Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

PETITA

petita
Website

Published by Universitas Riau Kepulauan Batam

ISSN : 26570270 EISSN : 26563371 DOI : https://doi.org/10.33373/pta.v3i2

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Petita adalah jurnal yang dikelola oleh Fakultas hukum, Universitas Riau Kepulauan, Batam. Petita adalah sebuah publikasi untuk desiminasi hasil penelitian yang berkaitan dengan ilmu hukum yang dituangkan dalam bentuk artikel. Artikel yang dipublikasikan di petita adalah artikel yang merupakan hasil dari penelitian dan belum pernah dipublikasikan di jurnal lain. Petita terbit dua kali dalam satu tahun.

Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum

Articles 182 Documents

5 6 7 8 9

IMPLEMENTASI NILAI DEMOKRASI SEBAGAI SOLUSI BAGI PENGENTASAN KEMISKINAN DAN KESENJANGAN SOSIAL Dendi Sutarto
PETITA Vol 1, No 1 (2019): PETITA Vol. 1 No. 1 Juni 2019
Publisher : PETITA

Mengimplementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan demokrasi, dan menjadi ruh, nilai atau transformasi nilai Pancasila ke dalam sistem demokrasi menjadi hal yang wajib, kekuatan ideologi dan falsafah bangsa awal demokrasi bertansformasi menjadi demokrasi Pancasila sekaligus menjadi kekuatan yang mampu mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai, khususnya aspek politik dan pembangunan kesejahteraan, keadilan sosial. Nilai-nilai terkandung dalam pancasila meliputi; nilai religious, kekeluargaan, keselarasan, kerakyatan, dan keadilan. Selain itu nilai-nilai demokrasi; nilai kedaulatan rakyat, supremasi hukum, jaminan kebebasan, supremasi sipil dan persamaan hak politik. Penelitian ini adalah kajian literature (literature research) merupakan penelitian yang mengkaji secara kritis gagasan, pengetahuan, temuan yang ada dalam literature, temuan lapangan dan dokumen, dengan metode kualitatif deskriptif. Penelitian ini menggunakan perspektif Pancasila. Hasil penelitian ini mengungkap pentingnya implementasi nilai-nilai demokrasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara secara konprehensif, sehingga menciptakan pemerintahan yang bersih dan sistem demokrasi yang berkeadilan dan menciptakan kesejahteraan sosial.

UPAYA KEPOLISIAN TERHADAP TINDAK PIDANA PEREDARAN ILLEGAL BALPRES/ PAKAIAN BEKAS (STUDI KASUS DIKOTA BATAM) Astrayana, Anastaya; hadiyanto, alwan
PETITA Vol 1, No 2 (2019): Vol 1 No. 2 Desember 2019
Publisher : PETITA

Indonesia merupakan Negara kepulauan yang sangat luas terdiri dari ribuan pulau yang berada di Indonesia, banyak terdapat pulau yang tidak ada penghuni nya itu mengakibatkan terjadi nya penyelundupan/ peredaran barang illegal yang marak terjadi di perbatasan antara Indonesia dengan Negara tetangga. Penyelunudpan yang terjadi banyak terdapat beberapa macam barang contohnya: beras, narkoba dan baju bekas ( balpres) yang sering terjadi di kota batam sendiri, seperti yang sudah diatur dalam perundang-undangan Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan.Tujuan penelitian dalam judul yang diteliti adalah Untuk mengetahui, memahami, menelaah dan menganalisa upaya dan pengaturan pihak kepolisian terhadap tindak pidana illegal balpres di Kota Batam dan Untuk mengetahui, memahami, menelaah dan menganalisa kendala yang dialami pihak kepolisian dalam kasus peredaran illegal balpres di Kota Batam. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah Dalam penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif, pendekatan kualitatif tidak bertujuan untuk mengkaji atau membuktikan kebenaran suatu teori, tetapi teori yang ada dikembangkan dengan menggunakan data yang dikumpulkan digunakannya penelitian ini karena yang di teliti adalah upaya tindak pidana yang tidak bisa dinyatakan dengan angka, tetapi hanya dapat disajikan melalui data deskriptif. Hasil penelitian dengan judul upaya kepolisian terhadap tindak pidana peredaran illegal balpres/ pakaian bekas (studi kasus dikota batam) berdasarkan peraturan pemerintah nomor 51/M-Dag/Per/7/2015 Tentang Larangan Pakaian Bekas di sebutkan dalam pasal (3) yaitu pakaian bekas yang tiba diwilayah Negara kesatuan republik Indonesia pada atau setelah tanggal peraturan menteri ini berlaku wajib dimusnahkan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

