cover
Contact Name
Deni Darmawan
Contact Email
dendar@untan.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
labkom@fisip.untan.ac.id
Editorial Address
Jl. Prof. Dr. H. Hadari Nawawi, Pontianak 78124
Location
Kota pontianak,
Kalimantan barat
INDONESIA
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara
ISSN : 2442546X     EISSN : 2442546X     DOI : http://dx.doi.org/10.26418%2Fpublika.v10i2
Core Subject : Social,
Publika adalah jurnal akses terbuka, dan peer-review. Tujuan utama kami adalah untuk menyebarluaskan artikel terkini dan asli dari para peneliti dan praktisi tentang berbagai masalah sosial dan politik kontemporer: kebijakan publik, administrasi pembangunan, manajemen publik.
Articles 1,314 Documents
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN UU NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG IZIN TRAYEK ANGKUTAN UMUM DI KABUPATEN SINTANG Mian Firdianta; Azrita Mardhalena
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 10, No 3 (2021): PUBLIKA, EDISI SEPTEMBER 2021
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v10i3.2848

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisis proses Implementasi Kebijakan Tentang Izin Trayek Angkutan Umum  dalam menerapkan kebijakan Izin Trayek Angkutan Umum Di Kabupaten Sintang khususnya oplet sebagai mobil penumpang umum. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Lokasi dalam penelitian ini yaitu Kabupaten Sintang. Dalam penelitian ini, dilihat dari teori yang dikemukakan oleh Charles O. Jones (dalam Widodo, 2006:90) yang menyatakan ada 3 tahapan dalam keberhasilan suatu proses implementasi kebijakn yaitu : 1). Tahapan Pengorganisasian, kurangnya peran implementor dan organda dalam mengurus angkutan umum, 2). Tahapan interpretasi, sudah dijalankan susuai ketetapannya 3). Tahapan Aplikasi, terdapat angkutan umum yang sudah tidak layak tetapi masih tetap beroperasi. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa kurangnya kerjasama antara implementor dan organda sehingga peran organda dalam mengurus oplet juga sudah tidak berjalan, sehingga terdapat beberapa oplet yang sudah tidak layak untuk beroperasi, ini sangat membahayakan pengguna angkutan umum. Kebijakan Perbup Nomor 26 Tahun 2014 sudak tidak optimal lagi, apabila ingin efektif, pastinya diukur dari banyak kendaraan oplet yang layak beroperasi, patuh mengikuti uji KIR dan masyarakat yang masih menggunakan oplet juga merasa mendapat perbedaan akan kondisi oplet saat ini. Saran yang berkenaan dengan hasil penelitian ini adalah diharapkan untuk para petugas DISHUB  Kabupaten Sintang harus ada tindakan tegas seperti pengecekan  uji kelayakan angkutan umum, dan pengecekan kelengapan surat-surat untuk pengemudi untuk dikenakan biaya rutin, sehingga oplet-oplet yang beroperasi di Kabupaten Sintang dapat berjalan sesuai dengan prosedur.
PELAYANAN PLN (PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA) PERSERO DALAM PROGRAM LISTRIK MASUK DESA DI DESA SENAKIN KECAMATAN SENGAH TEMILA KABUPATEN LANDAK E1012151004 Darwin Candra; Sri Maryuni; Ira Patriani
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 9, No 1 (2020): PUBLIKA, EDISI MARET 2020
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v9i1.2754

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai pelayanan PLN Kalimantan Barat dalam pelayanan program listrik masuk desa di Desa Senakin Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak. adapun fokus penelitian ini adalah pelayanan PLN Kalimantan Barat dalam program listrik masuk desa di Desa Senakin Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak, yang melatarbelakangi penelitian ini adalah masih terdapat dua dusun di Desa Senakin yang belum teraliri listrik. metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah (1) Pelayanan PLN Kalimantan Barat memiliki fasilitas yang memadai dan pemerintah pusat memiliki anggaran DAK bidang energi pedesaan. memiliki peralatan yang baik dan mumpuni, serta tim yang terampil dan memiliki kualitas dalam proses pemasangan listrik dan terjalinnya komunikasi antara masyarakat dengan pihak PLN. Memiliki standar pelayanan atau jasa yang dijanjikan serta kehandalan pihak PLN yang memiliki kesadaran dan keinginan untuk membantu masyarakat. (2) Kendala yang dialami pihak PLN adalah masalah letak geografis wilayah yang berbukit sehingga menyulitkan untuk pembangunan, ditambah lagi kebijakan pembangunan listrik di desa merupakan kebijakan atau wewenang pemerintah dan PLN pusat..
STRATEGI PENGEMBANGAN WISATA AIR PANAS SIPATN LOTUP OLEH DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN SANGGAU E1011161027 Agnes Aprila; Isdairi Isdairi; Indah Sulisdian
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 9, No 2 (2020): PUBLIKA, EDISI JUNI 2020
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v9i2.2774

