cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Arif Rahman
Contact Email
arif@unimal.ac.id
Phone
+6281370709010
Journal Mail Official
jimfh@unimal.ac.id
Editorial Address
Jln. Jawa, Kampus Bukit Indah, Jalan Jawa, Padang Sakti, Blang Pulo, Muara Satu, Blang Pulo, Muara Satu, Kota Lhokseumawe, Aceh 24355.
Location
Kota lhokseumawe,
Aceh
INDONESIA
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Published by Universitas Malikussaleh
ISSN : -     EISSN : 27988457     DOI : https://doi.org/10.29103/jimfh.v5i2.6255
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
JURNAL ILMIAH MAHASISWA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (Faculty of Law Student Scientific Journal) is a double blind peer reviewed journal published by the Faculty of Law, Universitas Malikussaleh. JURNAL ILMIAH MAHASISWA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (Faculty of Law Student Scientific Journal) published three times a year, every January, April and October and has been registered as Scientific Journal on LIPI with Special ISSN Number (ISSN ONLINE 2798-8457). JURNAL ILMIAH MAHASISWA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (Faculty of Law Student Scientific Journal) is a Scientific Journal of Law that has specificities in the fields of Legal Services, Community Engagement of Law Sector, Legal Aid, and Advocacy. The scope is not limited to: Economic Law, Civil law, Criminal law, Constitutional law, Environmental law, International law, Islamic law, and Information Communication and Telecommunication (ICT) Law
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 503 Documents
 20   21   22   23   24 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI PELAPOR DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Penelitian Di Polres Langkat) Zuran, M Adhit; Sumiadi, Sumiadi; Subaidi, Joelman
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 7 No. 2 (2024): (April)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v7i2.16102

Abstract

Narcotics abuse in Indonesia has reached a very worrying level. Narcotics abuse is regulated in the Republic of Indonesia Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. The role of law enforcement officers and community participation is needed in preventing and eradicating narcotics abuse. Witness and victim protection aims to provide a sense of security so that they can provide information honestly and openly. Currently, witnesses and reporters of narcotics crimes still lack legal protection, making them vulnerable to threats and terror. Discussions regarding legal protection for reporting witnesses and obstacles in its implementation are the main focus. The research method used is an empirical juridical research method, with a descriptive research nature that focuses on field studies. The data used are primary and secondary data. The research results show that legal protection for reporting witnesses includes maintaining identity confidentiality and providing security protection for reporting witnesses from physical threats so that reporting witnesses feel safe in providing information that they know about a narcotics crime that has occurred or is currently occurring. The obstacles in carrying out legal protection are because there is still fear from reporting witnesses and also a feeling of ignorance from the public about criminal acts that occur around them, which becomes an obstacle for the police in providing protection. Efforts to increase legal protection for witnesses and victims by the authorities require improvements in the systems, services and procedures that have been regulated within the witness and victim protection framework. It is recommended that the police need to increase awareness of protection for reporting witnesses. It is important to socialize the role of witnesses in uncovering narcotics crimes. With more effective outreach, it is hoped that the public will be braver and more active in utilizing the protection services provided by these two institutions, increasing their trust and participation.
EFEKTIVITAS PENERAPAN SANKSI TERHADAP LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH BERDASARKAN QANUN NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH (STUDI PENELITIAN DI KOTA LHOKSEUMAWE) Meuseugak, ampon; Faisal, Faisal; Saifullah, Teuku
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 7 No. 3 (2024): (Agustus)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v7i3.16469