PENGARUH TEORI RECEPTIE DALAM POLITIK HUKUM KOLONIAL BELANDA TERHADAP HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT DALAM SEJARAH HUKUM INDONESIA Rahmad Alamsyah; Imadah Thoyyibah; Tri Novianti
PETITA Vol 3, No 2 (2021): PETITA Vol. 3 No. 2 Desember 2021
Publisher : Universitas Riau Kepulauan

Politik hukum adalah salah satu yang menarik dibahas dalam berbagai wacana karena politik merupakan salah satu objek kajian yang tidak pernah kering dan tetap aktual. Perubahan politik kolonial yang berawal dari agama Islam yang ada agama bahkan “membantu” proses hukum hukum Islam ke dalam sistem hukum yang berlaku di masyarakat yang merupakan bagian dari hukum keluarga Islam yang dikeluarkan dan dirumuskan dalam kitab-kitab klasik seperti mazhab syafi'i fiqih. Belanda menganggap bahwa hukum yang berlaku dalam masyarakat Indonesia adalah hukum Islam, termasuk dalam teori Receptio in Complexu yang dikembangkan oleh Van den berg. Dalam perkembangannya, politik kolonial Hindia Belanda menjajah jajahannya dengan menggunakan Van Vollenhoven dan C. Snouck Hurgronje melalui teori Receptie. Teori-teori yang digunakan dalam hukum Islam dan adat adalah dua entitas yang diciptakan dalam perjuangan dan hubungan untuk memposisikan hubungan antara hukum Islam dan hukum adat. Pertikaian dan perebutan kedua sistem hukum tersebut terjadi karena pihak kolonial membawa sistem hukum Belanda yang ingin ditegakkan dan memberlakukan hukumnya kepada masyarakat jajahan dengan menggunakan teori hukum bambu yang berarti dari satu sisi hukum mekanik kolonial Islam dan di sisi lain aturan kolonial hukum adat. Perubahan orientasi krisis hukum Islam dimulai ketika munculnya teori bambu (Reseptie), hukum Islam tidak lagi dianggap sebagai hukum, kecuali hukum Islam telah diterima oleh hukum adat, yang pada hakikatnya adalah hukum adat, bukan hukum adat. Hukum Islam. Teori yang disebut teori Receptie ini dikembangkan oleh Van Vollenhoven dan CS Hurgronje yang disahkan oleh Van den berg sangat berbahaya bagi hukum Islam dan menempatkan teori kolonial mencabut hukum Islam dari lingkungan hukum Hindia Belanda perampasan ini bertujuan untuk menghancurkan para ulama dan pengikutnya dengan bantuan tokoh-tokoh hukum adat. Inilah pertikaian antara hukum Islam dan hukum adat yang dengan sengaja menciptakan kedua hukum tersebut dalam suatu perlombaan domba sehingga hubungannya tidak harmonis, melahirkan pertentangan antara kedua hukum tersebut dan melahirkan sikap masyarakat yang menjunjung tinggi hukum adat tersebut dan menekan syariat Islam. Haizairin dengan berani mengatakan bahwa teori Receptie Snouck Hurgronje adalah "teori setan" yang harus dijauhi. Ia mengungkapkan bahwa hukum Islam memiliki keunggulan dibandingkan hukum adat dan hukum barat dan hukum adat berlaku bila sesuai dengan hukum Islam

PERANAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PROSES PENYUSUNAN SURAT DAKWAAN DI KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG BALAI KARIMUN Hadiyanto, Alwan
PETITA Vol 2, No 1 (2015): Vol. 2 No. 1 Juni 2015
Publisher : PETITA

