Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

PETITA

petita
Website

Published by Universitas Riau Kepulauan Batam

ISSN : 26570270 EISSN : 26563371 DOI : https://doi.org/10.33373/pta.v3i2

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Petita adalah jurnal yang dikelola oleh Fakultas hukum, Universitas Riau Kepulauan, Batam. Petita adalah sebuah publikasi untuk desiminasi hasil penelitian yang berkaitan dengan ilmu hukum yang dituangkan dalam bentuk artikel. Artikel yang dipublikasikan di petita adalah artikel yang merupakan hasil dari penelitian dan belum pernah dipublikasikan di jurnal lain. Petita terbit dua kali dalam satu tahun.

Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum

Articles 182 Documents

7 8 9 10 11

EFEKTIFITAS PENERAPAN HUKUM DISIPLIN PEGAWAI BP BATAM MENURUT PERATURAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG KEPEGAWAIAN Sulaiman, Ahars
PETITA Vol 3, No 1 (2016): Vol. 3 No 1 Juni 2016
Publisher : PETITA

Masih adanya pegawai yang kurang disiplin dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagai abdi negara maka pemerintah atau lembaga-lembaga negara mengeluarkan aturan-aturan yang mengikat guna untuk di patuhi dan dilaksanakan oleh setiap pegawai yang ada di lembag-lembaga negara tersebut.Dalam upaya meningkatkan kedisiplinan Pegawai BP Batam tersebut sebenarnya Kepala BP Batam telah memberikan suatu regulasi dengan di keluarkannya Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Kepegawaian. Pegawai BP Batam sebagai aparat pemerintah dan abdi masyarakat diharapkan selalu siap menjalankan tugas yang telah menjadi tanggung jawabnya dengan baik. Namun realitanya sering terjadi dalam suatu instansi pemerintah, para pegawainya melakukan pelanggaran disiplin yang menimbulkan ketidak efektifan kinerja pegawai yang bersangkutan.Dalam meningkatkan kualitas aparatur negara dengan memperbaiki kesejahteraan dan keprofesionalan serta memberlakukan sistem karir berdasarkan prestasi kerja dengan prinsip memberikan penghargaan dan sanksi, maka aparatur negara hendaknya dapat bersikap disiplin dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

TINJAUAN PERADILAN HAK KEKAYAAN WARGA NEGARA YANG MENIKAH WNA DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR AGRARIA Agus Riyanto
PETITA Vol 1, No 1 (2019): PETITA Vol. 1 No. 1 Juni 2019
Publisher : PETITA

Properti adalah dasar kebutuhan manusia yang memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan. Rumah dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia dan orang asing yang berkedudukan di Indonesia. Perkawinan antara warga dengan orang asing meningkatkan kekhawatiran tentang kepemilikan properti dalam waktu meskipun pengaturan tersebut sudah dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah warga negara hak Ulasan properti peradilan yang menikah dengan orang asing di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar kepastian Agraria dan hukum atas warga negara hak kepemilikan properti yang menikah dengan orang asing di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria. Metode penelitian terdiri dari penelitian hukum normatif yang mengkaji materi muatan dalam UU. Sumber data dalam bentuk data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah literatur. Data dianalisis secara kualitatif dan kemudian disajikan secara deskriptif. Pengaturan kepemilikan properti warga yang melakukan intermarriages di Indonesia adalah dasar hukum Pasal 21 ayat (3) UUPA. Namun, ada konflik artikel dalam UU, Pasal 21 ayat (3) dan Pasal 9. Kemudian, ada kontradiksi antara undang-undang Pasal 21 ayat (3) BAL dengan Pasal 28 H ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara RI 1945. kepastian hukum pada masalah kepemilikan properti adalah untuk merevisi pasal dalam UUPA. Seharusnya, pemerintah dan masyarakat berperan aktif dalam menyelesaikan kepemilikan properti.