Abstract

Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah membuktikan keseriusan pemerintah Aceh untuk melakukan perubahan prinsip atau sistem. Qanun ini akan menjadi semangat baru bagi pemerintah Aceh sendiri, begitu pula dengan mereka yang meniru sistem syariah, jika sistem itu berhasil, dan fokus pada sistem syariah yang diterapkan hingga saat itu berdaya asing. Permasalahan hukum dalam penelitian ini, Bagaimanakah Penerapan sanksi Terhadap Lembaga Keuangan Bank yang melanggar Ketentuan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah. Bagaimanakah Efektivitas Penerapan Sanksi Yang diberikan Terhadap Lembaga Keuangan Syariah Bank yang Melanggar Ketentuan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, jenis penelitian ini bersifat deskriptif dan menggunakan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian di Bank Syariah Indonesia dikota Lhokseumawe. Sample penelitian dilakukan secara purposive sampling. sumber data dalam penelitian ini yaitu primer dan sekunder. Berdasarkan hasil penelitian, penelitian menunjukkan bahwa regulasi sanksi tersebut telah dirancang untuk memastikan ketaatan lembaga keuangan syariah terhadap prinsip-prinsip syariah dan ketentuan hukum yang berlaku. Namun, efektivitas penerapan sanksi ini masih memerlukan evaluasi. Tidak hanya itu Terdapat faktor-faktor yang memengaruhi tingkat efektivitas penerapannya, seperti pengawasan, penegakan hukum, dan kerja sama dengan otoritas pengatur. karena pada dasarnya ketika ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati. Pada umumnya, faktor yang banyak menentukan dalam efektivitas suatu hukum adalah profesionalitas, peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum baik di dalam menjalankan tugas yang di bebankan kepada mereka, maupun dalam menegakkan ketentuan Perundang-Undangan Disarankan Penguatan Pengawasan: Diperlukan penguatan lembaga pengawasan terhadap lembaga keuangan syariah agar sanksi dapat diterapkan secara lebih efektif.   
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGULANGAN KEJAHATAN (Studi penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe) Helvina, Aktif; Saputra, Ferdy; Aksa, Fauzah Nur
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 7 No. 3 (2024): (Agustus)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v7i3.16893

Abstract

Penelitian ini membahas pembinaan terhadap narapidana residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe. Fokusnya adalah ketentuan hukum tentang pengulangan kejahatan, upaya pencegahan oleh Lembaga Pemasyarakatan, dan kendala yang dihadapi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pengumpulan data melalui penelitian lapangan dan pustaka serta wawancara dengan staf Lembaga Pemasyarakatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe memberikan pembinaan spiritual dan keterampilan kepada narapidana, serta program asimilasi untuk membantu mereka berintegrasi kembali ke masyarakat. Namun, over kapasitas menjadi kendala utama yang mengurangi efektivitas pembinaan. Solusi yang diusulkan adalah pemberian remisi untuk mengurangi jumlah narapidana. Implikasi penelitian ini adalah perlunya regulasi khusus mengenai tindak pidana pengulangan kejahatan (residivisme) dan peningkatan sumber daya manusia (SDM) petugas pemasyarakatan untuk memastikan program pembinaan berjalan efektif.
ANALISIS PUTUSAN HAKIM PADA TINDAK PIDANA PENGGELAPAN SERTIFIKAT HAK MILIK (Studi Putusan No. 169/Pid.B/2022/PN Idi) Wiranti Akmalasari, Nur Raihan; Subaidi, Joelman; Bahreisy, Budi
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 6 No. 4 (2023): (Oktober)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v6i4.13048

Abstract

AbstrakTindak pidana penggelapan yang di muat pada Pasal 372 KUHP termasuk salah satu jenis tindak pidana yang berupa perampasan hak milik seseorang dengan tidak sah. Pelanggaran ini tidak terbatas pada bidang tertentu dan dapat dilakukan oleh individu dari berbagai lapisan masyarakat, mulai dari masyarakat lapisan bawah hingga pemegang kekuasaan. Penggelapan terjadi ketika seseorang melanggar kepercayaan yang diberikan kepada mereka, yang pada akhirnya mengarah pada pengkhianatan terhadap kepercayaan tersebut karena kurangnya kejujuran. Tujuan dari pengkajian ini yaitu guna mendalami kebijakan hukum seputar tindak pidana penggelapan dan mengkaji faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan atas individu yang melakukan penggelapan sertifikat hak milik yang bisa menyebabkan kerugian finansial yang cukup besar.                Metode yang dipakai yaitu pengkajian hukum normatif dengan pendekatan Perundang-undangan, kasus serta konseptual. Sumber data yang di pakai yakni bersumber dari bahan hukum primer dan sekunder. Pada pengumpulan data dipakai teknik berdasarkan studi kepustakaan.                Hasil pengkajian memperlihatkan pada kasus No.169/Pid.B/2022/PN. Idi, diketahui bahwasanya yang bersangkutan telah memenuhi seluruh syarat-syarat yang termuat pada pasal 372, sehingga merupakan delik penggelapan dan membuat pelakunya dikenakan akibat hukum. Pelaku diadili dengan pasal 372 KUHP dengan potensi hukuman pidana penjara paling lama empat tahun dan denda paling banyak sembilan ratus rupiah. Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara ini telah mempertimbangkan ketentuan hukum yang berlaku dan mendasarkan putusannya pada bukti-bukti yang diajukan, antara lain keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dalam persidangan. Diharapkan majelis hakim bisa menganalisis dengan cermat kenyataan-kenyataan yang terkuak selama persidangan dan menyimpulkan bahwa terdakwa memang mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan mempertimbangkan kondisi mental dan fisiknya pada saat pelanggaran dilakukan.Dalam mengadili orang-orang yang terlibat dalam penggelapan, penting bagi hakim untuk mengandalkan dakwaan jaksa dan bukti-bukti yang diajukan selama persidangan. Pendekatan ini memastikan keadilan ditegakkan dan hak-hak korban terlindungi. Selain itu, hakim harus mempertimbangkan berbagai faktor yang dapat mempengaruhi beratnya kejahatan dan hukuman yang tepat. Keputusan-keputusan ini harus diambil bukan hanya dalam ruang sidang; Hakim mempunyai kewenangan untuk mengusut tuntas dan mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan perkara tersebut. Kata kunci: Tindak Pidana, Penggelapan, Sertifikat Hak Milik
TANGGUNG JAWAB DIREKSI ATAS KERUGIAN PERSEROAN AKIBAT WANPRESTASI (Studi Putusan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN.Mtr) Ratuwala, Anjeli; Ramziati, Ramziati; Sastro, Marlia
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 7 No. 2 (2024): (April)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v7i2.16052

