Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
JURNAL ILMIAH MAHASISWA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (Faculty of Law Student Scientific Journal) is a double blind peer reviewed journal published by the Faculty of Law, Universitas Malikussaleh. JURNAL ILMIAH MAHASISWA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (Faculty of Law Student Scientific Journal) published three times a year, every January, April and October and has been registered as Scientific Journal on LIPI with Special ISSN Number (ISSN ONLINE 2798-8457). JURNAL ILMIAH MAHASISWA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (Faculty of Law Student Scientific Journal) is a Scientific Journal of Law that has specificities in the fields of Legal Services, Community Engagement of Law Sector, Legal Aid, and Advocacy. The scope is not limited to: Economic Law, Civil law, Criminal law, Constitutional law, Environmental law, International law, Islamic law, and Information Communication and Telecommunication (ICT) Law
Articles
503 Documents
<![CDATA[PENERAPAN RESTORATIVE JUCTICE DALAM PERKARA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI KEJAKSAAN NEGERI BIREUEN ]]>
<![CDATA[Mutia, Salsabilla]]>;
<![CDATA[Bahreisy, Budi]]>;
<![CDATA[Saputra, Ferdy]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 6 No. 4 (2023): (Oktober) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29103/jimfh.v6i4.13727
<![CDATA[This study aims to examine the application of restorative justice in domestic violence cases at the Bireuen District Prosecutor's Office. This research uses qualitative research with an empirical juridical approach. Based on the results of the research, it is that the efforts made by the Prosecutor's Office in implementing mediation follow the Attorney General's regulations Number 15 of 2020 in article 5 paragraph 1 concerning Termination of Prosecutors Based on Restorative Justice which is carried out for 14 days from the time the letter is submitted by the investigator to the Prosecutor's Office. There is also an obstacle that occurs during the mediation settlement process, namely the difficulty of uniting the opinions of the victim and the perpetrator in order to reach a mutual agreement. Furthermore, the pattern of mediation carried out by the Bireuen District Prosecutor's Office is mediation in court in accordance with the JAMPIDUM circular (Junior Attorney General for General Crimes) starting from RJ.1 to RJ.16.Keywords: Restorative Justice, Violence, Domestic.]]>
<![CDATA[EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA SEBAGAI PENYELESAIAN KREDIT MACET (Studi Penelitian di PT Mandala Multifinance Lhokseumawe) ]]>
<![CDATA[Muhammad Luthfi Djamil, Teuku]]>;
<![CDATA[Sulaiman, Sulaiman]]>;
<![CDATA[Yulia, Yulia]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 7 No. 2 (2024): (April) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29103/jimfh.v7i2.14776
<![CDATA[Studi ini bertujuan untuk meneliti tentang pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia terhadap kreditur yang mengalami kredit macet dan hambatan yang terjadi dalam proses pelaksanaan eksekusi oleh PT Mandala Multifinance Kota Lhokseumawe. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris yaitu sesuatu metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan eksekusi kredit macet di PT. Mandala Multifinance Lhokseumawe kepada debitur yang melakukan wanprestasi dengan cara dilakukannya lelang atas aset tersebut, agar pihak kreditur dan pihak debitur tidak mengalami kerugian yang lebih dalam. Upaya hukum kreditur pada saat melaksanakan eksekusi kredit macet tersebut apabila terdapat kendala-kendala seperti pihak debitur menggugat pihak kreditur pada saat dalam proses lelang berlangsung, maka pihak kreditur dapat menempuh jalur litigasi yaitu jalur pengadilan. Adapun hambatan-hambatan yang terjadi pada PT Mandala Multifinance Lhokseumawe ketika pelaksanaan eksekusi pada umumnya disebabkan karena terjadinya pengalihan objek jaminan, disamping karena identitas dimanipulasi, debitur tidak menerima proses eksekusi, objek jaminan fidusia tidak ditemukan, kurangnya pemahaman masyarakat, objek sengaja dihilangkan atau disembunyikan dan objek jaminan tertahan kasus hukum. Kata Kunci: Eksekusi, Kredit Macet, Jaminan Fidusia]]>
<![CDATA[TINDAKAN HUKUM OLEH HAKIM TERHADAP PERNIKAHAN DINI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG- UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (Studi Penelitian pada Mahkamah Syariyah Lhokseumawe) ]]>
