cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Arif Rahman
Contact Email
arif@unimal.ac.id
Phone
+6281370709010
Journal Mail Official
jimfh@unimal.ac.id
Editorial Address
Jln. Jawa, Kampus Bukit Indah, Jalan Jawa, Padang Sakti, Blang Pulo, Muara Satu, Blang Pulo, Muara Satu, Kota Lhokseumawe, Aceh 24355.
Location
Kota lhokseumawe,
Aceh
INDONESIA
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Published by Universitas Malikussaleh
ISSN : -     EISSN : 27988457     DOI : https://doi.org/10.29103/jimfh.v5i2.6255
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
JURNAL ILMIAH MAHASISWA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (Faculty of Law Student Scientific Journal) is a double blind peer reviewed journal published by the Faculty of Law, Universitas Malikussaleh. JURNAL ILMIAH MAHASISWA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (Faculty of Law Student Scientific Journal) published three times a year, every January, April and October and has been registered as Scientific Journal on LIPI with Special ISSN Number (ISSN ONLINE 2798-8457). JURNAL ILMIAH MAHASISWA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (Faculty of Law Student Scientific Journal) is a Scientific Journal of Law that has specificities in the fields of Legal Services, Community Engagement of Law Sector, Legal Aid, and Advocacy. The scope is not limited to: Economic Law, Civil law, Criminal law, Constitutional law, Environmental law, International law, Islamic law, and Information Communication and Telecommunication (ICT) Law
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 503 Documents
 22   23   24   25   26 
PEMENUHAN HAK KESEHATAN TERHADAP NARAPIDANA LANSIA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B LHOKSUKON Saputri, Opa Aulia; Basri, Hasan; Johari, Johari
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 7 No. 2 (2024): (April)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v7i2.16650

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan pemenuhan hak kesehatan terhadap narapidana lansia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Lhoksukon, untuk mengetahui kendala penerapan pemenuhan hak kesehatan terhadap narapidana lansia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Lhoksukon dan untuk mengetahui upaya untuk mengatasi kendala dalam penerapan pemenuhan hak kesehatan terhadap narapidana lansia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Lhoksukon.. Penelitian ini menggunakan Metode Kualitatif dengan pendekatan Yuridis Empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum Sosiologis   yaitu prosedur Penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terkait. Adapun Hasil Penelitian ini yaitu Implementasi  Pemenuhan hak kesehatan terhadap Narapidana Lansia di Lapas Kelas II B Lhoksukon masih sangat minim dan masih perlu ditingkatkan, hal ini dilihat dari tidak terpenuhinya ketentuan mengenai standar kesehatan dan sarana-prasarana secara Tenaga Kesehatan, secara Pemenuhan atau Penanganan terhadap Psikologi Narapidana Lansia maupun dari segi Anggaran untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari Narapidana Lansia khusus yang dimiliki oleh Lapas Kelas II B Lhoksukon. Disarankan kepada Lembaga Pemasyarakatan Keas II B Lhoksukon dapat memberikan pelayanan kesehatan khusus untuk narapidana lansia dan diharapkan untk dapat mengatasi hambatan yang dihaapi dalam melaksanakan pemberian kesehatan terhadap narapidana lansia dengan dipenuhi dana khusus, semua sarana dan prasarana dan meningktakan tau menambahkan tenaga medis yang profesioal. Dan kepada Lapas Kelas II B Lhoksukon agar dapat menabahkan kegiatan kebugaran jasmani untuk meningkatkan kesehaan pada narapidana lansia.
ANALISIS PERBANDINGAN PENGAWASAN ASURANSI SYARIAH DALAM QANUN ACEH NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2014 TENTANG PERASURANSIAN Nainggolan, Dinda Sabrina Nainggolan Sabrina; Faisal, Faisal Faisal; Afrizal, Teuku Yudi
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 7 No. 3 (2024): (Agustus)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v7i3.17212

