cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muhamad Ulul Albab Musaffa
Contact Email
muhamad.musaffa@uin-suka.ac.id
Phone
+6282220623338
Journal Mail Official
azzarqa@uin-suka.ac.id
Editorial Address
Rumah Jurnal Fakultas Syari'ah dan Hukum (Ruang 205 - Lantai 2), Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga; Jln. Marsda Adisucipto 1 Yogyakarta 55281 Indonesia
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Az Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam
Published by Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
ISSN : 20878117     EISSN : 28093569     DOI : https://doi.org/10.14421/azzarqa
Core Subject : Religion, Economy, Social,
Religion Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Az zarqa merupakan jurnal unggulan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang dibentuk pada tanggal 1 Desember 2010. Jurnal Az zarqa menyediakan artikel ilmiah hasil penelitian empiris dan analisis-reflektif bagi para praktisi dan akademisi, yang diharapkan berkontribusi dalam mengembangkan teori dan mengenalkan konsep-konsep baru di bidang hukum islam khususnya hukum bisnis islam dalam perspektif yang luas. Jurnal Az zarqa terbit secara berkala dalam kurun 6 bulan sekali, Juni dan Desember.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 223 Documents
 10   11   12   13   14 
Analisis Fatwa DSN MUI Mengenai Pembiayaan Multijasa dengan Akad Ijarah pada BMT Diky Faqih Maulana; Abdul Rozak
Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam Vol 13, No 1 (2021): Az-Zarqa'
Publisher : Sharia and Law Faculty of Sunan Kalijaga Islamic State University Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/azzarqa.v13i1.2179

Abstract

Kehadiran BMT membantu masyarakat kalangan menengah kebawah yang tidak terjangkau oleh perbankan. Salah satu pelayanan masyarakat yang ditawarkan BMT yakni pembiayaan ijarah multijasa. Lembaga Keuangan Syariah yang mengeluarkan pembiayaan multijasa dengan akad ijarah harus mengikuti ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan ijarah. Ditetapkannya fatwa tersebut, pasti berawal dari sebuah latar belakang dan alasan-alasan penting. Selain itu, proses ijtihad yang dilakukan oleh DSN-MUI dalam menetapkan fatwa di atas juga menarik untuk dikaji. Berangkat dari hal tersebut, perlu kiranya dilakukan kajian analisis terhadap fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang ijarah dan dampaknya pada Baitul Maal Wattamwil (BMT). Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fatwa DSN-MUI No.09/DSN-MUI/IV/2000 mengharuskan BMT menyediakan barang yang disewakan atau jasa yang dimiliki dan dilakukan oleh pihak BMT, bukan jasa yang dimiliki oleh pihak lain. Terkait objek akad, belum ada penegasan dalam Fatwa DSN No. 44/DSN-MUI/VII/2004 tentang Pembiayaan Multijasa maupun fatwa tentang ijarah. Karena menurut Al-Kasani, dalam persewaan tidak dapat diterapkan pada uang,  begitu pula ketentuan ijarah tidak mengatur secara jelas objeknya. Hal ini melahirkan perbedaan persepsi bagi BMT terkait objek ijarah dan rentan adanya pembiayaan dalam bentuk modal. Ketentuan ujrah dalam Fatwa disebutkan bahwa besarnya harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk prosentase, namun dalam praktiknya banyak BMT yang menerapkan ujrah dalam satuan prosentase. Kata Kunci: Fatwa DSN-MUI, Pembiayaan Ijarah Multijasa, BMT.
Al Hajat Al Ammah (Kebutuhan Publik) Dalam Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan pasaribu, aulia rahman
Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam Vol. 11 No. 2 (2019): Az-Zarqa'
Publisher : Sharia and Law Faculty of Sunan Kalijaga Islamic State University Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/azzarqa.v11i2.1692