Pokok permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut Bagaimana faktor-faktor yang mendukung dalam penyusunan surat dakwaan?Bagaimana faktor-faktor yang menghambat dalam penyusunan surat dakwaan? dan Bagaimana dampak dan strategi meminimalisir kesalahan dalam penyusunan surat dakwaan? Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris Pendekatan yuridis, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder, sedangkan metode pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah pengumpulan data primer dan pengumpulan data sekunder. Adapun metode pengumpulan data primer meliputi wawancara dan observasi, metode pengumpulan data sekunder melalui dokumentasi yang didapat dari buku, Berkas Perkara, Surat Dakwaan. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa faktor pendukung penyusunan surat dakwaan adalah berkas perkara lengkap, ketelitian, kejelian jaksa, semua unsur-unsur tindak pidana terpenuhi. Faktor penghambat penyusunan surat dakwaan adalah tidak lengkapnya berkas perkara, tidak jelasnya locus delicti, tempus delicti. Dampak kesalahan penyusunan surat dakwaan adalah terdakwa bisa diputus bebas dan lepas dari segala tuntutan hukum, Strategi yang digunakan Penuntut Umum untuk meminimalisir terjadinya kesalahan penyusunan surat dakwaan adalah menguasai berkas perkara, prinsip ketelitian dan kehati-hatian, koordinasi, kontrol dan ekspos.

ANALISIS YURIDIS PENERAPAN SANKSI DARI INSTANSI KEPOLISIAN TERHADAP ANGGOTA KEPOLISIAN YANG MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA Tri Novianti
PETITA Vol 1, No 2 (2019): PETITA Vol. 1 No. 2 Desember 2019
Publisher : PETITA

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan ujung tombak aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana dan pada sisi lain selaku pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat. anggota Polri sangat diharapkan untuk tidak terlibat dalam pemakaian apalagi peredaran narkoba.Tetapi untuk mengatasi penyalahgunaan narkoba yang terjadi di dalam organisasi Polri sangat sulit. Mendeskripsikan Tinjauan umum sanksi yang meliputi: Pengertian sanksi, Jenis- jenis sanksi. tinjauan umum kepolisian: Pengertian kepolisian, Pengertian polisi, Pengertian tugas dan wewenang polisi/kepolisian, Pengertian kode etik kepolisian. Tinjauan umum penyalahgunaan narkotika:Pengertian narkotika,Jenis- jenis narkotika, Penyalahgunaan narkotika, Sanksi penyalahgunaan narkotika. Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris dengan peraturan perundang-undangan, yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Ada beberapa anggota kepolisian di daerah Kepulauan Riau yang menyahgunakan Narkotika ditahun 2014, semuanya jenis Sabu. Para anggota dikenakan sanksi dari Intansi sesuai Peraturan Pemerintah No 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NO .53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL Tri Artanto
PETITA Vol 2, No 2 (2020): PETITA Vol. 2 No. 2 Desember 2020
Publisher : PETITA

Penerapan Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 merupakan dasar Hukum dalam menegakkan disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kantor Walikota Batam sebagai upaya pembentukan pemerintahan yang baik, karena peraturan ini dianggap lebih menjelaskan secara terperinci tentang kewajiban, larangan dan sanksi-sanksi hukuman disiplin, namun dalam penerapannya masih terdapat kelemahan-kelemahan sehingga tidak bisa diimplementasikan secara menyeluruh. Faktor penghambat dalam penerapan sanksi disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kantor Walikota Batam dapat dilihat dari berbagai aspek antara lain kurangnya kesadaran dan pemahaman Pegawai Negeri Sipil terhadap peraturan perundang–undangan yang berlaku, pelanggaran disiplin yang banyak dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil sehingga lunturnya Kedisiplinan di kalangan Pegawai Negeri Sipil itu sendiri, lemahnya faktor pengawasan, dan kurang tegasnya penjatuhan sanksi hukuman disiplin.

PROSEDUR HUKUM ATAS KETERLAMBATAN PESAWAT UDARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PERNERBANGAN (Studi Kasus pada Maskapai Lion Air di Bandara Hang Nadim Batam) Sulaiman, Ahars
PETITA Vol 1, No 2 (2014): Vol 1 No 2 Desember 2014
Publisher : PETITA

