Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
JURNAL ILMIAH MAHASISWA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (Faculty of Law Student Scientific Journal) is a double blind peer reviewed journal published by the Faculty of Law, Universitas Malikussaleh. JURNAL ILMIAH MAHASISWA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (Faculty of Law Student Scientific Journal) published three times a year, every January, April and October and has been registered as Scientific Journal on LIPI with Special ISSN Number (ISSN ONLINE 2798-8457). JURNAL ILMIAH MAHASISWA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (Faculty of Law Student Scientific Journal) is a Scientific Journal of Law that has specificities in the fields of Legal Services, Community Engagement of Law Sector, Legal Aid, and Advocacy. The scope is not limited to: Economic Law, Civil law, Criminal law, Constitutional law, Environmental law, International law, Islamic law, and Information Communication and Telecommunication (ICT) Law
Articles
503 Documents
<![CDATA[Kebijakan penundaan sementara pengiriman tahanan dimasa pandemi covid-19 ]]>
<![CDATA[Fitri Ningsih]]>;
<![CDATA[Romi Asmara]]>;
<![CDATA[Husni h]]>
<![CDATA[ JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 4, No 2 (2021): April ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29103/jimfh.v4i2.4740
<![CDATA[Penahanan merupakan hak Prerogatif (mutlak) yang dimiliki oleh penyidik, penuntut umum dan hakim sesuai dengan tahapan pemeriksaannya masing-masing berdasarkan ketentuan yang ada dalam KUHAP. Sedangkan penempatan tahanan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP, namun selama masa pandemi COVID-19 ini berlangsung, Menteri Hukum dan HAM telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor: M.HH.PK.01.01.01-04 tentang penundaan sementara pengiriman tahanan ke dalam Rutan/Lapas sebagai salah satu cara antisipasi pencegahan penyebaran virus COVID-19. Penelitian ini membahas mengenai bagaimana kebijakan penundaan pengiriman tahanan dimasa pandemi COVID-19 dan apakah hambatan dalam penundaan pengiriman tahanan ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui tentang penundaan sementara pengiriman tahanan dimasa pandemi COVID-19 dan untuk mengetahui hambatan dalam penerapan kebijakan tersebut di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Lhokseumawe. Menggunakan jenis penelitian hukum empiris, yang bersumber pada data Primer dan data Sekunder. Penelitian ini tergolong penelitian dengan jenis data Kualitatif, yaitu dengan mengelola data primer yang bersumber dari Kepolisian Resor Lhokseumawe, Kejaksaan Negeri Lhokseumawe dan Lapas Kelas II A Lhokseumawe serta 2 (dua) orang tahanan yang mendapatkan kebijakan penundaan sementara pengiriman tahanan ke dalam Lapas. Hasil dari penulisan ini menunjukan bahwa: 1) Kebijakan tentang penundaan pengiriman tahanan ke dalam Lapas Kelas II A Lhokseumawe diterapkan sejak 15 Oktober 2020 berpedoman pada Surat Intruksi Direktur jenderal Pemasyarakatan Nomor: PAS-OT.02.02.25, didalamnya dijelaskan secara spesifik tahanan yang bagaimana yang boleh atau tidak untuk dikirim ke dalam Lapas. 2) Sedangkan hambatan dalam penerapan kebijakan tersebut adalah menumpuknya tahanan di dalam Sel Tahanan Kantor Kepolisian Resor Lhokseumawe, tidak adanya permintaan untuk dilakukannya pengalihan jenis penahanan atau pembantaran serta pembangunan Lapas yang baru masih belum terlaksanakan. Saran kepada pemerintah untuk kedepannya memasukan sistem hakim pemeriksaan di dalam Rancangan KUHAP serta dicepatkannya pembangunan Lapas yang baru. Kata Kunci: Kebijakan, Penahanan, Covid 19]]>
<![CDATA[Pelaksanaan Perkawinan Angkap Pada Masyarakat Adat Gayo Ditinjau Menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi Penelitian Di Kabupaten Bener Meriah) ]]>
<![CDATA[Elpia Simahara]]>;
<![CDATA[Teuku Yudi Afrizal]]>;
<![CDATA[Fauzah Nur Aksa]]>
<![CDATA[ JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 4, No 3 (2021): Oktober ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29103/jimfh.v4i3.6031
