cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Arif Rahman
Contact Email
arif@unimal.ac.id
Phone
+6281370709010
Journal Mail Official
jimfh@unimal.ac.id
Editorial Address
Jln. Jawa, Kampus Bukit Indah, Jalan Jawa, Padang Sakti, Blang Pulo, Muara Satu, Blang Pulo, Muara Satu, Kota Lhokseumawe, Aceh 24355.
Location
Kota lhokseumawe,
Aceh
INDONESIA
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Published by Universitas Malikussaleh
ISSN : -     EISSN : 27988457     DOI : https://doi.org/10.29103/jimfh.v5i2.6255
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
JURNAL ILMIAH MAHASISWA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (Faculty of Law Student Scientific Journal) is a double blind peer reviewed journal published by the Faculty of Law, Universitas Malikussaleh. JURNAL ILMIAH MAHASISWA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (Faculty of Law Student Scientific Journal) published three times a year, every January, April and October and has been registered as Scientific Journal on LIPI with Special ISSN Number (ISSN ONLINE 2798-8457). JURNAL ILMIAH MAHASISWA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (Faculty of Law Student Scientific Journal) is a Scientific Journal of Law that has specificities in the fields of Legal Services, Community Engagement of Law Sector, Legal Aid, and Advocacy. The scope is not limited to: Economic Law, Civil law, Criminal law, Constitutional law, Environmental law, International law, Islamic law, and Information Communication and Telecommunication (ICT) Law
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 503 Documents
 9   10   11   12   13 
PEMBERATAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DANA BANTUAN SOSIAL T Heriza Fahmi; Zul Akli; Sumiadi S
JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 5, No 2 (2022): April
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v5i2.5685

Abstract

Tindak Pidana Korupsi adalah kejahatan yang dilakukan oleh seseorang maupun badan hukum yang disengaja perbuatan tersebut melawan hukum dan didasari untuk memperkaya diri sendiri, kelompok maupun badan hukum yang secara merugikan perekonomian negara. Hukuman terhadap para pelaku tindak pidana korupsi seringkali tidak diputuskan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, seperti pada kasus Binahati B Baeha dan Muhir. Sebagaimana seperti aturan mengenai pemberatan yang terdapat dalam Pasal 52 KUHP dan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Adapun bahan hukum penelitian ini bersumber dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelitian ini bersifat deskriptif. Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Aturan dalam Pasal 2 ayat (2) sebenarnya sudah cukup kuat untuk mengikat hakim dalam memutuskan kasus tindak pidana korupsi dengan pemberatan. Namun pada kenyataan hakim tidak pernah memutuskan suatu perkara korupsi dengan hukuman mati sekalipun kasus tersebut telah memenuhi unsur pemberatan. Hakim juga dinilai tidak tegas dalam memutuskan hukuman terhadap pelaku tindak pidana korupsi dengan pemberatan, hakim cenderung memutuskan suatu perkara hanya berlandaskan pada dakwaan yang diberikan oleh jaksa. Melihat dua kasus yang telah diputuskan, terlihat bahwa kedua kasus telah memenuhi unsur-unsur perbuatan yang dapat dijatuhi hukuman dengan pemberatan, namun tidak terdapat adanya pemberatan didalam hukuman yang dijatuhkan hakim kepada dua pelaku yang melakukan tindak pidana korupsi bantuan sosial. Disarankan kepada hakim agar dapat menjatuhkan hukuman kepada seseorang yang melakukan tindak pidana korupsi bantuan sosial sesuai dengan ketentuan pemberatan mengingat kejahatan yang dilakukan telah memenuhi unsur pemberatan dan diharapkan juga agar hakim lebih mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan pada saat menjatuhi hukuman.
Tinjauan Yuridis Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-Phi/2019/Pn-Bna Tentang Perselisihan Hubungan Industrial Naufal Auqa
JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 5, No 3 (2022): Oktober
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v5i3.5543