Abstract

Tanggung jawab direksi terhadap wanprestasi diatur oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Namun, direksi dapat dimintai pertanggungjawaban pribadi atas wanprestasi yang menyebabkan kerugian bagi perusahaan. Melalui penelitian ini, akan dibahas tanggung jawab direksi terhadap kerugian yang disebabkan oleh wanprestasi, khususnya dalam kasus Putusan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN.Mtr. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif, dengan sifat deskriptif. Bentuk tanggungjawab penyedia jasa konstruksi adalah menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak, berdasarkan Pasal 1233 KUHPerdata, yang merupakan perikatan antara pengguna jasa dan penyedia jasa. Metode pemilihan penyedia jasa adalah negosiasi, di mana pihak pengguna jasa berunding langsung dengan penyedia jasa. Putusan pengadilan nomor 47/Pdt.G/PN.Mtr mengabulkan sebagian gugatan Penggugat dan menyatakan Tergugat 1 telah melakukan wanprestasi berdasarkan perjanjian konstruksi tertanggal 15 Juni 2015. Tergugat 1 dihukum membayar kerugian dan bunga moratoir. Namun, gugatan terhadap Tergugat 2 dan Tergugat 3 ditolak karena perjanjian hanya mengikat Tergugat 1. Tanggung jawab penyedia jasa konstruksi atas kegagalan proyek pembangunan Villa/Hotel dengan memberikan jaminan atas harta pribadi tergugat berupa tanah dan bangunan di lokasi proyek. Pertimbangan hakim dalam mengadili dan memutus perkara didasarkan pada pelanggaran Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdata. Berdasarkan penelitian tersebut, disarankan agar para pihak menyelesaikan pembangunan sesuai perjanjian untuk menghindari wanprestasi dan kerugian. Para tergugat juga diminta bertanggung jawab atas kegagalan proyek dan membayar ganti rugi serta bunga moratoir kepada penyedia jasa konstruksi, mengingat tidak adanya progres pembangunan setelah pembayaran dilakukan selama hampir 7 bulan.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU USAHA TENTANG SERTIFIKASI HALAL PADA PRODUK MAKANAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (STUDI PENELITIAN DI KECAMATAN PEUSANGAN KABUPATEN BIREUEN) Jannah, Raudhatul; Manfarisyah, Manfarisyah; Jafar, Sofyan
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 7 No. 3 (2024): (Agustus)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v7i3.14731

Abstract

Studi ini bertujuan untuk meneliti perlindungan hukum bagi pelaku usaha tentang sertifikasi halal pada produk makanan usaha mikro kecil dan menengah di Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Berdasarkan hasil penelitian ini yaitu bahwasanya usaha pelaku UMKM yang memasarkan produk tanpa label halal diperbolehkan oleh disperindagkop dan UKM dengan syarat sudah memiliki izin edar dari PIRT. Namun, pada tahun 2024 seluruh produk yang dipasarkan tidak lagi mendapat perlindungan hukum bagi pelaku usaha yang tidak mendaftarkan produknya pada sertifikasi halal. Salah satu faktor penghambat pelaku usaha tidak mencantumkan sertifikasi halal pada produk yang dihasilkan yaitu karena kurangnya pemahaman pelaku usaha terhadap kewajiban atau dasar hukum dari sertifikasi halal tersebut. Sementara itu, upaya disperindagkop dan UKM dalam meningkatkan pemahaman pelaku usaha tentang sertifikasi halal adalah dengan mengadakan sosialisasi pentingnya sertifikasi halal bagi produk UMKM dan sosialisasi Anggaran Pendapatan Belanja Kampung (APBK).
PELAKSANAAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (STUDI PENELITIAN KEJAKSAAN NEGERI LHOKSEUMAWE ) Sania, Sania; Husni, Husni; Nurarafah, Nurarafah
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 7 No. 3 (2024): (Agustus)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v7i3.16890

