PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara
Publika adalah jurnal akses terbuka, dan peer-review. Tujuan utama kami adalah untuk menyebarluaskan artikel terkini dan asli dari para peneliti dan praktisi tentang berbagai masalah sosial dan politik kontemporer: kebijakan publik, administrasi pembangunan, manajemen publik.
Articles
1,314 Documents
<![CDATA[KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 4 PONTIANAK ]]>
<![CDATA[Haryono, Dwi]]>;
<![CDATA[Isdairi, Isdairi]]>
<![CDATA[ PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 12, No 2 (2023): PUBLIKA EDISI JUNI 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26418/publika.v12i2.3107
<![CDATA[Tujuan penelitian ini ingin mendeskripsikan dan menganalisis penilaian kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 4 Pontianak. Permasalahan rendahnya peningkatan kinerja, melalui manajemen efisien baik mengenai sumber dan sistem kerja serta pengembangan sumber daya aparatur belum terlaksana secara kontinyu. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pedoman pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan. Penelitian ini menggunakan teori Lenvine (dalam Dwiyanto, 2015:50) yang terdiri dari : 1) Akuntabilitas, kesimpulannya adalah kinerja ASN di SMK Negeri 4 Pontianak dilihat dari kesungguhan yang masih rendah dalam melaksanakan tugas dan fungsi penyelenggaraan pendidikan; 2) Responsibilitas, kesimpulannya adalah kinerja ASN di SMK Negeri 4 Pontianak terlihat belum maksimal dalam merealisasikan segala bentuk ide seperti mengevaluasi program sekolah yang tidak relevan, merumuskan dan mempersiapkan kebutuhan sekolah, serta mengembangkan program-program pelayanan penyelenggaraan pendidikan; 3) Responsivitas, kesimpulannya adalah kinerja ASN atau daya tanggap aparatur di SMK Negeri 4 Pontianak dinilai belum maksimal. Hal tersebut ditandai dengan rendahnya kemampuan aparatur dalam menyelesaikan pekerjaan.]]>
<![CDATA[KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DALAM JABATAN PUBLIK DI KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) KOTA PONTIANAK ]]>
<![CDATA[Yultina, Septriyana]]>;
<![CDATA[Mardhalena, Azrita]]>;
<![CDATA[Darmawan, Deni]]>
<![CDATA[ PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 12, No 3 (2023): PUBLIKA EDISI SEPTEMBER 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26418/publika.v12i3.3141
<![CDATA[Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui kepemimpinan perempuan dalam jabatan publik di Satpol PP Kota Pontianak. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini menggunakan teori analisis SWOT menurut Rangkuti (2013:57), yaitu: 1) Strategi SO: meningkatkan gaya kepemimpinan yang tegas demi terciptanya kinerja yang profesional dan serius; 2) Strategi WO: menciptakan hubungan antara pimpinan dan bawahan demi membawa Satpol PP ke arah yang lebih baik; 3) Strategi ST: meningkatkan penerapan gaya kepemimpinan yang tegas agar pegawai selalu disiplin dan mengikuti SOP yang berlaku; 4) Strategi WT: berfokus pada sikap kepemimpinan yang tegas demi menciptakan pegawai yang disiplin. Berdasarkan keempat strategi tersebut, hal yang menjadi perhatian utama bagi Satpol PP Pontianak adalah mengenai ketegasan kepemimpinan Kepala Satpol PP, hal ini dikarenakan Kepala Satpol PP harus dapat mengatur bawahan secara profesional dan disiplin. Saran dalam penelitian ini adalah Kepala Satpol PP Kota Pontianak dapat lebih tegas dalam mengatur dan mengawasi bawahan tanpa terkecuali demi terciptanya kinerja yang profesional dari Satpol PP untuk melayani masyarakat sesuai visi dan misi organisasi.]]>
<![CDATA[PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN JALAN PARALEL DI KECAMATAN PONTIANAK KOTA ]]>
<![CDATA[APRILA, SALENDRI]]>;
<![CDATA[RAHIM, Abdul]]>;
<![CDATA[Martoyo, Martoyo]]>
<![CDATA[ PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 12, No 4 (2023): PUBLIKA EDISI DESEMBER 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26418/publika.v12i4.3186
