Articles
182 Documents
<![CDATA[KEDUDUKAN BARANG BUKTI DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA (STUDI PUTUSAN NOMOR 31/PID.ANAK/2011/PN/PL) ]]>
<![CDATA[Hadiyanto, Alwan]]>
<![CDATA[ PETITA Vol 1, No 2 (2019): PETITA Vol. 1 No. 2 Desember 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[PETITA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (195.38 KB)
|
DOI: 10.33373/pta.v1i2.4044
<![CDATA[Kekuatan hukum barang bukti dalam proses pembuktian pada sistem peradilan pidana di Indonesia adalah sangat penting, meskipun pengertian mengenai barang bukti tidak dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pada putusan hakim, terdapat pertimbangan fakta hukum dan pertimbangan hukum. Pertimbangan fakta hukum yang dipaparkan hakim dalam putusannya yaitu mengenai fakta dan keadaan juga alat-alat pembuktian yang terdapat sepanjang persidangan berlangsung, yang dijadikan sebagai dasar penentuan kesalahan terdakwa.Keberadaan dan kekuatan hukum barang bukti hendaknya diatur secara jelas dalam Kitab Hukum Acara Pidana yang akan datang sehingga jelas dan nyata kekuatan hukumnya dalam pembuktian pada persidangan pidana.]]>
<![CDATA[PEMBUBARAN PARTAI POLITIK DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Abra, Emy Hajar]]>;
<![CDATA[Handayani, Pristika]]>
<![CDATA[ PETITA Vol 2, No 2 (2020): PETITA, 2 Desember 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[PETITA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (26.402 KB)
|
DOI: 10.33373/pta.v2i2.2832
<![CDATA[Pembubaran partai politik di Indonesia memiliki problematika tersendiri. Problematika tersebut dapat dilihat dari syarat-syarat yang diminta dalamUndang-Undang Mahkamah Komstitusi dan Undang-Undang Partai Politikterkait hal-hal yang dapat membubarkan partai politik. Persyaratan tersebut dinilai belum memiliki landasan yang baik dalam membubarkan partai politik, bahkan terkesan tidak dapat menyentuh hal-hal substanstif agar partai politik dapat dibubarkan. Disamping itu terdapat problematika yang jauh lebih penting yang justru tidak tersentuh undang-undang, namun justru merusak nilai tujuan partai politik dan negara secara umum, yaitu korupsi. Oleh karena itu tulisan ini nantinya akan membahas kelemahan substantif dari persyaratan yang diajukan oleh dua undang-undang diatas. Sehingga nantinya selain menambah khasanah baru dalam ilmu hukum di Indonesia, khususnya dalam bidang hukum tata negara. Tulisan ini juga nantinya diharpakan dapat memberi gagasan baru dalam persyaratan pembubaran partai politik di Indonesia.Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah dengan yuridis normatif, dengan sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian ini juga dilakukan dengan beberapa pendekatan, seperti; pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan sejarah.]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS TANGGUNGJAWAB PIHAK MASKAPAI TERHADAP PENUMPANG YANG MENGALAMI KETERLAMBATAN PENERBANGAN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 89 TAHUN 2015 ]]>
<![CDATA[Herningtyas, Tuti]]>;
<![CDATA[Putri, Meidia Dwi]]>
<![CDATA[ PETITA Vol 2, No 1 (2020): PETITA Vol. 2 No. 1 Juni 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[PETITA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (133.032 KB)
|
DOI: 10.33373/pta.v2i1.4018
