Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
JURNAL ILMIAH MAHASISWA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (Faculty of Law Student Scientific Journal) is a double blind peer reviewed journal published by the Faculty of Law, Universitas Malikussaleh. JURNAL ILMIAH MAHASISWA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (Faculty of Law Student Scientific Journal) published three times a year, every January, April and October and has been registered as Scientific Journal on LIPI with Special ISSN Number (ISSN ONLINE 2798-8457). JURNAL ILMIAH MAHASISWA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (Faculty of Law Student Scientific Journal) is a Scientific Journal of Law that has specificities in the fields of Legal Services, Community Engagement of Law Sector, Legal Aid, and Advocacy. The scope is not limited to: Economic Law, Civil law, Criminal law, Constitutional law, Environmental law, International law, Islamic law, and Information Communication and Telecommunication (ICT) Law
Articles
503 Documents
<![CDATA[Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Peretasan (Hacker) Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik ]]>
<![CDATA[Ridwan Ridwan]]>;
<![CDATA[Muhammad Nur]]>;
<![CDATA[Sulaiman S]]>
<![CDATA[ JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 6, No 1 (2023): Januari ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29103/jimfh.v6i1.7007
<![CDATA[Peretasan (hacking) adalah suatu perbuatan penyambungan dengan cara menambah terminal komputer baru pada sistem jaringan komputer tanpa izin atau secara melawan hukum dari pemilik sah jaringan komputer tersebut, ada perbedaan dalam penjatuhan putusan terhadap kasus yang sama apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam penjatuahan sanksi tersebut, dan selanjutnya melihat mengenai pertanggungjawaban didalam UU ITE mengenai terhadap tindak pidana peretasan (hacker). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap kasus yang sama dan bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kejahatan peretasan dalam undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Metode yang digunakan yaitu metode penelitian hukum yuridis normatif yang meneliti dan menelaah bahan pustaka, atau data primer, sekunder, dan tersier maka penelitian hukum normtif disebut juga penelitian hukum kepustakaan. Hasil dari penelitian ini yaitu pada pertanggugjawaban pidana dalam undang-undang Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia menganut sistem pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (dolus) dan kealpaan (culpa), bahwa asas kesalahan merupakan asas yang sangat fundamental dalam hukum pidana dan dalam penjatuhan sanksinya adanya pengabungan antara pidana penjara dan denda. Sedangkan yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dari kedua kasus yang diuraikan yaitu melihat dari segi ada perbedaan cara dalam meretas dimana dalam kasus pertama hanya meretas dan berjalan-jalan saja dalam situs web tersebut, dan kasus kedua dilakukan dengan cara merusak merubah tampilan dari web tersebut dan membuat perkataan yang tidak senonoh, dan setelah menyadari hal tersebut tidak langsung mengubah tampilan seperti semula. Disarankan instrumen pedoman hukum yang dapat mengikat para Hakim sebagai batasan mengenai cara pandang tentang penilaian terhadap suatu persoalan, serta Mahkamah Agung sebagai lembaga tertinggi yudikatif harus memperhatikan putusan Hakim pada peradilan Tingkat Pertama dan banding untuk selanjutnya dilakukan koreksi atas putusan-putusan yang secara signifikan berpotensi menimbulkan disparitas pemidanaan yang mencolok, dan kepada legislatif yang diberi wewenang untuk membuat dan merancang undang-undang dapat mungatur secara khusus tindakan peretasan ini dalam UU ITE.]]>
<![CDATA[KEBIJAKAN HUKUM PIDANA MELALUI PENDEKATAN DIVERSI TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA ASUSILA ]]>
<![CDATA[Juli Raya Syahputra]]>;
<![CDATA[Andi Hakim Lubis]]>
<![CDATA[ JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 6, No 1 (2023): Januari ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29103/jimfh.v6i1.10419
<![CDATA[Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia, merupakan potensi dari penerus cita-cita perjuangan bangsa. Selain itu, anak sebagai bagian dari keluarga, merupakan buah hati, penerus, dan harapan keluarga. Namun seiring dengan perkembangan teknologi dan media informasi yang tidak terbatas, menjadikan kegiatan atapun tindakannya masuk kedalam kategori tindak pidana salah satunya adalah kesusilaan. kesusilaan merupakan salah satu kaidah pergaulan ironisnya kejahatan kesusilaan ini tidak hanya menimpa perempuan dewasa, tetapi juga menimpa anak-anak dibawah umur dan dilakukan juga oleh anak yang juga sama-sama membutuhkan perlindungan hukum hak-hak atas anak. Untuk itu perlu kebijakan hukum pidana yang tepat terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kesusilaan. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitlian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Pentingnya diversi sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan anak karena diversi merupakan bentuk mediasi penal terbaik untuk menanggulangi masalah anak pelaku tindak pidana, karena lebih memperhatikan masalah Hak Azasi Manusia dengan pendekatan restorative justice.]]>