Abstract

Hubungan Industrial merupakan sistem hubungan yang menempatkan kedudukan pengusaha dan pekerja sebagai hubungan yang saling melengkapi dalam rangka mencapai tujuan bersama. Proses Hubungan Industrial pada sebuah perusahaan tidak selamanya berjalan dengan mulus, adakalanya timbul perselisihan antara pengusaha dengan pekerja, baik perselisihan mengenai hak, kepentingan, maupun pemutusan hubungan kerja (PHK), Salah satu kasus perselisihan hubungan industrial terjadi antara Pekerja Jalaluddin dengan PT. Risky Ardy Jaya Argo dan telah diadili di Pengadilan Negeri Banda Aceh dalam Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-Phi/2019/Pn-Bna. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan pertimbangan hukum Hakim mengadili perkara dalam putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2019/PN-Bna, putusan Hakim dalam putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2019/PN-Bna sudah apa sesuai dengan keadilan, dan Untuk mengetahui dan menjelaskan akibat hukum yang timbul dari putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2019/PN-Bna. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan Perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan bahan hukum Primer, sekunder dan terseier, teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi pustaka dan studi dokumen, Analisis bahan hukum dilakukan dengan cara mensistematika terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Pertimbangan Hakim dalam mengadili perkara dalam putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2019/PN-Bna didasarkan dari alat bukti tertulis, keterangan saksi di bawah sumpah dan fakta dipersidangan yang menerangkan bahwa hubungan penggugat dengan tergugat adalah hubungan perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Sehingga perusahaan atau majikan diharuskan untuk membayar penghargaan masa kerja, dan uang pesangon. Majelis Hakim dalam memutuskan perkara nomor 4/Pdt.Sus-Phi/2019/Pn-Bna telah sesuai dengan keadilan prosedural. Akibat hukum yang timbul dari putusan nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2019/PN-Bna yaitu apabila tidak diajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sehingga memperoleh kekuatan hukum tetap, maka pihak tergugat wajib melaksanakan putusan Hakim Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2019/PN-Bna tersebut Disarankan agar Majelis Hakim dapat selalu mempertahankan pertimbangan yang mengandung unsur kebenaran, tanpa memihak sebelah pihak.
BIMBINGAN PRANIKAH UNTUK MENGURANGI PERKARA PERCERAIAN (studi Penelitian Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah)p Jamiul Husna Husna; Teuku Yudi Afrizal; Hamdani h
JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 5, No 2 (2022): April
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v5i2.6006

Abstract

Bimbingan pranikah sangat bermanfaat dalam membangun rumah tangga sakinah mawaddah warahmah serta menghindari perceraian. Di Kecamatan Pintu Rime Gayo banyak ditemukan terjadi kasus perceraian pada pasangan yang telah melaksanakan bimbingan pranikah berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Pranikah. Tujuan penelitian mengetahui proses pelaksanaan bimbingan pranikah, mengetahui pengaruh bimbingan pranikah dalam mengurangi angka perceraian di Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah dan mengetahui hambatan yang di temukan dalam melaksanakan bimbingan pranikah serta upaya yang di tempuh dalam mengatasi hambatan pelaksanaan bimbingan pranikah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, Pendekatan kualitatif, dan bersifat deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pelaksanaan bimbingan pranikah di Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupate Bener Meriah telah dilaksanakan namun dalam pelaksanaannya belum maksimal sesuai peraturan, Pengaruh bimbingan pranikah sangatlah besar dalam membina ketahanan rumah tangga mengatur dan mengelola finansial keluarga. Hambatan yang di temukan dalam melaksanakan bimbingan pranikah yaitu fasilitator dan materi bimbingan yang belum lengkap, alokasi waktu bimbingan tidak sampai 16 jam dan kurangnya sarana pendukung dalam pelaksanaan bimbingan pranikah. Upaya yang di tempuh untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan bimbingan pranikah di Kecamatan Pintu Rime Gayo melakukan sosialisasi tentang pentingnya bimbingan pranikah dan melakukan kerja sama dengan pihak terkait. Pihak KUA diharapkan dapat meningkatkan kerjasamanya dengan pihak terkait untuk dijadikan sebagai fasilitator dalam penyampaian materi bimbingan pranikah, membagikan buku modul bimbingan pranikah, melaksanakan bimbingan sesuai waktu yang telah ditentukan dalam peraturan serta melibatkan tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP KORPORASI YANG MELAKUKAN PEMBAKARAN LAHAN DAN HUTAN Islahuddin I; Muhammad Nur; Yusrizal Y
JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 5, No 2 (2022): April
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v5i2.5246

Abstract

Studi ini bertjuan untuk mengetahui aspek terhadap korporasi dan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi yang melakukan pembakaran lahan dan hutan. Metode yang digunakan dalam menyelesaikan penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perbuatan tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan korporasi pada pembakaran lahan dan hutan merupakan suatu delik materil tindakan melawan hukum yang menyebabkan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup. Penegak hukum dapat lagi memperhatikan terhadap pertanggungjawaban pidana korporasi yang melakukan tindak pidana kebakaran hutan dan lahan, sehingga hal tersebut menjadi efek jera dan dapat mencegah korporasi lain untuk melakukannya karena kebakaran hutan.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK YANG TURUT SERTA MELAKUKAN PEMBUNUHAN Rauzatul Fitri; Zulfan Z; Husni H
JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 5, No 3 (2022): Oktober
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v5i3.5303