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentangPartisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Jalan Paralel di Kecamatan Pontianak Kota. Masalah yang ditelitiberupa tingkat partisipasi masyarakat yang masih kurang, juga masyarakat yang belum mengambil keputusan untuk menyerahkan lahannya dan kesepakatan tentang tali asih dengan pihak pemerintah.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dengananalisis deskriptif. Penelitian ini menggunakan teori partisipasi masyarakat dari Cohen dan Uphoff(dalam Dwiningrum2011:61-63) yang terdiri dari ; 1)Partisipasi dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan musyawarah  belum optimal dalam musyawarah dan pengambilan keputusan terkait pembebasan jalan Paralel; 2) Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan, Masyarakatbelum setuju terkait dengan tali asih, dan ada beberapa masyarakat tidak hadir musyawarah; 3)Partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan, masih belum optimalsebab pembangunan jalanbelum selesai tetapi ada beberapa masyarakat yang sudah memanfaatakan; 4) Partisipasi dalam evaluasi, masih kurangnya keterlibatan masyarakat dalam memberikan tanggapan dan penolakan terhadap program. Rekomendasi dalam penelitian ini agar sebaiknya pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruangmelakukan pendekatanulang kepada masyarakat dan mengharuskan masyarakat terlibat dengan perencanaan pembangunan jalan paralel karena tanggapan dan penolakan itu akan menjadi tolak ukur pihak dinas agar mencapai kesepakatan. Agar masyarakat mau menyerahkan lahannya untuk dijadikan jalan paralel sehingga pembangunan jalan tersebut dapat dilanjutkan.]]>
<![CDATA[FUNGSI PENGAWASAN PEMERINTAH KECAMATAN DALAM MENANGANI PERTAMBANGAN EMAS TANPA IZIN DI DESA MADAK KECAMATAN SUBAH KABUPATEN SAMBAS ]]>
<![CDATA[Dewi, Albina]]>;
<![CDATA[Hardilina, Hardilina]]>;
<![CDATA[Arifin, Arifin]]>
<![CDATA[ PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 13, No 1 (2024): PUBLIKA EDISI MARET 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26418/publika.v13i1.3376
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis proses pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan dalam menangani pertambangan emas tanpa izin di Desa Madak. Permasalahan dalam penelitian ini adalah kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan dalam menangani pertambangan emas tanpa izin. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif (descriptive research) dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan teori pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung (Brantas 2009, 195), yaitu: 1) Pengawasan langsung. Pemerintah kecamatan kurang tegas dalam memberantas pertambangan serta tidak adanya koordinasi antara pemilik tanah dengan pemerintah daerah. 2) pengawasan tidak langsung. Pemerintah kecamatan hanya menerima laporan dari petugas pengawasan di lapangan. Saran perlu adanya masukan dan kerjasama antar pihak Pemerintah dan masyarakat saling berkoordinasi dengan pihak pemerintah kabupaten, pemerintah kecamatan, dan pemerintah desa. Sebagai Pimpinan pengawasan sebaiknya juga ikut serta dalam pengawasan di lapangan, tidak hanya menerima laporan dari petugas di lapangan. Kata kunci : Pengawasan, Masyarakat dan Pemerintah Kecamatan Desa Madak]]>
<![CDATA[TRANSPARANSI DALAM PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA MENYUMBUNGKECAMATAN HULU SUNGAI KABUPATEN KETAPANG ]]>
<![CDATA[Hendri, Sebastianus]]>;
<![CDATA[Zulkarnaen, Zulkarnaen]]>;
<![CDATA[Hutomo, Tri]]>
<![CDATA[ PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 12, No 3 (2023): PUBLIKA EDISI SEPTEMBER 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26418/publika.v12i3.3132