Abstract

Pengawasan merupakan salah satu bagian penting bagi industri keuangan syariah dalam segi pengelolaan (manajemen) maupun oprasionalnya. Sistem pengawasan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 dan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah mengenai pengawasan asuransi syariah sedikit berbeda dalam substansi hukum masing-masing pengaturan tersebut. Sehingga permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah perbandingan pengawasan Dewan Syariah Aceh (DSA) dalam Qanun LKS dengan pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam Undang-Undang Perasuransian, dan bagaimana prinsip pengawasan asuransi syariah yang terdapat dalam Qanun LKS dan Undang-Undang Perasuransian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang (Statute Approach) dan perbandingan (Comparative Approach). Sifat penelitian ini adalah deskriptif dengan mengumpulkan buku-buku, artikel, Undang-Undang dari berbagai sumber yang berkaitan dengan judul yang diteliti. Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa DSA merupakan lembaga pengawas yang mewakili DSN di tingkat Aceh. Pada Qanun LKS lembaga pengawasan untuk penerapan prinsip syariah disebutkan secara jelas, sedangkan dalam Undang-Undang Perasuransian tidak menyebutkan secara tegas bahwa DPS merupakan lembaga pengawas pada asuransi syariah. Diharapkan kepada lembaga pengawas asuransi syariah seperti OJK, DSN, DSA, dan DPS untuk memberikan sanksi yang tegas untuk oknum pada LKS apabila didapati melanggar kepatuhan syariah yang bisa merugikan pihak tertanggung maupun penanggung dalam praktik berasuransi secara syariah.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN PELECEHAN SEKSUAL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 Widya, Sri; Iskandar, Hadi; Yusrizal, Yusrizal
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 7 No. 1 (2024): (Januari)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v7i1.14368

Abstract

This study aims to examine how legal protection of children as victims of sexual abuse according to Law Number 35 of 2014, as well as how criminal liability perpetrators of sexual abuse against children. The government has implemented two laws, Law No. 23 of 2004 and Law No. 35 of 2014, with the main aim of protecting children. However, despite legal action, there are still cases of sexual abuse such as sexual abuse against children still occur in schools, neighborhoods, or in the family environment. This research uses normative research using a statutory approach and a conceptual approach, legal norms or or rules. Based on the results of research that the regulation that specifically regulates the protection of children, namely Law No. 35, 2014 relates to the Amendment of Law No. 23, 2002 concerning Child Protection, which is a legal instrument that can protect children from criminal acts, including sexual abuse. This law stipulates that sexual cruelty to children is cruelty, so that suspects can be brought to the police with the support of related individuals, there are also sanctions for perpetrators of sexual abuse violence against children, which is quite concise 5 years and quite late 15 years in prison and also compensation. And the suspect of sexual abuse of children must be accountable for all his actions before the law and must receive appropriate punishment in line with applicable rules and regulations and also he will be subject to compensation.
Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Secara Restorative Justice (Studi Penelitian di Polres Lhokseumawe) Padillah, Aisyah; Kalsum, Ummi; Harun, Harun
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 7 No. 2 (2024): (April)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v7i2.16101

Abstract

Tujuan dari penelitian untuk mengetahui bagaimanakah proses penyelesaian secara Restorative Justice pada tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain di Polres Lhokseumawe dan hambatan serta upaya dalam menyelesaikan proses Restorative Justice antara pelaku dan korban kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain di Polres Lhokseumawe.Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kasus yang bersifat deskriptif.  Serta menggunakan data primer yang diperoleh secara langsung berdasarkan wawancara dengan responden dan informan. Dan data sekunder yang dikumpulkan dari hasil studi kepustakaan. Yang diolah secara kualitatif dan hasilnya akan disajikan secara deskriptif.Hasil penelitian didapatkan bahwa penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain dalam kasus kecelakaan lalu lintas bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana yang mengakibatkan korban jiwa bisa di minta pertanggungjawaban atas perbuatanya. Dalam hal ini apabila seseorang tanpa sengaja melakukan perbuatan tersebut bisa dilakukan dengan langkah penyelesaian secara Restorative Justice. Penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas di desa Jeulikat, Blang Mangat dikarenakan pelaku sudah meminta maaf dan mengambulkan permintaan keluarga korban sehingga, berakhir secara kekeluargaan. Kemudian hambatan yang dihadapi dalam kasus kecelakaan lalu lintas ini yaitu faktor ekonomi dalam proses penyelesaian masalah, dari pihak keluarga korban meminta sejumlah uang untuk biaya pemakaman dan uang sudjoh,  pihak keluarga pelaku keberatan atas permintaan keluarga korban.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA KEPOLISIAN YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Studi Penelitian di Kepolisian Resor Aceh Tamiang) Maharani, Cindi; Sari, Elidar; Muksalmina, Muksalmina
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 7 No. 2 (2024): (April)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v7i2.16915