<![CDATA[PSIKOLOGI PEMASARAN DI ERA KOMUNIKASI DIGITAL ]]>
<![CDATA[Lia Kurniawati]]>;
<![CDATA[Dewi Untari]]>;
<![CDATA[Muhammad Irsyad Raspati]]>
<![CDATA[ JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 5, No 3 (2022): Oktober ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29103/jimfh.v5i3.10442
<![CDATA[The mix between psychology in marketing activities known as marketing psychology is still a new thing for marketers in Indonesia. The use of marketing psychology is very useful for marketers to sell their products/services. Even though this is still new, marketing psychology has developed very rapidly to be used by marketers along with the current development of digital communication. For example, if in the past many marketers used demographic and geographical approaches to segment their markets, now many marketers use a psychographic approach through advertising sentences (copywriting) or with other psychological approaches that marketers deliberately study first. In an effort to expand the market, many marketers use a mix of demographic, geographic and psychographic approaches. Marketing psychology is very helpful for managers, especially for marketing managers to solve many marketing problems, especially those related to their consumers. Consumers are human beings whose one aspect is the soul. Humans are different from products because humans have souls and feelings that are so complex. The emergence of marketing psychology helps marketing managers to understand their customers and then they will in turn know how they can better attract consumers to grow sales of their products/services. Even this is used in the current era of digital communication where consumer data is very easy to obtain and directly confirmed by potential consumers so that consumer psychological data can be easily analyzed.]]>
<![CDATA[PERAN EKONOMI ISLAM DALAM MEMBERDAYAKAN EKONOMI PEREMPUAN ]]>
<![CDATA[Adriani A]]>;
<![CDATA[Oktaviani O]]>
<![CDATA[ JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 6, No 1 (2023): Januari ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29103/jimfh.v6i1.3723
<![CDATA[Empowering women is one of the keys to increasing a country's national income and can affect the country's progress. To support this statement, reported by BPS Indonesia, the female population in Indonesia will reach 49.42 percent by 2020, which means that women have the opportunity to advance the nation if properly and appropriately empowered. Islam as a religion has its own economic concept which is now often termed Islamic economics or Islamic economics. The concept of Islamic economics talks about two things, firstly about the legal status of economic transactions, and secondly about who can carry out these transactions. What's interesting about this is that since the beginning of its development, Islam has never closed space for women and men to develop in the economic sector. As said by the wife of the prophet Muhammad SAW, Khadijah where he was a trader. Departing from that this research discusses the role of women in Islam in an effort to build the economy. Normative research is library research, in which the author will examine library materials or secondary data as the basic material for research. The nature of this research is descriptive, namely describing how the position of Islamic religious doctrine is in women's economic empowerment. Data collection method is done by documentation. Furthermore, the approach used in this study is a doctrinal approach, namely research conducted by examining all Islamic legal regulations related to the issues studied. The research results show that women in Islam are given equal space to play a role in the economy. ]]>
<![CDATA[WANPRESTASI DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN WARALABA MANJA CHEESE TEA DI KOTA SIGLI ]]>
<![CDATA[Nur Fahni]]>;
<![CDATA[Marlia Sastro]]>;
<![CDATA[Nuribadah N]]>
<![CDATA[ JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 5, No 3 (2022): Oktober ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29103/jimfh.v5i3.8083
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan dalam perjanjian waralaba Manja Cheese Tea di kota Sigli sudah sesuai dengan prosedur atau tidak, serta mengetahui penyebab terjadinya wanprestasi dalam perjanjian waralaba Manja Cheese Tea di Kota Sigli, dan mengetahui dan menganalisis akibat hukum apabila terjadi wanprestasi oleh salah satu pihak. Metode pengumpulan data dan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui kegiatan penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research). Analisis data dilakukan secara deskriptif (descriptive analysisis). Hasil penelitian menunjukkan bahwa, dalam pelaksanaan perjanjian waralaba Manja Cheese Tea di Kota Sigli, penerima waralaba menandatangani kontrak sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Setiap pihak yang telah mengadakan kontrak harus melaksanakan hak dan kewajiban para pihak. (2) Penyebab terjadinya wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian waralaba Manja Cheese Tea di Kota Sigli adalah pihak franchisor dan franchise tidak memenuhi hak dan kewajiban sesuai dengan perjanjian yang berlaku, pihak franchise menambahkan beberapa menu baru yang tidak ada di brand Manja Cheese Tea, dan menjual produk-produk lain serta mempunyai cabang baru tanpa sepengetahuan dari franchiso. (3) Akibat hukum dari wanprestasi ini adalah pihak Franchisor mencabut semua perjanjian kontrak yang telah disepakati di awal dengan pihak Mitra Manja Cheese Tea dan mitra Manja Cheese Tea di Kota Sigli tidak boleh menggunakan lagi semua brand Manja Cheese Tea.]]>
