cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Arif Rahman
Contact Email
arif@unimal.ac.id
Phone
+6281370709010
Journal Mail Official
jimfh@unimal.ac.id
Editorial Address
Jln. Jawa, Kampus Bukit Indah, Jalan Jawa, Padang Sakti, Blang Pulo, Muara Satu, Blang Pulo, Muara Satu, Kota Lhokseumawe, Aceh 24355.
Location
Kota lhokseumawe,
Aceh
INDONESIA
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Published by Universitas Malikussaleh
ISSN : -     EISSN : 27988457     DOI : https://doi.org/10.29103/jimfh.v5i2.6255
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
JURNAL ILMIAH MAHASISWA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (Faculty of Law Student Scientific Journal) is a double blind peer reviewed journal published by the Faculty of Law, Universitas Malikussaleh. JURNAL ILMIAH MAHASISWA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (Faculty of Law Student Scientific Journal) published three times a year, every January, April and October and has been registered as Scientific Journal on LIPI with Special ISSN Number (ISSN ONLINE 2798-8457). JURNAL ILMIAH MAHASISWA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (Faculty of Law Student Scientific Journal) is a Scientific Journal of Law that has specificities in the fields of Legal Services, Community Engagement of Law Sector, Legal Aid, and Advocacy. The scope is not limited to: Economic Law, Civil law, Criminal law, Constitutional law, Environmental law, International law, Islamic law, and Information Communication and Telecommunication (ICT) Law
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 503 Documents
 24   25   26   27   28 
EKSAMINASI PUTUSAN TERHADAP PELAKU PEMERKOSAAN ANAK YANG DIVONIS BEBAS (Studi Putusan PN Lhoksukon Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Lsk) Dayana, Putri Ayu; Asmara, Romi; Hamdani, Hamdani
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 7 No. 3 (2024): (Agustus)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v7i3.17188

Abstract

Pemerkosaan merupakan bentuk kejahatan seksual yang dapat menimpa perempuan, pria, dan individu dari berbagai latar belakang, yang menjadi korbannya adalah anak di bawah umur. Tidak jarang ditemukan hakim memberikan vonis bebas terhadap pelaku pemerkosaan. Sehingga, diperlukan eksaminasi atas dakwaan maupun putusan pengadilan, seperti dalam putusan perkara nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Lsk. Berdasarkan hal tersebut, perlu dilakukan kajian mendalam terhadap berbagai aspek. Penting untuk meninjau ulang semua bukti yang diajukan dan fakta yang terungkap di persidangan guna mengidentifikasi apakah ada ketidak konsistenan atau kelemahan yang mempengaruhi putusan hakim. Dan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur kejahatan pelecehan seksual, yaitu Pasal 285 KUHP tentang Tindak Pidana Perkosaan dan Pasal 81 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perlindungan Anak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan hukum terhadap pelaku pemerkosaan anak pada putusan perkara nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Lsk serta untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan bebas pada putusan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu melalui pendekatan legislatif atau perundang-undangan (statue approach) dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang berkaitan. Data diperoleh dengan melakukan penelitian hukum, dokumen/literatur, dan kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian, keputusan hakim harus didasarkan pada bukti kuat dan proses hukum yang adil, dengan prioritas perlindungan anak. Kasus vonis bebas pada pelaku kejahatan seksual menunjukkan perlunya perbaikan dalam sistem hukum, termasuk penyelidikan, pengumpulan bukti, dan penerapan undang-undang yang lebih tegas. Serta pentingnya pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang kejahatan seksual terhadap anak sangat penting untuk mencegah kasus serupa.
TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA JUDI SABUNG AYAM (Studi Penelitian di Wilayah Hukum Polres Tanah Karo) hilmi, fauzi; Johari, Johari; Bahreisy, Budi
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 7 No. 2 (2024): (April)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v7i2.15933