Abstract

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan melaksanakan program Jaminan Kesehatan Nasioanal (JKN) yang  bertujuan memberikan manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan akan pemenuhan kebutuhan dasar kesehatan. Program Jaminan Kesehatan Nasional dilaksanakan/diselenggarakan menggunakan prinsip asuransi sosial, yaitu prinsip kegotongroyongan dan prinsip ekuitas. Program JKN menggabungankan antara program jaminan sosial dan program bantuan sosial. Bagi masyarakat miskin dan tidak mampu iurannya dibayarkan oleh pemerintah, sedangkan bagi masyarakat yang mampu membayar iuran sesuai dengan besaran penghasilan yang mereka peroleh. Program JKN menggunakan mekanisme sharing of risk yang didasari oleh akad tabarru’. BPJS kesehatan sebagai pelaksana program JKN memiliki manfaat yang besar dan nyata di Indonesia dalam menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia terutama bagi masyarakat miskin dan tidak mampu. Manfaat yang besar dan nyata dari BPJS Kesehatan menjadikannya salah satu kebutuhan publik (al-hajat al-ammah) yang harus terpenuhi demi keberlangsungan kehidupan yang layak.
Analisis Mekanisme Arum Pembiayaan Haji dalam Pegadaian Syariah M.Aziz Zakiruddin
Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam Vol 11, No 1 (2019): Az-Zarqa'
Publisher : Sharia and Law Faculty of Sunan Kalijaga Islamic State University Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/azzarqa.v11i1.2076

Abstract

Pawn is a business activity that may be commonplace we find in the community environment, the need requires us to get a funding, so the lien is an alternative, to get the funds. PT Pegadaian Syariah is large pawn institutions and provide superior products, one of Arum Haji, Arum Haji one of the alternativ of people who want to Hajj, but not have enough funds, so pawnshops, providing financing to perform the pilgrimage, by way of, customers pawned gold weighing 15 grams or worth 7 million rupiah. By plucking the gold, the customer will get the financing in the form of Hajj savings worth 25 million rupiah, this is enough to attract the community and lifted the enthusiasm of the community, the convenience of this pawnshop attracts the author to do the analysis, the calculation mechanism in Arum Haji, if we see from the mechanism of calculating the mortgage on generally. if we look through the mechanism of calculation in pawnshops then we will find a point question, how the gold weighs 15 grams in the appraiser for 32 million rupiah, while if we see from the mechanism of calculating mortgage, gold weighing 15 grams, the possibility of funds that can lend amounting to 7 million - 8 million rupiahs, how the pawnshops make an appraisal of gold on Arum Haji products, so he gives a high estimate of 15 grams of gold, and provide a loan of 25 million is sufficient to register and get the portion number of pilgrims.  Looking at the calculation mechanism the authors did not find the exact calculation formula, which is used in Arum Hajj, so the authors assume, it is a marketing method to attract customers to pawn in PT Pegadaian sharia, and speculation alone, which assumes gold price will one day reach at a high price point, and then the loan is given to the customer who has the ability to return high enough, so it will not happen its one achievement. Keyword : Pawn, Pawnshop, Islamic Pawnshop, Arum Haji.
Perilaku Ekonomi dan Dampak Risikonya Bank Syariah di Yogyakarta dalam Pembiayaan Mudarabah dan Murabahah bagi Dana Deposan azzarqa azzarqa; Abd Mughits
Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam Vol 6, No 2 (2014): Az-Zarqa'
Publisher : Sharia and Law Faculty of Sunan Kalijaga Islamic State University Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/azzarqa.v6i2.1308

Abstract

This research tries to check the potency of risk of Islamic bank in defrayal of muḍārabah and murābaḥah. This research was inspired from ascription of whereas one who said that the Islamic banks have not been risk because they have owned the guidance of risk management published by Bank Indonesia (BI). One way to assess the existence of potency of risk of Islamic bank in its defrayal product is using the theory of behavioral economics which’s in general differentiated to two categories, that is rational that which tends to be risk and irrasional that which tend to be not risk. Rational behavior is presented by the approach of efficiency market hyphotesis (EMH) and irrational behavior is presented by the approach of adaptive market hypothesis (AMH) And behavioral finance (BF). This research objects are four Islamic banks in Yogyakarta. After conducting by tracing of field data then found that four Islamic banks affirm still face the risk in their operational, especially operational risk, risk of credit and risk of liquidity. Four banks show that their behaviors are irrasional because tend to show the behavior of AMH and BF, than EMH. Thereby its risk potency tends to minimizes to rate of return of clients of deposan or third party lenders (DPK).
Tanah Terlantar Perspektif Hukum Positif Indonesia Dan Hukum Islam surur roiqoh
Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam Vol 12, No 1 (2020): Az-Zarqa'
Publisher : Sharia and Law Faculty of Sunan Kalijaga Islamic State University Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/azzarqa.v12i1.2136