<![CDATA[PEMBUNUHAN ATAS PERMINTAAN KORBAN (Suatu Kajian Terhadap Pasal 344 KUHP) ]]>
<![CDATA[Rina Ridara Yani]]>;
<![CDATA[Johari Johari]]>;
<![CDATA[Ummi Kalsum]]>
<![CDATA[ JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 6, No 1 (2023): Januari ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29103/jimfh.v6i1.8813
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan pembunuhan atas permintaan korban berdasarkan Pasal 344 KUHP dan pengaturan euthanasia di Negara Belanda. Pembunuhan atas permintaan korban adalah suatu perbuatan yang dilarang di Indonesia. Perbuatan tersebut diatur dalam Pasal 344 KUHP dan selalu dikaitkan dengan euthanasia. Di Indonesia, euthanasia masih selalu diperdebatkan. Sedangkan di Negara Belanda euthanasia telah dilegalkan. Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan yang bersifat deskriptif dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, dilakukan dengan cara menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang di teliti. Hasil penelitian menyebutkan bahwa sejauh ini belum ada aturan khusus di Indonesia yang mengatur tentang tindak pidana euthanasia, namun dalam KUHP terdapat Pasal yang selalu dikaitkan dengan tindak pidana euthanasia, yaitu Pasal 344 KUHP tentang pembunuhan atas permintaan korban. Keberadaan Pasal 344 KUHP tersebut secara tidak langsung melarang tindakan euthanasia. Sedangkan di negara Belanda, euthanasia telah dilegalkan dan telah ada pengaturan khusus tentang euthanasia yang diatur dalam Wet van 12 April 2001, yaitu Undang-Undang mengenai Prosedur untuk Mengakhiri Hidup Secara Sukarela dan Pengecualian Terhadap Ketentuan Pidana dan Undang-Undang Tentang Kremasi dan Penguburan. Dalam undang-undang ini terdapat beberapa persyaratan yang telah ditetapkan dan euthanasia akan dilakukan jika persyaratan tersebut telah terpenuhi.]]>
<![CDATA[MERETAS NILAI EKONOMI MASYARAKAT MELALUI BUMDES (Studi Kasus di Desa Telogorejo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur) ]]>
<![CDATA[Arif Ismunandar]]>
<![CDATA[ JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 6, No 1 (2023): Januari ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29103/jimfh.v6i1.10435
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai peran BUMDes yang mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi dan meretas kemandirian masyarakat Desa. Ditengah situasi ekonomi yang seperti ini pasca pandemi covid, pemberdayaan masyarakat sangat dibutuhkan untuk membantu meningkatkan pendapatan dan membangun unit-unit usaha baru di Desa. BUMDes merupakan wadah yang tepat dalam menopang atau penguat ekonomi desa yang dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakat desa itu sendiri. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Setting Penelitian dilaksanakan di Desa Telogorejo Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur. Sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Informan penelitian yaitu: Kepala Desa Telogorejo, Ketua dan Sekretaris BUMDes Bina Karya, dan Masyarakat setempat yang tergabung sebagai anggota. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik penjamin keabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber. Sedangkan, teknik analisis data yaitu dengan (data reduction), penyajian data (data display), dan menarik kesimpulan (making conclusion). Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dan analisa data yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa kinerja pengurus BUMDes Bina Karya Desa Telogorejo dalam meretas dan meningkatkan nilai ekonomi, sudah mengacu pada indikator-indikator kinerja dalam suatu organisasi. Kinerja yang dilaksankan oleh pengurus BUMDes Bina Karya merupakan bentuk usaha dalam upaya mewujudkan program-program yang telah dirintis dan dikembangkan menjadi bidang usaha yang dapat meningkatkan ekonomi masyarakat. Pengawasan kinerja dilaksankan oleh Ketua BPD beserta Kepala Desa Telogorejo. evaluasi kinerja BUMDes Bina Karya dilaksanakan satu bulan sekali yaitu pada Tanggal 30. Faktor penghambat yang memepengaruhi kinerja BUMDes Bina Karya Desa Telogorejo, yaitu: 1). BUMDes belum menjadi prioritas usaha bagi masyarakat desa, 2). Kesadaran pengurus BUMDes Bina Karya dalam kinerja yang belum optimal, dan 3). Lemahnya kemampuan manajerial pengurus BUMDes.]]>
<![CDATA[PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA PERUSAHAAN TERHADAP PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (Studi Penelitian PT. Ciomas Adisatwa) ]]>
