cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Deni Darmawan
Contact Email
dendar@untan.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
labkom@fisip.untan.ac.id
Editorial Address
Jl. Prof. Dr. H. Hadari Nawawi, Pontianak 78124
Location
Kota pontianak,
Kalimantan barat
INDONESIA
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara
Published by Universitas Tanjungpura
ISSN : 2442546X     EISSN : 2442546X     DOI : http://dx.doi.org/10.26418%2Fpublika.v10i2
Core Subject : Social,
Social Sciences
Publika adalah jurnal akses terbuka, dan peer-review. Tujuan utama kami adalah untuk menyebarluaskan artikel terkini dan asli dari para peneliti dan praktisi tentang berbagai masalah sosial dan politik kontemporer: kebijakan publik, administrasi pembangunan, manajemen publik.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 1,314 Documents
 99   100   101   102   103 
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA DI DESA SELAT REMIS KECAMATAN TELUK PAKEDAI KABUPATEN KUBU RAYA E1012141098 Bandi Hermawan; Sri Haryaningsih; Kartika Ningtias
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 9, No 4 (2020): PUBLIKA, EDISI DESEMBER 2020
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v9i4.2805

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi kebijakan dana desa di desa Selat Remis,mengetahui dampak-dampaknya dan faktor-faktor penyebabnya. Penelitian ini menggunakan metodekualitatif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Untuk mengetahui faktor-faktor yangmempengaruhi kebijakan menggunakan argumen George C. Edward III (dalam Agustino, 2008:149-154) mengenai model implementasi kebijakan publik, yaitu : 1) komunikasi, kesimpulannyaadalah tidak berjalan dengan baik, tidak adanya komunikasi dan sosialiasi kepada masyarakat desaterhadap penyelenggaraan pemerintahan; 2) sumber daya, kesimpulannya adalah implementasikebijakan dana desa di Desa Selat Remis bisa dilaksanakan dengan baik tetapi kenyataannya tidakbisa karena sumber daya manusia yang masih rendah. Dalam hal ini sumber daya manusia menjadifaktor yang berpengaruh terhadap kebijakan, aktor yang berperan tidak hanya masyarakat desa,aparat desa juga menjadi kunci. Aparat desa masih rata-rata tamatan SMA dan belum siap untukmenjalankan implementasi kebijakan dana desa secara optimal; 3) disposisi, kesimpulannya adalahimplementasi kebijakan dana desa berjalan tidak sesuai ketentuan karena perilaku dari aparat desayang tertutup, tidak transparan dan diindikasikan melakukan penyalahgunaan dana desa, tentuberpotensi korupsi dan membuat tingkat keterpercayaan masyarakat desa terhadap penyelenggaraanpemerintah desa semakin rendah; 4) stuktur birokrasi, kesimpulannya adalah struktur birokrasidalam implementasi kebijakan dana desa tidak membantu karena kerjasama yang berjalan antaraPemerintah Desa Selat Remis dengan BPD tidak berjalan baik. Dalam hal ini penggunaan dana desatidak sesuai Standar Operating Prosedurs (SOP) karena kepala desa yang mengatur semua prioritaspenggunaan dana desa tanpa musyawarah desa terlebih dahulu.
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN FISIK DI DESA BALAI PINANG KECAMATAN SIMPANG HULU KABUPATEN KETAPANG E.101216073 Butar rio karno; Yulius Yohanes; Martinus Martinus
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 9, No 4 (2020): PUBLIKA, EDISI DESEMBER 2020
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v9i4.2818

