Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
JURNAL ILMIAH MAHASISWA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (Faculty of Law Student Scientific Journal) is a double blind peer reviewed journal published by the Faculty of Law, Universitas Malikussaleh. JURNAL ILMIAH MAHASISWA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (Faculty of Law Student Scientific Journal) published three times a year, every January, April and October and has been registered as Scientific Journal on LIPI with Special ISSN Number (ISSN ONLINE 2798-8457). JURNAL ILMIAH MAHASISWA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (Faculty of Law Student Scientific Journal) is a Scientific Journal of Law that has specificities in the fields of Legal Services, Community Engagement of Law Sector, Legal Aid, and Advocacy. The scope is not limited to: Economic Law, Civil law, Criminal law, Constitutional law, Environmental law, International law, Islamic law, and Information Communication and Telecommunication (ICT) Law
Articles
503 Documents
<![CDATA[PERTIMBANGAN HUKUM OLEH HAKIM TERHADAP AYAH KANDUNG YANG MENOLAK UNTUK MENIKAHKAN ANAKNYA DALAM PERKAWINAN (STUDI PENETAPAN NOMOR 78/PDT.P/2014/MS-LSK) ]]>
<![CDATA[Hidayatuzzikri H]]>;
<![CDATA[Hamdani H]]>;
<![CDATA[Iskandar I]]>
<![CDATA[ JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 2, No 3 (2019): Oktober ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29103/jimfh.v2i3.4033
<![CDATA[Pernikahan adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan, dalam suatu pernikahan harus terpenuhi syarat dan rukun nikah, salah satu rukun nikah adalah adanya wali nikah. Wali nikah merupakan segala sesuatu ada dalam syarat-syarat perkawinan. Wali yang tidak bersedia atau yang menolak menikahkan disebut adhal (enggan). Dalam penetapan seorang wali dinyatakan adhal harus berdasarkan pertimbangan yang sesuai syariat. Ketika wali menolak untuk menikahkan, maka pihak KUA akan memberikan surat penolakan perkawina, kemudian calon mempelai perempuan berhak mengajukan permohonan penetapan wali adhal ke Pengadilan Agama seperti yang terjadi pada Salah satu kasus wali nikah (ayah kandung) yang tidak bersedia untuk menikahkan calon mempelai wanita terjadi di di Dusun Pang Nanggro Gampong Arongan AB Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara, wali nikah tersebut menolak untuk menikahkan putrinya dikarenakan menurutnya bahwa calon suami dari mempelai wanita tersebut telah mempunyai istri dan anak. Padahal faktanya calon suami dari pemohon masih berstatus lajang. Atas penolakan pernikahan tersebut mempelai wanita mengajukan permohonan untuk penetapan wali Adhal atau wali hakim ke Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon dalam perkara Nomor 78/Pdt.P/2014/MS-LSK.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PENGGUNA KOSMETIK YANG DIJUAL MELALUI MEDIA SOSIAL ]]>
<![CDATA[Hanny Delpyra]]>;
<![CDATA[Marlia Sastro]]>;
<![CDATA[Sofyan Jafar]]>
<![CDATA[ JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 4, No 2 (2021): April ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29103/jimfh.v4i2.4077
<![CDATA[Perlindungan hukum bagi konsumen pengguna kosmetik yang dijual melalui media sosial berdasarkan Pasal 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen menyatakan bahwa perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan lima asas yang relavan dengan memperhatikan keadilan dan kemanfaatan bagi para pihak yang hatus melakukan hak dan kewajiban yang telah ditentukan. Dalam Pasal 9 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa setiap pelaku usaha harus memberi informasi yang jelas berkaitan dengan produk yang ditawarkan.]]>
<![CDATA[PERAN PARTAI ACEH UNTUK MEMBERIKAN PENDIDIKAN POLITIK KEPADA MASYARAKAT DI KOTA LANGSA ]]>
<![CDATA[Mohammad Shadiqie Alfarizi]]>;
<![CDATA[Harun H]]>;
<![CDATA[Hamdani h]]>
<![CDATA[ JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 4, No 3 (2021): Oktober ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29103/jimfh.v4i3.6617
