Verstek
Jurnal Verstek is a peer-reviewed journal published by Procedural Law Department, Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret three times a year in April, August, and December. This Journal aims primarily to facilitate undergraduate students paper over current developments on procedural law issues in Indonesia as well as to publish innovative legal researches concerning Indonesian procedural laws and legal system. It provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to public support a greater global exchange of knowledge. The scope of the articles published in this journal deal with a broad range of topics in the fields of Procedural Law, included but not limited to legal construction of procedural law, critical construction of procedural law in practice, trends and changes in procedural law, and the technical challenges faced in proedural law.
Articles
18 Documents
Search results for
, issue
"vol 12, no 2 (2024): april-juni"
:
18 Documents
clear
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA JENIS NEW PSYCHOACTIVE SUBSTANCES ]]>
<![CDATA[Aurelia Neyshanda Dascha Wibawa]]>;
<![CDATA[Muhammad Rustamaji]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 12, No 2 (2024): APRIL-JUNI ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v12i2.83633
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pertimbangan hakim dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika Baru Psikoaktif pada Putusan Nomor 983/Pid.Sus/2023/PN Tng ditinjau dari perspektif teori rasio memutuskan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Sifat penelitian ini adalah perskriptif dan terapan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dipakai dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah metode silogisme dengan pola pikir deduktif, yaitu berpangkal dari premis mayor dan premis minor yang kemudian ditarik kesimpulan. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pemidanaan bagi pengedar pada Putusan Nomor 983/Pid.Sus/2023/PN Tng sesuai dengan perspektif teori rasio keputusan.]]>
<![CDATA[KEDUDUKAN VISUM ET REPERTUM SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM MENGUNGKAPKAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN ]]>
<![CDATA[Putri, Dhestiani Amara]]>;
<![CDATA[Rustamaji, Muhammad]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 12, No 2 (2024): APRIL-JUNI ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v12i2.82534
<![CDATA[Artikel ini menganalisis mengenai kedudukan Visum et Repertum sebagai alat bukti dalam mengungkapkan tindak pidana penganiayaan. Tujuan artikel ini adalah untuk mengetahui kedudukan Visum et Repertum sebagai alat bukti dalam mengungkapkan tindak pidana penganiayaan dalam Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Skt. Penelitian ini merupakan penelitian hukum Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat preskriptif dan terapan dengan pendekatan kasus (case approach). Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus dengan jenis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan. Penelitian ini menggunakan teknik analisis bahan hukum dengan metode silogisme yang bersifat deduksi. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa Visum et Repertum telah memenuhi bukti minimum yaitu sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, maka hal ini telah memenuhi ketentuan bewijs minimmum. Dengan demikian Visum et Repertum telah memenuhi perspektif hukum pembuktian khususnya pada tindak pidana penganiayaan dalam konteks studi kasus Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Skt.]]>
<![CDATA[TELAAH KESESUAIAN PEMIDANAAN TERHADAP ANAK SEBAGAI KURIR NARKOTIKA (STUDI PUTUSAN NOMOR: 4/PID.SUS-ANAK/2022/PN.SKT) ]]>
<![CDATA[Salsabila, Kharisma]]>;
<![CDATA[Rustamaji, Muhammad]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 12, No 2 (2024): APRIL-JUNI ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v12i2.82551
<![CDATA[Penulisan ini bertujuan untuk menelaah kesesuaian pemidanaan atas tindak pidana narkotika terhadap anak sebagai pengedar narkotika berdasarkan putusan no. 4/ Pid.Sus-Anak/2022/PN Skt.. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif preskriptif dan terapan dengan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim ketika menjatuhkan putusan pidana pada putusan nomor 4/Pid.Sus- Anak/2022//PN Skt telah mencakup pertimbangan yuridis dan non yuridis yang dapat meyakinkan hakim ketika menjatuhkan putusan pidana. dilengkapi dengan alat bukti lain sesuai dengan Pasal 184 KUHAPKata kunci: Pemidanaan; Narkotika; Putusan]]>
