawai pdam masih kurang tanggap dalam menangani keluhan pelanggan sehingga pelanggan masih sering menunggu apakah masalah yang dilaporkan telah ditangani atau belum
KEPEMIMPINAN KEPALA DESA DALAM PEMBANGUNAN DESA PAK LAHENG KECAMATAN TOHO KABUPATEN MEMPAWAH E1012161081 Dwi Kurnia Seputra; Martoyo Martoyo; Arifin Arifin
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 9, No 3 (2020): PUBLIKA, EDISI SEPTEMBER 2020
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v9i3.2792

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis kepemimpinan kepala desa dalam pembangunan desa Pak Laheng Kecamatan Toho Kabupaten Mempawah. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Teori yang digunakan adalah teori Kepemimpinan menurut Hersey dan Blanchard dalam teori Gaya Kepemimpinan Situasional (Rivai 2012, 17). Hasil penelitian menunjukan bahwa : 1) Pengarahan, kesimpulannya adalah Kepala desa memberikan arahan kepada bawahan dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan desa Pak Laheng, dengan mengadakan mudes atau dikenal dengan musyawarah desa bersama staf pemerintahan desa dan perwakilan masyarakat.  2) Koordinasi dan komunikasi, kesimpulannya adalah Kepala desa dalam mengkoordinasi bawahan dan masyarakat setempat, serta menyampaikan informasi terkait kegiatan pembangunan desa dengan melalui rapat formal dan non formal. 3) Pengambilan keputusan, kesimpulannya adalah Kepala desa dalam mengambil suatu keputusan yang terkait dengan pembangunan desa Pak Laheng, dilakukan secara musyawarah mufakat melalui musyawarah desa, dengan melibatkan bawahan dan perwakilan masyarakat (BPD, LPMD, Karang taruna, tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda) untuk menentukan keputusan bersama. Adapun saran dalam penelitian ini kepala desa dalam mengarahkan, melakukan komunikasi menyampaikan kegiatan pembangunan desa kepada masyarakat, sebaiknya menggunakan kata dan bahasa yang mudah dimengerti, sehingga instruksi yang diberikan mudah dipahami. Kepala desa juga harus lebih tegas dalam mengambil keputusan, terutama dalam meningkatkan pemahaman masyarakat.
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KECAMATAN TELUK KERAMAT KABUPATEN SAMBAS E1012171012 Amalia; Arifin Arifin; Agus Eka
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 9, No 3 (2020): PUBLIKA, EDISI SEPTEMBER 2020
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v9i3.2787

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang menyebabkan ImplementasiPeraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 di Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas belumberhasil. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif jenis penelitiandeskriptif. Menurut Edward III (dalam Mulyadi 2015:68) ada 4 (empat) faktor yang mempengaruhiimplementasi kebijakan yaitu: 1) Komunikasi: komunikasi antar pelaksana sudah berjalan baik tetapikomunikasi kepada masyarakat seperti sosialisasi masih kurang. 2) Sumber daya: sumber dayamanusia dari sisi petugas pajak/staff masih kurang dan dari sisi masyarakat wajib pajak juga masihkurang sadar , dilihat dari sumber daya infrastruktur/fasilitas sudah memadai. 3) Disposisi: pihakBadan Keuangan Daerah (Bakeuda) sudah menjalankan pengawasan dengan baik , tetapi pihakKecamatan dan Desa tidak pernah terlibat dalam melakukan pengawasan di lapangan dan 4) StrukturBirokrasi: Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) bekerja sama dengan pihak Kecamatan , Desa dan jugaKantor Wilayah Kecamatan Teluk Keramat kemudian dengan Bank Kalbar dan KPP PratamaSingkawang. Rekomendasi dari penelitian ini agar Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) melakukansosialisasi secara menyeluruh disetiap desa agar lebih efektif. Menambah staff atau pegawai sesuaikebutuhan agar implementasinya bisa berhasil.
PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS SEBAGAI WUJUD DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT OLEH PEMERINTAH KOTA PONTIANAK (Studi Kasus Pada Tuna Rungu Di Kota Pontianak) E1011131051 Stellamanda Wulandari; Sri Maryuni; Martinus Martinus
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 9, No 3 (2020): PUBLIKA, EDISI SEPTEMBER 2020
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v9i3.2797