<![CDATA[Penggunaan transportasi udara khususnya pesawat udara semakin hari kian meningkat. Pemilihan pesawat udara didasari pada tingkat kecepatan dan efisiensi waktu yang diberikan sehingga menjadi pilihan pertama bagi masyarakat dalam berpergian. Akan tetapi dalam pelakasanaannya, terdapat kendala-kendala yang dapat terjadi seperti keterlambatan penerbangan sehingga menimbulkan berbagai kerugian materil maupun imateril bagi penggunanya. Keterlambatan penerbangan sebuah maskapai seringkali dianggap hal yang biasa terjadi sehingga dapat dimaklumi sebagian kalangan pengguna moda transportasi ini. Dalam penyelesaiannya, pihak maskapai memiliki tanggungjawab untuk memberikan ganti rugi akibat keterlambatan penerbangan tersebut dan para penumpang yang dirugikan juga mendapatkan perlindungan hukum.Adapun rumusan masalah yang penulis angkat dalam penelitian ini yaitu tanggungjawab pihak maskapai di Bandara Hang Nadim Batam serta perlindungan hukum terhadap penumpang yang dirugikan akibat keterlambatan penerbangan.Metode penelitian yang penulis gunakan yaitu metode penelitian hukum yang berfungsi melihat hukum berdasarkan fakta-fakta yang terjadi dimasyarakat, dimana penelitian ini menekankan pada penggunaan data yang diperoleh dari hasil wawancara langsung dan data sekunder dari studi kepustakaan.Berdasarkan hasil penelitian, dengan adanya konsep tanggungjawab praduga bersalah berarti pihak maskapai memiliki tanggungjawab memberikan kompensasi ganti rugi atas keterlambatan penerbangan yang terjadi serta dalam proses penyelesaiannya yang apabila pihak maskapai tidak memberikan ganti rugi, penumpang dapat melakukan tuntutan ke pengadilan negeri di wilayah Indonesia, penyelesaian melalui jalur arbitrase dan alternative penyelesaian sengketa lainnya sebagai bentuk perlindungan hukum bagi penumpang pengguna jasa penerbangan.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI MEDIASI PENAL OLEH KEPOLISIAN DALAM PERKARA PENCURIAN RINGAN (Study di Kantor Polsek Sagulung, Kota Batam) ]]>
<![CDATA[Deni, Lindu]]>;
<![CDATA[syahfitri, rahmanidar]]>
<![CDATA[ PETITA Vol 1, No 1 (2019): PETITA Vol.1 No.1 Juli 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[PETITA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (26.402 KB)
|
DOI: 10.33373/pta.v6i1.1867
<![CDATA[Meskipun pada awalnya mediasi tidak dikenal dalam sistem hukum pidana Indonesia, tapi hanya ada dalam lapangan hukum perdata, namun dalam kenyataan hukum masyarakat mediasi sudah lama diterapkan dalam menyelesaikan kasus-kasus pidana terutama dalam hukum pidana adat. Mediasi Penal adalah bentuk dari Alternatif penyelesaikan kasus pidana yang dilaksanakan dengan kewenangan diskresi yang dimiliki Polri. Penyelesaian kasus pidana selama ini yang bersifat Legal Formal telah melahirkan ide-ide baru untuk penyelesaian kasus-kasus pidana, konsep Restoratif justice yang mengedepankan rasa keadilan, baik untuk sipelaku maupun kepada sikorban dan juga masyarakat telah memberikan warna baru dalam penegakan hukum pidana di Indonesia, salah satu metodenya adalah mediasi penal. Mediasi penal adalah salah satu bentuk penyelesaian kasus pidana diluar pengadilan, khususnya untuk penyelesaian perkara pidana ringan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Socio-Legal Research (SLR) yang merupakan penelitian yuridis empiris, yakni menekankan pada penelitian tentang bekerjanya hukum dalam masyarakat baik di negara berkembang maupun negara maju yang tengah menghadapi persoalan tidak bekerjanya hukum atau ketidakefektifan hukum dalam mengendalikan perkembangan masyarakat  bagaimana implementasi mediasi penal yang dilakukan oleh Polri dalam penyelesaian perkara pencurian ringan di Polsek Sagulung Kota Batam. . Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian yuridis empiris yaitu dengan melakukan penelitian lansung kelapangan, serta diawali dengan melakukan tinjauan pustaka yaitu dengan menggali sumber-sumber dari buku-buku dan peraturan-peraturan mengenai mediasi penal dan pencurian ringan. ]]>
<![CDATA[KECELAKAAN LALU LINTAS TERHADAP KEALPAAN YANG MENGAKIBATKAN MATINYA SESEORANG ]]>
<![CDATA[Anna Adriani Siagian]]>;
<![CDATA[Parningotan Malau]]>;
<![CDATA[Medi Heryanto]]>;
<![CDATA[Rizki Tri Anugrah Bhakti]]>
<![CDATA[ PETITA Vol 3, No 2 (2021): PETITA Vol. 3 No. 2 Desember 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Riau Kepulauan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (203.258 KB)