SANKSI PIDANA PENCABUTAN HAK POLITIK DAN DENDA MAKSIMAL TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1195 K/Pid.Sus/2014) rahmanidar, Rahmanidar; Yardi, Budi
PETITA Vol 2, No 1 (2020): Petita Vol 2 No. 1 Juni 2020
Publisher : PETITA

Salah satu tindak pidana yang dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) adalah tindak pidana korupsi, sehingga upaya dalam pemberantasannya juga perlu cara yang luar biasa pula dengan melibatkan semua potensi yang ada dalam masyarakat, khususnya pemerintah dan aparat penegak hukum. Namun semangat itu sepertinya hanya seruan saja, karena sampai saat ini kasus tindak pidana korupsi menunjukkan tren peningkatan yang sangat signifikan bahkan melibatkan semua lini birokrasi. Untuk itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Sanksi Pencabutan Hak Politik dan Denda Maksimal Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dengan studi melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 1195 K/Pid.Sus/2014. Permasalahan penelitian ini adalah bagaimana pengaturan sanksi pidana pencabutan hak politik dan denda maksimal dalam hukum pidana Indonesia dan bagaimanakah perspektif Hak Asasi Manusia terhadap sanksi pidana pencabutan hak politik dan denda maksimal terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Jenis penelitian ini adalah normatif yang mengacu pada norma hukum dan peraturan perundang-undangan, maupun hukum yang diputuskan oleh hakim melalui proses dengan menggunakan sumber data sekunder yang dikumpulkan dengan cara studi kepustakaan yang dianalisa dengan metode deduktif dan kualitatif. Dari penelitian yang dilakukan, menunjukkan bahwa pidana pencabutan hak politik dan denda maksimal seperti pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1195 K/Pid.Sus/2014, telah diatur dalam konsepsi hukum pidana Indonesia baik dalam KUHP maupun Undang-Undang Pemberantasan Tipidkor, namun pada konteks tidak adanya limitasi pencabutan hak adalah bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 38 KUHP maka dapat dikategorikan sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia. Untuk itu, diperlukan adanya produk hukum dengan muatan sanksi yang lebih berat dari yang sudah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang mampu mewujudkan tujuan pemidanaan agar pelaku tindak pidana korupsi jera dan orang/pejabat lain tidak melakukan perbuatan yang sama dikemudian hari dengan tetap menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.Kata Kunci : Pidana, Hak Politik, Denda, Maksimal, Hak Asasi Manusia.

PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KERJA DALAM PROGRAM JAMSOSTEK SERTA FUNGSI DAN PERAN DINAS TENAGA KERJA DALAM PELAKSANAAN PROGRAM JAMSOSTEK DI KOTA BATAM Rabu Rabu
PETITA Vol 2, No 2 (2020): PETITA Vol. 2 No. 2 Desember 2020
Publisher : PETITA

Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) yang pelaksanaannya ditunjuk oleh pemerintah kepada badan penyelenggara yaitu PT. Jamsostek (Persero). Program Jamsostek bertujuan untuk memberikan perlindungan jaminan sosial bagi pekerja maupun keluarganya. Bentuk perlindungan jaminan sosial tenaga kerja yang bersifat dasar yang terdiri dari empat program yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum tentang penerapan perlindungan hukum tenaga kerja dalam pelaksanaan program jamsostek di Kota Batam serta untuk mengetahui pengawasan serta faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pelaksanaan program jamsosotek di Kota Batam.

IMPLEMENTASI NILAI DEMOKRASI SEBAGAI SOLUSI BAGI PENGENTASAN KEMISKINAN DAN KESENJANGAN SOSIAL Sutarto, Dendi
PETITA Vol 2, No 2 (2020): PETITA, 2 Desember 2020
Publisher : PETITA

Mengimplementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan demokrasi, dan menjadi ruh, nilai atau transformasi nilai Pancasila ke dalam sistem demokrasi menjadi hal yang wajib, kekuatan ideologi dan falsafah bangsa awal demokrasi bertansformasi menjadi demokrasi Pancasila sekaligus menjadi kekuatan yang mampu mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai, khususnya aspek politik dan pembangunan kesejahteraan, keadilan sosial. Nilai-nilai terkandung dalam pancasila meliputi; nilai religious, kekeluargaan, keselarasan, kerakyatan, dan keadilan. Selain itu nilai-nilai demokrasi; nilai kedaulatan rakyat, supremasi hukum, jaminan kebebasan, supremasi sipil dan persamaan hak politik. Penelitian ini adalah kajian literature (literature research) merupakan penelitian yang mengkaji secara kritis gagasan, pengetahuan, temuan yang ada dalam literature, temuan lapangan dan dokumen, dengan metode kualitatif deskriptif. Penelitian ini menggunakan perspektif Pancasila. Hasil penelitian ini mengungkap pentingnya implementasi nilai-nilai demokrasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara secara konprehensif, sehingga menciptakan pemerintahan yang bersih dan sistem demokrasi yang berkeadilan dan menciptakan kesejahteraan sosial. Kata Kunci: demokrasi, Pancasila, kemiskinan, kesejahteraan sosial

UPAYA TUGAS SERTA TANGGUNG JAWAB DINAS TENAGA KERJA DALAM PERUBAHAN UPAH MINIMUM KOTA Agus Riyanto
PETITA Vol 2, No 1 (2020): PETITA Vol. 2 No. 1 Juni 2020
Publisher : PETITA

Upah merupakan komponen penting dalam ketenagakerjaan, yaitu sebagai salah satu unsur dalam pelaksanaan hubungan kerja, yang mempunyai peranan strategis dalam pelaksanaan hubungan industrial. Upah diterima pekerja atas imbalan jasa kerja yang dilakukannya bagi pihak lain, sehingga upah pada dasarnya harus sebanding dengan kontribusi yang diberikan pekerja dalam memproduksi barang atau jasa tertentu. Pemerintah menetapkan upah minimum berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi dalam menetapkan tahapan pencapaian kebutuhan hidup layak, memperhatikan kondisi pasar kerja, serta saran dan pertimbangan dari dewan pengupahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya dan tugas serta tanggung jawab dinas tenaga kerja di kota Batam. masih belum maksimal. Dinas Tenaga Kerja Kota Batam dalam hal ini memiliki bidang pengawasan ketenagakerjaan menemukan kendala yang dihadapi, yang terdiri dari permasalahan kelembagaan, peraturan, dan sumber daya manusia (SDM), serta kendala yang datangnya dari pihak pengusaha dan pihak tenaga kerja. Untuk itu, diharapkan Pengawas Ketenagakerjaan harus menjalin koordinasi yang benar-benar terpadu antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sehingga pemerintah pusat mengetahui dan memperhatikan kendala-kendala yang ada di daerah serta pengawas ketenagakerjaan harus menjalin komunikasi yang baik kepada pekerja dan pengusaha

PENGAWASAN BAPEPAM TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI SAHAM DI BURSA EFEK INDONESIA YANG BERINDIKASI PERBUATAN INSIDER TRADING artanto, Tri
PETITA Vol 1, No 1 (2019): PETITA Vol.1 No.1 Juli 2019
Publisher : PETITA