Abstract

Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis pelaksanaan strategi pengembangan wisata air panasSipatn Lotup yang dilakukan oleh Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sanggau.Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dengan desainpenelitian analisis deskriptif. Penelitian ini menggunakan teori perencanaan strategis menurut Bryson(2016:55) : yang terdiri dari1) keadaan sumber daya Disporapar Sanggau yang masih menjadikelemahan karena kurangnya sumber daya manusia, keuangan, dan informasi sehingga menjadipenghambat bagi perkembangan ODTW Sipatn Lotup. 2) Perencanaan strategis yang telah dilakukandidukung dengan adanya sasaran RPJPD bagi bidang kepariwisataan serta dirumuskannya dokumenperencanaan yang lebih terperinci seperti Master plan yang dapat menjadi kekuatan bagi prosespengembangan ODTW Sipatn Lotup. 3) minimnya partisipasi masyarakat setempat karenamenganggap sektor pariwisata masih belum menjanjikan untuk diselenggarakan didaerah tersebut. 4)belum optimalnya upaya promosi yang dilakukan. Saran-saran yang dapat direkomendasikan olehpeneliti yang menjadi urgensi dalam penelitian ini ialah perlunya pemahaman visi dan misi sertatujuan dalam pengembangan ODTW Sipatn Lotup ini. selain itu saran-saran lainnya ialah berupaperlunya dilakukan upaya peningkatan kualitas sumber daya baik dari segi SDM maupun produk danatraksi wisata yang nantinya akan ditawarkan bagi wisatawan. Kemudian perlunya perbaikan aksesmenuju lokasi wisata. Meningkatkan kerjasama antara pihak pemerintah, swasta dan masyarakatdalam proses pengelolaan ODTW Sipatn Lotup, serta memaksimalkan pemanfaatan teknologi sebagai
PROSES IMPLEMENTASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGALOKASIAN DANA APBDES DI DESA PAL SEMBILAN KECAMATAN SUNGAI KAKAP KABUPATEN KUBU RAYA E1011161069 Livianty; Sri Haryaningsih; Hairil Anwar
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 9, No 3 (2020): PUBLIKA, EDISI SEPTEMBER 2020
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v9i3.2790

Abstract

Penelitian ini  bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis proses pelaksanaan kebijakan pemberdayaan masyarakat melalui pengalokasian dana APBDes di Desa Pal Sembilan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah jumlah pengalokasian dana anggaran bidang pemberdayaan masyarakat yang kecil dan pemilihan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Charles O’ Jones dalam Widodo (2018:89) ada tiga tahap proses implementasi kebijakan publik yaitu: pengorganisasian, interpretasi dan aplikasi. Penelitian ini berfokus pada proses implementasi pemberdayaan masyarakat melalui pengalokasian dana APBDes. Kesimpulan dari penelitian ini adalah kegiatan yang dianggarkan dalam pemberdayaan masyarakat masih kurang efektif dan efisien serta penentuan jenis kegiatan pemberdayaan masyarakat tidak didasarkan pada potensi yang ada di desa. Saran perlu adanya penguatan dana anggaran untuk pemberdayaan masyarakat agar program dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat lebih luas dan penentuan kegiatan didasarkan pada potensi yang ada di desa dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa.
STRATEGI PENGEMBANGAN KAWASAN PARIWISATA PANCUR AJI YANG BERDAYA SAING DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN DI KABUPATEN SANGGAU E1012151052 Syahrul Ramadan; Martoyo Martoyo; Martinus Martinus
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 9, No 4 (2020): PUBLIKA, EDISI DESEMBER 2020
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v9i4.2807