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pelaksanaan pengawasan pembangunan fisik di DesaBalai Pinang, Kecamatan Simpang Hulu, Kabupaten Ketapang, yaitu dalam menetapkan standarpengawasan, membandingkan standar pengawasan dengan hasil pelaksanaan pekerjaan dan tindakankoreksi di Desa Balai Pinang, Kecamatan Simpang Hulu, Kabupaten Ketapang. Metode yangdigunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif jenis penelitian deskriptif. Menurut Kadarman(2001, hal. 161) langkah-langkah proses pengawasan yaitu: a) Menetapkan Standar Pengawasan;kesimpulannya adalah proses Pengawasan yang dilaksanakan BPD Balai Pinang berdasarkan aspekstandar pengawasan yang telah ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah No.72 Tahun 2005 melalui hakuntuk meminta keterangan.. b) Membandingkan Standar Pengawasan dengan hasil pelaksanaanpekerjaan; kesimpulannya adalah dalam mengawasi penyelenggaraan Pembangunan Desa,Pengawasan telah dilakukan dikarenakan pertama dapat terlihat dari kerja sama antara BPD danPemerintah Desa dan melibatkan masyarakat dalam menyusun Peraturan Desa, hal ini menunjukanadanya usaha untuk meningkatkan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang baik. c)Tindakan Koreksi; kesimpulan penelitian adalah telah dilakukan oleh BPD.
TRANSPARANSI DALAM PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA MENYUMBUNGKECAMATAN HULU SUNGAI KABUPATEN KETAPANG Sebastianus Hendri; Zulkarnaen Zulkarnaen; Tri Hutomo
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 10, No 2 (2021): PUBLIKA, EDISI JUNI 2021
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v10i2.2840

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana bentuk transparansi dalam pengelolaan alokasi dana desa di desa menyumbung kecamatan hulu sungai kabupaten ketapang.  permasalahan dalam penelitian yaitu pengelolaan Alokasi Dana Desa belum maksimal. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang bersipat desakritif dengan pendekatan metode kualitatif. Dalam penelitian ini menggunakan teori Kristianten (2006:73) tentang transparansi. Teori tersebut dijelaskan tentang proses transparansi 
KUALITAS PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KUBU RAYA E1012161023 Husnawati; Hardilina Hardilina; erdi erdi
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 9, No 1 (2020): PUBLIKA, EDISI MARET 2020
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v9i1.2745

Abstract

Tujuan dari penulisan ini, yaitu untuk mengetahui dan mendeskripsikan Kualitas Pelayanan Administrasi pada pembuatan KTP-el di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya. Namun terdapat persoalan menunjukan adanya keluhan masyarakat dalam pengurusan dengan pihak aparat, bahwa membuat KTP- el seperti ketidaksesuaian atau keterlambatan proses penyelesaian dari waktu yang telah ditentukan, rendahnya daya tanggap pegawai, serta sarana dan prasarana kurang memadai. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dilakukan dengan cara melakukan wawancara dengan para informan yang menjadi pemberi pelayanan KTP-el, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kualitas Pelayanan KTP-el di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya dengan menggunakan teori yang dikemukakan oleh Zeitham ( dalam Hardiansyah 2017,95) yakni dimensi 1) tangible yaitu sarana dan prasarana dalam pelayann yang masih kurang; 2) reliability yaitu tidak telitinya pegawai dalam memasukan data dalam KTP-el; 3) responsiviness yaitu kurangnya informasi mengenai prosedur pelayanan dan persyaratan pelayanan; 4) assurance yaitu ketidakpastian waktu penyelesaian pembuatan KTP-el; dan 5) emphaty yaitu pegawai tidak cepat tanggap dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh masyarakat melalui website. Adapun saran yang direkomendasikan oleh peneliti adalah, perlu menambah sarana prasarana seperti kursi di luar kantor, agar yang menunggu di luar merasa nyaman dan penambahan pegawai pada bagian informasi, membuat sepanduk (banner) yang berkaitan dengan alur pelayanan dan mempromosikan laman web resmi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya kepada masyarakat.
IMPLEMENTASI PERATURAN GUBERNUR NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DI KANTOR KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATARUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL (ATR/BPN) KUBU RAYA E1011161122 Faisal Adi Whibowo; Sri Maryuni; Joko Triyono
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 9, No 2 (2020): PUBLIKA, EDISI JUNI 2020
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v9i2.2767