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana bentuk transparansi dalam pengelolaan alokasi dana desa di desa menyumbung kecamatan hulu sungai kabupaten ketapang. permasalahan dalam penelitian yaitu pengelolaan Alokasi Dana Desa belum maksimal. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang bersipat desakritif dengan pendekatan metode kualitatif. Dalam penelitian ini menggunakan teori Kristianten (2006:73) tentang transparansi. Teori tersebut dijelaskan tentang proses transparansi melalui empat fase yaitu : 1). Ketersedian dan aksesibilitas dokumen, kesimpulannya adalah Pemerintahan Desa memberikan, menyediakan informasi dan memberikan akses kepada masyarakat untuk informasi mengenai Alokasi Dana Desa 2)Kejelasan dan kelengkapan informasi, Kesimpulannya adalahPemerintahan Desa harus menyediakan dan memberi informasi yang lengkap dan jelas mengenai Alokasi Dana Desa kepada Masyarakat. 3)Keterbukaan proses pengelolaan, kesimpulannya adalah dalam pengelolaan dan pengalokasian dana desa Pemerintahan Desa harus terbuka dalam memberikan informasi anggaran Alokasi Dana Desa. 4)Kerangka regulasi yang menjamin transparansi, kesimpulannya adalah dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa tentunya setiap Pemerintahan Desa harus berpedoman pada regulasi atau Undang-Undang berlaku yang mengatur pengelolaan Alokasi Dana Desa. Transparansi dalam pengelolaan alokasi dana desa di desa menyumbung berpedoman pada undang undang no 6 tahun 2014 dan peraturan pemerintahan Kabupaten Ketapang. Hasil penelitian ini menunjukan pengelolaan alokasi dana desa di Desa Menyumbung yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban sudah memenuhi peraturan dan kebijakan yang ada.                                                                                               Kata Kunci: Transparansi, Pengelolaan, Alokasi Dana Desa]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PROGRAM BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DI DESA SEMANDANG KANAN KECAMATAN SIMPANG DUA KABUPATEN KETAPANG ]]>
<![CDATA[Marila, Monika]]>;
<![CDATA[Hardilina, Hardilina]]>
<![CDATA[ PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 12, No 4 (2023): PUBLIKA EDISI DESEMBER 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26418/publika.v12i4.3173
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan, mengidentifikasi dan menganalisis Masyarakat Desa Semandang Kanan dalam proses pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Semandang Kanan Kecamatan Simpang Dua Kabupaten Ketapang. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan desain penelitian analisis deskriptif. Penelitian ini menggunakan teori Implementasi Kebijakan dari O’ Jones (dalam Agustino 2016:154-155) yang terdiri dari : 1) Organisasi, kesimpulannya yaitu pembentukan atau penata ulang sumberdaya, unit dan metode kebijakan pada program usaha BUMDes Desa Semandang Kanan belum dapat memberikan hasil atau dampak yang baik; 2) Interpretasi yaitu kesimpulannya adalah kebijakan, rencana dan penganggaran yang di lakukan BUMDes Desa Semandang Kanan belum  tepat dan belum dapat diterima serta dilaksanakan oleh masyarakat Desa Semandang Kanan dengan baik; 3) Penerapan yaitu kesimpulannya adalah  ketentuan rutin dari para pelayanan, pembayaran atau lainnya yang disesuaikan dengan tujuan perlengkapan program belum dapat di implementasikan dengan baik oleh pengurus BUMDes Desa Semandang Kanan Kecamatan Simpang Dua. Adapun saran yang direkomendasikan oleh peneliti adalah pengurus harus melakukan penataan ulang struktur organisasi serta program usaha BUMDes dengan memilih program kerja yang dapat memberdayakan masyarakat sesuai dengan potensi sumberdaya alam dan sumber daya manusia yang ada di Desa Semandang Kanan Kecamatan Simpang Dua sehingga masyarakat dapat ikut serta dalam proses implementasi program BUMDes dengan baik sesuai potensi yang mereka miliki.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASIPROGRAM DESA MANDIRI DALAM PEMBINAAN SISTEM KEAMANAN LINGKUNGAN DI DESA TIMPUK KECAMATAN SEKADAU HILIR KABUPATEN SEKADAU ]]>
<![CDATA[BORDUS, RONI WILI]]>;
<![CDATA[Yohanes, Yulius]]>;
<![CDATA[RAHIM, Abdul]]>
<![CDATA[ PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 13, No 1 (2024): PUBLIKA EDISI MARET 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26418/publika.v13i1.3215
