cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Arif Rahman
Contact Email
arif@unimal.ac.id
Phone
+6281370709010
Journal Mail Official
jimfh@unimal.ac.id
Editorial Address
Jln. Jawa, Kampus Bukit Indah, Jalan Jawa, Padang Sakti, Blang Pulo, Muara Satu, Blang Pulo, Muara Satu, Kota Lhokseumawe, Aceh 24355.
Location
Kota lhokseumawe,
Aceh
INDONESIA
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Published by Universitas Malikussaleh
ISSN : -     EISSN : 27988457     DOI : https://doi.org/10.29103/jimfh.v5i2.6255
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
JURNAL ILMIAH MAHASISWA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (Faculty of Law Student Scientific Journal) is a double blind peer reviewed journal published by the Faculty of Law, Universitas Malikussaleh. JURNAL ILMIAH MAHASISWA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (Faculty of Law Student Scientific Journal) published three times a year, every January, April and October and has been registered as Scientific Journal on LIPI with Special ISSN Number (ISSN ONLINE 2798-8457). JURNAL ILMIAH MAHASISWA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (Faculty of Law Student Scientific Journal) is a Scientific Journal of Law that has specificities in the fields of Legal Services, Community Engagement of Law Sector, Legal Aid, and Advocacy. The scope is not limited to: Economic Law, Civil law, Criminal law, Constitutional law, Environmental law, International law, Islamic law, and Information Communication and Telecommunication (ICT) Law
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 503 Documents
 21   22   23   24   25 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN PORNOGRAFI BALAS DENDAM YANG DILAKUKAN MELALUI CYBERCRIME Putri, Dian Hellena; Nuribadah, Nuribadah; Abidin, Zainal
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 7 No. 3 (2024): (Agustus)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v7i3.17128

Abstract

Studi ini bertujuan untuk meneliti tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap perempuan korban pornografi balas dendam yang dilakukan melalui cybercrime, dan apakah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah mengakomodir perlindungan hukum terhadap perempuan korban pornografi balas dendam yang dilakukan melalui cybercrime, serta bagaimana perlindungan pasca pemulihan terhadap perempuan sebagai korban pornografi balas dendam yang dilakukan melalui cybercrime. Akan tetapi, meskipun telah dilakukan langkah hukum, masih saja terjadi kasus pornografi balas dendam melalui dunia siber. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, norma-norma hukum serta kaidah hukum. Berdasarkan hasil penelitian bahwa pengaturan yang mengatur tentang perlindungan terhadap perempuan korban pornografi balas dendam yakni KUHP, UU. No 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU No 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, UU No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dalam UU No 12 Tahun 2022 rumusan terhadap tindak pidana pornografi balas dendam belum sepenuhnya terakomodir, namun dalam langkah pemulihan terhadap perempuan sebagai korban pornografi balas dendam telah sangat baik baik pemulihan saat persidangan masih berjalan maupun sampai pada pasca penjatuhan hukuman.
PELAKSANAAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN RINGAN MENURUT QANUN ACEH NOMOR 9 TAHUN 2008 TENTANG PEMBINAAN KEHIDUPAN ADAT DAN ADAT ISTIADAT (Studi Penelitian Gampong Blang Talon Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara) Azwa Reza, Rizka; Akli, Zul; Afrizal, Teuku Yudi
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 6 No. 4 (2023): (Oktober)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v6i4.12926