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 13 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas di Kota Pontianak Pasal 20 tentang kesempatan kerja dengan memberikan masukan kepada  Pemerintah Kota Pontianak yaitu BKD Provinsi Kalimantan Barat selaku penyelenggara penerimaan CPNS di Kota Pontianak dalam memberdayakan penyandang disabilitas khusus tuna rungu. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan desain penelitian analisis deskriptif.Penelitian ini menggunakan teori Randy R. Wrihatnolo dan Riant Nugroho Dwidjowojoto (dalam Manajemen Pemberdayaan. Sebuah Pengantar dan Panduan Untuk Pemberdayaan Masyarakat tahun 2007) yang terdiri dari tiga tahap, yaitu: 1) Tahap Penyadaran, kesimpulannya adalah target sasaran adalah masyarakat yang kurang mampu yang harus diberikan pemahaman bahwa mereka mempunyai hak untuk menjadi berada atau mampu. SDM (Sumber Daya Manusia) dari Penyandang Disabilitas lainnya selain tuna daksa ringan sendiri belum mampu untuk bersaing. Tuna daksa ringan lebih unggul daripada Penyandang Disabilitas lainnya karena terletak pada aksesbilitas saja; 2) Tahap Pengkapasitasan, kesimpulannya adalah bertujuan untuk memampukan penyandang disabilitas yang kurang mampu sehingga mereka memiliki keterampilan untuk mengelola peluang yang akan diberikan dengan memberikan pelatihan-pelatihan sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas tersebut; 3) Tahap Pendayaan, kesimpulannya adalah terutama penyandang disabilitas diberikan peluang yang disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki melalui partisipasi aktif dan berkelanjutan yang ditempuh dengan memberikan peran yang lebih besar secara bertahap, sesuai dengan kapasitas dan kapabilitasnya.
MANAJEMEN ASET PADA DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN SANGGAU E1011161136 Marsita Yuli; Dedi Kusnadi; Joko Triyono
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 9, No 3 (2020): PUBLIKA, EDISI SEPTEMBER 2020
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v9i3.2793

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tahapan kerja didalam manajemen aset pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sanggau dan memberikan alternatif yang lebih efektif dan efisien dalam penggunaan aset yang berupa peralatan dan mesin. Adapun jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, melalui analisis data model Miles and Huberman. Penelitian ini menggunakan teori manajemen aset Siregar (2018, 518-520) 

Page 2 of 2 | Total Record : 20

 1   2 

Filter by Year

2020 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12, No 1 (2023): PUBLIKA EDISI MARET 2023 Vol 11, No 4 (2022): PUBLIKA, EDISI DESEMBER 2022 Vol 11, No 3 (2022): PUBLIKA, EDISI SEPTEMBER 2022 Vol 11, No 2 (2022): PUBLIKA, EDISI JUNI 2022 Vol 11, No 1 (2022): PUBLIKA, EDISI MARET 2022 Vol 10, No 4 (2021): PUBLIKA, EDISI DESEMBER 2021 Vol 10, No 3 (2021): PUBLIKA, EDISI SEPTEMBER 2021 Vol 10, No 2 (2021): PUBLIKA, EDISI JUNI 2021 Vol 10, No 1 (2021): PUBLIKA, EDISI MARET 2021 Vol 9, No 4 (2020): PUBLIKA, EDISI DESEMBER 2020 Vol 9, No 3 (2020): PUBLIKA, EDISI SEPTEMBER 2020 Vol 9, No 2 (2020): PUBLIKA, EDISI JUNI 2020 Vol 9, No 1 (2020): PUBLIKA, EDISI MARET 2020 Vol 8, No 4 (2019): PublikA, Edisi Desember 2019 Vol 8, No 3 (2019): PublikA, Edisi September 2019 Vol 8, No 2 (2019): PublikA, Edisi Juni 2019 Vol 8, No 1 (2019): PublikA, Edisi Maret 2019 Vol 7, No 4 (2018): PublikA, Edisi Desember 2018 Vol 7, No 3 (2018): PublikA, Edisi September 2018 Vol 7, No 2 (2018): PublikA, Edisi Juni 2018 Vol 7, No 1 (2018): PublikA, Edisi Maret 2018 Vol 6, No 4 (2017): PublikA, Edisi Desember 2017 Vol 6, No 3 (2017): PublikA, Edisi September 2017 Vol 6, No 2 (2017): PublikA, Edisi Juni 2017 Vol 6, No 1 (2017): PublikA, Edisi Maret 2017 Vol 5, No 4 (2016): PublikA, Volume 5 Nomor 4 Edisi Desember 2016 Vol 5, No 3 (2016): PublikA, Volume 5 Nomor 3 Edisi September 2016 Vol 5, No 2 (2016): PublikA, Volume 5 Nomor 2 Edisi Juni 2016 Vol 5, No 1 (2016): PublikA, Edisi Maret 2016 Vol 4, No 4 (2015): Publika, Edisi Desember 2015 Vol 4, No 3 (2015): Publika, Edisi September 2015 Vol 4, No 2 (2015): Publika, Edisi Juni 2015 Vol 4, No 1 (2015): PublikA, edisi Maret 2015 Vol 3, No 4 (2014): Publika, Edisi Desember 2014 Vol 3, No 3 (2014): Publika, Edisi September 2014 Vol 3, No 2 (2014): Publika, Edisi Juni 2014 Vol 3, No 1 (2014): PublikA, Edisi Maret 2014 Vol 2, No 3 (2013): PublikA, Edisi Desember 2013 Vol 2, No 2 (2013): PublikA, Edisi Agustus 2013 Vol 2, No 2 (2013): PublikA, Edisi September 2013 Vol 2, No 1 (2013): PublikA, Edisi April 2013 Vol 1, No 1 (2012): PublikA, Edisi Perdana 2012 More Issue