<![CDATA[Muhammad Fachri Hibatullah]]>;
<![CDATA[Sofyan Jafar]]>;
<![CDATA[Hasan Basri]]>
<![CDATA[ JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 6, No 1 (2023): Januari ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29103/jimfh.v6i1.6938
<![CDATA[The importance of protecting the environment is one way to carry out the orders of the 1945 Constitution. The Indonesian government has actually shown seriousness in dealing with environmental problems, as evidenced by the making of regulations that discuss the environment, it's just that in the field there are still gaps between das solen and das sein because the rules are very good, in fact not enforced according to expectations. The results of the study show that UUPPLH requires companies that are proven to have polluted to be responsible in the form of civil liability (compensation) and take certain actions, the results of the study also show that PT. Ciomas Adisatwa is also proven to have polluted the river, so that it is subject to administrative sanctions written warnings and forms of responsibility are carried out by increasing supervision, evaluation and taking/checking waste samples regularly in order to anticipate pollution and carry out environmental restoration as a form of corporate moral responsibility because it has make a mistake. Keywords: Civil Liability, Company, Pollution, Environment.]]>
<![CDATA[Perkawinan paksa dan Akibat hukumnya di desa Bogak Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara Sumatra Utara ]]>
<![CDATA[Adela Fauza]]>;
<![CDATA[Fauzah Nur Aksa]]>;
<![CDATA[Hamdani H]]>
<![CDATA[ JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 6, No 1 (2023): Januari ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29103/jimfh.v6i1.9086
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang perkawinan paksa dan akibat hukumnya. Penelitian ini dilakukan di Desa Bogak Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian yuridis sosiologis. Sumber data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa faktor keluarga merupakan faktor yang paling dominan sebagai penyebab terjadinya perkawinan paksa, kemudian faktor ekonomi, faktor pendidikan, dan faktor lingkungan termasuk penyebab terjadinya perkawinan paksa di Desa Bogak Kecamatan Tanjung Tiram. Sedangkan faktor adat bukan penyebab terjadinya perkawinan paksa di Desa Bogak Kecamatan Tanjung Tiram. Sementara itu, perkawinan paksa yang dilakukan di Desa Bogak Kecamatan Tanjung Tiram dalam Islam hukumnya sah dikarenakan peran orang tua kandung perempuan memiliki hak ijbar atau hak untuk mengawinkan anak perempuannya meskipun tanpa persetujuan dari anak perempuannya tersebut.]]>
<![CDATA[Analisis Kepastian Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 91/Puu-Xviii/2020 Tentang Uji Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ]]>
<![CDATA[Berutu, Riski Pardinata]]>;
<![CDATA[Iskandar, Hadi]]>;
<![CDATA[Syahputra, Dedy]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 6 No. 2 (2023): (April) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29103/jimfh.v6i2.8391
<![CDATA[Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari pembentukan hukum. Menurut Hans Kalsen kepastian hukum merupakan norma hukum yang dibuat dengan jelas tanpa menimbulkan spekulasi-spekulasi, multi tafsir, dan keragu-raguan dalam masyarakat. Suatu produk hukum yang dibuat harus mencerminkan nilai-nilai tujuan hukum (keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum). Dalam hal ini produk hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang Uji Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 apakah telah mencerminkan kepastian hukum. Pada permasalahannya dalam penelitian ini untuk menjawab apa yang menjadi landasan pemikiran Mahkamah Konstitusi menjatuhkan Putusan Inkonstitusional Bersyarat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan apakah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 telah mencerminkan kepastian hukum. Untuk menjawab permasalahan yang dirumuskan tersebut, maka penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian normatif, yaitu dengan cara-cara penelitian Pustaka, melalui pendekatan-pendekatan asas-asas, norma-norma hukum, kaidah-kaidah, doktrin, dan peraturan perundang-undangan. Maka berdasarkan penelitian yang dilakukan atas permasalahan tersebut, maka dapat di jawab bahwa Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan putusan inkonstitusional bersyarat terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah melalui penafsiran konstitusi namun pada putusan tersebut belum mencerminkan kepastian hukum sebagaimana tujuan pembentukan suatu produk hukum. Pada akhir dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 belum mencerminkan asas kepastian hukum sehingga berdasarkan penelitian ini harapan dan saran kepada Mahkamah Konstitusi dalam melahirkan suatu keputusan lebih mempertimbangkan segala aspek didalamnya sehingga tercipta sebuah produk hukum yang memberikan kepastian hukum untuk menciptakan kesejahteraan dalam kehidupan berbangsa.]]>