Abstract

Undang-undang yang mengatur pengadilan terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana narkotika adalah Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Bagian dari Undang-undang ini menetapkan prosedur hukum yang harus diikuti dalam menangani kasus pidana, termasuk kasus yang melibatkan anggota kepolisian. Peraturan Kepolisian Republik Indonesia (PERKAP) yang mengatur tentang penanganan pelanggaran narkotika oleh anggota kepolisian adalah PERKAP Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Penindakan Penyalahgunaan Narkotika di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dokumen tersebut menjelaskan tindakan disiplin dan hukuman bagi anggota kepolisian yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika. Hasil penelitian dari penulisan ini menunjukkan bahwa penegakan hukum  tindak pidana terhadap anggota kepolisian yang menggunakan narkotika di Polres Aceh Tamiang dilakukan secara dua mekanisme yaitu dimana proses pidana dilakukan di peradilan umum dan apabila putusan hakim pidana melalui peradilan umum telah berkekutan hukum tetap selanjutnya adalah proses sidang kode etik kepolisian. Sedangkan hambatan dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di lingkungan Polres Aceh Tamiang yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Dalam hal pelaksanaan penegakan hukum, Kepolisian Resor Aceh Tamiang diharapkan terus menjaga komitmen dalam upaya penegakan supremasi hukum bagi anggotanya tanpa diskriminasi.
SANKSI NDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA Edira jasmin, Ridho Alawiyah; Nur, Muhammad; Sumiadi, Sumiadi
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 7 No. 3 (2024): (Agustus)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v7i3.17134

Abstract

Sanksi tindak pidana kekerasan seksual dalam hukum pidana positif belum mampu menanggulangi kasus yang ada. Hal ini dibuktikan dengan kasus kekerasan seksual yang semakin tinggi dari tahun 2021-2024. Penelitian ini membahas tentang tinjauan hukum pidana Islam dan hukum pidana positif terhadap sanksi kekerasan seksual dan pertanggungjawaban tindak pidana kekerasan seksual di tinjau dari hukum pidana Islam dan hukum pidana positif. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif dengan pendekatan yang dilakukan dalam tulisan ini adalah pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa sanksi pidana yang ditetapkan dalam pasal 82 ayat 2 Undang-undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, belum memberikan efek jera kepada para pelaku kekerasan seksual. Penulis menyarankan agar sanksi bagi pelaku kekerasan seksual harus lebih diperhatikan, perlu adanya solusi dengan menggunakan hukum pidana Islam karena aturan hukumnya bersumber berdasarkan Al-Quran dan hadits. 
Pelaksanaan Perkawinan Siri dan Akibat Hukumnya (Studi Penelitian Desa Meunasah Blang Kecamatan Darul Aman Kabupaten Aceh Tmur) Fazilah, Nur; Faisal, Faisal; Yusrizal, Yusrizal
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 7 No. 2 (2024): (April)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v7i2.15982