Abstract

Children need affection which is a psychic need as the most basic need in human life, especially for a child. It is different for minors who must be held accountable for their mistakes for 5 (five) years on the Decision of the Judges of the Takengon District Court. The purpose of this study is to determine the criminal liability of children who participate in murder and to know the legal protection of children who participate in murder according to Article 340 of the Criminal Code. The method used in completing this research is normative juridical. This study uses a conceptual, statutory, and comparative approach. The nature of this research is descriptive, which aims to describe a problem that occurs by interpreting legal materials for problem solving. The results of this study found that in principle children are still subject to criminal responsibility. In the consideration of the Judges of the Takengon District Court, it stated that there was no justification and excuse for abolishing the crime against children, so that children were considered capable of being responsible and found guilty. However, as a child, their rights will still be protected as stipulated in Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection (UUPA) where the State, Government, Regional Government, Community, Family, and Parents or Guardians are obliged and responsible for the implementation of Child Protection. Protection of children against perpetrators of crime is very important to do in order to anticipate prevention in the future there will be no more children committing the same crime. Keywords: Children, Criminal Liability, Child Protection, Inclusion
KEABSAHAN AYAH BIOLOGIS SEBAGAI WALI NIKAH TRHADAP ANAK ZINA SETELAH BERLAKUNYA KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi kasus di Kecamatan Cot Girek Kabupaten Aceh Utara) Adinda Alda Indriyana; Ramziati R; Jumadiah J
JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 5, No 2 (2022): April
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v5i2.7502

Abstract

Studi ini bertujuan untuk memahami dan mengetahui bagaimana penentuan wali nikah bagi anak zina di Kecamatan Cot Girek Kabupaten Aceh Utara dan akibat hukum dengan adanya ayah biologis yang menjadi wali nkah bagi anak zina. Ketentuan mengenai anak telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 43 ayat (1) bahwa anak luar nikah hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Dalam kehidupan masyarakat terdapat perkawinan yang telah didahului oleh suatu hubungan yang dilarang, artinya ketika dilakukan akad nikah mempelai wanita sudah dalam keadaan mengandung anak dari laki-laki yang menghamilinya. Pada Pasal 100 KHI dalam perkawinan hamil ini ayah biologis tidak dapat menjadi wali nikah bagi anak luar nikah. Namun dalam kehidupan terdapat kasus perkawinan yang diwalikan oleh ayah biologis yang tidak sah menurut hukumnya. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis pendekatan kualitatif dan pendekatan yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan buku-buku serta pendapat para ahli. Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Data yang diperoleh yaitu data primer, data sekunder, dan data tersier melalui dan mengkaji literatur-literatur. Hasil penelitian ini menunjukkan dalam menentukan wali nikah bagi anak zina di kecamatan Cot Girek Kabupaten Aceh Utara terdapat penyimpangan dalam menentukan wali nikah yang tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang ada berdasarkan Undang-Undang. Yaitu ayah biologis yang menjadi wali nikah bagi anak zina. Akibat hukum dari ayah biologis menjadi wali nikah bagi anak zina adalah ketidakabsahan pernikahan, melakukan suatu perzinahan, terputus nasab, tidak ada mewarisi, kesulitan membuat surat-surat penting, dijauhkan oleh masyarakat. Disarankan agar aparatur Desa bekerjasama dengan pihak kepolisian untuk menangkap oknum-oknum yang tidak sesuai dalam menjalankan aturan yang berlaku menurut peraturan Undang-Undang dan memberikan sanksi yang tegas agar nantinya peristiwa ini tidak terjadi lagi. Media akademisi kesehatan sepertinya akan sangat membantu dalam menanggulangi peristiwa ini. Diharapkan orang tua anak dapat menunjukkan hasil bukti kesehatan ibu kandung sangat awal kehamilan hingga melahirkan, bukti itu nantinya akan dijadikann persyaratan dalam mengajukan pernikahan.Kata Kunci: Keabsahan, Wali Nikah, Anak Zina
Peran Keterwakilan Perempuan Sebagai Anggota Legislatif di DPRK Aceh Utara Dalam Pemilu 2019 Reza Amalia; Nuribadah S.H., M.H.; Eny Dameria, S.H., M.Hum
JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 5, No 3 (2022): Oktober
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v5i3.5091