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi pengembangan kawasan pariwisata yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan yang berada di kabupaten sanggau yaitu pariwisata pancur aji. Peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Peneliti ini menggunakan teori Suwantoro Gamal (1997) yang terdiri dari: 1). terkait atraksi, kegiatan wiasata yang menjadi daya tarik dan dapan membuat wisatawan terkesan; 2). dilihat dari komponen dan kegiatan wisata yang belum memadai; 3). Dilihat dari komponen akomodasi pengembangan yang dilakukan sudah cukup baik dari segi sarana dan prasarana wisata begitu juga dengan fasilitas pelayanan wisata, dari pelayanan trasportasi masih belum ada untuk saat ini; 4). Dilihat dari komponen infrastruktur dan elemen kelembagaan sudah cukup baik tetapi masih kurang maksimal, masih ada kurangnya akses pada jalan masuk menuju tempat wisata dan belum maksimalnya kerjasama yang dilakukan oleh dinas kebudayaan dan pariwisata kabupaten sanggau; 5).adapun saran yang direkomendasikan oleh peneliti adalah diharapkan dinas kebudayaan dan pariwisata mengupayakan pengembangan secara optimal, agar dapat terealisasi dan terwujud agar objek daya tarik wisata pancur aji menjadi lebih baik dan dapat bersaing dan menjadi lebih unggul.
KINERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KETAPANG DALAM MENANGGULANGI KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI KABUPATEN KETAPANG E1O11171093 Januardi; Lina Sunyata; Rasidar Rasidar
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 9, No 4 (2020): PUBLIKA, EDISI DESEMBER 2020
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v9i4.2820

Abstract

Tujuan Penelitian ini untuk mendeskripsikan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ketapang dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang. Permasalahan kebakaran hutan dan lahan merupakan suatu permasalahan yang sangat menarik untuk diteliti karena kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang mengalami peningkatan dan menimbulkan banyak dampak negatif, yaitu bagi manusia, lingkungan serta ekosistem hewan dan tumbuhan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teori indikator kinerja dari Dwiyanto (2017:50), yaitu: 1.)Produktivitas, secara produktivitas masih belum maksimal, karena dari target yang ditetapkan belum mendapatkan hasil seperti yang diharapkan, selain itu proses pemadaman kebakaran juga masih kurang efektif dan efisien. 2.)Kualitas Layanan, ditinjau dari kualitas layanan bisa dikatakan sudah cukup baik, karena masyarakat sudah merasa puas dengan pelayanan BPBD Kabupaten Ketapang.
IMPLEMENTASI PENYEDIAAN INFORMASI PUBLIK DI BIRO HUMAS DAN PROTOKOL SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT Melvina Melvina; Joko Triyono; Dra Kartika Ningtias
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 10, No 2 (2021): PUBLIKA, EDISI JUNI 2021
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v10i2.2843

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan Menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan Implementasi Penyediaan Informasi Publik pada Bagian Dokumentasi di Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan desain penelitian analisis eksploratif. Penelitian ini menggunakan teori George C. Edward III (dalam Agustino, 2014,149) yaitu: 1) Komunikasi, kesimpulannya adalah pelaksanaan pemberian informasi publik terhadap masyarakat sudah diberikan atau disampaikan dengan baik 2) Sumber Daya, kesimpulannya adalah pegawai di Biro Humas dan Protokol khusunya pada bagian dokumentasi masih sangat kurang dan banyak yang pensiun., penyampaian informasi  publik terhadap pegawai maupun masyarakat sudah berjalan dengan baik,  sarana dan prasarana yang masih kurang. 3) Disposisi, kesimpulannya adalah  pelaksanaan penyediaan informasi publik sudah baik, tidak ada insentif di biro humas dan protokol menunjukkan bahwa Kurangnya sumber pendorong dalam melaksanakan Implementasi tersebut seperti Insentif yaitu berupa pemberian honor kerja yang memadai kepada pegawai di Biro Humas dan Protokol Sekretariat Provinsi Kalimantan Barat dan
MOTIVASI KERJA PEGAWAI DI KANTOR KECAMATAN SEMITAU KABUPATEN KAPUAS HULU E1011151110 Cici Selvia Larasati; Sri Haryaningsih; Abdul Rahim
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 9, No 1 (2020): PUBLIKA, EDISI MARET 2020
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v9i1.2748