<![CDATA[This study aims to determine and analyze the role of the Aceh Party in providing political education to the people in Langsa City, the obstacles that make it difficult for the Aceh Party to provide political education and the efforts made by the Aceh Party to provide political education to all levels of society. Based on article 79(a) No. 11 of 2006 of the Law on the Government of Aceh states that local political parties function as a means of political education for members and the community. The Aceh Party in Langsa City has not been maximal in providing political education to all people in the Langsa City area. This can be seen from the lack of public understanding of political education as well as knowledge of the rights and obligations of the community in political education. This is because the Aceh Party in Langsa City still prioritizes political education for its cadres and the Aceh Party's "underbow". In addition, there is still a lack of public understanding of political education which is the responsibility of the Aceh Party, because the Aceh Party which won the general election in Langsa City must provide maximum understanding of political education to the community. This research method uses empirical juridical research methods with a library approach and field research. Literature research was conducted to obtain theoretical secondary data, while field research was conducted to obtain primary data through interviews with respondents and informants. Based on the results of the research that the role of the Aceh Party has not been maximal in providing political education to all people in the Langsa City area as mandated by the Political Party Law and UUPA. The obstacle for the Aceh Party in providing political education to the community is the lack of effectiveness of the Aceh Party in providing education and guidance to the entire community regarding the importance of political education in the nation and state. Efforts are being made to make the "Saweu Gampong" program and accommodate all the aspirations of the community so that the entire community can better understand political education with simplified delivery.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI RUANG TERBUKA HIJAU PUBLIK (Suatu Tinjauan Berdasarkan Qanun Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bireuen) ]]>
<![CDATA[Putri Handayani]]>;
<![CDATA[Nazaruddin N]]>;
<![CDATA[Nuribadah N]]>
<![CDATA[ JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 3, No 1 (2020): Januari ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29103/jimfh.v3i1.3991
<![CDATA[Qanun Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bireuen mengamanatkan bahwa ketersediaan ruang terbuka hijau publik yang ideal adalah 20% (persen) dari luas wilayah. Namun kenyataannya ruang terbuka hijau publik Di Kabupaten Bireuen baru terealisasi 5,3% (persen) dari luas wilayah. Metode penelitian ini yaitu metode empiris/yuridis sosiologis (sociological legal research) dengan bentuk pendekatan yuridis sosiologis yang dianalisis secara deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah data primer berupa hasil wawancara dengan responden dan informan dan sumber data sekunder berasal dari studi kepustakaan. Berdasarkan Hasil Penelitian Diketahui Bahwa dalam mengimplementasikan ruang terbuka hijau publik Di Kabupaten Bireuen, Pemerintah Daerah mempunyai wewenang meliputi Perencanaan, Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang. Penyelesaian dalam penataan ruang terbuka hijau publik Di Kabupaten Bireuen yaitu Menyusun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), Melakukan Sosialisasi dan Mendorong Partisipasi Masyarakat.]]>
<![CDATA[PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PENYALAHGUNAAN KEADAAN (MISBRUIK VAN OMSTANDIGHEDEN) DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK (Studi Kasus Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 2039 K/Pdt/2014) ]]>
<![CDATA[Rifqi Fadillah]]>;
<![CDATA[Faisal f]]>;
<![CDATA[Fatahillah F]]>
<![CDATA[ JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 4, No 2 (2021): April ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29103/jimfh.v4i2.4287
<![CDATA[Penyalahgunaan keadaan dalam hukum perdata di Indonesia merupakan hal yang baru, namun dalam praktek dilapangan telah diterapkan sampai pada tingkat peradilan, walaupun dalam berbagai putusan hakim secara tegas menyatakan bahwa suatu perjanjian didasarkan pada alasan adanya keadaan, tetapi karena adanya Kurang kepatutan dalam perjanjian, menyebabkan timbulnya penyalahgunaan keadaan karena posisi tawar pihak lain yang tidak setara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan dalam hukum positif Indonesia terhadap penyalahgunaan keadaan dalam perjanjian kredit bank, serta untuk mengetahui pertimbangan hakim pada Pengadilan Negeri Kelas I B Lhokseumawe terhadap penyalahgunaan keadaan dalam perjanjian kredit bank. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji permasalahan-permasalahan yang muncul dari segi hukum dan sebenarnya berasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelitian lapangan (field research) dan penelitian kepustakaan (Library Research). Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa, Ajaran penyalahgunaan keadaaan memang belum diatur secara eksplisit di dalam KUHPerdata. Namun ajaran penyalahgunaan keadaan di Indonesia ini berkembang dan didukung oleh beberapa putusan hakim. Pertimbangan hakim pada Pengadilan Negeri Kelas I B Lhokseumawe terhadap penyalahgunaan keadaan dalam perjanjian kredit bank, majelis hakim merujuk kepada beberapa sumber hukum peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi adapun tolak ukur yang digunakan oleh hakim dalam menentukan adanya penyalahgunaan keadaan ini, yaitu penyalahgunaan keunggulan ekonomis dan penyalahgunaan keunggulan kejiwaan dalam hal menyelesaikan perkara penyalahgunaan keadaan. Disarankan kepada para akademisi hukum agar kiranya terus mengkaji mengembangkan konsep penyalahgunaan keadaan ini agar dapat lebih diterapkan dengan efektif. Begitu juga kepada lembaga penegak hukum untuk lebih progresif dalam menangani masyarakat yang terjebak dalam perjanjian yang mengandung unsur penyalahgunaan keadaan.]]>
<![CDATA[Implementasi kebijakan pengelolaan bantuan langsung tunai dana desa berdasarkan peraturan menteri keuangan republik Indonesia nomor 40/pmk.07/2020 (studi penelitian di kecamatan kuta makmur kabupaten aceh utara) ]]>
<![CDATA[Suci Asrina Suci]]>;
<![CDATA[Muhammad Nasir]]>;
<![CDATA[Hadi Iskandar]]>
<![CDATA[ JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 4, No 3 (2021): Oktober ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29103/jimfh.v4i3.5344
<![CDATA[Studi ini untuk mengetahui implementasi dan upaya pengelolaan bantuan langsung tunai Covid-19 di Kecamatan Kuta Makmur, serta mengetahui faktor penghambat bagi pemerintah kecamatan Kuta Makmur dalam mengimplementasikan kebijakan bantuan langsung tunai. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi permasalahan kemiskinan dimasa pandemi Covid-19 adalah dengan memanfaatkan Dana Desa, yaitu melalui Program Bantuan Langsung Tunai. Berdasarkan hal tersebut, pemerintah akhirnya menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui kegiatan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Analisis data dilakukan sejak awal dan terus berjalan sepanjang proses penelitian berlangsung yaitu pengumpulan data, reduksi data, pengkajian data dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian, Implementasi Kebijakan Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Desa telah dijalankan sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020, namun terdapat beberapa hal yang tidak di implementasikan dengan baik, salah satunya adalah proses seleksi calon penerima bantuan. Serta terdapat beberapa faktor penghambat dalam proses implementasi kebijakan bantuan langsung tunai. Kata Kunci: Implementasi, Bantuan Langsung Tunai, Dana Desa.]]>
<![CDATA[AKIBAT HUKUM PENOLAKAN PENGESAHAN PERKAWINAN TERHADAP PASANGAN NIKAH SIRI (Studi Putusan Nomor: 0650/Pdt.P/2017/MS.Bir) ]]>
<![CDATA[Nailal Amal]]>;
<![CDATA[Faisal F]]>;
<![CDATA[Nurarafah N]]>
<![CDATA[ JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 4, No 1 (2021): Januari ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29103/jimfh.v4i1.4262
<![CDATA[Perkawinan ialah suatu fenomena yang sangat sakral dalam kehidupan manusia, dimana dapat menimbulkan suatu ikatan yang sah karena dengan adanya perkawinan rumah tangga dapat berdiri tegak dan dibina sesuai dengan norma agama dan adat istiadat. Permasalahan pada riset ini adalah pertimbangan hakim dalam penolakan pengesahan perkawinan terhadap pasangan nikah siri (Studi Perkara Nomor 0650/Pdt.P/2017/MS.Bir), dan akibat hukum apabali terjadi penolakan pengesahan perkawinan terhadap pasangan nikah siri. Dan Perlindungan hukum terhadap anak yang lahir dari pasangan nikah siri. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Adapun hasil dari riset ini adalah pertimbangan hakim dalam penolakan pengesahan perkawinan terhadap pasangan nikah siri (Studi Perkara Nomor 0650/Pdt.P/2017/MS.Bir), hakim mempertimbangkan bahwa kedua belah pihak istri dan suami yang mengajukan itsbat nikah ditolak karena keduanya sudah memiliki istri dan suami masing-masing belum lagi nikah yang dilakukan diantara keduanya merupakan nikah tidak resmi secara Negara sehingga hakim menolak itsbat nikah dari keduanya. Akibat hukum penolakan pengesahan perkawinan terhadap pasangan nikah siri berakibat terhadap anak hasil dari perkawinan siri, artinya: seorang anak belum diakui sebagai anak yang sah berdasarkan aturan Negara. Perlindungan hukum bagi anak yang lahir dari pasangan nikah siri yang menyangkut dengan keperdataannya akan kembali kepada ibu dari anak tersebut serta tidak mendapatkan harta warisan maupun tanggung jawab dar]]>