Abstract

Keadilan restoratif berfungsi sebagai sarana penyembuhan dan rehabilitasi bagi individu yang telah menjadi korban tindak pidana, berusaha untuk memberikan mereka kompensasi, perdamaian, dan perjanjian lain untuk memulihkan kesejahteraan mereka. Dalam konteks hukum, tindakan pencurian ringan secara khusus diatur dan diatur dalam Pasal 364 KUHP. Selain itu, pelaksanaan Peradilan Restoratif sangat erat kaitannya dengan prinsip dan praktik peradilan adat Gampong yang dituangkan dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008, yang bertujuan untuk melestarikan dan memelihara tata kehidupan dan adat istiadat tradisional di wilayah Aceh.Adapun tujuan penelitian yakni guna mengetahui perbandingan penyelenggaraan restorative justice dengan penyelesaian adat Gampong pada upaya penyelesaian pidana atas pelaku tindak pidana pencurian ringan menurut Qanun Aceh No. 9 Tahun 2008 mengenai Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, guna mengetahui hambatan dan upaya yang di tempuh pada pelaksanaan restorative justice tindak pidana pencurian ringan lewat peradilan adat Gampong Blang Talon Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara.Penelitian ini memakai metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris yang dengan kata lain yaitu jenis penelitian hukum sosiologis yakni prosedural pengkajian yang memperoleh data deskriptif mencakup kata-kata tertulis atau wawancara langsung dengan pihak-pihak yang bersangkutan.Hasil penelitian yang didapat penulis yaitu Proses mencapai penyelesaian menjadi lebih komprehensif dan efektif ketika keadilan restoratif dimasukkan ke dalam sistem kepolisian dan ketika institusi tradisional, seperti upaya perdamaian, dimanfaatkan. Namun, salah satu tantangan besar yang dihadapi dalam penyelesaian kasus pencurian ringan adalah kurangnya kerjasama baik dari pelaku maupun korban, yang pada akhirnya menghambat kemampuan polisi untuk berhasil menyelesaikan kasus tersebut.Penulis menyarankan Pelaksanaan Restorative Justice sebaiknya pihak Polsek Kuta Makmur maupun masyarakat melalui lembaga adat harus mempertimbangkan efek jera yang akan di dapatkan pelaku ketika melakukan  kejahatan pidana sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Qanun Aceh.Kata Kunci : Restorative justice, Hukum adat, Kuta Makmur
Tindak Pidana Persetubuhan Antara Ayah Dan Anak Dalam Perspektif Kriminologi Naldi, Dafri; Yusrizal, Yusrizal; Johari, Johari
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 7 No. 2 (2024): (April)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v7i2.16086

Abstract

Tindakan persetubuhan diatur dalam Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Penelitian ini mendalami tentang perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban persetubuhan dalam sistem hukum di indonesia dan tindak pidana persetubuhan antara ayah dan anak dalam perspektif kriminologi.Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban persetubuhan dalam sisitem hukum di Indonesia dan tindak pidana persetubuhan antara ayah dan anak dalam perspektif kriminologi.Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif dan berbentuk analisis. Sumber hukum yang di gunakan adalah sumber hukum primer, sekunder, dan tersier.Hasil penelitian, pentingnya perlindungan hukum bagi anak dalam menjaga kebebasan dan hak-hak mereka serta kesejahteraan mereka secara keseluruhan. Korban kejahatan menderita kerugian fisik, mental, atau ekonomi yang disebabkan oleh tindakan kriminal. Pelecehan seksual dapat terjadi secara tidak terduga di berbagai tempat, seperti rumah, hotel, atau kendaraan. Pelaku menggunakan ancaman, paksaan, manipulasi, dan taktik lainnya untuk melakukan kejahatan seksual. Faktor terjadinya persetubuhan di sebabkan oleh faktor internal dan Faktor eksternal.Pencegahan tindakan persetubuhan, perlu adanya penegakan hukum sesuai aturan yang berlaku, serta sosialisasi hukum terhadap masyarakat, agar masyarakat mengetahui hukuman yang diperoleh jika melakukan tindakan tersebut. Perlunya menjaga komunikasi dan keharmonisan dalam keluarga, serta pentingnya bagi orang tua untuk mengajarkan pendidikan ilmu agama dan moral kepada anak.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN VIKTIMISASI KEKERASAN SEKSUAL ( Studi Penelitian di Polres Bener Meriah) Anggelika, Yurika; Subaidi, Joelman; Jafar, Sofyan
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 7 No. 3 (2024): (Agustus)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v7i3.16706

