cover
Contact Name
Deni Darmawan
Contact Email
dendar@untan.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
labkom@fisip.untan.ac.id
Editorial Address
Jl. Prof. Dr. H. Hadari Nawawi, Pontianak 78124
Location
Kota pontianak,
Kalimantan barat
INDONESIA
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara
ISSN : 2442546X     EISSN : 2442546X     DOI : http://dx.doi.org/10.26418%2Fpublika.v10i2
Core Subject : Social,
Publika adalah jurnal akses terbuka, dan peer-review. Tujuan utama kami adalah untuk menyebarluaskan artikel terkini dan asli dari para peneliti dan praktisi tentang berbagai masalah sosial dan politik kontemporer: kebijakan publik, administrasi pembangunan, manajemen publik.
Articles 1,314 Documents
IMPLEMENTASI SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL DI KECAMATAN PONTIANAK SELATAN KOTA PONTIANAK E1012141032 Bayu Adam; Joko Triono; Sitorus Sitorus
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 9, No 1 (2020): PUBLIKA, EDISI MARET 2020
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v9i1.2747

Abstract

Penelitian skripsi ini bertujuan untuk mendeskripsikan pemahaman mengenai Implementasi Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Di Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak khususnya dalam pelaksanaan dan pembuatan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB). Permasalahan mengenai proses pelaksanaan dan pembuatan SIUP-MB yaitu masih banyaknya penjual minol di kecamatan Pontianak Selatan yang tidak memiliki SIUP-MB. Kebijakan ini dianalisis menggunakan teori George C. Edwards III (dalam Winarno, 2007: 174-203) yaitu: Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu teknik wawancara dan teknik dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah: 1) informasi SIUP-MB yang disampaikan DPMTKPTSP sudah jelas dan konsisten, tapi tidak semua penjual minol menanggapi hal tersebut, 2) sumber daya yang memadai, tetapi kurang dari segi fasilitas. 3) kurangnya partisipasi penjual minol dalam membuat SIUPMB. 4), dan prosedur yang rumit . Adapun saran untuk penelitian ini adalah sosialisasi langsung dilapangan harus dilakukan intensif, dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di DPMTKPTSP, adanya fasilitas yang memadai agar tingkat partisipasi meningkat, dan prosedur yang dimudahkan
Pengembangan Objek Wisata “Cinta Mangrove Park” Di Desa Sungai Bakau Besar Laut Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah E1011161022 Adriel Jonah Abdinta Kotte; Sri Maryuni; Indah Sulisdiani
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 9, No 2 (2020): PUBLIKA, EDISI JUNI 2020
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v9i2.2768

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya pengembangan Objek Wisata “Cinta MangrovePark” yang ada di Desa Sungai Bakau Besar Laut Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah.Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dengan desainpenelitian analisis deskriptif. Penelitian ini menggunakan teori pengembangan pariwisata dari Yoeti(2016:48-49) yang dikaji kedalam enam indikator yaitu: 1) wisatawan (tourist), jumlah kunjunganwisatawan semakin menurun dalam beberapa tahun terakhir, serta masih didominasi oleh wisatawanlokal yang berasal dari daerah sekitar Kabupaten Mempawah, 2) transportasi, sudah cukup memadai,namun aksebilitas menuju objek wisata yang masih kurang baik 3) fasilitas pelayanan, sarana danprasarana pariwisata yang masih kurang dalam menunjang kegiatan pariwisata, 4) informasi danpromosi yang diberikan belum efektif untuk mendatangkan wisatawan, 5) atraksi wisata yang belumsepenuhnya dimanfaatkan guna menarik minat wisatawan untuk berkunjung, dan 6) kelembagaanpariwisata yakni terkait hubungan kerjasama dalam pengembangan Objek Wisata “Cinta MangrovePark” antara pemerintah, swasta dan masyarakat setempat masih belum terjalin dengan baik.Beberapa saran yang penulis berikan yang menjadi urgensi dalam penelitian ini adalah agarPemerintah Kabupaten Mempawah dan Pengelola Objek Wisata “Cinta Mangrove Park” lebihmemperhatikan pengelolaan dan pengembangan pada obyek wisata yang sangat potensial secarakhusus Objek Wisata “Cinta Mangrove Park”, meningkatkan kerjasama dengan pihak-pihak terkait,lebih memanfaatkan teknologi sebagai media promosi, serta memperbaiki sarana dan prasarana yangdimiliki untuk menunjang aktivitas pariwisata yang ada di Objek Wisata “Cinta Mangrove Park” gunadapat terlaksananya pengembangan Objek Wisata “Cinta Mangrove Park” secara optimal.
PERAN DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA SINGKAWANG DALAM PENGEMBANGAN DESTINASI WISATA MANGROVE SETAPUK BESAR KOTA SINGKAWANG E1011161105 Pandu Pranoto; Sri Maryuni; Joko Triyono
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 9, No 2 (2020): PUBLIKA, EDISI JUNI 2020
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v9i2.2784

