cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Arif Rahman
Contact Email
arif@unimal.ac.id
Phone
+6281370709010
Journal Mail Official
jimfh@unimal.ac.id
Editorial Address
Jln. Jawa, Kampus Bukit Indah, Jalan Jawa, Padang Sakti, Blang Pulo, Muara Satu, Blang Pulo, Muara Satu, Kota Lhokseumawe, Aceh 24355.
Location
Kota lhokseumawe,
Aceh
INDONESIA
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Published by Universitas Malikussaleh
ISSN : -     EISSN : 27988457     DOI : https://doi.org/10.29103/jimfh.v5i2.6255
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
JURNAL ILMIAH MAHASISWA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (Faculty of Law Student Scientific Journal) is a double blind peer reviewed journal published by the Faculty of Law, Universitas Malikussaleh. JURNAL ILMIAH MAHASISWA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (Faculty of Law Student Scientific Journal) published three times a year, every January, April and October and has been registered as Scientific Journal on LIPI with Special ISSN Number (ISSN ONLINE 2798-8457). JURNAL ILMIAH MAHASISWA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (Faculty of Law Student Scientific Journal) is a Scientific Journal of Law that has specificities in the fields of Legal Services, Community Engagement of Law Sector, Legal Aid, and Advocacy. The scope is not limited to: Economic Law, Civil law, Criminal law, Constitutional law, Environmental law, International law, Islamic law, and Information Communication and Telecommunication (ICT) Law
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 503 Documents
 11   12   13   14   15 
TRANSAKSI CRYPTOCURRENCCY BERDASARKAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA
JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 5, No 3 (2022): Oktober
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v5i3.8566

Abstract

Based on the research conducted that the view of Islamic law forbids Cryptocurrency transactions because it contains elements of gharar and dharar and is not in accordance with Law Number 7 of 2011 concerning currencies and Bank Indonesia regulations Number 17 of 2015 concerning the obligation to use Rupiah in the State of Indonesia. The Minister of Trade Number 99 of 2018 allows it as a Commodity asset in accordance with the supervision of CoFTRA and does not allow Cryptocurrency as a means of payment. In the supervision of cryptocurrencies, the government has issued regulations through Law No. 10 of 2011 concerning Commodity Futures Trading. Meanwhile, in terms of preventing Cryptocurrency in Indonesia, the prudential banking principle is regulated in Bank Indonesia Regulation No. 14/27/PBI/2012.
KEDUDUKAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA (ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 70/PUU-XVII/2019) Rido Susanto; Elidar Sari; Malahayati M
JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 5, No 3 (2022): Oktober
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v5i3.8655

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia sebelum dan setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No 70/PUU-XVII/2019dan untuk mengetahui mengetahui kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi setelah lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi No 70/PUU-XVII/2019). Metode penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan tersebut yaitu menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian yuridis normatif berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No 70/PUU-XVII/2019, Undang-Undang No 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsidengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, norma-norma hukum atau kaidah-kaidah. Tata caraaglutinasi data dan analisis data yang digunakan dalam penelitian yang lewatriset kepustakaan (library research) dan diolah secara kualitatif sehingga hasilnya akan disajikan secara deskriptif analisis dan dapat dipahami pembaca dengan mudah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pada revisi kedua Undang-Undang KPK menyatakan bahwa kedudukan KPK itu sendiri berada di bawah ranah kekuasaan eksekutif. Namun setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU/XVII/2019 menyebutkan bahwa kedudukan KPK berada di dalam rumpun eksekutif dalam melaksanakan tugas bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi penyadapan yang telah selesai dilaksanakan harus diberitahukan kepada Dewan Penggawas serta dalam hal penyidikan, penyidik yang melakukan penggeledahan dan penyitaan dapat memberitahukan kepada Dewan Penggawas. Hal ini sesuai dengan tugas dan kewenangan yang dimiliki oleh Dewan Penggawas sesuai dengan Pasal 37B Undang-Undang No 19 Tahun 2019 yakni memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan.
Keabsahan Tanda Tangan Elektronik dan Kekuatan Pembuktiannya dalam Hukum Acara Perdata Khairatus Sulma; Jamaluddin Jamaluddin; Arif Rahman
JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 5, No 3 (2022): Oktober
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v5i3.7107