Abstract

Komunilistik relogius sebagai konsep Hukum Agraria menjadikan tanah tidak dapat hanya dipandang dari satu segi sisi melainkan lebih. Terdapatnya masalah mengenai tanah terlantar di Indonesia kini semakin meningkat, pada dasarnya banyak pemilik tanah yang kurang mengerti hukum mengenai pertanahan dan juga pendayagunaan tanahnya. Tanah mempunyai fungsi sosial dimana  interpretasi dari fungsi tersebut tersebut menjelaskan bahwa tanah terlantar bertentangan dengan pengertian tanah sebagai fungsi sosial baik dalam Hukum Positif maupun Hukum Islam. Tujuan penulisan ini adalah untuk menelaah bagaimanya Hukum Positif dan Hukum Islam menyikapi permasalahan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian dalam bidang hukum dengan menggunakan jenis penelitian normatif ataupun kajian kepustakaan (library research). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif; pendekatan perundang-undangan (statute-approach), pendekatan komparatif (comparative approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach), serta maslahah mursalah.
Analisis Hukum Terhadap Produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah az-zarqa, az-zarqa; Prawira, Ilham Abdi
Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam Vol. 10 No. 1 (2018): Az-Zarqa'
Publisher : Sharia and Law Faculty of Sunan Kalijaga Islamic State University Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/azzarqa.v10i1.1733

Abstract

Arrum Haji merupakan salah satu produk baru yang ditawarkan oleh Pegadaian Syariah. Dengan menggadaikan 15 gram emas atau senilai uang 7 juta rupiah, nasabah mendapatkan pinjaman sebesar 25 juta rupiah untuk biaya pendaftaran haji, dalam pelaksanaannya Pegadaian Syariah bekerja sama dengan beberapa bank syariah, yaitu Bank BNI Syariah, Bank Mega Syariah, dan Bank Panin Syariah. Dengan adanya produk ini sebenarnya sangat membantu masyarakat terutama masyarakat golongan menengah ke bawah yang berniat untuk melaksanakan ibadah haji. Mengingat produk ini masih terbilang baru, diperlukan analisis hukum lebih mendalam terhadap produk Arrum Haji. Setelah dilakukan analisis lebih lanjut, didapatkan beberapa poin, yaitu Fatwa DSN-MUI Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas menjadi dasar hukum produk ini karena yang dijadikan objek jaminan adalah emas, selain itu Fatwa DSN-MUI Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang Disertai Rahn juga menjadi dasar hukum produk ini karena dilaksanakan untuk memberikan pembiayaan pendaftaran haji. Dengan demikian setelah dianalis secara mendalam dapat diketahui bahwa produk Arrum Haji telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI tersebut. 
Restruktrurisasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Dalam Perbankan Syari’ah azzarqa, azzarqa; Dja’akum, Cita Sary
Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam Vol. 9 No. 1 (2017): Az-Zarqa'
Publisher : Sharia and Law Faculty of Sunan Kalijaga Islamic State University Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/azzarqa.v9i1.1430