Indonesia merupakan Negara Kepulauan yang jarak tempuh dari satu pulau ke pulau lainnya sangat jauh. Moda transportasi udara merupakan andalan untuk mencapai pulau-pulau itu, dan bagi pebisnis, moda transportasi udara menjadi andalan karena dianggap cepat, efisien, dan tepat. Penggunaan moda transportasi udara tidak hanya pebisnis, tapi warga masyarakat umum pun banyak pula yang menggunakan angkuta udara, apalagi menjelang hari-hari besar Islam, Hari Natal, dan hari libur anak sekolah. Sayangnya, operator angkutan udara seperti Lion Air yang menguasai 40 persen penerbangan di Indonesia sering terlambat (delay) di keberangkatan dan kedatangan di sebuah Bandara. Namun pihak Lion Air abai terhadap keluhan calon penumpang yang menunggu berjam-jam lamanya, ditambah tidak ada informasi soal keterlabatan itu, mengabaikan apa yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan penerbangan, bahkan ganti rugi seperti diamanatkan Undang-Undang Angkutan Udara diabaikan meski calon penumpang diterlantarkan hingga lebih dari tiga jam. Seyogyanya, pemerintah sebagai regulator harus menerapkan sanksi kepada operator penerbangan yang lalai berakibat kerugian bagi orang lain, sebab diatur Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dan KUHPerdata Pasal 1365.

PENERAPAN PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM PEMBERIAN KREDIT DI PT. BANK BTPN CABANG PEKANBARU Putri Dwi Yulisa
PETITA Vol 3, No 1 (2021): PETITA Vol. 3 No. 1 Juni 2021
Publisher : PETITA

Pemberian kredit merupakan kegiatan bank yang mengandung resiko yang dapat berpengaruh terhadap kesehatan dan kelangsungan bank, salah satu faktor menentukan kesehatan bank adalah prinsip Good Corporate Governance. Penerapan prinsip tranparansi dianggap memadai mengingat dalam pelaksanaan pemberian kredit telah dilakukan dengan benar dan memberikan informasi yang jelas, tepat dan terbuka. Kedua, prinsip akuntabilitas, marketing bank BTPN sudah mengetahui fungsi dan tugasnya masing-masing, dan bertanggung jawab dengan setiap pekerjaan. Ketiga, prinsip responsabilitas yaitu marketing ketika menjalankan tugasnya sudah menerapkan prinsip kehati-hatian dan mengikuti segala peraturan-peraturan yang berlaku. Keempat, prinsip independensi dalam proses pemberian kredit Bank BTPN Cabang Pekanbaru tidak pernah dibantu atau tidak pernah adanya campur tangan pihak lain. kelima, prinsip fairness yang masih belum berjalan dengan baik, hal ini disebabkan oleh salah satu oknum yang berani melanggar aturan prosedur pemberian kredit kepada nasabah. Faktor pendukung dari penerapan gcg di Bank BTPN yaitu Adanya kerjasama dari setiap pegawai marketing, terdapat komite yang mengawasi, adanya harapan yang tinggi calon nasabah untuk mendapatkan pelayanan yang prima. Sedangkan faktor penghambatnya adalah kurangnya pengetahuan beberapa marketing tentang gcg, dan Tidak ada peraturan yang dikeluarkan oleh bank mengenai gcg.

HUKUM PIDANA ANALISA HUKUM TENTANG KEBERADAAN PIDANA DENDA BERDASARKAN KITAB UNDANG – UNDANG HUKUM PIDANA Hendra Wijaya Pratama Tambunan
PETITA Vol 1, No 1 (2019): PETITA Vol. 1 No. 1 Juni 2019
Publisher : PETITA

Latar belakang masalah pidana denda merupakan salah satu jenis pidana pokok yang diancam dan terutama ditujukan terhadap harta kekayaan dari seorang terpidana yang dijatuhi putusan. Bertujuan membebani seseorang dengan membayar sejumlah uang agar dirasakan sebagai suatu kerugian oleh pembuatnya sendiri dan sudah ada sejak zaman kerajaan Majapahit kemudian zaman penjajahan Belanda. Rumusan masalah yaitu bagaimana analisa hukum mengenai pengaturan hukum pidana denda dan bagaimana keberadaan pidana denda dalam waktu sekarang. Metode penelitian yaitu metode Yuridis Normatif yaitu dengan melakukan penelitian langsung dengan mencari berbagai leteratur perundang –undangan yang berhubungan. Kesimpulan dijatuhkan dalam perkara administrasi dan pajak, misalnya denda terhadap penyelundup dan penunggak pajak. Di Indonesia, banyak instansi yang menjatuhkan denda administrasi secara sepihak, misalnya dnda terhadap pelaku yang terlambat mengganti Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), terlambat membayar iuran televisi, terlambat membayar pemakaian air (PAM), terlambat membayar pemakaian listrik (PLN) dan lain-lain.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA/BURUH OUTSOURCING DI KOTA BATAM hamidi, hamidi
PETITA Vol 1, No 2 (2019): Vol 1 No. 2 Desember 2019
Publisher : PETITA