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana kekuatan pembuktian tanda tangan elektronik jika dilihat dari perspektif Hukum Acara Perdata serta untuk mengetahui bagaimanakah upaya penyelesaian sengketa pada dokumen elektronik yang ditandatangani secara elektronik. Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilaksanakan lewat analisis, deskripsi, dan kajian atas bahan-bahan pustaka yang berbentuk isi perjanjian, undang-undang dan literatur yang berkenaan dengan masalah yang hendak dikaji. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa keabsahan suatu kesepakatan yang dilaksanakan dengan memakai tanda tangan elektronik pada perspektif hukum perdata ialah berlandaskan pada asas-asas perjanjian sebagaimana yang termuat dalam KUHPerdata, selanjutnya dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi Transaksi Elektonik dan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 mengenai Transaksi Elektronik. Kekuatan pembuktian dokumen elektronik yang ditandatangani menggunakan tanda tangan elektronik sama dengan kekuatan pembuktian sertifikat atau akta otentik yang dibuat oleh aparat umum yang berkuasa. Usaha hukum penyelesaian sengketa mengenai transaksi elektronik yang dokumen elektroniknya ditandatangani menggunakan tanda tangan elektronik didasari persetujuan antar kedua belah pihak tentang alternatif hukum serta badan yang merampungkan persoalan yang berlangsung. Penyelesaian sengketa sendiri umumnya bisa diklasifikasikan jadi penyelesaian sengketa secara litigasi ataupun nonlitigasi.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH SETELAH KONVERSI DARI BANK KONVENSIONAL MENJADI BANK SYARIAH INDONESIA (BSI) (Studi Penelitian Pada Bank Syariah Indonesia di Kabupaten Pidie) Cut Nela Ulfira; Faisal Faisal; Sulaiman S
JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 5, No 3 (2022): Oktober
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v5i3.7129

Abstract

Konversi Bank Konvensional menjadi Bank Syariah Indonesia dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini dilaksanakan pada Bank Syariah Indonesia Cabang Kabupaten Pidie. Perlindungan nasabah pasca konversi Bank Konvensional menjadi Bank Syariah Indonesia merupakan hal yang sangat perlu dilaksanakan. Aceh merupakan daerah mayoritas muslim, sehingga mempermudah penerapan sistem perbankan syariah, apalagi setelah lahirnya Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah. Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan pengaturan konversi bank konvensional menjadi Bank Syariah Indonesia khususnya di Kabupaten Pidie, Aceh. Kemudian untuk mengetahui dan menjelaskan perlindungan hukum terhadap nasabah setelah konversi dari bank konvensional menjadi Bank Syariah Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan jenis penelitian kualitatif dan sifat penelitian deskriptif dengan sumber data yaitu data primer yang diperoleh dengan melakukan penelitian lapangan (filed research), serta data sekunder yang diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengaturan mengenai Konversi Bank Konvensional menjadi Bank Syariah Indonesia, diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, POJK Nomor 64/POJK.03/2016 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional menjadi Bank Syariah, Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah, di samping itu diatur juga dalam berbagai undang-undang yang terkait diantaranya; Undang-Undang OJK dan Undang-Undang Bank Indonesia. Perlindungan hukum yang diberikan terhadap nasabah Bank Syariah Indonesia Cabang Kabupaten Pidie masih lemah dalam artiannya masih banyak keluhan yang didapat dari masyarakat terkait pelayanannya, contohnya sistem yang sering eror sehingga menghambat nasabah untuk bertransaksi. Namun Bank Syariah Indonesia Kabupaten Pidie telah berupaya maksimal dalam memberikan perlindungan terhadap nasabahnya baik dari segi kepercayaan, pengelolaan dana, dan juga penyaluran edukasi terhadap nasabahnya. Disarankan kepada Pemerintah untuk mensosialisasikan tentang Konversi Bank Konvensional menjadi Bank Syariah Indonesia. Perlindungan nasabah agar diberikan sejak awal yakni dengan adanya informasi keberadaan Bank Syariah Indonesia secara informatif.
Pemberantasan Penjualan Handphone Black Market (Studi Penelitian di Pematang Siantar) Christian maichel; Zulfan Z; Muhammad Hatta
JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 5, No 3 (2022): Oktober
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v5i3.6738