Abstract

Penelitan ini bertujuan untuk menganalisis faktor apa saja yang menyebabkan belum optimalnya implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok di Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Kubu Raya yang dilakukan oleh Satpol-PP Kubu Raya selaku salah satu implementor kebijakan kawasan tanpa rokok.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan teori implementasi menurut Edward III (dalam Winarno 2014:177), memberikan pandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor atau variabel, yaitu: 1) Komunikasi, belum adanya sosialisasi yang dilakukan oleh dinas terkait implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok. 2) Sumber Daya, sumber daya manusia belum mencukupi untuk mengimplementasikan kebijakan dan fasilitas pendukung kebijakan yang belum tersedia. 3) Struktur Birokrasi, sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. 4) Disposisi, tidak adanya komitmen dari implementor kebijakan untuk merealisasikan kebijakan kawasan tanpa rokok ini. Saran yang dapat dilakukan yaitu, sosialisasi harus terus di lakukan untuk mengurangi tingkat pelanggaran kebijakan dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menaati peraturan, menerapkan sanksi yang tegas yang tidak pandang bulu dan menambah sumber daya manusia agar implementasi kebijakan dapat dijalankan dengan maksimal.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM ELEKTRONIK ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN BARAT E1011171102 Donata Dialogita; Ida Rochmawati; Hairil Anwar
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 9, No 2 (2020): PUBLIKA, EDISI JUNI 2020
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v9i2.2783

Abstract

Pada penelitian yang berjudul ”Implementasi Kebijakan Sistem Elektronik Online Single Submission (OSS) Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat” skripsi ini dimaksudkan guna untuk mengetahui, mengambarkan dan menganalisis proses implementasi kebijakan Sistem Elektronik Online Single Submission (OSS) serta mengatahui faktor apa saja yang menjadi penghambat tidak optimalnya pelaksanaan sistem OSS. Untuk mengetahui hal tersebut maka penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif, setelah itu teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, pengamatan dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Setelah itu pada keabsahan data menggunakan trianggulasi sumber dan trianggulasi tehnik. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa belum optimalnya pelaksanaan sistem OSS ini dikarenakan kurangnya kuantitas dari sumber daya manusia yang membidangi pelayanan sistem OSS, sarana dan prasarana serta kurangnya koordinasi antara Dinas dan Dinas Teknis. Adapun saran penelitian adalah menambah jumlah petugas pelayanan, pembaharuan sarana dan prasarana serta meningkatkan koordinasi dengan dinas teknis
Koordinasi Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Pengembangan Destinasi Wisata Hutan Mangrove Setapuk Kota Singkawang E1011161008 Andy Prolamir; Lina Sunyata; Deni Darmawan
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 9, No 3 (2020): PUBLIKA, EDISI SEPTEMBER 2020
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v9i3.2798