Abstract

Tujuanpenelitianiniadalahuntukmengetahui pelaksanaan Peran Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga Kota Singkawang Dalam Pengembangan Destinasi Wisata Mangrove Setapuk Singkawang. Penelitianinimenggunakanmetodepenelitiandeskriptifmelaluiteknikpengumpulan data dengancaraobservasi, wawancaradandokumentasimelaluipendekatankualitatif. Teori yang digunakandalampenelitianiniyaituteoridari Pitana dan Gayatri (2005,95) yang didasarkan pada variabel-variabel yang mempengaruhi suatu pemerintah daerah yang memiliki peran untuk mengembangkan potensi pariwisata daerah yaitu: 1).Motivator,pelaksanaan peran dinas pariwisata pemudadan olahraga sebagai motivator masih belum maksimal dikarenakan tidak memiliki jadwal pastidalam memberikan motivasi. 2).Fasilitator.pelaksanaan peran dinas pariwisata pemuda dan olahraga sebagai fasilitator belum maksimal destinasi wisata mangrove setapuk masih memiliki akses jalan yang kurang memadai akses jalan tersebut hanya dapat dilalui kendaraan roda dua, dan terdapat jembatan yang sudah rusak yang harus di perbaiki. 3).Dinamisator, pelaksanaan peran dinas pariwisata pemuda dan olahraga sebagai dinamisator dirasa cukup baik dapat dilihat dari dinas pariwisata singkawang dan dinas pariwisata provinsi saling mendukung dalam pembangunan wisata yangada di singkawang. Adapun saran yang direkomendasi oleh peneliti adalah diharapkan bagi dinas pariwisata pemuda dan olahraga kota singkawang dapat berperan aktif dalam memberikan motivasi bagi masyarakat sekitar destinasi wisata mangrove setapuk besar, selain itu diharapkan juga dapat melakukan kerjasama dengan pihak luar dalam memfasilitasi wisata mangrove setapuk besar agar lebih baik lagi
KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SINTANG E1011161010 Mirawati; Isdairi Isdairi; Abdul Rahim
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 9, No 3 (2020): PUBLIKA, EDISI SEPTEMBER 2020
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v9i3.2799