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis motivasi pegawai dalam bekerja di Kantor Kecamatan Semitau, Kabupaten Kapuas Hulu. Motivasi pegawai dalam bekerja mengalami kendala dikarenakan terbatasnya kemampuan pegawai dalam meningkatkan semangat dalam bekerja serta kurangnya disiplin pegawai dalam bekerja. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Analisa menggunakan teori motivasi Cut Zurnali 2013 : 290, ada tiga indikator yang terdiri; 1). Motif (Motive). Dalam motivasi kerja pegawai masih stagnan atau tidak berkembang diakibatkan kurangnya kesadaran dalam diri pegawai untuk membangkitkan motif kerja tersebut melalui pekerjaan yang ada. Pegawai belum disiplin dan belum bekerja sesuai dengan waktu yang telah ditentukan; 2). Harapan (Expectancy). Pegawai yang belum tewujud dikarenakan pegawai tidak memahami bahkan kurang aktif dalam bekerja. Pegawai belum mandiri dalam memahami tupoksi; 3). Imbalan (Incentive). Imbalan atau insentif yang belum terlaksana sehingga pegawai tidak maksimal dan tidak terdorong untuk memberikan effort lebih dalam melakukan pekerjaan. Saran dalam meningkatkan motif diperlukan perhatian khusus seperti penambahan tugas atau tanggungjawab dan persaingan yang sehat yang harus camat tumbuhkan dalam diri pegawai, untuk mewujudkan harapan pegawai dibutuhkan komunikasi dan kepedulian satu sama lain, serta diperlukan pemberian imbalan dimana Camat harus lebih tegas dalam mengambil sikap dan keputusan serta diperlukannya evaluasi berkala untuk mengetahui keadaan pegawai.
IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI NO 3 TAHUN 2015 TENTANG PENDAMPING LOKAL DESA DI DESA TELUK KAPUAS KECAMATAN SUNGAI RAYA KABUPATEN KUBU RAYA E1012171025 Dea Putri Herdiyanti; Zulkarnaen Zulkarnaen; Martinus Martinus
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 9, No 2 (2020): PUBLIKA, EDISI JUNI 2020
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v9i2.2769

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Menteri No  3 Tahun 2015 Tentang Pendamping Desa  di Desa Teluk kapuas Kecamatan Sungai Raya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif jenis penelitian deskriptif. Menurut Van Metter dan Van Horn (dalam Agustino (2008:142) bahwa variabel terpenting guna berhasilnya proses implementasi kebijakan adalah: 1) Ukuran dan Tujuan Kebijakan: Kesimpulananya adalah bentuk pendampingan dan pemberdayaan masyarakat, meskipun proses pendampingan dan pemberdayaan telah dilaksanakan, berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan yang dilaksanakan belum maksimal. 2) Sumberdaya: kesimpulannya sumber daya yang ada belum memadai dalam Pendamping Desa di Desa Teluk kapuas Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya. 3) Karakterisitik Agen Pelaksana: kesimpulannya adalah adalah dalam pelaksanaan peran oleh Pendamping Desa Teluk Kapuas dalah menjadi faktor penghambat dalam Implementasi Peraturan Menteri No 3 Tahun 2015 Tentang Pendamping Desa di Desa Teluk kapuas Kecamatan Sungai Raya, pedampingan yang dilaksanakan berjalan kurang maksimal karena keterbatasan waktu dan jarak antar desa dampingan berjauhan.
FUNGSI PENGAWASAN PEMERINTAH KECAMATAN DALAM MENANGANI PERTAMBANGAN EMAS TANPA IZIN DI DESA MADAK KECAMATAN SUBAH KABUPATEN SAMBAS E1011161079 Albina Dewi; Hardilina Hardilina; Arifin Arifin
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 9, No 3 (2020): PUBLIKA, EDISI SEPTEMBER 2020
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v9i3.2785

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis proses pengawasan yangdilakukan oleh pemerintah kecamatan dalam menangani pertambangan emas tanpa izin diDesa Madak. Permasalahan dalam penelitian ini adalah kurangnya pengawasan yangdilakukan oleh pemerintah kecamatan dalam menangani pertambangan emas tanpa izin.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif(descriptive research) dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan teoripengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung (Brantas 2009, 195), yaitu: 1)Pengawasan langsung. Pemerintah kecamatan kurang tegas dalam memberantaspertambangan serta tidak adanya koordinasi antara pemilik tanah dengan pemerintah daerah.2) pengawasan tidak langsung. Pemerintah kecamatan hanya menerima laporan dari petugaspengawasan di lapangan. Saran perlu adanya masukan dan kerjasama antar pihak Pemerintahdan masyarakat saling berkoordinasi dengan pihak pemerintah kabupaten, pemerintahkecamatan, dan pemerintah desa. Sebagai Pimpinan pengawasan sebaiknya juga ikut sertadalam pengawasan di lapangan, tidak hanya menerima laporan dari petugas di lapangan.