<![CDATA[Suatu perkawinan dapat dikatakan sah apabila dalam pelaksanaannya telah memenuhi persyaratan dan tata cara perkawinan baik secara formal maupun nonformal yang berlaku secara sah. Peraturan yang berlaku adalah peraturan perundang-undangan perkawinan yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1999 tentang Kompilasi Hukum Islam, dan hukum agama kepercayaan masing-masing. Proses perkawinan sebenarnya telah diakui baik pihak hukum maupun pihak agama, namun perkembangan zaman mengalami perubahan, maka timbul beberapa macam bentuk perkawinan tradisi dikalangan masyarakat adat, banyak pelaksanaan perkawinan tanpa prosedur undang-undang dan hukum fiqih, salah satunya disebut dengan perkawinan Angkap. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yang digunakan untuk menguraikan gambaran kaedah-kaedah hukum yang berlaku di tengah masyarakat yang menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari melalui proses wawancara dengan responden dan informan serta data penunjang yakni buku-buku atau tulisan-tulisan ilmiah hukum. Berdasarkan hasil penelitian Perkawinan angkap merupakan bentuk perkawinan yang memiliki ketentuan-ketentuan yang harus ditaati. Pihak laki-laki atau suami ditarik ke dalam belah/klan keluarga isteri. Yang artinya pihak laki-laki yang memilih kawin secara angkap pindah menjadi anggota keluarga atau warga kampung/klan pihak wanita sehingga status anak hasil perkawinan angkap merupakan penerus dari belah/klan ibunya, maka pihak laki-laki tersebut dan keturunanya kehilangan hak atas ekonomi dari keluarga kandungnya yaitu kehilangan hak sebagai ahli waris dalam rumah keluarga kandungnya, serta kehilangan personal right yaitu hak asasi seseorang yang meliputi hak untuk menyatakan pendapat, kebebasan bergerak dan bertempat tinggal. Sehingga hal tersebut sangat bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam karena seorang laki-laki merupakan ashabah (ahli waris yang mengikat) dalam keluarga kandungnya. Disarankan kepada kepada pemerintah dan tokoh-tokoh adat Kabupaten Bener Meriah untuk bisa berkomitmen lebih serius dalam menangani kasus terkait perkawinan angkap, serta perlunya sosialisasi kepada masyarakat adat mengenai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1999 tentang Kompilasi Hukum Islam khususnya bagian Perkawinan dan perlu adanya penegakan Hukum Fiqih dan Hukum Perkawinan Nasional yang terstruktur bahkan dalam tingkatan yang paling rendah yaitu dalam peraturan desa.]]>
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS BERAKIBAT KEMATIAN (STUDI PENELITIAN DIWILAYAH HUKUM POLRES KOTA LHOKSEUMAWE) ]]>
<![CDATA[Wahyu Maulana]]>;
<![CDATA[Husni H]]>;
<![CDATA[Romi Asmara]]>
<![CDATA[ JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 1, No 1 (2018): Oktober ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29103/jimfh.v1i1.2540
<![CDATA[The Law Number 22 of 2009 on Traffic and Transportation has given juridical regulation to traffic order. Numerous traffic accidents in the area of police station of Lhokseumawe city from 2016 to 2018 occurred due to the negligence of driver that cause casualties even death. The study aimed to describe the criminal act of traffic accident fatality and the causes in the area of Police Station of Lhokseumawe. The study also attempted to examine the efforts of the traffic police of police station in Lhokseumawe to manage the criminal act of traffic accident fatality and the obstacles. This study used qualitative methods with sociological juridical approach. Data obtained through library research and field research. Data analysis was conducted by using descriptive analysis. Based on the results, it can be concluded that the criminal act of traffic accident fatality in the area of police station in Lhokseumawe is caused by negligence (culpa) of driver and noncompliance with the traffic laws. Majority of the accident is caused by one vehicle overtaking another vehicle. While the efforts to manage violations of traffic law