Abstract

 Penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan dan menganalisis kinerja ASN di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang di bidang pencatatan dan penerbitan akta kelahiran. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualititaf, dengan desain penelitian analisis deskriptif. Penelitian ini menggunakan teori kinerja menurut Robbins (dalam Bintoro dan Daryanto, 2006:260) yang menjelaskan tiga indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja pada organisasi publik. Ketiga indikator kinerja tersebut terdiri dari: 1) Kualitas, kesimpulannya kinerja ASN di bidang Pencatatan dan Penerbitan Akta Kelahiran belum maksimal dilihat dari masih ditemukannya ketidaktelitian ASN dalam menyelesaikan dokumen akta kelahiran; 2) Kuantitas, kesimpulannya menunjukkan bahwa jumlah ASN masih terbatas dan target yang ditentukan belum seluruhnya terealisasikan; 3) Ketepatan Waktu, kesimpulannya adalah dilihat dari aspek waktu penyelesaian pekerjaan, masih belum maksimal. Adapun saran – saran yang dapat direkomendasikan oleh peneliti yang menjadi urgensi dalam penelitian ini dari segi kualitas ialah perlu pemahaman visi dan misi serta tujuan, melalui upaya peningkatan program pendidikan dan pelatihan. Selain itu saran – saran lainnya berupa perlu dilakukan penambahan jumlah ASN dalam melaksanakan program kegiatan di Bidang Pencatatan dan Penerbitan Akta Kelahiran serta meningkatkan pencapaian target dengan melakukan upaya layanan jemput bola. Serta penggunaan waktu dalam melaksanakan tugas dan fungsi harus sebaik mungkin, sehingga pelaksanaan program kegiatan dapat mencapai sasaran atau target.
IMPLEMENTASI PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI GURU (PPG) DI FAKULTAS KEGURUAN DANI LMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS TANJUNGPURA PONTIANAK Kastono Kastono; Zulkarnaen Zulkarnaen; Ully Nuzulian
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 10, No 2 (2021): PUBLIKA, EDISI JUNI 2021
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v10i2.2833

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis proses implementasi program pendidikan profesi guru (PPG) di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pedidikan Universitas Tanjungpura Pontianak. Permasalahan mengenai proses implementasi program pendidikan profesi guru ini cukup menarik untuk diteliti mengingat masih minimnya jumlah pelaksanaan program PPG yang di laksanakan di LPTK Universitas Tanjungpura. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menurut teori yang digunakan, teori Charles O. Jones (Gaffar 2006:89) dalam tiga tahap menunjukkan bahwa: 1) Pengorganisasian, kesimpulannya adalah dalam tahap pengorganisasian belum sepenuhnya efektif, dimana penetapan jadwal kegiatan dalam pelaksanaan program pendidikan profesi guru PPG di FKIP Untan sudah sesuai dengan timeschedule yang di tetapkan oleh pusat. 2) Interprestasi, kesimpulannya adalah peserta kurang dalam memahami isi dan tujuan, serta kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh FKIP Universitas Tanjungpura Pontianak 3) Aplikasi, pelaksanaan kebijakan Program Pendidikan Profesi Guru PPG belum sepenuhnya optimal, karena masih terdapat kendala-kendala. Kendala yang sering terjadi dalam Program Pendidikan Profesi Guru PPG adalah guru yang gaptek teknologi dan kondisi geografis. Adapun saran yang direkomendasikan oleh peneliti yaitu dalam interprestasi dimana dalam sosialisasi dan penyampaian materi dalam program PPG lebih dimaksimalkan lagi sehingga program pendidikan profesi guru Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tanjungpura Pontianak berjalan dengan optimal.
IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2017 DALAM PELAYANAN REHABILITASI SOSIAL DI DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN BARAT E1013161017 Dori Surgadi; Sri Haryaningsih; Martinus Martinus
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 9, No 1 (2020): PUBLIKA, EDISI MARET 2020
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v9i1.2759