<![CDATA[TELAAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM PT ANTAM DAN PERTIMBANGAN HAKIM PADA PUTUSAN NOMOR 158/PDT.G/2020/PN.SBY ]]>
<![CDATA[Iskandar, Salma Amelinda]]>;
<![CDATA[Adlhiyati, Zakki]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 12, No 2 (2024): APRIL-JUNI ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v12i2.83396
<![CDATA[Terhadap putusan perkara PMH (Perbuatan Melanggar Hukum) Nomor 158/Pdt.G/2020/PN.Sby, Hakim mengabulkan gugatan PMH kepada PT Antam. Tujuan artikel ini adalah untuk mengetahui apakah perbuatan PT Antam telah sesuai dengan unsur-unsur PMH yang ada pada Pasal 1365 KUHPerdata dan/atau ketentuan Putusan Hoge Raad 1919. Selain itu perlu untuk diketahui bagaimana pertimbangan hukum Hakim dalam mengabulkan gugatan PMH Budi Said. Artikel ini diteliti menggunakan metode penelitian hukum normatif (kepustakaan). Hasil penelitian yang dihasilkan mengindikasikan bahwa perbuatan PT Antam telah memenuhi unsur perbuatan melanggar hukum, unsur kerugian, unsur kesalahan, dan unsur kausalitas yang ada pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata. Unsur demikian diperkuat dengan perluasan pemaknaan PMH dalam Putusan Hoge Raad 1919 bahwa perbuatan PT Antam telah bertentangan dengan Hak Budi Said sekaligus bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri. Melalui pertimbangannya, Hakim menilai bahwa PT Antam telah melakukan perbuatan yang merugikan Budi Said. PT Antam terbukti melakukan PMH yang menyebabkan kerugian materiil dan immateriil bagi Budi Said. Kerugian materiil dibuktikan dengan tidak diterimanya 1.136 kg emas. Sedangkan kerugian immateriil dibuktikan melalui resume kesehatan dan laporan bisnis yang Penulis representasikan sebagai unsur hilangnya kenikmatan hidup sementara.Kata Kunci: PMH; PT Antam; Pertimbangan Hakim.]]>
<![CDATA[PERTIMBANGAN HAKIM MEMUTUS PRAPERADILAN SAH TIDAKNYA PENGHENTIAN PENYIDIKAN PERKARA DUGAAN KORUPSI (STUDI PUTUSAN NO. 1/PID.PRA/2022/PN KLN) ]]>
<![CDATA[Aprillia Ayu Anisa]]>;
<![CDATA[Bambang Santoso]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 12, No 2 (2024): APRIL-JUNI ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v12i2.83494
<![CDATA[Abstrak: Artikel ini menganalisis hukum acara pidana terkait dengan kesesuaian pertimbangan hakim memutus praperadilan sah tidaknya penghentian penyidikan perkara dugaan korupsi dalam Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Kln. Kewenangan praperadilan merupakan wewenang pengadilan negeri yang diatur pada Bab X tentang Wewenang Pengadilan untuk Mengadili Pasal 77 hingga Pasal 83 KUHAP. Tujuan artikel ini adalah untuk mengetahui kesesuaian pertimbangan hakim memutus praperadilan sah tidaknya penghentian penyidikan perkara dugaan korupsi dalam Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Kln dengan ketentuan KUHAP. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini bersifat preskriptif. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan menggunakan studi kepustakaan dan jenis bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan sekunder. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan untuk menjawab permasalahan dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam memutus praperadilan sah tidaknya penghentian penyidikan perkara dugaan korupsi dalam Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Kln telah sesuai dengan ketentuan Pasal 77 KUHAP karena merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Klaten dan objek praperadilan terkait sah tidaknya penghentian penyidikan. Pertimbangan hakim dalam menentukan legal standing LP3HI sebagai pihak ketiga didasarkan pada statusnya sebagai badan hukum dan keabsahannya sebagai pemohon.Kata Kunci: Pertimbangan Hakim; Praperadilan; Sah Tidaknya Penghentian Penyidikan; Korupsi.Abstract: This article analyzez the criminal procedural law related to the suitability of legal consideration of the judge to decide pretrial whether or not the termination of investigations into cases of alleged corruption Verdict Number 1/Pid.Pra/2022/Pn Kln. Pretrial authority is the authority of district court which is regulated in Chapter X on the Authority of the Court to Adjudicate Article 77 to Article 83 of the Criminal Procedure Code. The purpose of this article is to determine the suitability of legal consideration of the judge to decide pretrial whether or not the termination of investigations in Verdict Number 1/Pid.Pra/2022/Pn Kln with provisions of the Criminal Procedure Code. The research method used is normative legal research. This research is prescriptive. The techniques