Abstract

The purpose of this study is to identify and discuss law enforcement against the sale of blackmarket mobile phones in Pematang Siantar and the role of the police and the Department of Industry and Trade in eradicating the sale of blackmarket mobile phones in Pematang Siantar. This study uses the empirical juridical method, which is a phenomenon that occurs using a theoretical basis in order to explain conformity with the facts on the ground. The data in this study were obtained from the results of interviews with informants and several expert sources in this study. Furthermore, the data is validated according to what is obtained in the field from the results of interviews.
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA MAIN SENDIRI OLEH MASYARAKAT (Studi Penelitian pada Kepolisian Sektor Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara) Riska Sintania SKD; Husni H; Teuku Yudi Afrizal
JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 5, No 3 (2022): Oktober
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v5i3.8470

Abstract

Judgment itself is an arbitrary act against people who are considered guilty. This is contrary to Article 170 of the Criminal Code paragraph (1) which reads "Anyone who in public together commits violence against people or goods, is sentenced to a maximum imprisonment of five years and six months". However, vigilante action still occurs as is the case in Kutarih Village, Babussalam District, Southeast Aceh Regency.The purpose of this study is to find out and explain the forms of countermeasures carried out by the Babussalam Sector Police against vigilante crimes by the community and the obstacles faced by the Babussalam Sector Police in tackling vigilante crimes by the community.This type of research is qualitative with an empirical juridical approach, is descriptive in the form of prescriptive research. Sources of data used are primary data in the form of interviews with respondents and informants.Based on the research results it is known that; The form of countermeasures carried out by the Babussalam Sector Police against vigilante crimes by the community is through preventive and repressive measures. Preventive actions include outreach to the community, fostering public trust in law enforcement officials, establishing partnerships with the community, carrying out formal and informal education, and carrying out routine patrols. While the repressive actions are; investigate cases to completion, collect evidence, and impose sanctions on perpetrators of vigilante crimes. The obstacles faced by the Babussalam Sector Police in tackling the crime of vigilantism by the community are that it is difficult to predict or is spontaneous; community conditions are heating up so that police officers seem to be working alone to secure victims, lack of good cooperation between the police and the local community to jointly tackle any vigilante action, no one in the community is willing to be a witness to vigilante acts; and many people who take part in vigilantism do not know who is involved.It is recommended to the police to further improve preventive actions so that these actions can be reduced or lost by providing legal awareness to the community, especially in the jurisdiction of the Babussalam Police, increasing coordination and cooperation with community leaders, religious leaders, government officials, non-governmental organizations. community and others. It is hoped that the police will be able to increase cooperation with the community in tackling vigilante acts and be able to investigate thoroughly by collecting evidence at the crime scene so that the culprit can be found.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYEDIAAN DAN PENGGUNAAN ALAT SWAB ANTIGEN BEKAS DI BANDARA INTERNASIONAL KUALANAMU Claudia Natasha; Zul Akli; Johari Johari
JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 5, No 3 (2022): Oktober
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v5i3.8388