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengetahui implementasi pelaksanaan restorative justice di Kejaksaan Negeri Lhokseumawe terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak.Untuk mengetahui apa saja hambatan dan solusi yang dihadapi oleh Kejaksaan Negeri Lhokseumawe dalam menangani kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak. Metode dari penelitian ini ialah berjenis kualitatif dengan bersifat deskriptif yang menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dalam memperole jawaban dari penelitian ini. Sumber data dalam kajian ini bagian menjadi dua yakni sumber primer yang berasal dari wawancara dengan narasumber dan informan, serta terdapat data sekunder yang diambil dari kajian kajian kepustakaan.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan restorative justice pada kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Kejaksaan Negeri Lhokseumawe dalam proses penaganan dilaksanakan sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tenang Sistem Peradilan Pidana Anak sehingga pada kasus ini telah tercapai kata sepakat dari pihak pelaku dan korban untuk melakukan diversi. Terdapat beberapa kendala yang terjadi dalam proses diversi salah satunya yaitu kurangnya pengetahuan masyarakat tentang upaya restorative justice. Diharapkan kepada Kejaksaan Negeri Lhokseumawe agar lebih meningkatkan tentang pentingnya penerapan restorative justice dalam hal penyelesaian tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak, Hal ini dilakukan agar semua pihak terkait dapat memahami pentingnya penerapan Restorative Justice dalam perkara anak. 
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI ANAK DALAM KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN HILANGNYA NYAWA ORANG LAIN (Studi Penelitian Di Kepolisian Resor Lhokseumawe) Shafira, Jihan; Kalsum, Ummi; Akli, Zul
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 7 No. 1 (2024): (Januari)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v6i4.13329

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalis bagaimana seorang anak diminta pertanggungjawaban pidana atas pelanggaran yang dilakukannya serta bagaimana penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh anak dan bagaimana hambatan serta solusi yang di hadapi dalam penyelesaian kasus pelanggaran lalu lintas. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kasus yang bersifat deskriptif. Serta menggunakan Data primer yang diperoleh secara langsung berdasarkan wawancara dari responden dan narasumber. Dan data Sekunder, yang dikumpulkan dari hasil studi kepustakaan. Yang diolah secara kualitatif dan hasilnya akan disajikan secara deskriptif.  Hasil penelitian pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang menghilangkan nyawa seseoang dalam kasus kecelakaan lalu lintas bahwa seorang anak yang masih dibawah umur dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya, dengan berdasarkan ketentuan usia anak tersebut, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan sistem peradilan anak. Penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh anak di desa meunasah pulo kecamatan sawang dikarenakan pelaku masih dibawah umur yaitu berusia 13 tahun dan kuatnya rasa kekeluargaan antara desa babah buloh dan desa meunasah pulo berakhir secara kekeluargaan hambatan dan solusi yang di hadapi dalam kasus pelanggaran lalu lintas ini yaitu faktor ekonomi dalam proses penyelesaian masalah, pihak keluarga korban meminta sejumlah uang untuk biaya pemakaman dll, pihak keluarga pelaku keberatan atas permintaan korban, dan solusi yang diharapkan adalah orang tua harus memperhatikan anak yang masih dibawah umur agar tidak memberikan fasilitas kendaraan bermotor apabila belum memenuhi syarat sesuai aturan yang berlaku.
KEABSAHAN PENCATATAN PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM KAJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (Analisis Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby) Yasin, Annisa; Faisal, Faisal; Jumadiah, Jumadiah
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 7 No. 2 (2024): (April)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v7i2.16185