Abstract

Tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang menyebabkan Implementasi Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2017 Tentang Pemulangan Warga Negara Indonesia Migran Korban Perdagangan Orang dari Negara Malaysia ke Daerah Asal Pontianak belum optimal. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif jenis penelitian deskriptif. Teori George C. Edward III ( Dalam Agustino 2014:149) bahwa variabel yang merupakan syarat terpenting guna berhasilnya proses implementasi kebijakan yaitu : 1) Komunikasi: kesimpulan komunikasi Implementasi Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2017 Tentang Pemulangan Warga Negara Indonesia Migran Korban Perdagangan Orang dari Negara Malaysia asal Kota Pontianak telah dilaksanakan, melalui Koordinasi Satuan Tugas Lapangan Penanganan Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah (TKIB) yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Pontianak. 2) Sumberdaya: kesimpulan sumber daya yang utama dalam Implementasi Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2017 adalah sumberdaya manusianya (staf). 3) Disposisi:.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBUDAYAAN GEMAR MEMBACA OLEH DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT E1011161091 Tegar Oktavianus Wanday; Rusdiono Rusdiono; Abdul Rahim
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 9, No 2 (2020): PUBLIKA, EDISI JUNI 2020
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v9i2.2779

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengungkapkan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan kinerja Implementasi Kebijakan Pembudayaan Gemar Membaca Oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Barat. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu capaian kinerja dan target yang telah direncanakan tidak sesuai harapan dalam memenuhi tujuan kebijakan yang ingin meningkatkan minat baca di Kalimantan Barat. Penelitian ini menggunakan metode Penelitian deskriptif melalui pengumpulan data dengan caraobservasi, wawancara dan dokumentasi melalui pendekatan kualitatif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori dari van Meter & van Horn dalam Leo Agustino (2016:133) yang didasarkan pada variabel-variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan yaitu 1) Ukuran dan Tujuan Kebijakan, kesimpulanya masih belum mencapai tujuan meningkatan minat baca di kalimantan Barat, 2) Sumber Daya, kesimpulannya penggunaaan sumber daya yang belum berhasil mencapai tujuan kebijakan, 3) Karakteristik Agen Pelaksana, kesimpulannya pelaksana sudah melaksanakan tugas fungsi dan sesuai standar prosedur sebagaimana mestinya, 4) Sikap atau Kecenderungan Para Pelaksana, kesimpulannya sangat antusias dan menjalankan kebijakan dengan cukup baik, 5) Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana, kesimpulannya sudah menjalankan komunikasi dengan baik antar pelaksana , 6) Lingkungan Sosial, Ekonomi, Politik kesimpulannya keadaan ekonomi yang sulit mempengaruhi minat baca masyarakat. Adapun saran yang direkomendasikan oleh peneliti adalah meningkatkan kinerja dengan baik dengan maksimalkan potensi sumber-sumber daya dengan baik.
Implementasi Kebijakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pada Kantor Camat Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya E1012141017 Kriswanto Eko Saputro; Dedi Kusnadi; Tri Hutomo
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 9, No 3 (2020): PUBLIKA, EDISI SEPTEMBER 2020
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v9i3.2795

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilanImplementasi Kebijakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pada Kantor Camat Sungai Raya KabupatenKubu Raya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif jenis penelitiandeskriptif. Menurut George C. Edward III (Dalam Agustino 2007:149) bahwa variabel terpenting gunaberhasilnya proses implementasi kebijakan adalah: a) Komunikasi: kesimpulannya adalah Komunikasidalam implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai SipilNegara pada kantor Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya belum optimal, masih banyaknyapegawai yang melakukan pelanggaran Peraturan disipin kerja. b) Sumber Daya: kesimpulannya adalahKuantitas sumber daya manusia sudah mencukupi hal ini dari strata pendidikan yang di tempuh olehpegawai Kantor Camat Sungai Raya mulai jenjang Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) sampaiS2 terdapat di Kecamatan Sungai Raya., sehingga pegawai mudah untuk dikoordinasikan dalammenyelesaikan pekerjaan, sehingga pekerjaanpun dapat terseleaikan dengan tepat sasaran dan tepatwaktu yang ditentukan. c) Disposisi: kesimpulannya adalah Komitmen implemtor dalam menerapkanPeraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 belum sepenuhnya dilaksanakan artinya ada aturan yangdiikuti/dilaksanakan dan ada yang tidak ikuti/tidak dilaksanakan hal tersebut disebabkan karena jarakdan angaran yang tidak memadai/tidak mencukupi sehingga terpaksa melakukan penyimpangan namuntidak menjadi permasalahan yang krusial. Dan d) Struktur Birokrasi: kesimpulannya adalah strukturbirokrasi Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PegawaiSipil Negara pada pada Kantor Kecamatan Sungai Raya dalam menjalankan tidak sesuai struktur.
KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA DALAM PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN DIGITAL DI UNIT PELAKSANA TEKNIS PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS TANJUNGPURA PONTIANAK E101161087 Hanifa Salsabila; Dedi Kusnadi; Dhidik Apriyanto
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 9, No 4 (2020): PUBLIKA, EDISI DESEMBER 2020
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v9i4.2813