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap korban viktimisasi kekerasan seksual. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif untuk mengungkapkan kenyataan yang ada berdasarkan hasil penelitian berupa deskripsi atau penjelasan terkait penyelesaian masalah dalam penelitian ini dengan pendekatan yuridis normatif yang meletakkan hukum sebagai sebuah norma mengenai asas, perjanjian, dan kaidah dari peraturan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini, yaitu pertama, bahwa bentuk perlindungan yang di berikan kepada korban adalah perlindungan sementara kepada korban, perlindungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan surat perintah perlindungan sementara untuk waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak korban ditangani. Kendala yang dihadapi polres Bener Meriah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual yaitu,  korban sungkan melapor karena ia merasa malu mengenai kejadian yang dialaminya karena aib bagi dirinya dan keluarganya, pihak keluarga dan masyarakat yang belum paham tentang tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi cenderung menyalahkan korban atas kekerasan seksual yang dialaminya, sehingga korban merasa tertekan dan sungkan melaporkan kejadian yang dialaminya ke pihak yang berwajib, adanya pencabutan laporan dari pihak korban, tersangka melarikan diri, apabila tersangka tidak juga ditemukan maka kasus menjadi terhenti begitu saja, dan hal ini tentu saja merugikan pihak korban. Diharapkan bagi aparat penegak hukum agar bisa meminimalisir kendala-kendala yang ditemui dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual, selain itu kerjasama pihak Kepolisian Bener Meriah dengan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Bener Meriah, diharapkan terus dapat ditingkatkan.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK KURIR ONLINE PADA LAYANAN PENGIRIMAN BARANG (GOSEND) ( Sudi Pada PT Gojek Medan) Sihombing, Liondi Ramadhan; Ramziati, Ramziati; Kurniasari, Tri Widya
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 7 No. 3 (2024): (Agustus)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v7i3.17160

Abstract

 Kurir online PT Gojek Medan yang mengoperasikan layanan pengiriman barang secara online (Layanan Gosend) kerap kali mendapati kerugian baik disebabkan dari sistem penilaian  konsumen terhadap kurir yang dirasa belum akurat maupun fasilitas penyelesaian perselisihan dari PT Gojek yang belum optimal. Perlindungan hukum merupakan hak setiap warga Negara dijelaskan Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 tidak terkecuali kurir online PT Gojek Medan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap hak kurir online PT Gojek Medan berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta mengetahui tugas utama kurir menjalankan layanan Gosend dan kendala juga upaya perlindungan hukum pada PT Gojek Medan melindungi hak kurir. Metode yang digunakan adalah eksploratif, sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian Pasal 18 ayat (1) UU ITE menjelaskan bahwa para pihak terikat karena adanya  transaksi elektronik yang dituangkan dalam kontrak elektronik. Oleh sebab itu para pihak tunduk pada kontrak yang telah disepakati. Tugas utama kurir adalah melakukan pengiriman barang yang dipesan secara online. Kendala PT Gojek Medan dalam melindungi hak kurir dibatasi oleh PT Gojek sendiri dijelaskan pada Pasal 11 ayat (2) tentang Batasan dan Tanggung Jawab Gojek. Upaya PT Gojek melindungi hak kurir tidak tertuang dalam kontrak elektronik adapun layanan laporan permasalahan yang disediakan PT Gojek belum optimal dalam penerapannya. Saran Penulis, hendaknya pemerintah memberikan perlindungan hukum kepada kurir online dalam bentuk aturan tertulis dan menyediakan lembaga penyelesaian perselisihan para pihak serta PT Gojek memberikan perlindungan yang jelas tertulis didalam kontrak. 
PERANAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM APIK DALAM MENDAMPINGI ANAK PEREMPUAN YANG MENJADI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI KOTA LHOKSEUMAWE Afif, Muhammad; Sari, Elidar; Hidayat, Hidayat
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 7 No. 2 (2024): (April)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v7i2.14798