Filter by Year

2012 2024


Filter By Issues
All Issue Vol 13, No 2 (2024): PUBLIKA EDISI JUNI 2024 Vol 13, No 1 (2024): PUBLIKA EDISI MARET 2024 Vol 12, No 4 (2023): PUBLIKA EDISI DESEMBER 2023 Vol 12, No 3 (2023): PUBLIKA EDISI SEPTEMBER 2023 Vol 12, No 2 (2023): PUBLIKA EDISI JUNI 2023 Vol 12, No 1 (2023): PUBLIKA EDISI MARET 2023 Vol 11, No 4 (2022): PUBLIKA, EDISI DESEMBER 2022 Vol 11, No 3 (2022): PUBLIKA, EDISI SEPTEMBER 2022 Vol 11, No 2 (2022): PUBLIKA, EDISI JUNI 2022 Vol 11, No 1 (2022): PUBLIKA, EDISI MARET 2022 Vol 10, No 4 (2021): PUBLIKA, EDISI DESEMBER 2021 Vol 10, No 3 (2021): PUBLIKA, EDISI SEPTEMBER 2021 Vol 10, No 2 (2021): PUBLIKA, EDISI JUNI 2021 Vol 10, No 1 (2021): PUBLIKA, EDISI MARET 2021 Vol 9, No 4 (2020): PUBLIKA, EDISI DESEMBER 2020 Vol 9, No 3 (2020): PUBLIKA, EDISI SEPTEMBER 2020 Vol 9, No 2 (2020): PUBLIKA, EDISI JUNI 2020 Vol 9, No 1 (2020): PUBLIKA, EDISI MARET 2020 Vol 8, No 4 (2019): PublikA, Edisi Desember 2019 Vol 8, No 3 (2019): PublikA, Edisi September 2019 Vol 8, No 2 (2019): PublikA, Edisi Juni 2019 Vol 8, No 1 (2019): PublikA, Edisi Maret 2019 Vol 7, No 4 (2018): PublikA, Edisi Desember 2018 Vol 7, No 3 (2018): PublikA, Edisi September 2018 Vol 7, No 2 (2018): PublikA, Edisi Juni 2018 Vol 7, No 1 (2018): PublikA, Edisi Maret 2018 Vol 6, No 4 (2017): PublikA, Edisi Desember 2017 Vol 6, No 3 (2017): PublikA, Edisi September 2017 Vol 6, No 2 (2017): PublikA, Edisi Juni 2017 Vol 6, No 1 (2017): PublikA, Edisi Maret 2017 Vol 5, No 4 (2016): PublikA, Volume 5 Nomor 4 Edisi Desember 2016 Vol 5, No 3 (2016): PublikA, Volume 5 Nomor 3 Edisi September 2016 Vol 5, No 2 (2016): PublikA, Volume 5 Nomor 2 Edisi Juni 2016 Vol 5, No 1 (2016): PublikA, Edisi Maret 2016 Vol 4, No 4 (2015): Publika, Edisi Desember 2015 Vol 4, No 3 (2015): Publika, Edisi September 2015 Vol 4, No 2 (2015): Publika, Edisi Juni 2015 Vol 4, No 1 (2015): PublikA, edisi Maret 2015 Vol 3, No 4 (2014): Publika, Edisi Desember 2014 Vol 3, No 3 (2014): Publika, Edisi September 2014 Vol 3, No 2 (2014): Publika, Edisi Juni 2014 Vol 3, No 1 (2014): PublikA, Edisi Maret 2014 Vol 2, No 3 (2013): PublikA, Edisi Desember 2013 Vol 2, No 2 (2013): PublikA, Edisi Agustus 2013 Vol 2, No 2 (2013): PublikA, Edisi September 2013 Vol 2, No 1 (2013): PublikA, Edisi April 2013 Vol 1, No 1 (2012): PublikA, Edisi Perdana 2012 More Issue