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan perkawinan siri di Desa Meunasah Blang Kecamatan Darul Aman Kabupaten Aceh Timur, penyebab terjadinya perkawinan siri di Desa Meunasah Blang Kecamatan Darul Aman Kabupaten Aceh Timur, akibat hukum terhadap istri dan anak dari perkawinan siri di Desa Meunasah Blang Kecamatan Darul Aman Kabupaten Aceh Timur. Metode penelitian ini yaitu penelitian kualitatif atau penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan yuridis empiris melalui data yang diperoleh langsung dari informan dan responden sebagai sumber pertama dengan kegiatan penelitian baik secara teknik wawancara maupun kepustakaan. Berdasarkan  hasil penelitian ini menunjukkan proses pelaksanaan perkawinan siri di Desa Meunasah Blang Kecamatan Darul Aman Kabupaten Aceh Timur yang  mana telah memenuhi rukun serta syarat nikah dalam hukum Islam hanya saja tidak ada pencatatan perkawinan yang dilakukan di KUA. Penyebab yang melatarbelakangi terjadinya nikah siri di Desa Meunasah Blang Kecamatan Darul Aman Kabupaten Aceh Timur, karena kurangnya kesadaran terhadap pentingnya hukum pencatatan nikah, tidak mendapat restu dari orangtua, tidak mempunyai akta cerai dari mantan suami yang sebelumnya, dan salah satu pihak calon mempelai belum cukup umur. Akibat yang terjadi dari perkawinan siri terutama bagi istri dan anak diantaranya istri tidak dianggap sebagai istri sah, tidak berhak mendapat warisan jika suami meninggal serta anak berakibat tidak mendapat mengurus akta kelahiran, tidak mendapat hak warisan dan nafkah. Upaya yang dapat dilakukan oleh orangtua untuk mendapatkan hak bagi anak-anaknya dari perkawinan tidak tercatat dengan melakukan Ishbat nikah.
KEPATUHAN MASYARAKAT TERHADAP KETENTUAN MEMAKAI HELM STANDAR NASIONAL INDONESIA DI KABUPATEN PASAMAN BARAT Mustafa, Rois; Sumiadi, Sumiadi; Asmara, Romi
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 7 No. 3 (2024): (Agustus)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v7i3.16887

Abstract

Penggunaan Helm Standar Nasional Indonesia menjadi suatu hal yang penting, untuk melindungi kepala dari benturan benda-benda keras saat terjadinya kecelakaan. Masyarakat kurang memahami manfaat penggunaan helm, sehingga terkesan memakai helm karena takut pada kepolisian. Ketentuan memakai helm diatur dalam Pasal 291 Undang-undang nomor 22 tahun 2009. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan memakai helm SNI, faktor yang mempengaruhi masyarakat tidak memakai helm, dan upaya yang dilakukan Satlantas Polres Pasaman Barat dalam meminimalisir pelanggaran. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan yuridis empiris dan bersifat deskriptif. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Data yang diperoleh melalui teknik studi lapangan dan studi kepustakaan. Penelitian menggunakan alat pengumpulan data yaitu wawancara. Tahap menganalisis data yaitu tahap pengumpulan data, reduksi data, penampilan data, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan data jumlah pelanggaran lalu lintas yang tidak menggunakan helm dalam kurun waktu tiga tahun, kepatuhan masyarakat Pasaman Barat dalam menggunakan helm SNI dapat dikatakan cukup rendah, ini berdasarkan data pelanggaran yang terjadi di Wilayah Hukum Polres Pasaman Barat masih tinggi dan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Faktor penyebab pengendara tidak menggunakan helm SNI salah satunya adalah kurangnya kesadaran hukum masyarakat. Upaya Satlantas dalam mengatasi rendahnya penggunaan helm SNI yakni dengan upaya preventif seperti sosialisasi, dan upaya represif berupa tilang. Disarankan kepada Satlantas Polres Pasaman Barat agar lebih sering melakukam penertiban lalu lintas, dan tidak hanya di wilayah tertib lalu lintas saja tetapi diluar wilayah tertib lalu lintas di Kabupaten Pasaman Barat juga perlu dilakukan penertiban lalu lintas.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN ANTAR PELAJAR YANG DILAKUKAN SECARA BERKELOMPOK ( Studi Penelitian Di Kepolisian Resort Kota Lhokseumawe) Nasution, Prayudi; Nasir, Muhammad; Asmara, Romi
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 7 No. 3 (2024): (Agustus)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v7i3.17143