Jurnal ini membahas tentang Pengawasan Bapepam Terhadap Transaksi Efek Yang Berindikasi Insider Trading Pada Bursa Efek Indonesia. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh kendala-kendala yang mungkin terjadi terhadap perusahaan publik diantaranya misalnya salah satunya adalah masalah insider trading. Insider trading terjadi apabila insiders melakukan penjualan dan pembelian saham atas dasar informasi orang dalam (inside information), yang informasi tersebut belum diungkapkan kepada masyarakat atau publik. Apabila terjadi insider trading, maka dapat menciptakan perdagangan saham yang tidak fair. Hal ini disebabkan harga saham tidak direfleksikan dari informasi saham yang efisien dan benar dan tentu saja merugikan investor di luar insiders.Untuk menghindari perdagangan saham yang tidak fair, di sinilah perlunya peranan Bapepam. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang pasar modal ditetapkan bahwa pembinaan, pengaturan dan pengawasan sehari-hari kegiatan pasar modal dilakukan oleh Bapepam yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan dengan tujuan untuk mewujudkan kegiatan pasar modal yang teratur, wajar, efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat. Pembinaan, pengaturan dan pengawasan sehari-hari kegiatan pasar modal dilakukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal. Konsep pengawasan yang dilakukan oleh Bapepam agar segala regulasi yang dibuat oleh Bapepam dapat dipatuhi oleh para pelaku pasar modal, sehingga dapat memberikan iklim kondusif bagi pemodal maupun pihak yang terkait di dalamnya untuk berperan secara aktif. Peranan Bapepam sebagai suatu lembaga pengawas memiliki beberapa kewenangan yang dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama dapat dilakukan secara preventif dalam bentuk aturan, pedoman, bimbingan dan pengarahan.Yang kedua dapat dilakukan secara represif dalam bentuk pemeriksaan, penyidikan dan penerapan sanksi-sanksi.

ULTRA PETITA DALAM PUTUSAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH PADA MAHKAMAH KONSTITUSI INDONESIA Ryan Toni Sitohang; Emy Hajar Abra
PETITA Vol 3, No 1 (2021): PETITA Vol. 3 No. 1 Juni 2021
Publisher : PETITA

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman selain Mahkamah Agung, Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi adalah suatu lembaga peradilan, sebagai cabang kekuasaan yudikatif, yang mengadili perkara-perkara tertentu yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Rumusan masalah pertama Problematika ultra petita mahkama konstitusi menggunakan pendekatan ilmu hukum Pidana,Perdata dah tata negara, menggunaan pendekatan historis mengenai konsep lahirnya mahkama konstitusi, pendekatan sistem hukum Eropa Kontinental (Civil Law), sistem hukum anglo saxon ( comman law), posisi sistem hukum Indonesia, Rumusan masalah kedua Ultra Petita Mahkamah Konstitusi terhadap putusan Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia pada dua putusan Mahkamah konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 Pemohon: Khofifah Indar Prawansa dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PHPU.D-VI/2008 Pemohon: H. Reskan Efendi.

ANALISIS FAKTOR KEMENANGAN PARTAI POLITIK DI KOTA BATAM PADA PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2019 BERDASARKAN LEGITIMASI UNDANG-UNDANG Askarmin Harun
PETITA Vol 1, No 1 (2019): PETITA Vol. 1 No. 1 Juni 2019
Publisher : PETITA

Kemenangan parpol membutuhkan strategi politik yang tidak datang hanya dengan kerja keras dan mesin gerak partai. Pada kesempatan kali ini penulis mencoba menganalisis terkait faktor-faktor kemenangan partai politik yang ada di kota batam, khususnya partai demokrasi indonesia perjuangan kota batam pada pemilu legislatif 2019.

PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 (Studi Kasus Wilayah Hukum Kelurahan Kawal Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten Bintan) Siahaan, kennedy; rahmanidar, rahmanidar
PETITA Vol 1, No 2 (2019): Vol 1 No. 2 Desember 2019
Publisher : PETITA

In the current era of globalization, society tends to develop which causes the mindset of the more advanced society. The development of the community also resulted in the community trying to make renewal in all areas of technology. Increasing people's mindset and technological progress have an impact on increasing crime by using sophisticated modus operandi, especially in Narcotics and drugs. Narcotics is the greatest enemy for the next generation of nation not only the responsibility of the Police but also the responsibility of the society itself. Public participation is active means that the public must report when the occurrence of Narcotic criminal acts are very useful in combating illicit traffic Narcotics. The existence of Community Empowerment Agency. Agency can be a container in tackling and preventing the circulation of Narcotics crime in the community.Recognizing that Narcotics Crime is a big Crime and has wide impact for many people, so that in the effort to overcome the Government and Police need support from the public participation in order to eradicate Narcotics crime which is rampant circulating. However, in the implementation there are limitations of the community itself which resulted in the delayed destroyed Narcotics crime.The method or type of research used by the author is the method of empirical normative law research which is a combination of normative legal approach with the addition of some empirical elements. While the data collection method that is done is direct observation to the field to get real and objective data. The type of data used by the authors in this study is, Primary data, supported by secondary data, this data is obtained from literature materials and interviews from several sources.In this chapter the authors describe and explain with reference to the formulation of the problem, the authors can draw conclusions, among others, that community participation in the eradication and control of Narcotics crime is very important. Therefore the need for Government's attention through the Community Empowerment Institute to protect and invite the community who is the front guard pion to fight Narcotics. The obstacles to eradication and control of Narcotics are the lack of infrastructure, the number of personnel from the Institute of Community Empowerment itself and the public knowledge about the dangers of Narcotics.