was carried out preventively and repressively by the police station of Lhokseumawe. However, it might not be able to eliminate the violation directly but it can give a warning to the traffic violator. To present an intact image of law to the public, it is suggested that the traffic police of Lhokseumawe city to handle traffic accidents using the strategy of single site (fixing sharp bend), mass action plans (coating the road surface), route action plans (improving traffic signs facilities), and area wide schemes (reducing vehicle speed on specific location), as well as improvements in the internal of police station in Lhokseumawe city. Keywords: Juridical Analysis, Criminal Act, Accident, Traffic]]>
<![CDATA[Analisis Yuridis persidangan perkara pidana secara elektronik ]]>
<![CDATA[Siti Nurhaliza]]>;
<![CDATA[Romi Asmara]]>;
<![CDATA[Johari J]]>
<![CDATA[ JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 4, No 1 (2021): Januari ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29103/jimfh.v4i1.4332
<![CDATA[Kondisi pandemi Covid-19 di Indonesia direspon pemerintah dengan dikeluarkan aturan mengenai Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik. Dalam menjalani pelaksanaan persidangan secara elektronik, terdakwa harus tetap melaksanakan persidangan yang dilakukan di lapas. Namun bagaimana dengan terdakwa yang positif Covid-19. Oleh karena itu maka peneliti ingin meneliti bagamana tata cara pelaksanaan persidangan secara elektronik tehadap terdakwa yang positif Covid-19 dan upaya apakah yang akan dilakukan oleh Penegak Hukum terhadap terdakwa yang positif covid-19. Tujuan penelitian ini membahas implementasi persidangan secara elektronik terhadap terdakwa yang terinfeksi/positif covid-19 kemudian membahas mengenai hambatan dan upaya dalam implementasi persidangan persidangan secara elektronik terhadap terdakwa yang terinfeksi/positif covid-19 apakah sesuai dengan hak-hak yang dimiliki terdakwa. Metode ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris yang dengan kata lain jenis penelitian hukum sosiologis yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terkait. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa Implementasi Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik terhadap terdakwa yang positif covid-19 dilakukan dengan Tahapan Pelaksanaan dan Pengesahan Peraturan Makamah Agung terhadap Persidangan Elektronik Perma Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana secara Elektronik khususnya pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas I B pada bulan April tahun 2020, Mengenai Pelaksanaan terdakwa yang positif covid-19 yang tata cara pelaksanaannya tidak ada aturan dalam Perma Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik. Seperti, petugas kesehatan itu seharusnya ada Dokter khusus yang menangani terdakwa positif, dan sarana prasarananya lebih dilengkapkan kembali. Saran kepada penegak hukum yaitu menjelaskan kepada tersangaka/terdakwa mengenai hak terdakwa dengan jelas, baik itu hak atas dirinya sendiri maupun hak terdakwa melakukan sidang di pengadilan.]]>
<![CDATA[TINDAK PIDANA PELANGGARAN LALU LINTAS YANG DILAKUKAN PELAJAR SMP (Studi Penelitian di Polres Langkat ]]>
<![CDATA[Teguh T]]>;
<![CDATA[Sumiadi S]]>;
<![CDATA[Joelman Subaidi]]>
<![CDATA[ JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 4, No 3 (2021): Oktober ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29103/jimfh.v4i3.6170