Abstract

Tindakan pelecehan seksual melanggar hak individu untuk merasa aman, sebagaimana tercantum dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menjamin setiap orang berhak atas perlindungan diri, keluarga, kehormatan, harkat dan martabat, serta hak milik. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) semakin menegaskan pengakuan hukum atas peran penting sistem pendukung dalam menyelesaikan kasus-kasus tersebut di sistem peradilan. Advokat korban tidak lagi dipinggirkan dalam proses hukum; sebaliknya, hal ini dianggap sebagai bagian integral dalam mencapai keadilan bagi para korban. Oleh karena itu, penulis bertujuan untuk melakukan kajian komprehensif mengenai keterlibatan Lembaga Bantuan Hukum APIK dalam melakukan pendampingan terhadap remaja putri yang mengalami kekerasan seksual, serta mengidentifikasi hambatan dan upaya yang dihadapi lembaga tersebut dalam memberikan dukungan kepada para korban tersebut.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terkait.  Kata Kunci: LBH, Korban Kekerasan Seksual,  Lhokseumawe
PENYELESAIAN SENGKETA PEMBATAS SAWAH (ATEUNG BLANG) OLEH LEMBAGA ADAT KEUJRUEN BLANG (Studi Penelitian di Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya) Mazmah, Marzatul; Yulia, Yulia; Jafar, Sofyan
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 7 No. 3 (2024): (Agustus)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v7i3.15525

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis penyelesaian sengketa pembatas sawah (ateung blang) di Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya, dan untuk mengetahui dan menjelaskan kendala dan upaya Keujruen Blang dalam penyelesaian sengketa pembatas ateung blang di Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu studi lapangan dan studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian bahwa penyelesaian sengketa pembatas sawah (ateung blang) di Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya diselesaikan secara langsung untuk menentukan batas kepemilikan sawah (pateng). Dan memberikan sanksi atau denda kepada petani yang membuat pembatas ateung blang secara sepihak. Kendalanya yaitu pemilik sawah tidak memiliki sertifikat, tidak ada yang mau mengalah, petani bersikeras terhadap pendapat masing-masing, petani yang mendirikan pateng sembarangan, dan kurangnya pendidikan atau pemahaman petani. Upayanya yaitu adanya sosialisasi yang dilakukan Keujruen Blang terhadap pentingnya surat kepemilikan atas tanah, musyawarah, kerja sama, dan memberikan nasihat kepada petani. Diharapkan kepada petani agar tidak lagi mendirikan pateng secara sembarangan. Serta diharapkan kepada aparatur gampong untuk dapat berperan aktif dalam memberikan wawasan kepada petani mengenai pentingnya mempunyai surat kepemilikan hak atas tanah untuk mendapatkan kepastian hukum. Dan diharapkan kepada pemilik sawah untuk segera mengurus surat tanah agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan di masa yang akan datang.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGULANGAN KEJAHATAN (Studi penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe) Helvina, Helvina; Saputra, Ferdy; Aksa, Fauzah Nur
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 7 No. 3 (2024): (Agustus)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v7i3.16958

Abstract

Penelitian ini bertujuan guna mengetahui bagaimna bentuk pembinaan terhadap narapidana residivis di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Lhokseumawe, yang di atur dalam Undang-Undang nomor 22 tahun 2022 tentang Lembaga Pemasyarakatan. Pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana ketentuan hukum dan perundang-undangan tentang pengulangan kejahatan, upaya Lembaga pemasyarakatan kelas IIA Lhokseumawe dalam mencegah terjadinya pengulangan kejahatan, dan kendala yang dihadapi oleh Lembaga pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe dalam upaya pencegahan penggulangan kejahatan. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum empiris yakni suatu metodel penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Hasil penelitian yang diperoleh terhadap peran Lembaga Pemasyarakatan dalam upaya pembinaan terhadap pelaku residivis di Lapas Kelas IIA Lokseumawe belumlah efektif. Adapun factor-faktor yang menjadi penghambat dalam upaya pembinaan kepada pelaku tindak pidana residivis yaitu tidak adanya perbedaan pembinaan antara para pelaku residivis satu dengan yang lainnya dan pelaku yang bukan residivis, terjadinya over kapasitas di dalam lapas, kurangnya petugas, dan tingkat pengawasan yang rendah. Adapun saran dari penulis untuk mengatasi hambatan yang ada adalah dengan memisahkan pembinaan yang diberikan kepada pelaku residivis dan yang bukan residivis, meningkatkan infrastruktur lapas termasuk penambahan para petugas yang dengan hal tersebut bisa meningkatkan pengawasan di dalam lapas.
UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA TERORISME OLEH KEPOLISIAN RESOR SIBOLGA Anandar, Supriadi Rizki; Malahayati, Malahayati; Basri, Hasan
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 7 No. 1 (2024): (Januari)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v7i1.13767