Abstract

Perkembangan ekonomi dalam pembangunan memiliki keterkaitan yang mendalam terhadap dunia perbankan. Kerjasama keduanya dalam hal opersional sangat dibutuhkan demi kehidupan yang sehat. Pelaku ekonomi dapat terus menjalankan usahanya dengan dana yang  dikucurkan oleh bank sebagai modal untuk usaha yang terus berlanjut dan berkembang. Bank bisa terus berjalan dengan pegelolaan dana yang tepat diantaranya adalah memberikan pembiayaan pada pelaku ekonomi. Dengan kerjasama keduanya maka terjalin simbiosis mutualisme untuk dapat mempertahankan dan melebarkan sayapnya.Managemen bank syariah berbeda dengan dengan bank konvensional hal ini  dijadikan prinsip tersendiri bahwa setiap pelaku usaha menginginkan pembiayaan yang diberikan oleh bank tetapi dengan prinsipnya masing-masing guna memperoleh keyakinan dan kepercayaan. Dengan kemantapan hati diinginkan bahwa kedua belah pihak dapat memeroleh manfaat rohani dan jasmani dalam kerjasamanya. Akan tetapi apakah pembiayaan pada bank syariah sudah sesuap dengan syariat? Terutama dalam hal akadnya? Inilaah yang menjadi kegelisahan bagi penulis untuk dapat membahas dan mengupas salah satu akad pembiayaan yang terdapat di bank syariah.
“Nisbah Bagi Hasil pada Produk Dirham Barokah Perspektif Fatwa No.115DSN-MUIIX2017 tentang Akad Mudarabah (Studi Kasus di KSPPS ANDA Boyolali)” Zumrotul Wahidah; Zumrotul Wahidah
Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam Vol 12, No 2 (2020): Az-Zarqa'
Publisher : Sharia and Law Faculty of Sunan Kalijaga Islamic State University Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/azzarqa.v12i2.1853

Abstract

Akad mudarabah merupakan akad yang diaplikasikan dalam produk penghimpunan dan penyaluran dana di Lembaga Keuangan Syariah. Salah satu produk yang menggunakan akad mudarabah yaitu produk Dirham Barokah yang ada di KSPPS ANDA Boyolali, akan tetapi ketentuan yang diterapkan oleh KSPPS belum diketahui apakah sesuai dengan ketentuan Fatwa No. 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Mudarabah. Sehingga penulisan ini mengkaji tentang implementasi Fatwa No. 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad mudarabah terhadap nisbah bagi hasil yang terjadi pada produk Dirham Barokah di KSPPS ANDA Boyolali. Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan yuridis normatif yang berdasarkan ketentuan fatwa DSN-MUI. Bahwasannya, KSPPS sebelum memunculkan suatu produk harus diperhatikan suatu pedoman yang berlaku baik dalam transaksi apapun. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari ketidaksesuaian dengan peraturan yang berlaku dan mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap produk yang dilakukan sesuai dengan prinsip syariah. 
Eksekusi Berdasarkan Ketentuan Pasal 6 Undang-Undang No 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggunan Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah A Hashfi Luthfi
Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam Vol 11, No 1 (2019): Az-Zarqa'
Publisher : Sharia and Law Faculty of Sunan Kalijaga Islamic State University Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/azzarqa.v11i1.1783

Abstract

Penulisan ini membahas mengenai eksekusi berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang No. 4 tahun 1996 UUHT sebagai alternative penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Penulisan hukum ini berusaha untuk mengetahui tentang bagaimana prosedur pelaksanaan eksekusi lelang hak tanggungan berdasarkan ketentuan tersebut. Dari hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban bahwa eksekusi lelang objek hak tanggungan dapat dilakukan melalui tiga prosedur, yaitu eksekusi dibawah tangan, parate eksekusi, eksekusi berdasarkan title eksekutorial. Eksekusi lelang melalui pelelangan umum cenderung lebih mudah dan tidak memakan banyak biaya daripada eksekusi dengan pertolongan hakim karena tidak memerlukan adanya perintah dari Ketua Pengadilan. Akan tetapi dalam hal adanya perlawanan debitor, KPKNL tidak memiliki kewenangan untuk melakukan eksekusi pengosongan atas objek lelang yang sudah dibeli oleh peserta lelang. Berbeda dengan pelaksanaan lelang dengan pertolongan hakim, apabila terhadap objek lelang yang terjual tersebut terdapat pihak-pihak yang tidak mau menyerahkan objek lelang kepada pemenang lelang, maka pengadilan berdasarkan ketentuan Pasal 14 UUHT memiliki kewenangan untuk melaksanakan eksekusi pengosongan terhadap objek lelang.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH BMT ASYIFFA KEC. SEKAMPUNG LAMPUNG TIMUR YANG DILIQUIDASI Putri, Ayu Franita
Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam Vol. 11 No. 2 (2019): Az-Zarqa'
Publisher : Sharia and Law Faculty of Sunan Kalijaga Islamic State University Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/azzarqa.v11i2.1708