Abstract

Studi ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya Tindak Pidana Judi Sabung Ayam di masyarakat, khususnya masyarakat Karo dan untuk mengetahui upaya-upaya penanggulangan Kejahatan Perjudian Sabung Ayam yang terjadi di masyarakat Kabupaten Karo. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Karo dengan memilih instansi yang terkait dengan perkara ini yakni penelitian ini dilaksanakan di Polres Kabupaten Karo. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian adalah Kualifikasi Perbuatan Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam yaitu di atur dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP dan selain Pasal 303 KUHP (3) tentang perjudian, adapun pasal lain yang mengatur hal serupa adalah Pasal 303 bis KUHP tentang pidana penjara paling lama empat tahun dan pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah. Upaya penyidikan kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian dengan mengungkap modus operandi tindak pidana perjudian sesuai dengan hasil wawancara yang didapat dari penulis yaitu: melakukan penyelidikan dan mencari informasi terkait tindak pidana judi sabung ayam, ikut bermain judi, melakukan penyamaran, melakukan pengintaian menangkap tersangka dan menyita barang bukti, melakukan operasi dan pengawasan di tempat-tempat keramaian, dan yang terakhir melakukan sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat. Hasil penelitian menunjukan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan perjudian sabung ayam adalah faktor kebiasaan/hobby,faktor lemahnya penghayatan terhadap agama, faktor Lingkungan, faktor ekonomi. faktor lemahnya penegakan hukum. Untuk upaya penanggulangan kejahatan perjudian sabung ayam ditempuh melalui tindakan preventif yang harus dilakukan oleh setiap elemen, diantaranya adalah individu, masyarakat, dan kepolisian, melalui tindakan represif yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.
TANGGUNG JAWAB PT. ASURANSI JASA RAHARJA (PERSERO) TERHADAP PENGEMUDI KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA SEBAGAI KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS (Studi Penelitian Di kota Kisaran) Arsaputri, Febriandini; Herinawati, Herinawati; Nurarafah, Nurarafah
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 7 No. 3 (2024): (Agustus)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v7i3.15597

Abstract

Penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab PT. Jasa Raharja terhadap pengemudi kendaraan bermotor roda dua sebagai korban kecelakaan lalu lintas, faktor penghambat dan upaya terhadap hambatan dalam pelaksanaan tanggung jawab PT. Jasa Raharja perwakilan Kisaran terhadap pengemudi kendaraan bermotor roda dua yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas  Kisaran. Jasa Raharja perwakilan kisaran mencakup 3 (tiga) kabupaten yaitu Batu Bara, Asahan dan Kota Pinang, Namun dikaitkan dengan kenyataannya ada beberapa masyarakat khususnya di Kabuaten Batu Bara tidak mendapatkan haknya ketika mengalami kecelakaan lalu lintas sehingga menimbulkan permasalahan mengenai tanggung jawab PT. Jasa Raharja Perwakilan Kisaran. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Teknik pengumpulan data ini dilakukan menggunakan teknik penelitian lapangan (field research) Dan penelitian dokumen / literatur (liberary research). Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Jasa Raharja dalam melaksanakan tanggung jawabnya masih kurang maksimal. Hambatan yang datang dari pihak korban atau ahli warisnya yaitu korban kurang mengetahui prosedur dalam mengajukan permohonan santunan ke PT. Jasa Raharja (Persero), dan kebanyakan korban kecelakaan tidak melakukan pelaporan kepada Unit Laka Polres terdekat ketika mengalami kecelakaan. Hambatan dari pihak PT. Jasa Raharja sangat minim personil yang menjalankan tugas operasional di lapangan khususnya yang bergerak di bidang pola sosialisasi jasa raharja. Upaya yang dilakukan PT. Jasa Raharja berupaya mendatangi setiap kecelakaan yang ada untuk memberitahukan informasi santunan kecalakaan serta bekerja sama dengan rumah sakit dan polisi untuk mendapatkan berbagai informasi kecelakaan.
Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Sasmita, Dahlia; Iskandar, Hadi; Hidayat, Hidayat
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 7 No. 3 (2024): (Agustus)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v7i3.16987