Abstract

Penelitian ini bertujuan guna mengetahui bagaimana upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme oleh kepolisian resor Kota Sibolga serta melibatkan masyarakat secara aktif didalam upaya pencegahan Tindak Pidana Terorisme. Jenis penelitian yang digunakan ialah yuridis empiris yaitu . Penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian lapangan, mengenai mekanisme dan akibat hukum yang mengatur tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme. Hasil penelitian ini menjelaskan bagaimana Upaya-upaya yang dilakukan oleh Kepolisian di implementasikan melalui upaya Preventif, Preemtif serta Represif, Upaya preventif merupakan upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. salah satu peran masyarakat yang penting adalah kesadaran masyarakat akan tanggungjawab dan komitmen bersama melawan terorisme. Kesadaran ini dapat tumbuh melalui maksimalisasi program keamanan dan ketertiban nasional (kamtibnas) serta melakukan penyuluhan kepada masyarakat secara konsisten dan berkesinambungan.Kata kunci : Terorisme, Polisi, Masyarakat
PEMBERLAKUAN DIVERSI TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR YANG MELAKUKAN PEMBERATAN PIDANA DI WILAYAH HUKUM POLRES LHOKSEUMAWE ms, Azriel Falendra; Husni, Husni; Sari, Elidar
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 7 No. 2 (2024): (April)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v7i2.16303

Abstract

Banyak anak yang saat ini ikut serta dalam sebuah proses tindak pidana bahkan anak yang menjadi pelaku utama dalam sebuah tindak pidana. Tindak kejahatan yang di lakukan oleh anak sangat marak dan sering terjadi. Namun yang menjadi pembahasan dalam proses penindakan pidana yang dilakuka oleh anak berbeda dengan yang dilakukan oleh orang dewasa, hal ini di atur khusus di dalam Undang Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang undang tersebut mengamanatkan bahwa anak yang melakukan tindak pidana wajib di upayakan diversi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pemberlakuan diversi terhadap anak di bawah umur yang melakukan pemberatan pidana diwilayah hukum polres Lhokseumawe serta hambatan dan upaya yang dilakukan polres Lhokseumawe. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kasus yang bersifat deskriptif. Adapun Hasil Penelitian pemberlakuan diversi terhadap anak dibawah umur yang melakukan pemberatan pidana di wilayah hukum polres Lhokseumawe ternyata tidak ada perlakuan yang berbeda dan khusus, sejauh pelaku anak diancam atau didakwa dibawah 7 (tujuh) tahun maka proses diversinya masih sesuai dengan apa yang di atur didalam Undang Undang Sistem Peradilan Pidana anak dan Peraturan mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Namun dalam pemberlakuan diversi polres Lhokseumawe mengalami hambatan berupa tersangka mudah melarikan diri, sulit terjalin kesepakatan antar pihak, kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap aturan pelaksanaan diversi, serta kurangnya pemahaman dan dukungan dari masyarakat.

Page 23 of 51 | Total Record : 503

 21   22   23   24   25 

Filter by Year

2018 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 3 (2025): (Agustus) Vol. 8 No. 2 (2025): (April) Vol. 8 No. 1 (2025): (Januari) Vol. 7 No. 4 (2024): (Oktober) Vol. 7 No. 3 (2024): (Agustus) Vol. 7 No. 2 (2024): (April) Vol. 7 No. 1 (2024): (Januari) Vol. 6 No. 4 (2023): (Oktober) Vol 6, No 2 (2023): Maret Vol. 6 No. 2 (2023): (April) Vol 6, No 1 (2023): Januari Vol 5, No 3 (2022): Oktober Vol 5, No 2 (2022): April Vol 5, No 2 (2022): Maret Vol 5, No 1 (2022): Januari Vol 4, No 3 (2021): Oktober Vol 4, No 2 (2021): April Vol 4, No 1 (2021): Januari Vol 3, No 3 (2020): Oktober Vol 3, No 1 (2020): Januari Vol 2, No 3 (2019): Oktober Vol 2, No 2 (2019): April Vol 2, No 1 (2019): Januari Vol 1, No 1 (2018): Oktober More Issue