<![CDATA[Abstract The occurrence of traffic violations committed by junior high school students in the legal area of Langkat Police. Real facts in the field, it is estimated that around 46 students from the 2 schools studied, namely the Hangtua Stabat Private Junior High School and the AL-Maksum Stabat Private Junior High School every day use motorbikes to school. this fact is clearly a violation of the law because junior high school children do not yet have a SIM, because to be able to have a SIM there is Law no. 22 of 2009 Article 77 Paragraph (1) at least 16 years old while junior high school students are only 13 to 15 years old. Due to their relatively young age, junior high school children are psychologically immature and do not understand well the dangers that can be caused by motorbikes. So that in addition to violations that occur by driving using a motorcycle, not having a SIM, not wearing a helmet and modifying a motorcycle. the problem is, what are the factors that cause students to violate traffic laws in the use of motorbikes? What are the efforts of the Langkat Police in tackling traffic violations committed by students in the use of motorbikes? The research method in this thesis uses an empirical juridical research method with a statutory and case approach. the nature of the research used is descriptive. Sources of data used, namely primary data and secondary data. The results of this study indicate that various efforts have been made by the local police in tackling traffic violations committed by students, one of which is in the form of outreach to schools, warnings and fines for students who commit traffic violations. This is expected to be able to provide a deterrent effect for students to pay more attention to the completeness of motorized vehicle administration and also the rules for driving so as to create an orderly traffic. The author suggests schools in Langkat district to harmonize the existing regulations in schools with the Langkat police regulations. Keywords: Violation, Student, Traffic]]>
<![CDATA[Pemberian grasi oleh Presiden berdasarkan hukum positif dan hukum pidana islam ]]>
<![CDATA[Nika Kesuma Monika]]>
<![CDATA[ JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 5, No 2 (2022): Maret ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29103/jimfh.v5i2.6831
<![CDATA[Pemberian grasi oleh Presiden memang menjadi hak prerogatifnya Presiden dengan meminta terlebih dahulu pertimbangan Mahkamah Agung, sesuai dengan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia bahwa, “ Presiden memberi Grasi dan Rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan dari Mahkamah Agung. Namun pemberian grasi menimbulkan masalah baru karena keluarga korban tidak tersantuni sama sekali. Berbeda dengan pengampunan yang diberikan oleh seorang raja yang berlaku dalam negara Islam dimana pengampunan disertai dengan sejumlah uang (diyat) kepada korban/keluarga korban. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui secara jelas pemberian grasi oleh presiden dalam hukum positif dan hukum pidana islam, dan kelebihan dalam pemberian grasi menurut hukum positif dan hukum pidana islam. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif, yang berkaitan dengan asas-asas hukum atau kaidah-kaidah hukum termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif. dan berada dalam tataran filsafat hukum. Penelitian ini hanya menggunakan data sekunder. Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui studi dokumentasi atau studi kepustakaan (library research). Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa menurut hukum positif grasi merupakan upaya hukum istimewa, presiden berhak menerima dan menolak pengajuan grasi terhadap narapidana yang telah memperoleh putusan tetap dari pengadilan dalam semua tingkatan dengan kualifikasi hukuman mati, seumur hidup dan pidana serendah-rendahnya dua tahun penjara. Sedangkan menurut hukum pidana islam tidaklah mutlak melarang pemaafan hukuman atau grasi oleh presiden. Grasi diperbolehkan dalam bata-batas yang sangt sempit dan demi pertimbangan kemaslahatan masyrakat. Hanya hukuman-hukuman yang ringan yang tidak membehayakan kepentingan umumlah yang boleh diampuni oleh kepala Negara, dan dalam hukum pidana islam grasi bisa diberikan oleh ahli waris, korban ataupun penguasa. Dalam konteks penegakan hukum di Indonesia, diharapkan Presiden dapat mengabulkan grasi dengan dasar alasan pertimbangan yuridis secara jelas, tegas dan dapat dipertanggung jawabkan karena grasi dapat diberikan oleh Presiden untuk mendapatkan pengampunan dan atau untuk menegakkan keadilan hakiki dan penegakan hak asasi manusia terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.]]>