Abstract

 Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Kompetensi Sumber Daya Manusia Dalam Pengembangan Perpustakaan Digital di Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan Universitas Tanjungpura Pontianak, penelitian dilakukan didasarkan permasalahan mengenai kompetensi sumber daya manusia dalam mengelola perpustakaan digital yang berpengaruh pada pelayanan yang diberikan oleh perpustakaan universitas tanjungpura. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian desktiptif. Penelitian ini menggunakan teori kompetensi menurut Wibowo (2014:271) dengan menggunakan Indikator menurut Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia di Perpustakaan Universitas Tanjungpura dapat dilihat dari: (1) Skill (kemampuan) pegawai dalam pelayanan sudah sesuai dengan SOP (Standart Operasional Prosedur) tetapi dalam melakukan pelayanan e-resource masih belum banyak yang bisa mengaksesnya. (2) Knowledge (Pengetahuan) pegawai belum sepenuhnya menguasai menguasai Teknologi Informasi dan Komunikasi terutama dalam mengelola perpustakaan digital, dan (3) Attitude (sikap) pegawai dalam memberikan pelayanan yang kurang ramah terhadap pengunjung, selain itu pengembangan perpustakaan digital terhambat karena kurangnya sarana dan prasarana yang memadai. Rekomendasi yang dapat peneliti sampaikan yaitu Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan Universitas Tanjungpura Pontianak perlu meningkatkan kompetensi pegawainya dengan mengikut sertakan dalam diklat, seminar/workshop yang berkaitan dengan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung dalam pengembangan perpustakaan digital. sikap pegawai harus ramah dan menjaga emosi tetap stabil dalam melayani kebutuhan pengunjung perpustakaan.
IMPLEMENTASI PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUBU RAYA E1011151146 Resti Riyani; Dedi Kusnadi; Pardi Pardi
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 10, No 1 (2021): PUBLIKA, EDISI MARET 2021
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v10i1.2827

Abstract

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk keberhasilan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya yang diatur dalam Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2017 tentang pencepatan pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Dengan menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan menggunakan teori Edward III (dalam Winarno (2016 : 156) ada empat yang mempengaruhi terhadap pelaksanaan kebijakan adalah variabel yaitu, Komnikasi, Sumber Daya, Disposisi, Struktur Birokras. Dalam penelitian ini peneliti mendeskripsikan secara komprehensif melalui pengumpulan data dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil pengamatan ini dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan dalam Implemntasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya. Komunikasi kepada masyarakat masih kurang jelas yang diberikan oleh pihak kantor BPN kepada masyarakat masih menggalami miss komunikasi, Sumber Daya pelaksana terkait program PTSL belum optimal staf (operator pelaksana) masih kurang dalam implementasi, serta kewenangan dan fasilitas, disposisi tidak terdapat kendala apapun, Birokrasi tentang persyaratan-persyaratan untuk memdapatkan program PTSL masih kurang jelas lebih harus meningkatkan komunikasi dalam sosialisasi sehingga tidak terjadi miss komunikasi. Pihak kantor harus lebih meningkatkan lagi dalam hal Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, serta Struktur Birokrasi.