|
DOI: 10.33373/pta.v3i2.3828
<![CDATA[Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kecelakaan lalu lintas yang sering terjadi diakibatkan karena kealpaan, sehingga mengakibatkan mati atau hilangnya nyawa seseorang. Dalam hal ini Pasal 44 ayat 1 KUHP yang berbunyi: “Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena cacat, tidak dipidana. Metode yang digunakan dalam KUHP dan juga UU No.22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan umum yang mengatur mengenai kecelakaan lalu lintas yang terjadi khususnya seperti kass yang terjadi sudah pantas untuk terdakwa. Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan studi kepustakaan. Data-data yang digunakan adalah data sekunder yang terbagi atas tiga bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan tersier. Data-data yang diperoleh dianalisis cara kualitatif dan menarik sebuah kesimpulan. ]]>
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS PENERAPAN SANKSI DARI INSTANSI KEPOLISIAN TERHADAP ANGGOTA KEPOLISIAN YANG MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA ]]>
<![CDATA[Rustam, Rustam]]>
<![CDATA[ PETITA Vol 3, No 2 (2016): Vol 3 No 2 Desember 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[PETITA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (26.402 KB)
|
DOI: 10.33373/pta.v3i2.666
<![CDATA[Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan ujung tombak aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana dan pada sisi lain selaku pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat. anggota Polri sangat diharapkan untuk tidak terlibat dalam pemakaian apalagi peredaran narkoba.Tetapi untuk mengatasi penyalahgunaan narkoba yang terjadi di dalam organisasi Polri sangat sulit.Mendeskripsikan Tinjauan umum sanksi yang meliputi: Pengertian sanksi, Jenis- jenis sanksi. tinjauan umum kepolisian: Pengertian kepolisian, Pengertian polisi, Pengertian tugas dan wewenang polisi/kepolisian, Pengertian kode etik kepolisian. Tinjauan umum penyalahgunaan narkotika:Pengertian narkotika,Jenis- jenis narkotika, Penyalahgunaan narkotika, Sanksi penyalahgunaan narkotika. Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris dengan peraturan perundang-undangan, yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.Ada beberapa anggota kepolisian di daerah Kepulauan Riau yang menyahgunakan Narkotika ditahun 2014, semuanya jenis Sabu. Para anggota dikenakan sanksi dari Intansi sesuai Peraturan Pemerintah No 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.]]>
<![CDATA[EFEKTIFITAS PENERAPAN HUKUM DISIPLIN PEGAWAI BP BATAM MENURUT PERATURAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG KEPEGAWAIAN ]]>
<![CDATA[Sulaiman, Ahars]]>
<![CDATA[ PETITA Vol 1, No 1 (2019): PETITA Vol. 1 No. 1 Juni 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[PETITA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (186.1 KB)
|
DOI: 10.33373/pta.v1i1.4038
<![CDATA[Masih adanya pegawai yang kurang disiplin dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagai abdi negara maka pemerintah atau lembaga-lembaga negara mengeluarkan aturan-aturan yang mengikat guna untuk di patuhi dan dilaksanakan oleh setiap pegawai yang ada di lembaglembaga negara tersebut. Dalam upaya meningkatkan kedisiplinan Pegawai BP Batam tersebut sebenarnya Kepala BP Batam telah memberikan suatu regulasi dengan di keluarkannya Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Kepegawaian. Pegawai BP Batam sebagai aparat pemerintah dan abdi masyarakat diharapkan selalu siap menjalankan tugas yang telah menjadi tanggung jawabnya dengan baik. Namun realitanya sering terjadi dalam suatu instansi pemerintah, para pegawainya melakukan pelanggaran disiplin yang menimbulkan ketidak efektifan kinerja pegawai yang bersangkutan. Dalam meningkatkan kualitas aparatur negara dengan memperbaiki kesejahteraan dan keprofesionalan serta memberlakukan sistem karir berdasarkan prestasi kerja dengan prinsip memberikan penghargaan dan sanksi, maka aparatur negara hendaknya dapat bersikap disiplin dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. ]]>