Abstract

Saat ini sistem peradilan pidana sudah banyak memberikan perhatian pada korban tindak pidana. Salah satu hak korban yang masih perlu didorong pemenuhannya adalah hak restitusi. Hak tersebut berkenaan dengan kerugian ekonomi atau kerugian material yang langsung sebagai akibat dari tindak pidana. Melalui penelitian ini, akan dibahas tentang pemenuhan hak korban tindak pidana perdagangan orang melalui pemberian restitusi dan upaya yang dilakukan agar hak restitusi dapat dilaksanakan sebagai bentuk perlindungan hukum bagi korban. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif, dengan sifat deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pada saat ini belum mampu memberikan perlindungan secara maksimal karena pada kenyataannya hukum yang sudah berlaku dengan pasti belum mampu menjamin kepastian dan rasa keadilan. Bentuk perlindungan yang diberikan oleh undang-undang terhadap korban tindak pidana perdagangan orang sebenarnya sudah cukup dilihat dari substansi peraturan perundang-undangan, namun dalam pelaksanaannya masih bergantung kepada aparat penegak hukum sebagai penyelenggara. Upaya yang dapat dilakukan untuk memenuhi hak restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang yaitu, diperlukan keterpaduan para penegak hukum agar pelaksanaan hak restitusi dari pelaku kepada korban lebih efektif dan penegak hukum memerlukan petunjuk teknis dalam pelaksanaan hak restitusi. Berdasarkan penelitian tersebut, disarankan adanya sosialisasi oleh Pemerintah mengenai perlindungan hukum kepada saksi dan korban terkait pelaksanaan pemenuhan hak restitusi, agar masyarakat lebih mengetahui akan pentingnya hak restitusi.
PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PENGEMBALIAN OBJEK JAMINAN HAK TANGGUNGAN (STUDI PUTUSAN NO. 47/PDT. G/2016/PN BNA Mauliza, Farah; Yulia, Yulia; Faisal, Faisal
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 6 No. 2 (2023): (April)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v6i2.13500

Abstract

Resiko kelalaian dari pihak bank (kreditur) mengakibatkan hak tanggungan batal demi hukum yang disebabkan ketidakhati-hatian dalam memberikan pinjaman kepada debitur, sehingga menimbulkan gugatan dari penggugat yang merasa tidak mengetahui hartanya telah dijadikan jaminan. Hal ini menjadi pertimbangan hakim dalam pengembalian objek jaminan hak tanggungan kepada Penggugat pada bank BNI sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh nomor 47/ pdt. g/ 2016/ pn BNA). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam Pengembalian Objek Jaminan Hak Tanggungan Pada Bank BNI 2016/ PN Bna dan akibat hukum bagi kreditor dalam putusan Nomor 47/ Pdt. G/ 2016/ PN Bna. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 47/ Pdt.G/ 2016/Pn.Bna ialah tanah yang dijadikan objek perkara lalu diikatkan Hak tanggungan secara melawan hukum karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 8 undang-undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Akibat hukum bagi kreditor (Pihak Bank BNI) dalam Putusan Nomor 47/ Pdt. G/ 2016/ Pn Bna telah terbukti bersalah melakukan kelalaian dan ketidakhati-hatian dalam memberikan kredit kepada Tergugat tanpa menelusuri terlebih dahulu mengenai objek jaminan yang merupakan harta bersama.
TINJAUAN TERHADAP PERCERAIAN DILUAR MAHKAMAH SYARIAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (Studi penelitian Gampong Tingkem, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah) Rejeki, Satria; Faisal, Faisal; Hamdani, Hamdani
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 7 No. 3 (2024): (Agustus)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v7i3.17108