Abstract

This research aims to find out and analyze how the law is enforced for criminal acts of violence committed by students in groups at the Lhokseumawe Police Station, what are the obstacles and efforts in enforcing the law against criminal acts of violence committed by students in groups at the Lhokseumawe Police Station. This research uses empirical research methods and an empirical juridical approach. Data was obtained through field research and library research. Data analysis was carried out qualitatively. Based on the results of research on the resolution of violent crimes committed by students or brawls. Lhokseumawe Police uses the principle of restorative justice (RJ) and refers to the Law on Child Protection and does not override the Criminal Code and Criminal Procedure Code. Brawl cases committed by students are resolved using a restorative justice approach because RJ focuses on restoring relationships and healing the impact of the crime, and is more likely to reduce the possibility of re-offending in the future. Criminal acts that can be resolved with RJ include cases such as theft of small items, brawls, public order disturbances and others. Obstacles to criminal acts of violence committed by students in groups at the Lhokseumawe Police are due to child protection and sensitive handling, the right to be heard, lack of evidence and sanctions, intervention from schools and parents, mediation and diversion processes, the rise of social media, lack of information and capabilities and resources of law enforcement officials. The efforts made by the Lhokseumawe Police include outreach in schools regarding the impacts and efforts that need to be made to overcome brawls. The school also provides sanctions, as well as prevention measures taken by families, including taking good care of children and spending time together. It is hoped that the Lhokseumawe Police, need to provide strict sanctions. Next, it is necessary to provide an understanding of education, morals and morals to students. Parents and teachers need guidance regarding student attitudes.
KEDUDUKAN ANAK PEREMPUAN DALAM PEMBAGIAN HARTA WARISAN MENURUT HUKUM WARIS ISLAM DAN HUKUM WARIS ADAT (Studi Penelitian di Desa Pasir Kecamatan Tripe Jaya Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh) Saprun, Muhammad; Jumadiah, Jumadiah; Afrizal, T. Yudi
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 6 No. 4 (2023): (Oktober)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v6i4.13078

Abstract

The inheritance system according to Islamic law has been explained in the Qur'an. the happiness of two daughters". (Q.S. An-Nisa: 11) While the inheritance system according to customary law is influenced by the hereditary system used in customary law communities, in Indonesia customary law varies depending on social and cultural life. Inheritance in the Gayo tribe adheres to the Patrilineal system, namely the system of descent drawn according to the father's line, where the male position is more prominent than the female. This research aims to determine the position of daughters in the distribution of inheritance according to Islamic law and the customary law of the Gayo Lues tribe, and to determine the legal basis and its comparison with the position of daughters as heirs. This research method is a qualitative and empirical juridical approach, descriptive in nature, and the data sources used are respondents and informants, data collection techniques used are through field research and library research. Based on the research results, it shows that the position of daughters regarding inheritance according to Islamic law is the same, meaning that they both receive inheritance, but what is different is the amount of property that each of them receives. Meanwhile, according to Gayo customary law, the position of men is more prominent than the position of women, women will not inherit property if their marriage is through a juelen marriage, the only thing that exists is a gift from their parents, not in the name of inheritance. The legal basis for women as heirs is the Al-Qur'an surah An-Nisa verse 11 which means, "The share of a son is equal to two shares of a daughter." It is recommended for Gayo tribal leaders and the government to revise the customary law that has been adopted by the Gayo community, especially inheritance issues, so that they follow religious law in accordance with what has been explained in the Koran so that Gayo tribal girls receive inheritance. Keywords: ( Inherittance, Distribution of inheritance, Womens ringts)

Page 24 of 51 | Total Record : 503

 22   23   24   25   26 

Filter by Year

2018 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 3 (2025): (Agustus) Vol. 8 No. 2 (2025): (April) Vol. 8 No. 1 (2025): (Januari) Vol. 7 No. 4 (2024): (Oktober) Vol. 7 No. 3 (2024): (Agustus) Vol. 7 No. 2 (2024): (April) Vol. 7 No. 1 (2024): (Januari) Vol. 6 No. 4 (2023): (Oktober) Vol 6, No 2 (2023): Maret Vol. 6 No. 2 (2023): (April) Vol 6, No 1 (2023): Januari Vol 5, No 3 (2022): Oktober Vol 5, No 2 (2022): April Vol 5, No 2 (2022): Maret Vol 5, No 1 (2022): Januari Vol 4, No 3 (2021): Oktober Vol 4, No 2 (2021): April Vol 4, No 1 (2021): Januari Vol 3, No 3 (2020): Oktober Vol 3, No 1 (2020): Januari Vol 2, No 3 (2019): Oktober Vol 2, No 2 (2019): April Vol 2, No 1 (2019): Januari Vol 1, No 1 (2018): Oktober More Issue