<![CDATA[Tujuan penelitian adalah ingin mendiskripsikan dan menganalisis tahap pengorganisasian, interpretasi, dan aplikasi pada proses implementasi program desa mandiri dalam Implementasi Program Desa Mandiri Dalam Pembinaan Sistem Keamanan LingkunganDi Desa Timpuk Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif jenis penelitian deskriptif. Menurut Jones (dalam Widodo (2010:46) bahwa variabel berhasilnya suatu implementasi kebijakan adalah:1) Pengorganisasian : kesimpulannya penelitian dalam pembinaan awak pos keamanan lingkungan di Desa Timpuk Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau sudah terlaksana, namun belum maksimal, terutama dalam pembentukan Satgas Polda Kalbar Personil dalam menjalankan tiga kegiatan seperti selaku pengungkit (Ketahanan Sosial Bidang Keamanan), selaku penyelaras (Ketahan Lingkungan) dan selaku pelengkap (Semua Aspek Ketahanan selain pengungkit dan penyelaras).2) Interpertasi : kesimpulannya yaitu interpertasi implementasi program desa mandiri sudah terlaksana, namun belum maksimal. Hal tersebut terlihat dari pelaksanaan proses sosialisasi melalui transmisi atau penyaluran informasi kurang jelasnya diterima awak pos siskamling, sehingga tidak semua masyarakat mengetahui atau memahami program tersebut.3) Aplikasi : kesimpulannya sudah terlaksana tetapi belum maksimal, seperti: ketercukupan tenaga pelaksana, kewenangan sebagai otoritas atau legimitasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan masih terbatas maka kekuatan para implementor dalam melaksanakan program desa mandiri dalam pembinaan awak pos siskamling dimata masayarakat kurang sesuai dengan Perkap. Rekomendasi untuk kedepannya proses aplikasi atau penerapan dapat berjalan secara maksimal maka perlu adanya keberadaan poskamling yang diawaki dan dilengkapi dengan personil yang mampu serta sarana prasarana yang memadai dan penerapan pola siskamling yang modern, sehingga terbentuknya sistem keamanan lingkungan yang memadai.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO 1 TAHUN 2010 TENTANGKETERTIBAN UMUM (Studi pada Pedagang Kaki Lima di Waterfront Kota Pontianak) ]]>
<![CDATA[Bastom, Ahmad Hamdan]]>;
<![CDATA[Maryuni, Sri]]>;
<![CDATA[Rasidar, Rasidar]]>
<![CDATA[ PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 12, No 1 (2023): PUBLIKA EDISI MARET 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26418/publika.v12i1.3098
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengungkapkan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan Implementasi Peraturan Daerah No 1 Tahun 2010 Tentang Ketertiban Umum (Studi pada Pedagang Kaki Lima di Waterfront Kota Pontianak). Permasalahan dalam penelitian ini yaitu masih banyak para pedagang kaki lima yang berjualan di atas area Waterfront. Penelitian ini menggunakan metode Penelitian Deskriptif melalui teknik pengumpulan data dengan cara Observasi, Wawancara dan Dokumentasi melalui Pendekatan kualitatif.Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori dari Mazmanian dan Sabatier (2006) yang didasarkan pada variabel-variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan yaitu:karakteristik masalah, karakteristik kebijakan dan lingkungan kebijakan.Hasil penelitian menunjukan bahwa kebijakan ini belum berjalan dengan baik karena masih banyak pedagang kaki lima yang berjualan di atas Waterfront, kurang tegasnya petugas terkait dalam menerapkan aturan tersebut. Selain itu, kondisi sosial ekonomi masyarakat juga dapat mempengaruhi implementasi kebijakan ini. Saran dari peneliti yaitu Dinas dan Kelurahan harus terus memberikan sosialisasi kepada para pedagang kaki lima dalam setiap waktu dan kesempatan, memberikan sanksi yang tegas agar dapat menimbulkan efek jera, meningkatkan pengawasan dilapangan secara berkala dan menyediakan lokasi yang strategis untuk pedagang kaki lima agar tertib dalam berjualan.]]>