Abstract

Peran keterwakilan perempuan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada Pasal 52 memuat paling sedikit 30% keterwakilan perempuan. Sementera ketentuan pada Pasal 52 mengatur mengenai daftar bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh partai politik peserta pemilu, lalu kemudian bagaimanakah peran keterwakilan perempuan sebagai anggota legislatif di DPRK Aceh Utara dalam pemilu 2019 dan Apa saja kendala dan upaya yang mempengaruhi keterwakilan perempuan sebagai anggota Legislatif di DPRK Aceh Utara dalam Pemilu 2019. Penelitian ini diharapkan dapat menelusuri bagaimana peran keterwakilan perempuan sebagai anggota legislatif di DPRK Aceh Utara. Penelitian ini menggunakan metodologi penilitian kualitatif, serta metode penelitian hukum yuridis empiris, yang fokus pada pendekatan kasus dan undang-undang, yang menekankan pada praktik di lapangan dikaitkan dengan aspek hukum atau perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan objek penelitian yang dibahas dan melihat norma-norma hukum yang berlaku kemudian dihubungkan dengan kenyataan atau fakta-fakta yang terdapat dalam kehidupan masyarakat mengenai peran keterwakilan perempuan sebagai anggota legislatif di DPRK Aceh Utara dalam pemilu 2019. Penelitian ini diharapkan dapat mengetahui bagaimana peran keterwakilan perempuan sebagai anggota Legislatif di DPRK Aceh Utara dan kendala serta upaya apa saja yang bisa dilakukan., agar bisa meningkatkan keterwakilan perempuan, walaupun tidak bisa meningkatkan keterwakilan secara langsung dan cepat. Kata Kunci: Peran, Keterwakilan Perempuan, Legislatif
Kebijakan Penanggulangan Kejahatan di Masa Pandemi Covid-19 Berdasarkan Hasil Statistik Kriminal (Studi Penelitian di Polres Aceh Utara) Muhammad Ghozali; Johari j; Ummi Kalsum
JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 5, No 2 (2022): April
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v5i2.5272

Abstract

Penelitian ini bertujuan menjelaskan kebijakan penanggulangan kejahatan pada masa pandemi covid-19 berdasarkan hasil statistik kriminal serta menjelaskan hambatan dalam penanggulangan kejahatan pada masa pandemi covid-19 berdasarkan hasil statistik kriminal di Kepolisian Resort Aceh Utara Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan sosiologis dan menggunakan bahan hukum primer dan hasil wawancara, yang melibatkan Kasat Binmas Polres Aceh Utara, Kasi Binadik Narapidana Lapas Kelas IIB Lhoksukon. Berdasarkan hasil penelitian diketahui kebijakan penanggulangan kejahatan pada masa pandemi covid-19 berdasarkan hasil statistik kriminal di Kepolisian Resort Aceh Utara dilakukan dengan program KRYT (Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan) seperti melakukan sosialisasi serta patroli jalanan ke daerah yang rawan terjadinya kejahatan. Hambatan dalam penanggulangan kejahatan pada masa pandemi covid-19 berdasarkan hasil statistik kriminal di Kepolisian Resort Aceh Utara tidak bisa memberikan himbauan secara masa karena ditakutkan akan menyebabkan penularan virus covid-19. Penulis menyarankan agar masyarakat mematuhi aturan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pihak Kepolisian Resort Aceh Utara supaya angka kejahatan pada masa pandemi covid-19 dapat ditekan dengan baik. Kata Kunci : kebijakan penanggulangan, hambatan penanggulan kejahatan
TINDAK PIDANA PERKOSAAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DALAM KAJIAN PSIKOLOGI KRIMINAL (Studi Putusan Nomor : 05/Pid.Sus-Anak/2016/PN-Lsm) Sudana Bambang Suganda; Zulfan Z; Zul Akli
JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 5, No 2 (2022): April
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v5i2.6844