<![CDATA[Tindak Pidana Malpraktek Profesi medis ]]>
<![CDATA[Jemmy Saifandi]]>;
<![CDATA[Sumiadi S]]>;
<![CDATA[Muhammad Hatta]]>
<![CDATA[ JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 4, No 1 (2021): Januari ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29103/jimfh.v4i1.4264
<![CDATA[Tindak pidana malpraktek profesi medis dalam kehidupan masyarakat saat ini merupakan suatu tindakan profesi medis yang bertentangan dengan standar operasional prosedur (SOP), Undang-Undang, dan kode etik yang berlaku, baik disengaja maupun kelalaian yang mengakibatkan kondisi pasien semakin memburuk, atau bahkan kematian. Pemerintah telah berupaya dalam mengatasi kasus tindak pidana malpraktek profesi medis, Negara bertanggungjawab mengatur dan melindungi hak atas kesehatan masyarakat secara optimal yang diwujudkan dengan cara diciptakannya Peraturan Perundang-Undangan terkait malpraktek profesi medis, dengan pertanggungjawaban hukum terhadap tindak pidana malpraktek profesi medis tersebut. Akan tetapi Meskipun telah terdapat beberapa Peraturan Perundang-Undangan yang terkait tindak pidana malpraktek profesi medis akan tetapi jumlah malpraktek profesi medis masih terus terjadi. Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif yang merupakan penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian ini bersifat deskriptif. Bentuk penelitian ini adalah analisis dilakukan guna memberikan gambaran atau merumuskan masalah sesuai keadaan atau fakta yang ada. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil kesimpulan bahwa pengaturan terkait malpraktek profesi medis telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Undang-Undang Nomor. 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan. Pertanggungjawaban terhadap tindak pidana malpraktek profesi medis harus dapat dibuktikan dengan adanya kesalahan. Dalam Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran diatur apabila profesi medis terbukti melakukan kelalaian atau kesalahan profesi medis. Maka pertanggungjawaban hukum malpraktek profesi medis terbagi tiga yaitu, pertanggungjawaban administrasi, pertanggungjawaban perdata, dan pertanggungjawaban pidana. Saran dalam penelitian ini, Terkait malpraktek profesi medis diharapkan pemerintah lebih mempertajam juga memperberat sanksi pidana terutama pidana penjara/badan dan pidana denda serta pidana administrasi bagi pelaku tindak pidana malpraktek medis agar menimbulkan efek jera. Kata Kunci: Tindak Pidana, Malpraktek, Profesi Medis]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PRINSIP TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY) TERHADAP LINGKUNGAN (Pada PT. Perkebunan Nusantara II Kebun Kwala Sawit Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat) ]]>
<![CDATA[Lely Wahyuni Br. Sitepu]]>;
<![CDATA[Marlia Sastro]]>;
<![CDATA[Ramziati R]]>
<![CDATA[ JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 2, No 1 (2019): Januari ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29103/jimfh.v2i1.4062
<![CDATA[Prinsip tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan diatur dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Berdasarkan ketentuan tersebut perusahaan berkewajiban untuk melaksanakan CSR, namun dalam kenyataannya masih ada beberapa perusahaan yang mengabaikan dan belum sepenuhnya melaksanakan CSR. Salah satunya PT. Perkebunan Nusantara II Kebun Kwala Sawit yang belum dapat melaksanakan CSR secara benar, hal ini akan menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan yang dikhawatirkan akan mencemari lingkungan serta menghambat aktivitas masyarakat di kemudian hari. Berdasarkan hasil penelitian pelaksanaan tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan dilakukan dengan cara pengolaan kembali terhadap limbah dan pemantauan setiap satu bulan sekali serta melakukan kunjungan sosialisasi kepada masyarakat yang bertujuan agar hubungan masyarakat dengan perusahaan tetap terjalin dengan baik, hambatan dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan yaitu adanya kecemburuan di kalangan masyarakat terhadap penduduk yang diterima sebagai tenaga kerja di perusahaan, adapun upaya yang dilakukan oleh pihak perusahaan yaitu dengan pemanfaatan kembali limbah yang dihasilkan serta memberikan bantuan berupa beasiswa, pembangunan sekolah, dan pemberian bahan pangan berupa beras.]]>