Abstract

Hukum perceraian diluar Mahkamah Syariah di jelaskan dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. yang mana dalam undang-undang tersebut di amanatkan perceraian diluar Mahkamah Syariah di anggap tidak sah namun di Gampong Tingkem Asli masih banyak yang tidak mengamalkan dasar hukum tersebut, Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apa saja penyebab dari terjadinya perceraian diluar Mahkamah Syariah dan penanggulanganya di Gampong Tingkem Asli.Penilitian ini bertujuan untuk mengetahui sebab terjadinya perceraian diluar Mahkamah Syariah dan bagaimana penangulanganya di Gampong Tingkem Asli. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dimana penelitian hukum yang menggunakan metode yuridis empiris merupakan penelitian yang mengaitkan hukum dengan perilaku nyata manusia.Berdasarkan hasil penelitian perceraian diluar Mahkamah Syariah di Gampong Tingkem Asli terjadi karena faktor dari segi ekonomi, ketidaktahuan Hukum dan pernikahan dibawah tangan. Penangulanganya adalah yaitu mencegah perceraian dengan mediasi, melakukan penyuluhan Hukum dan memfasilitasi sampai ke Mahkamah Syariah.
PENERAPAN SANKSI PIDANA PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK (Analisis Putusan Mahkamah Syariyah Kutacane No.4/Jn/2022/Ms.Kc) Dona Skd, Khairil; Nur, Muhammad; Johari, Johari
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 7 No. 1 (2024): (Januari)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v7i1.14304

Abstract

Study ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan penerapan sanksi pidana bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak dan menganalisis faktor-faktor yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak. Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak disebutkan; Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak. Ada banyak sekali faktor maupun alasan yang mempengaruhi sehingga anak-anak sering sekali menjadi korban pelecehan seksual sebagaimana kasus dalam Putusan Mahkamah SyarŸiyah Kutacane Nomor 4/JN/2022/MS.KC. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan studi putusan, sifat penelitian deskriptif dan bentuk penelitian deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa: Penerapan sanksi pidana bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak dalam Putusan Nomor Nomor 4/JN/2022/MS.KC bahwa terdakwa diancam dengan Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang mana pelaku diancam dengan žuqubat tazir cambuk paling sedikit 150 kali, paling banyak 200 kali atau denda paling sedikit 1.500 gram emas murni, paling banyak 2.000 gram emas murni atau penjara paling sedikit 150 bulan, paling banyak banyak 200 bulan. Jaksa Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan hukuman penjara bulan dan restitusi sebesar 88 gram Emas murni. Namun Majelis Hakim Mahkamah SyarŸiyah Kutacane memutuskan sanksi pidana bagi Uqubat Tazir penjara selama 163 bulan dan menetapkan biaya restitusi sebesar 52 gram emas murni. Kata Kunci: Sanksi Pidana, Pelecehan Seksual, Pelecehan Anak. Putusan.
TANGGUNG JAWAB PERDATA TERHADAP PELAKU USAHA ATAS BEREDARNYA MAKANAN DAN MINUMAN KADALUARSA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (Studi Penelitian Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara) Ramanda, Risa; Kurniasari, Tri Widya; Rahman, Arif
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 7 No. 2 (2024): (April)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v7i2.16212