<![CDATA[PENINGKATAN POLA PIKIR GENERASI INDONESIA DI ZAMAN TEKNOLOGI CANGGIH MELALUI REVITALISASI PANCASILA SEBAGAI FALSAFAH BANGSA INDONESIA ]]>
<![CDATA[Kornelis, Yudi]]>
<![CDATA[ PETITA Vol 2, No 1 (2020): Petita Vol 2 No. 1 Juni 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[PETITA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (26.402 KB)
|
DOI: 10.33373/pta.v2i1.2572
<![CDATA[Revitalisasi Pancasila sebagai manifestasi identitas nasional generasi Indonesia yang semestinya diarahkan pada pembinaan dan pengembangan moral. Moralitas merupakan bagian dari Revitalisasi yang dapat dijadikan dasar dan arah dalam upaya untuk mengubah semua segi dan sendi kehidupan terutama dalam bidang pendidikan. Dalam merevitalisasi Pancasila sebagai manifestasi Identitas Nasional generasi Indonesia hendaknya dikaitkan dengan wawasan spiritual, akademis, kebangsaan, dan mondial. Spiritual, berkaitan dengan moral, etika, dan religius. Sikap seperti ini dapat menunjang pribadi seseorang menjadi lebih baik. Andai kata seseorang tidak memiliki sikap etik dalam dirinya dapat berdampak buruk pada dirinya. Misalnya dikucilkan dari masyarakat, tidak mendapatkan perhatian lebih, dan sedikitnya masyarakat yang ingin bersosialisasi. Kebangsaan, untuk menumbuhkan kesadaran nasionalisme]]>
<![CDATA[ANALISIS TANGGUNG JAWAB HUKUM PARA PIHAK DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN PENERBITAN KARTU KREDIT ]]>
<![CDATA[Sakti, Indra]]>
<![CDATA[ PETITA Vol 2, No 2 (2020): PETITA Vol. 2 No. 2 Desember 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[PETITA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (141.963 KB)
|
DOI: 10.33373/pta.v2i2.3428
<![CDATA[Dapat dimaklumi bahwa kartu kredit merupakan produk massal yang ditujukan untuk berbagai ragam konsumen dan pemasarannya bersifat eceran (retail) di mana untuk kemudahan pelaksanaannya dan agar dapat menekan biaya pengolahan (processing cost), penerbit melakukan upaya simplifikasi seperti membuat perjanjiannya secara baku. Namun demikian, pencantuman klausula baku dalam perjanjian kartu kredit sering merugikan pemegang kartu dan menimbulkan ekses negatif. Bertitik tolak dari Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999, Pasal 18 ayat (1) butir g tentang Perlindungan Konsumen, dinyatakan bahwa pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa dilarang mencantumkan klausula baku pada dokumen atau perjanjian. Apabila di cantumkan maka perjanjian ini harus batal demi hukum.]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS PENEMPATAN REKLAME BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA NO. 52 TAHUN 2013 TENTANG PENATAAN TITIK REKLAME DI KOTA BATAM ]]>
<![CDATA[Pramithasari, Karina]]>
<![CDATA[ PETITA Vol 1, No 1 (2014): Vol. 1 No 1 Juni 2014 ]]>
Publisher : <![CDATA[PETITA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (26.402 KB)
|
DOI: 10.33373/pta.v1i1.683
<![CDATA[Untuk mempromosikan produk dan jasa yang dihasilkan atau ditawarkan oleh produsen dan provider jasa, reklame outdoor menjadi salah satu media penting di Pulau Batam. Pengusaha memerlukan penempatan reklame pada posisi yang strategis untuk mengenalkan produknya kepada khalayak. Dewasa ini beragam reklame telah ditempatkan pada ruang milik jalan (rumaja) pada jalan-jalan utama Kota Batam. Tempat yang strategis yang menjadi penempatan reklame adalah semua ruas jalan pada titik yang mudah dilihat dan dibaca oleh pengguna jalan. Dengan maksud seperti itu pengusaha periklanan (agency) berusaha menempatkan reklame pada persimpangan jalan dan bagian jalan lainnya yang mudah dilihat dan dibaca oleh pengguna.]]>