<![CDATA[SINERGITAS STAKEHOLDERS DALAM PEMBANGUNAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) HOTEL DI KOTA PONTIANAK ]]>
<![CDATA[Nurianti, Rita]]>;
<![CDATA[Mardhalena, Azrita]]>;
<![CDATA[Rahim, Abdul]]>
<![CDATA[ PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 12, No 2 (2023): PUBLIKA EDISI JUNI 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26418/publika.v12i2.3122
<![CDATA[The purpose of this research was to describe and analyze the synergy of stakeholders in the development of Green Open Space (RTH) in Pontianak City. The research problem was that the synergy between stakeholders in the development of green open space hotels had not been going well because the land was narrow and they did not understand about the development of green open spaces. This research used descriptive research type through qualitative approach. The theory used in this research was the theory of Najiyati (2011: 121), namely the concept of synergy which can be built through: communication and coordination. The research results indicated that; (1) communication in building synergy, namely the delivery of messages carried out by communicators to communicators through downward communication and upward communication as well as diagonal communication. The forms of communication used by stakeholders in increasing the development of green open spaces were still not achieved by 30% of the area, especially the construction of green open space hotels which were still below 10% in Pontianak City. (2) Coordination between the Pontianak City Public Works and Spatial Planning Office and business owners was still not good in the development of green open spaces in Pontianak city. Keywords: Synergy, Stakeholders, Green Open Space Development]]>
<![CDATA[PENGELOLAAN KEBUN RAYA SAMBAS OLEH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DI KABUPATEN SAMBAS ]]>
<![CDATA[DELIMA, DELIMA]]>;
<![CDATA[Pardi, Pardi]]>;
<![CDATA[Hutomo, Tri]]>
<![CDATA[ PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 12, No 3 (2023): PUBLIKA EDISI SEPTEMBER 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26418/publika.v12i3.3160
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana pengelolaan Kebun Raya Sambas oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Sambas. Metode yang digunakan yaitu jenis penelitian deskriptif melalui pendekatan kualitatif. Teori yang digunakan ialah teori dari T. Hani Handoko (2012:79) yang terdiri dari empat indikator, yaitu: 1) menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan. Tujuan pembangunan Kebun Raya Sambas secara umum sudah ditetapkan, Master Plan nya juga sudah ada, jadi gambaran secara umum pembangunan Kebun Raya Sambas sudah bisa ditetapkan; 2) merumuskan keadaan saat ini. Kebun Raya Sambas sebagai Kawasan penyangga vegetasi dan konservasi hal itu penting, karena di sekeliling Kebun Raya Sambas sudah ditanami atau dimanfaatkan untuk perkebunan kelapa sawit; 3) mengidentifikasikan segala kemudahan dan hambatan. Adanya Peraturan Daerah yang mengatur tentang penyelenggaraan Kebun Raya Sambas merupakan bentuk dukungan dari Pemerintah Daerah untuk memudahkan proses pembangunan Kebun Raya Sambas sedangkan factor penghambat pengelolaan Sarana dan prasarana masih kurang memadai, sehingga akses jalan menuju Kebun Raya Sambas memakan waktu yang lumayan lama, serta kondisi jalan menuju lokasi masih tidak baik; 4) serta mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk pencapaian tujuan. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan agar sesuai dengan rencana masih dilakukan dengan saling mengingatkan saja dikarenakan Unit Pelaksana Teknis belum dibentuk Sehingga untuk menjalankan pengelolaan sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing masih sulit dilakukan, hanya pengelolaan secara teknis saja. Saran penulis agar meningkatkan keahlian sumber daya serta penambahan anggaran untuk proses pembangunan jalan Kemudian membentuk Unit Pelaksana TeknisKata Kunci: Pengelolaan, Kebun Raya Sambas, BAPPEDA]]>