used in collecting legal materials is literature study and the types of legal materials used are primary and secondary legal materials. Based on the results of the research and discussion to answer the problem, the judge’s consideration in deciding whether or not the termination of investigations into cases of alleged corruption in Verdict Number 1/Pid.Pra/2022/PN Kln is in accordance with the provisions of Article 77 of the Criminal Procedure Code because it is the jurisdiction of The Klaten District Court an the object of the pretrial is related to the whether or not the termination of investigations. The judge’s consideration in determining LP3HI’s legal standing as a third parties is based on its status as a legal entity and validity as an applicant.Keywords: Judge’s Consideration; Pretrial; Whether or Not the Termination of Investigations; Corruption.]]>
<![CDATA[KESESUAIAN PENJATUHAN PUTUSAN DI BAWAH MINIMUM TINDAK PIDANA NARKOTIKA OLEH HAKIM ]]>
<![CDATA[Mutiara Maharani]]>;
<![CDATA[Muhammad Rustamaji]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 12, No 2 (2024): APRIL-JUNI ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v12i2.83634
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan Hakim dalam memutus Perkara Narkotika di bawah ancaman pidana minimum. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan studi kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder, dengan cara studi dokumen atau bahan pustaka, dan teknik analisis bahan hukum menggunakan silogisme dan interpretasi menggunakan pola pikir deduktif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diketahui bahwa pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana penjara minimum adalah sudah sesuai dengan berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 serta ditinjau pula dari perspektif teori ratio decidendi Hakim.]]>
<![CDATA[KOHERENSI BARANG BUKTI ELEKTRONIK DALAM UU ITE DAN KUHAP SEBAGAI PERTIMBANGAN HAKIM ]]>
<![CDATA[Kevin Athallah Lazuardi]]>;
<![CDATA[Bambang Santoso]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 12, No 2 (2024): APRIL-JUNI ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v12i2.82107
<![CDATA[Penelitian hukum ini menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana penjara dalam tindak pidana ujaran kebencian melalui siaran langsung. Tujuan penelitian hukum ini adalah untuk mengetahui apakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana penjara kepada terdakwa dalam perkara ujaran kebencian melalui siaran langsung telah sesuai dengan ketentuan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif dengan sifat preskriptif dan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non-hukum yang dikumpulkan dan kemudian dianalisis dengan teknik analisis deduksi silogisme. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam memutus pidana penjara telah sesuai dengan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan telah memenuhi Pasal 183 KUHAP.]]>
<![CDATA[TINJAUAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PIDANA PENGAWASAN PADA PERKARA PERSETUBUHAN ANAK ]]>
<![CDATA[Aprilia Dwi Arika]]>;
<![CDATA[Arsyad Aldyan]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 12, No 2 (2024): APRIL-JUNI ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v12i2.82243
<![CDATA[Artikel ini mengidentifikasi hukum acara pidana terkait dengan tinjauan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana pengawasan terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum pada perkara persetubuhan anak. Tujuan artikel ini adalah untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana pengawasan pada perkara persetubuhan anak dalam Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2022/Pn Wng. Jenis penelitian hukum ini yaitu penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dengan pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kasus. Jenis bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan bahan hukum tersebut melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pengawasan pada Putusan Nomor 11/Pid.Sus Anak/2022/Pn.Wng didasarkan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, karena hakim menjatuhkan sanksi kepada Anak dengan mengutamakan prinsip peradilan pidana anak. Bahwasannya, Anak masih mempunyai masa depan yang panjang sehingga Anak dapat memperbaiki kehidupannya di masa mendatang. Dengan demikian, Anak yang melakukan tindak pidana tersebut mendapatkan sanksi khusus sesuai dengan ketentuan yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.]]>