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis koordinasi Pemerintah Kota Singkawang dan masyarakatdi sekitar kawasan Hutan Mangrove Setapuk dalam pengembangan Hutan Mangrove Setapuk. Fokusdari penelitian ini adalah peran pemerintah dan peran masyarakat setempat dalam upayapengembangan Hutan Mangrove Setapuk. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metodekualitatif, dengan pendekatan deskripsif. Penelitian ini menggunakan teori koordinasi dari Kencana(2011:35) yang terdiri dari : 1) Pengaturan, pemerintah Kota Singkawang dengan pihak pengembangsudah melakukan koordinasi dengan baik, koordinasi dilakukan secara langsung maupun secara tidaklangsung; 2) Sinkronisasi, pengembangan Destinasi Wisata Hutan Mangrove dilakukan oleh beberapapihak, setiap pihak yang berkontribusi melakukan koordinasi dengan satu tujuan; 3) Kepentinganbersama, dalam hal pengembangan Destinasi Wisata Hutan Mangrove Setapuk pemerintah memilikiperan yang dapat membawa kontribusi besar bagi masyarakat; 4) Tujuan bersama, tujuan daripengembangan Destinasi Wisata Hutan Mangrove Setapuk ialah untuk menyejahterakan masyarakatsekitar dan melakukan konservasi hutan mangrove. Hutan Mangrove Setapuk termasuk ke dalamsalah satu destinasi wisata yang sudah dikelola namun belum maksimal. Hutan Mangrove Setapukdikembangkan oleh Kelompok Peduli Mangrove Surya Perdana Mandiri dengan tujuan pelestarianlingkungan wilayah pesisir dan menjadikan destinasi wisata berbasis wisata konservasi di KelurahanSetapuk Besar. Hasil penelitian menunjukan bahwa koordinasi Pemerintah Kota Singkawang denganmasyarakat setempat sudah berjalan dengan baik serta sudah menjalankan perannya masing-masingdengan baik. Adapun saran yang direkomendasikan oleh peneliti adalah pengembangan yangdilakukan oleh Pemerintah Kota Singkawang dan masyarakat setempat agar dapat berkembangdengan baik dan dapat menjadi prioritas destinasi wisata di Kota Singkawang.
PELAYANAN DI ERA NEW NORMAL PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DI KABUPATEN KUBU RAYA Eduarda Oktaviani; Arifin Arifin; Kartika Ningtias
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 10, No 2 (2021): PUBLIKA, EDISI JUNI 2021
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v10i2.2832

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dalam pelayananpencatatan penerbitan akta kematian dan kesadaran masyarakat maupun pejabat DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kubu Raya dan juga kecamatan Sungai Kakap dalampelayanan penerbitan akta kematian. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian iniadalah metode kualitatif, dengan desain penelitian analisis deskriptif. Penelitian inimenggunakan teori kualitas pelayanan publik Moenir (2016 : 88) yang terdiri dari : 1)Kesadaran pegawai, kesimpulannya adalah dalam pemberian pelayanan kepadamasyarakat sudah dilaksanakan lewat dedikasi pemberian produk pelayanan, pemberianinformasi kebutuhan masyarakat dan adaptasi inovasi yang dilakukan di era new normal.2) Organisasi, kesimpulannya adalah sudah berjalan dengan baik sesuai dengan fungsimasing-masing bidang dan seksi. 3) Sarana pelayanan, kesimpulannya adalah sudahdimaksimalkan baik secara online maupun offline, menjadi salah satu upaya untukberadaptasi dan menyesuaikan diri dengan situasi pandemi sekarang ini. Adapun saranyang direkomendasikan oleh peneliti adalah peningkatan kepemilikan akta kematiandengan menjalankan sistem yang terorganisir dan sarana pelayanan yang maksimal.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RETRIBUSI PARKIR BERDASARKAN PERDA NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI UMUM DI KOTA PONTIANAK E1012131081 Anisa Prapti Nurhayu; Elyta Elyta; Bima Sujendra
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 9, No 1 (2020): PUBLIKA, EDISI MARET 2020
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v9i1.2758