Abstract

AbstakBMT merupakan sebuah lembaga keuangan mikro dengan prinsip syariah, BMT hadir dalam memberikan sebuah titik terang terhadak kesejahteraan masyarakat kecil seperti BMT Asyiffa, namun Bmt Asyiffa saat ini memberikan sebuah kekecewaan terhadap para anggota dan nasabah kemudian kepercayaan akan hal menyejahterakan serasa hilang karena BMT tersebut diliquidasi. Dan dari akibat liquidasi tersebut dibutuhkannya sebuah perlindungan bagi nasabah BMT.  Untuk menghindari sebuah kekacauan tersebut maka dapat dilihat bahwasanya perindungan BMT dapat kita lihat berdasarkan pada UU No 1 tahun 2013 dan UU koperasi No 25 Tahun 1992 serta kita dapat menganalisis dengan sebuah UU Perlindungan Konsumen no 8 Tahun 1999 yang dapat memebrikan sebuah jawaban atas keresahan dari permasalahan yang sangat meresahkan masyarakat tersebut.   dalam hal ini dapat kita lihat bahwasanya permasalahan yang cukup urgen adalah dimana ketidak mampuan sebuah lembaga keuangan mikro tersebut dilihat dari sumber daya manusia dalam mengelola sebuah lembaga keuangan tersebut tidak relevan dengan ketentuan yang seharusnya, serta kesenjangan antara pengetahuan hukum yang mereka miliki belum mampu dalam mengatasi berbagai persoalan yang ada karena mereka hanya menjalankan sebuah BMT dengan kemampuan dasar tanpa melihat sebuah resiko yang ada dihadapannya.

Page 12 of 23 | Total Record : 223

 10   11   12   13   14 

Filter by Year

2010 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 17 No. 1 (2025): Az-Zarqa' Vol. 16 No. 2 (2024): Az-Zarqa' Vol. 16 No. 1 (2024): Az-Zarqa' Vol. 15 No. 2 (2023): Az Zarqa' Vol. 15 No. 1 (2023): Az Zarqa' Vol. 14 No. 2 (2022): Az-Zarqa' Vol 14, No 1 (2022): Az-Zarqa' Vol. 13 No. 2 (2021): Az-Zarqa' Vol 13, No 1 (2021): Az-Zarqa' Vol 12, No 2 (2020): Az-Zarqa' Vol 12, No 1 (2020): Az-Zarqa' Vol. 11 No. 2 (2019): Az-Zarqa' Vol 11, No 1 (2019): Az-Zarqa' Vol. 10 No. 2 (2018): Az-Zarqa' Vol. 10 No. 1 (2018): Az-Zarqa' Vol 9, No 2 (2017): Az-Zarqa' Vol. 9 No. 1 (2017): Az-Zarqa' Vol. 8 No. 2 (2016): Az-Zarqa' Vol. 8 No. 1 (2016): Az-Zarqa' Vol. 7 No. 2 (2015): Az-Zarqa' Vol. 7 No. 1 (2015): Az-Zarqa' Vol 6, No 2 (2014): Az-Zarqa' Vol. 6 No. 2 (2014): Az-Zarqa' Vol. 6 No. 1 (2014): Az-Zarqa' Vol. 5 No. 2 (2013): Az-Zarqa' Vol. 5 No. 1 (2013): Az-Zarqa' Vol. 4 No. 2 (2012): Az-Zarqa' Vol. 4 No. 1 (2012): Az-Zarqa' Vol. 3 (2011): Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam Vol. 2 (2011): Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam Vol. 1 (2010): Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam More Issue