<![CDATA[KAJIAN YURIDIS TERHADAP PERKAWINAN POLIGAMI YANG TIDAK TERCATAT (Studi Penelitian di Desa Kota Panton Labu Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara) ]]>
<![CDATA[Annisa Yusuf]]>;
<![CDATA[Teuku Yudi Afrizal]]>;
<![CDATA[T Saifullah]]>
<![CDATA[ JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 4, No 2 (2021): April ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29103/jimfh.v4i2.4067
<![CDATA[Poligami adalah suatu perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan lebih dari satu orang isteri tanpa menceraikan isteri-isteri yang lain. Poligami merupakan sesuatu yang terjadi dalam suatu kehidupan bermasyarakat ketika seorang suami merasa mampu dan dapat berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya sehingga dapat tercapai keharmonisan dalam keluarga. Dalam hukum Islam maupun Hukum positif tidak ada larangan untuk melakukan poligami tersebut. Akan tetapi harus melalui aturan dan prosedur dan aturan hukum yang berlaku serta dengan alasan-alasan yang dapat dijadikan dalil untuk melakukan poligami. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan poligami yang tidak tercatat, akibat hukum dari perkawinan poligami terhadap isteri dan anak-anak yang tidak dicatat, dan penyelesaian hukum terhadap perkawinan poligami yang tidak dicatat. Penelitian ini digunakan metode pendekatan yuridis empiris bersifat deskriptif. Jenis data meliputi data primer dan data sekunder yang dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan dan serta penelitian lapangan (field research). Berdasarkan dari hasil penelitian masih terdapat suami yang melakukan perkawinan poligami yang tidak tercatat, hal itu menyebabkan permasalahan bagi isteri dan anak-anak yang terlahir dari perkawinan tersebut khususnya hak anak dalam perlindungan tertentu bagi mereka baik status, harta dan juga kasih sayang. Perkawinan poligami yang tidak dicatat menyebabkan sebagian anak yang menjadi korban karena tidak mempunyai identitias resmi di hadapan hukum dan dampak terhadap isteri mengabaikan hak-hak isteri dan status perkawinan dengan isteri kedua tidak mempunyai kekuatan hukum.]]>
<![CDATA[PENYELESAIAN SENGKETA OLEH IMUEM MUKIM TERHADAP BATAS GAMPONG DI LHOKSUKON ]]>
<![CDATA[Rizki Ramadhan]]>
<![CDATA[ JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 5, No 2 (2022): Maret ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29103/jimfh.v5i2.5098
<![CDATA[Studi ini untuk mengetahui dan menganalisis proses penyelesaian sengketa oleh Imuem Mukim dalam menyelesaikan perkara batas wilayah, selanjutnya penelitian ini untuk mengetahui kendala apa saja yang menjadi hambatan Imuem Mukim dalam menyelesaikan perkara batas wilayah, serta untuk menjelaskan upaya penyelesaian sengketa batas wilayah antara Gampong Meunasah Ara Bungkok dan Gampong Matang Pupanji Ara Bungkok. hasil penelitian diketahui bahwa Imuem Mukim sudah mencoba menyelesaikan perkara ini namun Keputusan yang dihasilkan tidak dapat diterima oleh kedua belah pihak. Setelah tidak tercapainya kesepakatan dalam upaya mediasi, namun Mukim atau Gampong tidak menempuh upaya lain dikarenakan adanya kendala-kendala sehingga perkara ini belum terselesaikan. Penyelesaian sengketa adat di tingkat Gampong atau Mukim perlu adanya pengawasan dan kerjasama yang baik dari pihak Pemerintah Kabupaten/Kota dan lembaga-lembaga adat dengan Gampong atau Mukim umumnya terkait batas wilayah Gampong dan khususnya penanganan terkait peradilan adat Gampong dengan memberikan sosialisai, pengetahuan, dan menyediakan fasilitas kepada aparatur Mukim dan Gampong dalam menyelesaikan perselisihan yang terjadi dalam masyarakat adat.]]>