Abstract

Alat swab antigen dan tabung antigen didaur ulang atau dicuci kembali oleh para Pelaku di ruang fertilitas yang berada di Laboratorium Klinik Kimia Farma dengan menggunakan alkohol 75% melanggar Pasal 98 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Kasus ini termasuk kasus yang baru pada saat terjadinya penyebaran virus Covid-19 yang sangat cepat. Berdasarkan hal tersebut, penegakan hukum yang terjadi masih sangat baru untuk diteliti beserta dengan hambatan serta solusi dalam penegakan hukum tindak pidana dalam penyediaan dan penggunaan alat swab antigen bekas.Studi ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum bagi Pelaku tindak pidana penyediaan dan penggunaan alat swab antigen bekas di Bandara Internasional Kualanamu. Untuk mengetahui dan menjelaskan hambatan dan solusi dalam penegakan hukum bagi Pelaku tindak pidana penyediaan dan penggunaan alat swab antigen bekas di Bandara Internasional Kualanamu.Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan penelitian menggunakan penelitian yuridis-sosiologis dengan tindak pidana penggunaan dan penyediaan alat swab antigen bekas. Sifat penelitian deskriptif, analisis data dan lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, dan Kejaksaan Negeri Deli Serdang. Sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer, data sekunder, dan data tersier.Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, diketahui bahwa: 1) mengenai penegakan hukum bagi Pelaku tindak pidana penyediaan dan penggunaan alat swab antigen bekas ditegakkan dengan berdasarkan Undang-Undang yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut, yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. 2) hambatan yang dirasakan Kejaksaan Negeri Deli Serdang sebagai Jaksa Penuntut Umum sejauh berjalannya proses penyidikan hingga proses persidangan, tidak ada kesulitan atau hambatan karena sudah ada filter atau penyeleksian yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. 3) solusi penegakan hukum yaitu dengan diberlakukannya aturan hukum yang berkaitan dengan pandemi Covid-19, khususnya pada layanan untuk Rapid Test Antigen untuk mengawasi berjalannya layanan tersebut.Alat swab antigen dan tabung antigen didaur ulang atau dicuci kembali oleh para Pelaku di ruang fertilitas yang berada di Laboratorium Klinik Kimia Farma dengan menggunakan alkohol 75% melanggar Pasal 98 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Kasus ini termasuk kasus yang baru pada saat terjadinya penyebaran virus Covid-19 yang sangat cepat. Berdasarkan hal tersebut, penegakan hukum yang terjadi masih sangat baru untuk diteliti beserta dengan hambatan serta solusi dalam penegakan hukum tindak pidana dalam penyediaan dan penggunaan alat swab antigen bekas.Studi ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum bagi Pelaku tindak pidana penyediaan dan penggunaan alat swab antigen bekas di Bandara Internasional Kualanamu. Untuk mengetahui dan menjelaskan hambatan dan solusi dalam penegakan hukum bagi Pelaku tindak pidana penyediaan dan penggunaan alat swab antigen bekas di Bandara Internasional Kualanamu.
PELAKSANAAN PRINSIP TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERHADAP LINGKUNGAN(studi pada PT agro Wira ligatsa di kecamatan gunung tuleh kabupaten Pasaman barat) Inanda U; Fatahillah F; Ramziati R
JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 6, No 1 (2023): Januari
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v6i1.5083

Abstract

Article 74 paragraph (1) of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies states that companies that carry out their business activities in the fields and / or related to natural resources are obliged to carry out CSR. The purpose of this study is to analyze the implementation of social responsibility at PT Agro Wira Ligatsa towards the environment around the company, obstacles in implementing CSR at PT Agro Wira Ligatsa to the environment around the company and efforts to overcome obstacles in the implementation of social responsibility towards the environment. at PT Agro Wira Ligatsa. This research uses an empirical juridical approach and is descriptive analysis. The sources of legal materials used are primary and secondary legal materials. The technique of collecting legal materials used by researchers is Library Research, which is carried out through searching library materials. Data analysis was carried out by means of descriptive analysis. The results showed that the implementation of Corporate Social Responsibility (CSR) at PT. Agro Wira Ligatsa has not carried out its obligations and is responsible in terms of providing CSR and the safety and comfort of the local community. Programs that have been carried out by the company provide social assistance in the form of food / groceries, qurbani meat every Eid al-Adha, school clothes for local children, and home industry training for mothers who do not have a job. Environmental fields such as tree planting, and education and health sectors such as scholarships. On the other hand, the company has not carried out its obligations in accordance with the laws and licensing requirements in the environmental sector, such as liquid waste that goes directly to residents' plantations, does not have a permit and finds that the flow meter has not been installed at the outlet of the Wastewater Management Institute (IPAL). It is suggested to the Pasaman Regency Government to be more assertive in imposing sanctions on PT Agro Wira Ligatsa if it repeats the same mistake. It is recommended to PT Agro Wira Ligatsa to protect the environment, especially the surrounding community, not only to take advantage of it but also to protect the environment well.
URF SEBAGAI METODE DAN SUMBER HUKUM EKONOMI SYARIAH Neni Hardiati; Wandi Akbar Ginanjar; Elis Fitria; Anggi Nurfauziah
JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 6, No 1 (2023): Januari
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v6i1.10410