Abstract

Rape is a crime that gets enough attention among the public. In particular, those who commit these crimes are minors, who should play like other children. However, they did an act based on excessive curiosity, so that curiosity resulted in the child being entangled in a rape crime case which was committed because of the curiosity factor. So that researchers are interested in conducting further research with the title "Rape Crimes Perpetrated by Children in the Study of Criminal Psychology (Study of Decision Number: 05/Pid.Sus-Anak/2016/Pn-Lsm)". The purpose of this study is to find out and explain the crime of rape committed by children in the study of criminal psychology, to find out and explain the factors that can make children commit rape committed by children in the study of criminal psychology and to find out and explain the efforts that can be made to prevent there is no crime of rape committed by children in the study of criminal psychology. The research method used in this study is an empirical juridical case approach related to the crime of narcotics abuse. The nature of the research is descriptive, data analysis is rape. The research location is in the Lhokseumawe District Court, the sample consists of informants and respondents. Sources of data in this study are primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Based on the results of the research that the author did, it is known that: 1) a review of criminal psychology about children as perpetrators of criminal acts of rape, namely psychologically, the ethics and morals of children are now very degenerate and will be dangerous for the next generation, because the influence of psychology plays a major role in children to commit crimes. rape crime. 2) the causes that can make children commit the crime of rape in this criminal psychology study are due to several factors, namely parenting factors, environmental factors and weak faith factors. 3) Efforts that can be made to prevent the occurrence of rape crimes committed by children in this criminal psychology study are, firstly, parents should pay more attention to and guide the child, secondly by supervising their interactions outside the home and thirdly by providing more views on religious knowledge to children. Suggestions from this research are: 1) to the government or the authorities in order to disseminate the dangers of the risk of the crime of rape, so that children also have more understanding so as not to commit a crime, especially the crime of rape. 2) Parents should pay more attention and provide guidance to their children so as not to commit acts that violate the law. 3) The last is that the community must pay more attention to the social environment of children around the community. As well as conducting recitation activities in the community for children so that children avoid negative actions.
ANALISIS YURIDIS PERSIDANGAN PERKARA PIDANA SECARA ELEKTRONIK (Studi Penelitian di Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas I B Siti Nurhaliza
JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 5, No 3 (2022): Oktober
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v5i3.4976

Abstract

Pemerintah merespon Kondisi pandemi Covid-19 di Indonesia dikeluarkan aturan mengenai Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik. Dalam menjalani pelaksanaan persidangan secara elektronik, terdakwa harus tetap melaksanakan persidangan yang dilakukan di lapas. Namun bagaimana dengan terdakwa yang positif Covid-19. Oleh karena itu maka peneliti ingin meneliti bagamana tata cara pelaksanaan persidangan secara elektronik tehadap terdakwa yang positif Covid-19 dan upaya apakah yang akan dilakukan oleh Penegak Hukum terhadap terdakwa yang positif covid-19. Tujuan penelitian ini membahas implementasi persidangan secara elektronik terhadap terdakwa yang terinfeksi/positif covid-19 kemudian membahas mengenai hambatan dan upaya dalam implementasi persidangan persidangan secara elektronik terhadap terdakwa yang terinfeksi/positif covid-19 apakah sesuai dengan hak-hak yang dimiliki terdakwa. Metode ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris yang dengan kata lain jenis penelitian hukum sosiologis yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terkait. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa Implementasi Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik terhadap terdakwa yang positif covid-19 dilakukan dengan Tahapan Pelaksanaan dan Pengesahan Peraturan Makamah Agung terhadap Persidangan Elektronik Perma Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana secara Elektronik khususnya pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas I B pada bulan April tahun 2020, Mengenai Pelaksanaan terdakwa yang positif covid-19 yang tata cara pelaksanaannya tidak ada aturan dalam Perma Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik. Seperti, petugas kesehatan itu seharusnya ada Dokter khusus yang menangani terdakwa positif, dan sarana prasarananya lebih dilengkapkan kembali. Saran kepada penegak hukum yaitu menjelaskan kepada tersangaka/terdakwa mengenai hak terdakwa dengan jelas, baik itu hak atas dirinya sendiri maupun hak terdakwa melakukan sidang di pengadilan. Kata Kunci: Pesidangan Telecoference, Terdakwa, COVID-19.

Page 11 of 51 | Total Record : 503

 9   10   11   12   13 

Filter by Year

2018 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 3 (2025): (Agustus) Vol. 8 No. 2 (2025): (April) Vol. 8 No. 1 (2025): (Januari) Vol. 7 No. 4 (2024): (Oktober) Vol. 7 No. 3 (2024): (Agustus) Vol. 7 No. 2 (2024): (April) Vol. 7 No. 1 (2024): (Januari) Vol. 6 No. 4 (2023): (Oktober) Vol 6, No 2 (2023): Maret Vol. 6 No. 2 (2023): (April) Vol 6, No 1 (2023): Januari Vol 5, No 3 (2022): Oktober Vol 5, No 2 (2022): April Vol 5, No 2 (2022): Maret Vol 5, No 1 (2022): Januari Vol 4, No 3 (2021): Oktober Vol 4, No 2 (2021): April Vol 4, No 1 (2021): Januari Vol 3, No 3 (2020): Oktober Vol 3, No 1 (2020): Januari Vol 2, No 3 (2019): Oktober Vol 2, No 2 (2019): April Vol 2, No 1 (2019): Januari Vol 1, No 1 (2018): Oktober More Issue