<![CDATA[PENERAPAN ASAS KEPASTIAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK ]]>
<![CDATA[Setyowati, Virna Tirtasari]]>;
<![CDATA[Septiningsih, Ismawati]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 12, No 2 (2024): APRIL-JUNI ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v12i2.82780
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian pertimbangan hakim dalam memutus Perkara Pencabulan Anak dan apakah putusan hakim tersebut telah memenuhi keadilan bagi korban Perkara Pencabulan Anak. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat perskriptif dan terapan dengan pendekatan studi kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder, dengan cara studi dokumen atau bahan pustaka, sedangkan teknik analisis bahan hukum menggunakan silogisme dan interpretasi menggunakan pola pikir deduktif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diketahui bahwa alasan Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara maksimal adalah Terdakwa sah ditetapkan bersalah karena menurut penulis terdapat kesesuaian alat bukti yang sah seperti yang tertera pada Pasal 183 dan 184 ayat (1) KUHAP. Sedangkan berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terkait kesesuaian keadilan atau restitusi bagi Anak korban masih belum terpenuhi dan hanya memberikan kepentingan kepastian hukum dengan diberlakukan pidana penjara bagi pelaku.]]>
<![CDATA[ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENYIMPANGI HUKUM WARIS ADAT YANG MENGANUT SISTEM KEKERABATAN PATRILINEAL ]]>
<![CDATA[Putri Nanda Sari Sirait]]>;
<![CDATA[Harjono Harjono]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 12, No 2 (2024): APRIL-JUNI ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v12i2.83709
<![CDATA[Abstrak: Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengkaji, mengetahui dan menganalisis terkait dengan dasar pertimbangan hakim dalam penyelesaian sengketa waris adat yang menganut sistem kekerabatan patrilineal pada Putusan Nomor 151/Pdt.G/2020PN Jks. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi kasus (case study). Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer peraturan perundang-undangan dan putusan hakim serta bahan hukum sekunder berupa hasil penelitian yang membahas mengenai penyelesaian sengketa waris adat kekerabatan patrilineal. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan studi kepustakaan dengan tehnik analisis deduktif silogisme. Hasil penelitian ini adalah dasar pertimbangan hakim dalam penyelesaian sengketa waris adat pada Putusan Nomor 151/Pdt.G/2020PN Jks Pst menyimpangi hukum waris adat berdasarkan sistem kekerabatan patrilineal dengan diberikannya hak waris kepada perempuan didasarkan pada adanya peleburan waris adat dan mengacu pada dua yurisprudensi Mahkamah agung yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 1048 K/Pdt/2012 dan Putusan Nomor 179/K/Sip/1961 yang didasarkan pada rasa perikemanusiaan dan keadilan umum, atas hakikat persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Pertimbangan hakim sudah berkeadilan dan menunjukkan progresifitas sejalan dengan perkembangan hukum masyarakat yang menuju pada persamaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan dan tatanan hukum nasional yang telah bersifat parental/bilateral yang tidak membedakan kedudukan antara laki-laki dan perempun.Abstract: This legal writing aims to study, know and analyse the basis of the judge's consideration in resolving customary inheritance disputes that adhere to the patrilineal kinship system in Decision Number 151/Pdt.G/2020PN Jks. This research is a prescriptive normative legal research. The approach used in this research is a case study approach. This research uses primary legal materials in the form of laws and judges' decisions and secondary legal materials in the form of research results that discuss the settlement of patrilineal kinship customary inheritance disputes. The technique of collecting legal materials used is literature study with deductive syllogism analysis technique. The results of this study are the basis for the judge's consideration in resolving customary inheritance disputes in Decision Number 151/Pdt.G/2020PN Jks Pst deviating from customary inheritance law based on the patrilineal kinship system by granting inheritance rights to women based on the fusion of customary inheritance and referring to two Supreme Court jurisprudence, namely Supreme Court Decision Number 1048 K/Pdt/2012 and Decision Number 179/K/Sip/1961 which are based on a sense of humanity and general justice, on the nature of equal rights between men and women.]]>