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Berdasarkan Perda Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Umum Di Kota Pontianak dalam rangka meningkatkan PAD,agar mengetahui bagaimana proses implementasi kebijakan retribusi parkir di Pontianak Kota. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif, data primer diperoleh dari pegawai Dinas Perhubungan Kota Pontianak dan Petugas retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum,data sekunder yaitu bahan hukum sekunder yang meliputi peraturan perundang-undangan, buku-buku dan hasil penelitian lainnya yang berkaitan dengan masalah ini. Teknik pengumpulan dengan teknik wawancara. Setelah data terkumpul selanjutnya di analisis secara kualitatif. Penulis menggunakan teori dari Charles O. Jones (Subarsono, 2006) yang memiliki 3 variable yaitu: 1). Organisasi, kesimpulannya adalah pelaksanaan kebijakan, standar operasional dan prosedur, sumberdaya keuangan dan peralatan sudah terlaksana dengan baik. 2). Intepretasi, kesimpulannya adalah isi dan tujuan di pahami, sosialisasi dan dukungan masyarakat sudah di lakukan oleh dinas Perhubungan.3). Aplikasi, kesimpulannya adalah tahap aplikasi sangatlah penting untuk mengetahui salah satu kegiatan dalam implementasi kebijakan retribusi parkir yaitu pemungutan retribusi atas parkir yang sudah di tentukan hal ini sudah terlaksana dengan baik namun masih belum mencapai target maksimal PAD. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa pemungutan parkir adalah wewenang dan tanggung jawab Dinas Perhubungan Kota Pontianak. Implementasi pengelolaan retribusi parkir masih belum maksimal sehingga tidak tercapainya tujuan penyelenggaraan retribusi parkir di tepi jalan umum dalam meningkat PAD. Saran dari peneliti perlu diperhatikan dan dibenahi mekanisme atau cara kerja aparatur lapangan dan kantor, serta juru parkir agar disiplin dalam melaksanakan sesuai dengan peraturan daerah
IMPLEMENTASI PROGRAM BADAN USAHA MILIK DESA DI DESA SEGARAU PARIT KECAMATAN TEBAS KABUPATEN SAMBAS E1011171045 Desi Lestari; Sri Haryaningsih; Dra Kartika Ningtias
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 9, No 2 (2020): PUBLIKA, EDISI JUNI 2020
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v9i2.2778

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hasil implementasi program BUMDes yang dikelola oleh Pemerintah Desa Segarau Parit. Permasalahan dalam penelitian ini adalah implementasi program BUMDes belum memberikan hasil yang optimal disebabkan karena pelaksananaan program BUMDes di desa Segarau Parit belum sesuai dalam Peraturan Desa Segarau Parit Nomor 6 Tahun 2017. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, dengan desain penelitian deskriptif. Penelitian ini menggunakan teori Edaward III (dalam Nugroho 2017, 747-748) yang terdiri dari : 1) Komunikasi. Kurangnya sosialisasi dan informasi dari pemerintah desa maupun pengurus BUMDes kepada masyarakat Segarau Parit terkait tujuan keberadaan BUMDes serta program didalamnya; 2). Sumberdaya. Sumber daya manusia yang tersedia tidak bisa memanfaatkan peluang usaha dengan optimal dan unit yang dipilih terlalu banyak sehingga dana yang tersedia tidak mencukupi; 3). Disposisi. Kurangnya tanggung jawab antar bagian sehingga menyebabkan pelimpahan wewenang, Tidak transparan kepada masyarakat Desa Segarau Parit mengenai program yang dijalankan dan laporan keuangan; 4). Struktur Birokrasi. Pergantian pengurus, rangkap jabatan dan rangkap tugas yang menyebabkan pengurus bingung dan kerepotan dalam menjalankan wewenangnya, tidak adanya SOP (Standar Operasional Prosedur) dalam mengatur pelaksanaan BUMDes. Adapun saran peneliti ini adalah sosialiasi bukan hanya dilakukan pemerintah desa namun pengurus BUMDes juga ikut serta memberikan infromasi, memilih orang yang berkompeten dan memanajemen keuangan dengan baik, bertanggung jawab dalam menjalankan tugas sesuai bidangnya dan transparan kepada masyarakat mengenai program serta laporan keuangan, konsisten dalam menjalankan tugas yang diberikan dan membuat peraturan pelaksanaan BUMDes yakni SOP (Standar Operasional Prosedur) agar bisa mewujudkan keberhasilan program BUMDes di Desa Segarau Parit