Abstrak Ketentuan tentang praktik outsourcing telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 19 Tahun 2012, namun masih terdapat beberapa ketentuan yang masih belum jelas dan belum tegasnya sanksi yang diberikan bila terjadi pelanggaran terhadap peraturan tentang outsourcing ini. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 19 Tahun 2012 masih belum optimal dalam memberikan perlindungan sehubungan dengan persyaratan hubungan kerja dan syarat-syarat kerja, sehingga masih banyak perusahaan outsourcing yang belum memberikan sesuai dengan ketentuan yang ada.

Page 7 of 19 | Total Record : 182

5 6 7 8 9

Filter by Year

2014 2025

Filter By Issues

All Issue Vol 7, No 1 (2025): PETIT VOL 7 NO 1 JUNI 2025 Vol 6, No 2 (2024): PETITA VOL. 6 NO. 2 DESEMBER 2024 Vol 6, No 1 (2024): PETITA VOL. 6 NO. 1 JUNI 2024 Vol 5, No 2 (2023): PETITA VOL. 5 NO. 2 DESEMBER 2023 Vol 5, No 1 (2023): PETITA VOL. 5 NO. 1 JUNI 2023 Vol 4, No 2 (2022): PETITA Vol. 4 No. 2 Desember 2022 Vol 4, No 1 (2022): PETITA Vol. 4 No. 1 Juni 2022 Vol 3, No 2 (2021): PETITA Vol. 3 No. 2 Desember 2021 Vol 3, No 1 (2021): PETITA Vol. 3 No. 1 Juni 2021 Vol 2, No 2 (2020): PETITA Vol. 2 No. 2 Desember 2020 Vol 2, No 1 (2020): PETITA Vol. 2 No. 1 Juni 2020 Vol 2, No 1 (2020): Petita Vol 2 No. 1 Juni 2020 Vol 2, No 2 (2020): PETITA, 2 Desember 2020 Vol 1, No 2 (2019): PETITA Vol. 1 No. 2 Desember 2019 Vol 1, No 2 (2019): Vol 1 No. 2 Desember 2019 Vol 1, No 1 (2019): PETITA Vol. 1 No. 1 Juni 2019 Vol 1, No 1 (2019): PETITA Vol.1 No.1 Juli 2019 Vol 3, No 2 (2016): Vol 3 No 2 Desember 2016 Vol 3, No 1 (2016): Vol. 3 No 1 Juni 2016 Vol 2, No 2 (2015): Vol. 2 No. 2 Desember 2015 Vol 2, No 1 (2015): Vol. 2 No. 1 Juni 2015 Vol 1, No 2 (2014): Vol 1 No 2 Desember 2014 Vol 1, No 1 (2014): Vol. 1 No 1 Juni 2014 More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Tri Novianti

Contact Email
petita@journal.unrika.ac.id

Phone
+6281365942494

Journal Mail Official
petita@journal.unrika.ac.id

Editorial Address
Jl. Batu Aji Baru No.99, Batu Aji, Kota Batam, Kepulauan Riau.

Location
Kota batam,

Kepulauan riau

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Tri Novianti

Contact Email petita@journal.unrika.ac.id

Phone +6281365942494

Journal Mail Official petita@journal.unrika.ac.id

Editorial Address Jl. Batu Aji Baru No.99, Batu Aji, Kota Batam, Kepulauan Riau.

Location Kota batam, Kepulauan riau INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Tri Novianti

Contact Email
petita@journal.unrika.ac.id

Phone
+6281365942494

Journal Mail Official
petita@journal.unrika.ac.id

Editorial Address
Jl. Batu Aji Baru No.99, Batu Aji, Kota Batam, Kepulauan Riau.

Location
Kota batam,

Kepulauan riau

INDONESIA