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengenalisis tanggung jawab, faktor penghambat, dan upaya mengatasi hambatan dalam pelaksanaan tanggung jawab perdata terhadap pelaku usaha makanan dan minuman kadaluarsa berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen di Kecamatan Air Putih, Kabupaten  Batu Bara. Metode penelitian menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Penelitian ini bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan penelitian lapangan dan penelitian dokumen atau literatur. Alat pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dari hasil penelitian menujukkan bahwa penerapan Undang-Undang Perlindungan konsumen belum optimal karena pengusaha dan masyarakat kurang memperhatikan kewajiban dan hak-hak konsumen. Konsumen yang mengalami kerugian akibat mengkonsumsi makanan dan minuman kemasan belum mendapatkan ganti rugi secara optimal. Secara yuridis, konsumen memiliki hak mendapatkan ganti rugi dan perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen termasuk melalui jalur litigasi dan non litigasi, dimana upaya non litigasi dapat diselesaikan melalui mediasi. Pelaku usaha perwakilan Kecamatan Air Putih seharusnya lebih memperhatikan produk yang dijual dan dipasarkan, dan mengganti produk yang sudah kadaluarsa dengan produk yang masih layak diperjual belikan. Kepada konsumen agar lebih berhati-hati dalam pembelian suatu produk makanan dan minuman.
PENANGANAN PERKARA TERHADAP ANAK PELAKU PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK (Studi Penelitian di Kepolisian Resort Kota Lhokseumawe) Marpaung, Suci Ramanda; Nur, Muhammad; Yusrizal, Yusrizal
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 7 No. 3 (2024): (Agustus)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v7i3.16897

Abstract

AbstractThe high number of children committing sexual harassment is due to the ease with which they can access pornographic websites. This research aims to understand and explain the legal process for criminal acts of theft committed by children and the application of criminal law against child perpetrators of sexual harassment. The research method used is the empirical juridical method. The results of the research regarding the handling process of cases involving child perpetrators of sexual harassment show that the police, authorized by Law Number 8 of 1981 on Criminal Procedure, immediately conduct investigations, inquiries, and even arrests, searches, and detentions of perpetrators once sufficient evidence is found. Even though the perpetrators are minors, the law enforcement process must be carried out. For child perpetrators of sexual harassment against minors, the law enforcement process, starting from investigation, inquiry, prosecution, and trial, is conducted in accordance with Law Number 11 of 2012.Keywords : Handling, Crime, Sexual Harassment, Child
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA PELAKU TINDAK PIDANA CYBERBULLYING (Studi Putusan Nomor 46/pid.Sus/2019/PN Lhokseumawe) Dewiana, Dewiana; Hasbi, Yusrizal; Saputra, Ferdy
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 7 No. 2 (2024): (April)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v7i2.16099

Abstract

The increase in internet users makes cyberbullying a threat to various groups. Cyberbullying behavior may increase due to the anonymity afforded by online interactions. The cyber world has a significant impact on various aspects of people's lives, but this influence is not always positive and can have negative impacts. Currently, cyber crime provisions in Indonesia are mainly regulated in the ITE Law which focuses more on electronic transactions than cyber crime. The lack of specific regulations regarding Cyberbullying in the ITE Law highlights the need for the government to address this problem and provide stronger protection for victims by defining Cyberbullying and taking firm action against violators.

Page 26 of 51 | Total Record : 503

 24   25   26   27   28 

Filter by Year

2018 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 3 (2025): (Agustus) Vol. 8 No. 2 (2025): (April) Vol. 8 No. 1 (2025): (Januari) Vol. 7 No. 4 (2024): (Oktober) Vol. 7 No. 3 (2024): (Agustus) Vol. 7 No. 2 (2024): (April) Vol. 7 No. 1 (2024): (Januari) Vol. 6 No. 4 (2023): (Oktober) Vol 6, No 2 (2023): Maret Vol. 6 No. 2 (2023): (April) Vol 6, No 1 (2023): Januari Vol 5, No 3 (2022): Oktober Vol 5, No 2 (2022): Maret Vol 5, No 2 (2022): April Vol 5, No 1 (2022): Januari Vol 4, No 3 (2021): Oktober Vol 4, No 2 (2021): April Vol 4, No 1 (2021): Januari Vol 3, No 3 (2020): Oktober Vol 3, No 1 (2020): Januari Vol 2, No 3 (2019): Oktober Vol 2, No 2 (2019): April Vol 2, No 1 (2019): Januari Vol 1, No 1 (2018): Oktober More Issue