Page 101 of 132 | Total Record : 1314

 99   100   101   102   103 

Filter by Year

2012 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 13, No 2 (2024): PUBLIKA EDISI JUNI 2024 Vol 13, No 1 (2024): PUBLIKA EDISI MARET 2024 Vol 12, No 4 (2023): PUBLIKA EDISI DESEMBER 2023 Vol 12, No 3 (2023): PUBLIKA EDISI SEPTEMBER 2023 Vol 12, No 2 (2023): PUBLIKA EDISI JUNI 2023 Vol 12, No 1 (2023): PUBLIKA EDISI MARET 2023 Vol 11, No 4 (2022): PUBLIKA, EDISI DESEMBER 2022 Vol 11, No 3 (2022): PUBLIKA, EDISI SEPTEMBER 2022 Vol 11, No 2 (2022): PUBLIKA, EDISI JUNI 2022 Vol 11, No 1 (2022): PUBLIKA, EDISI MARET 2022 Vol 10, No 4 (2021): PUBLIKA, EDISI DESEMBER 2021 Vol 10, No 3 (2021): PUBLIKA, EDISI SEPTEMBER 2021 Vol 10, No 2 (2021): PUBLIKA, EDISI JUNI 2021 Vol 10, No 1 (2021): PUBLIKA, EDISI MARET 2021 Vol 9, No 4 (2020): PUBLIKA, EDISI DESEMBER 2020 Vol 9, No 3 (2020): PUBLIKA, EDISI SEPTEMBER 2020 Vol 9, No 2 (2020): PUBLIKA, EDISI JUNI 2020 Vol 9, No 1 (2020): PUBLIKA, EDISI MARET 2020 Vol 8, No 4 (2019): PublikA, Edisi Desember 2019 Vol 8, No 3 (2019): PublikA, Edisi September 2019 Vol 8, No 2 (2019): PublikA, Edisi Juni 2019 Vol 8, No 1 (2019): PublikA, Edisi Maret 2019 Vol 7, No 4 (2018): PublikA, Edisi Desember 2018 Vol 7, No 3 (2018): PublikA, Edisi September 2018 Vol 7, No 2 (2018): PublikA, Edisi Juni 2018 Vol 7, No 1 (2018): PublikA, Edisi Maret 2018 Vol 6, No 4 (2017): PublikA, Edisi Desember 2017 Vol 6, No 3 (2017): PublikA, Edisi September 2017 Vol 6, No 2 (2017): PublikA, Edisi Juni 2017 Vol 6, No 1 (2017): PublikA, Edisi Maret 2017 Vol 5, No 4 (2016): PublikA, Volume 5 Nomor 4 Edisi Desember 2016 Vol 5, No 3 (2016): PublikA, Volume 5 Nomor 3 Edisi September 2016 Vol 5, No 2 (2016): PublikA, Volume 5 Nomor 2 Edisi Juni 2016 Vol 5, No 1 (2016): PublikA, Edisi Maret 2016 Vol 4, No 4 (2015): Publika, Edisi Desember 2015 Vol 4, No 3 (2015): Publika, Edisi September 2015 Vol 4, No 2 (2015): Publika, Edisi Juni 2015 Vol 4, No 1 (2015): PublikA, edisi Maret 2015 Vol 3, No 4 (2014): Publika, Edisi Desember 2014 Vol 3, No 3 (2014): Publika, Edisi September 2014 Vol 3, No 2 (2014): Publika, Edisi Juni 2014 Vol 3, No 1 (2014): PublikA, Edisi Maret 2014 Vol 2, No 3 (2013): PublikA, Edisi Desember 2013 Vol 2, No 2 (2013): PublikA, Edisi Agustus 2013 Vol 2, No 2 (2013): PublikA, Edisi September 2013 Vol 2, No 1 (2013): PublikA, Edisi April 2013 Vol 1, No 1 (2012): PublikA, Edisi Perdana 2012 More Issue