Abstract

The development of an increasingly advanced industry has an impact on the development of transactions in an increasingly complex economy so that many transaction activities require ijtihad to find solutions to problems that may arise. The hope is that the transaction can run smoothly and in accordance with Islamic law. This study aims to discuss matters relating to how 'urf becomes a method and source of Islamic law in economic activities by using a qualitative research methodology with a library research approach. The results showed that 'urf' is a thing that is known and has become a habit of the community, either in the form of words or actions. So that 'urf can be used as a method and legal basis in economic transaction activities.
PEMETAAN PENDERITA HIPERTENSI PADA LANSIA (Studi Pada Wilayah Kerja Puskesmas Sangkub Kabupaten Bolaang Mongondow Utara) Fachry Rumaf; Christien Gloria Tutu; Bambang Herianto Talamati; Ridwan Putabuga; Chandra Wisnu Nugroho
JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 6, No 1 (2023): Januari
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v6i1.10411

Abstract

Hypertension is the sixth ranked non-communicable disease in Indonesia. The prevalence of hypertension throughout Indonesia is 34.1 percent. Cases of hypertension in the working area of the Sangkub Health Center in North Bolaang Mongondow Regency in 2020 there were 636 hypertension patients, in 2021 there were 681 hypertension patients, and in 2022 there were 483 hypertension patients. This study uses a type of quantitative research using descriptive research methods with a cross sectional approach. The population in this study were all elderly patients suffering from hypertension in the working area of the Sangkub Health Center, North Bolaang Mongondow Regency, namely 483 people. Determining the sample size in this study used the Krejcie-Morgan table, namely 176 hypertensive patients. Based on the results of the study it can be concluded that the factors of age, gender, heredity, obesity, stress, alcohol consumption habits, and excessive sodium consumption habits are factors that can cause a high risk of hypertension in the elderly in the work area of the Sangkub Public Health Center, North Bolaang Mongondow Regency.

Page 13 of 51 | Total Record : 503

 11   12   13   14   15 

Filter by Year

2018 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 3 (2025): (Agustus) Vol. 8 No. 2 (2025): (April) Vol. 8 No. 1 (2025): (Januari) Vol. 7 No. 4 (2024): (Oktober) Vol. 7 No. 3 (2024): (Agustus) Vol. 7 No. 2 (2024): (April) Vol. 7 No. 1 (2024): (Januari) Vol. 6 No. 4 (2023): (Oktober) Vol 6, No 2 (2023): Maret Vol. 6 No. 2 (2023): (April) Vol 6, No 1 (2023): Januari Vol 5, No 3 (2022): Oktober Vol 5, No 2 (2022): Maret Vol 5, No 2 (2022): April Vol 5, No 1 (2022): Januari Vol 4, No 3 (2021): Oktober Vol 4, No 2 (2021): April Vol 4, No 1 (2021): Januari Vol 3, No 3 (2020): Oktober Vol 3, No 1 (2020): Januari Vol 2, No 3 (2019): Oktober Vol 2, No 2 (2019): April Vol 2, No 1 (2019): Januari Vol 1, No 1 (2018): Oktober More Issue