Filter by Year

2012 2024


Filter By Issues
All Issue Vol 13, No 2 (2024): PUBLIKA EDISI JUNI 2024 Vol 13, No 1 (2024): PUBLIKA EDISI MARET 2024 Vol 12, No 4 (2023): PUBLIKA EDISI DESEMBER 2023 Vol 12, No 3 (2023): PUBLIKA EDISI SEPTEMBER 2023 Vol 12, No 2 (2023): PUBLIKA EDISI JUNI 2023 Vol 12, No 1 (2023): PUBLIKA EDISI MARET 2023 Vol 11, No 4 (2022): PUBLIKA, EDISI DESEMBER 2022 Vol 11, No 3 (2022): PUBLIKA, EDISI SEPTEMBER 2022 Vol 11, No 2 (2022): PUBLIKA, EDISI JUNI 2022 Vol 11, No 1 (2022): PUBLIKA, EDISI MARET 2022 Vol 10, No 4 (2021): PUBLIKA, EDISI DESEMBER 2021 Vol 10, No 3 (2021): PUBLIKA, EDISI SEPTEMBER 2021 Vol 10, No 2 (2021): PUBLIKA, EDISI JUNI 2021 Vol 10, No 1 (2021): PUBLIKA, EDISI MARET 2021 Vol 9, No 4 (2020): PUBLIKA, EDISI DESEMBER 2020 Vol 9, No 3 (2020): PUBLIKA, EDISI SEPTEMBER 2020 Vol 9, No 2 (2020): PUBLIKA, EDISI JUNI 2020 Vol 9, No 1 (2020): PUBLIKA, EDISI MARET 2020 Vol 8, No 4 (2019): PublikA, Edisi Desember 2019 Vol 8, No 3 (2019): PublikA, Edisi September 2019 Vol 8, No 2 (2019): PublikA, Edisi Juni 2019 Vol 8, No 1 (2019): PublikA, Edisi Maret 2019 Vol 7, No 4 (2018): PublikA, Edisi Desember 2018 Vol 7, No 3 (2018): PublikA, Edisi September 2018 Vol 7, No 2 (2018): PublikA, Edisi Juni 2018 Vol 7, No 1 (2018): PublikA, Edisi Maret 2018 Vol 6, No 4 (2017): PublikA, Edisi Desember 2017 Vol 6, No 3 (2017): PublikA, Edisi September 2017 Vol 6, No 2 (2017): PublikA, Edisi Juni 2017 Vol 6, No 1 (2017): PublikA, Edisi Maret 2017 Vol 5, No 4 (2016): PublikA, Volume 5 Nomor 4 Edisi Desember 2016 Vol 5, No 3 (2016): PublikA, Volume 5 Nomor 3 Edisi September 2016 Vol 5, No 2 (2016): PublikA, Volume 5 Nomor 2 Edisi Juni 2016 Vol 5, No 1 (2016): PublikA, Edisi Maret 2016 Vol 4, No 4 (2015): Publika, Edisi Desember 2015 Vol 4, No 3 (2015): Publika, Edisi September 2015 Vol 4, No 2 (2015): Publika, Edisi Juni 2015 Vol 4, No 1 (2015): PublikA, edisi Maret 2015 Vol 3, No 4 (2014): Publika, Edisi Desember 2014 Vol 3, No 3 (2014): Publika, Edisi September 2014 Vol 3, No 2 (2014): Publika, Edisi Juni 2014 Vol 3, No 1 (2014): PublikA, Edisi Maret 2014 Vol 2, No 3 (2013): PublikA, Edisi Desember 2013 Vol 2, No 2 (2013): PublikA, Edisi Agustus 2013 Vol 2, No 2 (2013): PublikA, Edisi September 2013 Vol 2, No 1 (2013): PublikA, Edisi April 2013 Vol 1, No 1 (2012): PublikA, Edisi Perdana 2012 More Issue