<![CDATA[Nafis, Hayatun]]>;
<![CDATA[Jumadiah, Jumadiah]]>;
<![CDATA[Basri, Hasan]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 7 No. 3 (2024): (Agustus) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29103/jimfh.v7i3.16963
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa yang menjadi Pertimbangan Hakim Mahkamah Syariyah Lhokseumawe dalam mengambil putusan terhadap pernikahan usia dini menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Implikasi hukum terhadap penetapan dispensasi perkawinan usia dini pada Mahkamah Syariyah Lhokseumawe. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertimbangan Hakim Mahkamah Syariyah Lhokseumawe dalam memutuskan suatu perkara, seperti dalam pengajuan dispensasi nikah, mempertimbangkan kesiapan fisik dan mental serta kesiapan organ reproduksi, psikologis, sosiologis, budaya, ekonomi, dan potensi perselisihan serta kekerasan dalam rumah tangga. Adapun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah berupaya untuk memberikan keadilan lebih baik dibandingkan peraturan sebelumnya. Meskipun demikian, peningkatan jumlah permohonan dispensasi setelah diberlakukannya Undang-Undang baru menunjukkan bahwa implementasi Undang-Undang ini belum sepenuhnya efektif dalam mengurangi praktik pernikahan usia dini.]]>
<![CDATA[Pelaksanaan Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Di Kota Lhokseumawe (Penelitian pada Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe) ]]>
<![CDATA[Hutauruk, Ace King]]>;
<![CDATA[Yusrizal, Yusrizal]]>;
<![CDATA[Hatta, Muhammad]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 6 No. 4 (2023): (Oktober) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29103/jimfh.v6i4.13075
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak restitusi yang diatur dalam Pasal 51 Qanun Jinayat di Kota Lhokseumawe. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, dengan melakukan wawancara terhadap korban dan aparatur penegak hukum yang menangangi kasus-kasus pemerkosaan terhadap anak. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa restitusi dalam Pasal 51 Qanun Jinayat Nomor 6 Tahun 2014 terhadap kasus-kasus pemerkosaan terhadap anak belum terimplementasikan dengan baik di Kota Lhokseumawe, hal inidikarenakan beberapa faktor yang menjadi hambatan yaitu, faktor pertama; persoalan yuridis, dalam hal ini Qanun Jinayat dan Qanun Hukum Acara Jinayat terjadi ketidaksinkronan dalam mengatur hak restitusi dengan baik dan jelas serta belum adanya aturan turunan seperti peraturan gubernur yang mengatur mekanisme permintaan restitusi terhadap anak yang menjadi korban pemerkosaan. Faktor kedua; aparatur penegak hukum sejauh initidak berupaya ekstra dalam memperjuangkan hak-hak anak sepenuhnya selaku korban pemerkosaan. Faktor ketiga; kurangnya pengetahuan hukum korban terkait adanya hak restitusi bagi korban pemerkosaan sangat mempengaruhi terhadap pelaksanaan restitusi dalam Pasal 51 tersebut. Faktor keempat; jikalaupun pelaku dapat dikenakan uqubat restitusi paling banyak 750 gr emas murni sesuai Pasal 51 Qanun Jinayat, dalam hal pemberian restitusi sangat tergantung pada kemampuan keuangan pelaku karena pelaku pemerkosaan pada umumnya orang yang tidak mampu secara finansial. ]]>
<![CDATA[PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DAN ETIKA APARAT KEPOLISIAN YANG MELAKUKAN PENGANIAYAAN TERHADAP TERSANGKA DI POLRES BENER MERIAH ]]>
<![CDATA[Mahzura, Mahzura]]>;
<![CDATA[harun, harun]]>;
<![CDATA[Sari, Elidar]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 7 No. 2 (2024): (April) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29103/jimfh.v7i2.16258
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana dan etika aparat kepolisian yang melaukan penganiayaan terhadap tersangka dan untuk mengetahui faktor-faktor etika yang terlibat dalam tindakan penganiayaan terhadap tersangka mempengaruhi hukum dan reputasi institusi kepolisian. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan guna memperoleh data sekunder yang bersifat teoritis, sedangkan penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data primer melalui wawancara dengan informan dan responden. Pertanggungjawaban pidana dan etika aparat kepolisian yang melakukan penganiayaan terhadap tersangka di polres bener meriah dilakukan dengan proses hukum yang berlaku sesuai dengan Pasal 351 KUHP, apabila penyidik tersebut melakukan penganiayaan di bawah profesinya sebagai seorang penyidik polri maka penyidik tersebut akan dikenakan sanksi berupa surat teguran yang dikeluarkan oleh pimpinan/atasannya. Kemudian penyidik tersebut akan menjalani sidang disiplin untuk dilakukan pemeriksaan dan pertimbangan atas dirinya. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penganiayaan terhadap tersangka yaitu karena kebiasaan, karena faktor psikis dari penyidik itu sendiri, dendam pribadi, faktor kebutuhan lingkungan, faktor penyakit pikiran. Diharapkan kepada pemerintah harus bertindak tegas dan memberikan sanksi kepada aparat penegak hukum yang terbukti melakukan penganiayaan dikenai sanksi pidana yang setimpal sesuai dengan undang-undang dalam rangka perlindungan Hak Asasi Manusia.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Terhadap Lahan Warga Dalam Sengketa Hak Guna Usaha PT. Setya Agung (Studi Kasus Desa Batee VIII, Kecamatan Simpang Keramat, Kabupaten Aceh Utara) ]]>
<![CDATA[Nasution, Muhammad Dana Ananda Putra]]>;
<![CDATA[Herinawaty, Herinawaty]]>;
<![CDATA[Arnita, Arnita]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 7 No. 2 (2024): (April) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29103/jimfh.v7i2.16797
<![CDATA[Negara menjamin perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum khususnya dalam sengketa Hak Guna Usaha PT.Setya Agung. Tujuan penelitian yaitu untuk menganalisis hambatan serta upaya perlindungan hukum terhadap lahan warga dalam sengketa penetapan Hak Guna Usaha PT. Setya Agung di Desa Batee VIII Simpang Keramat oleh pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, bersifat deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa perlindungan hukum terhadap lahan warga dalam sengketa Hak Guna Usaha PT. Setya Agung diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan, Peraturan Menteri ini disusun untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum secara spesifik, dan juga didalamnya berisi mekanisme dan tata cara kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK NARAPIDANA PEREMPUAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN (Studi Penelitian Di Lapas Perempuan Kelas II A Medan) ]]>
<![CDATA[Hakim, Fhaorozhe Rezky]]>;
<![CDATA[Johari, Johari]]>;
<![CDATA[Saputra, Ferdy]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 7 No. 3 (2024): (Agustus) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29103/jimfh.v7i3.17152
<![CDATA[ABSTRACKThe rights of female prisoners are inherently linked to their reproductive functions, ensuring they are guaranteed and protected by law. Therefore, the fulfillment of rights for female prisoners at the Class IIA Women's Penitentiary in Medan is crucial to study and research. The objective of this research is to understand the perspectives and efforts in combating crimes committed by female prisoners, as well as to identify the challenges faced by the penitentiary in handling female inmates.This research method employs qualitative research with an empirical juridical approach. Qualitative methods seek deep understanding of phenomena or events by collecting empirical data through interviews, observations, and analysis. The descriptive nature of this method aims to depict or provide a comprehensive picture of the researched object based on collected data or samples, without generalized analysis or conclusions.The research findings indicate that the fulfillment of rights for female prisoners at the Class IIA Women's Penitentiary in Medan still has several shortcomings that need to be addressed by the penitentiary, including improvements in facilities and competent healthcare partners.Keywords: Fulfillment, The Rights, Prisoners, Female]]>
<![CDATA[Analisa Terhadap Pelaksanaan Kewenangan Penyidikan Badan Narkotika Nasional Dalam Tindak Pidana Narkotika Di Kabupaten Gayo Lues ]]>
<![CDATA[Bahri, Samsul]]>;
<![CDATA[Iskandar, Hadi]]>;
<![CDATA[Badar, Zainal Abidin]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 6 No. 4 (2023): (Oktober) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29103/jimfh.v6i4.13006