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang keabsahan pencatatan perkawinan beda agama, akibat hukum terhadap pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan, serta dampak terhadap anak dan harta warisan dalam perkawinan beda agama berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach), serta sifat penelitian deskripstif analisis. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa keabsahan pencatatan perkawinan beda agama berdasarkan UU Perkawinan yaitu pencatatan perkawinan beda agama sah dan dapat dicatatkan apabila sudah ada penetapan dari pengadilan, yang mana dalam hal ini pencatatan perkawinan beda agama telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya. Namun ketentuan dalam penetapan ini bertentangan dengan putusan MK Nomor 68/PUU-XII/2014 dan Putusan MK Nomor 24/PUU-XX/2022. Adapun akibat hukum terhadap pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan perkawinan beda agama didasarkan kepada adanya kekosongan hukum dengan mempertimbangkan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf (f) UU Perkawinan yang tidak merupakan larangan perkawinan beda agama. Sehingga dengan disahkannya perkawinan beda agama maka akan menimbulkan akibat hukum baik terhadap status anak dan kedudukan anak yang dilahirkan, suami istri, serta harta kekayaan.  Hak terhadap harta warisan dalam hukum waris perdata, anak dari perkawinan beda agama dapat mewarisi harta dari pewaris sedarah yang telah meninggal dunia. Akan tetapi dalam hukum waris Islam, anak yang dapat mewarisi harta peninggalan pewaris hanyalah anak yang seagama dengan pewaris.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA AKIBAT KELALAIAN YANG MENYEBABKAN KEBAKARAN LAHAN SERAI WANGI (Studi Penelitian di Gampong Pinang Rugub Kecamatan Rikit Gaib Kabupaten Gayo Lues) Karnawati, Karnawati; Herinawati, Herinawati; Jumadiah, Jumadiah
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 7 No. 2 (2024): (April)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v7i2.16936

Abstract

Tujuan penelitian untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana akibat kelalaian yang menyebabkan kebakaran lahan serai wangi di Gampong Pinang Rugup Kecamatan Rikit Gaib Kabupaten Gayo Lues serta untuk mengetahui dan memahami faktor-faktor penyebab terjadinya kebakaran lahan serai wangi di Gampong Pinang Rugup Kecamatan Rikit Gaib Kabupaten Gayo Lues. Manfaat dari penelitian memberikan informasi bagi masyarakat luas tentang pertanggungjawaban seseorang yang melakukan tindak pidana pembakaran hutan dan lahan secara tidak sengaja. Jenis penelitian ini kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Metode pegumpulan data melalui penelitian lapangan (field research) dan penelitian pustaka (library research), wawancara responden dengan kepala dan anggota Polisi Hutan, Geuchik dan Kapolres Gayo Lues yang memiliki wewenang untuk melaksanakan pembinaan terhadap pelaku kebakaran lahan serai wangi. Selanjutnya data yang diperoleh baik melalui studi kepustakan maupun hasil wawancara dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pihak Polhut kecamatan Rikit Gaib dan Kapolres Gayo Lues telah berupaya untuk menangani terjadinya kebakaran lahan serai wangi dengan cara memberikan berbagai cara seperti sosiliasi, patroli, dan kampanye kesadaran, selain itu pihak Polhut Kecamatan Rikit Gaib dan Kapolres Gayo Lues memberikan kesempatan kepada pelaku kebakaran lahan untuk kesadaran atau memahami berapa pentingnya menjaga hutan dari kebakaran lahan serai wangi. Kasus yang terjadi diadili melalui peradilan adat sudah mendapat titik terang dan sudah di terima dari kedua belah pihak akan tetapi dari penyelesaian kasus tersebut belum sesuai dengan undang-undang yang berlaku yakni UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Saran untuk meminimalisir terhadap pelanggaran kebakaran lahan perlu adanya sosialisasi atau bimbingan kepada masyarakat betapa pentingnya keberadaan hutan bagi kehidupan.

Page 22 of 51 | Total Record : 503

 20   21   22   23   24 

Filter by Year

2018 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 3 (2025): (Agustus) Vol. 8 No. 2 (2025): (April) Vol. 8 No. 1 (2025): (Januari) Vol. 7 No. 4 (2024): (Oktober) Vol. 7 No. 3 (2024): (Agustus) Vol. 7 No. 2 (2024): (April) Vol. 7 No. 1 (2024): (Januari) Vol. 6 No. 4 (2023): (Oktober) Vol 6, No 2 (2023): Maret Vol. 6 No. 2 (2023): (April) Vol 6, No 1 (2023): Januari Vol 5, No 3 (2022): Oktober Vol 5, No 2 (2022): Maret Vol 5, No 2 (2022): April Vol 5, No 1 (2022): Januari Vol 4, No 3 (2021): Oktober Vol 4, No 2 (2021): April Vol 4, No 1 (2021): Januari Vol 3, No 3 (2020): Oktober Vol 3, No 1 (2020): Januari Vol 2, No 3 (2019): Oktober Vol 2, No 2 (2019): April Vol 2, No 1 (2019): Januari Vol 1, No 1 (2018): Oktober More Issue