Page 9 of 19 | Total Record : 182

7 8 9 10 11

Filter by Year

2014 2025

Filter By Issues

All Issue Vol 7, No 1 (2025): PETIT VOL 7 NO 1 JUNI 2025 Vol 6, No 2 (2024): PETITA VOL. 6 NO. 2 DESEMBER 2024 Vol 6, No 1 (2024): PETITA VOL. 6 NO. 1 JUNI 2024 Vol 5, No 2 (2023): PETITA VOL. 5 NO. 2 DESEMBER 2023 Vol 5, No 1 (2023): PETITA VOL. 5 NO. 1 JUNI 2023 Vol 4, No 2 (2022): PETITA Vol. 4 No. 2 Desember 2022 Vol 4, No 1 (2022): PETITA Vol. 4 No. 1 Juni 2022 Vol 3, No 2 (2021): PETITA Vol. 3 No. 2 Desember 2021 Vol 3, No 1 (2021): PETITA Vol. 3 No. 1 Juni 2021 Vol 2, No 2 (2020): PETITA Vol. 2 No. 2 Desember 2020 Vol 2, No 1 (2020): PETITA Vol. 2 No. 1 Juni 2020 Vol 2, No 1 (2020): Petita Vol 2 No. 1 Juni 2020 Vol 2, No 2 (2020): PETITA, 2 Desember 2020 Vol 1, No 2 (2019): PETITA Vol. 1 No. 2 Desember 2019 Vol 1, No 2 (2019): Vol 1 No. 2 Desember 2019 Vol 1, No 1 (2019): PETITA Vol.1 No.1 Juli 2019 Vol 1, No 1 (2019): PETITA Vol. 1 No. 1 Juni 2019 Vol 3, No 2 (2016): Vol 3 No 2 Desember 2016 Vol 3, No 1 (2016): Vol. 3 No 1 Juni 2016 Vol 2, No 2 (2015): Vol. 2 No. 2 Desember 2015 Vol 2, No 1 (2015): Vol. 2 No. 1 Juni 2015 Vol 1, No 2 (2014): Vol 1 No 2 Desember 2014 Vol 1, No 1 (2014): Vol. 1 No 1 Juni 2014 More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Tri Novianti

Contact Email
petita@journal.unrika.ac.id

Phone
+6281365942494

Journal Mail Official
petita@journal.unrika.ac.id

Editorial Address
Jl. Batu Aji Baru No.99, Batu Aji, Kota Batam, Kepulauan Riau.

Location
Kota batam,

Kepulauan riau

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Tri Novianti

Contact Email petita@journal.unrika.ac.id

Phone +6281365942494

Journal Mail Official petita@journal.unrika.ac.id

Editorial Address Jl. Batu Aji Baru No.99, Batu Aji, Kota Batam, Kepulauan Riau.

Location Kota batam, Kepulauan riau INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Tri Novianti

Contact Email
petita@journal.unrika.ac.id

Phone
+6281365942494

Journal Mail Official
petita@journal.unrika.ac.id

Editorial Address
Jl. Batu Aji Baru No.99, Batu Aji, Kota Batam, Kepulauan Riau.

Location
Kota batam,

Kepulauan riau

INDONESIA