<![CDATA[This study aims to examine the implementation of the authority of the Gayo Lues Regency National Narcotics Agency in processing narcotics crimes, the form of coordination between Gayo Lues Regency National Narcotics Agency investigators and Gayo Lues Regency Police Investigators, the obstacles and efforts faced by Gayo Regency National Narcotics Agency investigators. Lues in carrying out his authority to investigate narcotics crimes. Based on the research results, it is known that the implementation of the investigative authority of the Gayo Lues Regency National Narcotics Agency is carried out based on Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. The form of coordination between the Gayo Lues Regency National Narcotics Agency and the Gayo Lues Regency Police Investigators is if they are going to conduct a joint raid and conduct outreach to agencies, villages/villages, make arrests and determine whether the suspect should be rehabilitated by BNN or not, then notify each other in writing that start of investigation. The obstacles faced by investigators from the Gayo Lues Regency National Narcotics Agency in implementing their authority to investigate narcotics crimes are lack of community participation, the public is still unfamiliar with the regulations on narcotics abuse, and personnel limitations. maximize the capabilities of existing personnel, and try to request additional personnel from the Police. ]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN HAKIM DI BAWAH TUNTUTAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Putusan Nomor: 247/PID.SUS/2022/PN Tbt) ]]>
<![CDATA[Muliana, Raudah]]>;
<![CDATA[Zulfan, Zulfan]]>;
<![CDATA[Herinawati, Herinawati]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 7 No. 2 (2024): (April) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29103/jimfh.v7i2.16091
<![CDATA[Penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis terkait dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana narkotika di bawah tuntutan jaksa penuntut umum dalam tindak pidana narkotika No 247/Pid.Sus/2022/PN Tbt. Metode yang digunakan yaitu yuridis normatif dan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute Approach), pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) dan pendekatan kasus. Berdasarkan penelitian ini dapat diketahui bahwa menurut ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Rapat Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam salah satu rumusan hukum Kamar Pidana dalam poin 1 (satu) tentang Narkotika. Jaksa mendakwa dengan Pasal 114 atau Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Majelis hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup. Berdasarkan ketentuan diatas, hakim berpendapat bahwa dapat diterapkan penjatuhan pidana di bawah strafmaat minimum khusus dengan mendasari pada dakwaan terpenuhinya rumusan unsur Pasal 112 ayat (1)jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.]]>
<![CDATA[IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 24/PUU-XX/2022 TERHADAP PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Kanafi, Muhammad]]>;
<![CDATA[Jamaluddin, Jamaluddin]]>;
<![CDATA[Harun, Harun]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 7 No. 2 (2024): (April) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29103/jimfh.v7i2.15592
<![CDATA[Permasalahan perkawinan kerap terjadi di Indonesia karena mengingat Indonesia sebagai Negara yang kaya akan kebudayaan, adat-istiadat, agama dan kepercayaan. Seperti Judizial review yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi oleh E. Ramos Petege, warga Mapia, Dogiyai, Papua, beragama Katolik yang ingin menikah dengan wanita muslim. Gugatan Judicial Review tersebut dilakukan karena ia gagal mengawini wanita muslimah tersebut karena terhalang oleh Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Penelitian ini bermaksud untuk menganalisis terkait dengan Putusan Mahkamah Dilindungi Nomor 24/PUU-XX/2022 tentang Hubungan Antaragama, dan pada sisi lain penelitian ini juga bertujuan untuk melihat pandangan Mahkamah Konstitusi terhadap permasalahan perkawinan antaragama yang banyak terjadi di Indonesia. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metodelogi penelitian kualitatif dengan memakai pendekatan yuridis normatif yakni pendekatan perturn perundang-undangan (statute-approach). Teknik pengumpulan data ditempuh dengan menggunakan studi kepustakaan sedangkan analisis data diuraikan secara deskriptif yakni menjelaskan serta menggambarkan sesuai dengan persoalan yang erat hubungannya dengan penelitian ini. Kesimpulan penelitian ini menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi tetap berpegang teguh kepada undang-undang perkawinan yang melarang perkawinan beda agama yakni dengan menolak seluruhnya judicial review yang diajukan oleh pemohon.]]>