<![CDATA[Tinjauan Yuridis Terhadap Penyertaan Dalam Tindak Pidana Pemerkosaan Anak ]]>
<![CDATA[Nada Myslara]]>;
<![CDATA[zulfan z]]>;
<![CDATA[Husni H]]>
<![CDATA[ JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 4, No 3 (2021): Oktober ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29103/jimfh.v4i3.6374
<![CDATA[Pada hakikatnya Negara Indonesia yang disebut dengan negara hukum memiliki berbagai aturan yang harus ditaati tanpa terkecuali. Salah satu masalah di Indonesia maraknya kasus perkosaan yang terdengar ditengah-tengah masyarakat. Apalagi korban perkosaan adalah anak dibawah umur dan pelakunya lebih dari seorang atau disebut penyertaan yang artinya meliputi semua bentuk turut serta atau terlibatnya seorang atau beberapa orang, baik secara psikis maupun secara fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana. Penyertaan tindak pidana termuat dalam Pasal 55 KUHP, para pembuat (mededader), yang melakukan (pleger), yang menyuruh lakukan (doenpleger), yang turut serta melakukan (medepleger), dan yang sengaja menganjurkan (uitlokken). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bentuk penyertaan dalam tindak pidana perkosaan yang memenuhi unsur Pasal 55 KUHP. Penelitian ini juga dilakukan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap penyertaan dalam tindak pidana perkosaan anak dipidana atau dibebaskan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif, yang berkaitan dengan asas-asas hukum kaidah-kaidah hukum termasuk kategori penelitian normatif, dan berada dalam tataran filsafat hukum. Penelitian ini hanya menggunakan pengumpulan data sekunder, pengumpulan data sekunder dilakukan melalui studi dokumentasi atau studi kepustakaan (library research). Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa bentuk penyertaan dalam Putusan No.24/Pid.Sus/A/2012/PN.Pso dan No.280/Pid.Sus/2016/PN.Gns adanya yang melakukan dan yang turut serta melakukan sehingga unsur Pasal 55 KUHP terpenuhi pada kedua putusan tersebut. Putusan No.24/Pid.Sus/A/2012/PN.Pso Majelis Hakim menjatuhkan putusan bebas kepada para terdakwa tanpa mempertimbangkan alat bukti serta membebaskan para terdakwa dari dakwaan penuntut umum, hakim membebaskan mereka dan dinyatakan tidak bersalah. Pada Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2016/PN.Gns dengan menggunakan alat bukti dan barang bukti untuk memenuhi dakwaan penuntut umum, para terdakwa dinyatakan bersalah dan hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara masing-masing 10 tahun serta membayar denda Rp.100.000.000. Sebaiknya dalam dalam pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara ini, masih perlu lebih diperketat dengan tetap mengedepankan rasa keadilan, sehingga mampu memuaskan semua pihak dan sekaligus dapat memberikan efek jera bagi pelaku atau terdakwa. Bahkan bisa menjadi pelajaran bagi masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana karena setiap perbuatan yang melawan hukum harus dipertanggungjawabkan.]]>
<![CDATA[Pelaksanaan Hak Cuti Menjelang Bebas bagi Warga Binaan(Studi Penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Lhokseumawe ]]>
<![CDATA[Yeni Fakhriati]]>;
<![CDATA[Zul Akli]]>;
<![CDATA[Joelman Subaidi]]>
<![CDATA[ JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 5, No 1 (2022): Januari ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29103/jimfh.v5i1.5643
<![CDATA[Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat untuk melaksanakan proses pembinaan bagi Warga Binaan yang nantinya warga binaan tersebut siap untuk kembali ke lingkungan masyarakat dan tidak mengulangi tindak pidananya lagi. Dalam menjalani masa pidana di Lembaga Pemasyarakatan, Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menjamin hak-hak Warga Binaan mengenai hak mendapatkan Cuti Menjelang Bebas. Oleh karena itu peneliti ingin meneliti bagaimana proses Pelaksanaan Cuti Menjelang Bebas yang dilakukan Di Lembaga Pemasyarakatan terhadap warga binaan Cuti Menjelang Bebas dan hambatan serta upaya dalam Pelaksanaan Cuti Menjelang Bebas Di Lembaga Pemasyarakatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan proses Pelaksanaan Cuti Menjelang Bebas yang dilaksankan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Lhokseumawe terhadap warga binaan Cuti Menjelang Bebas dan hambatan serta upaya dalam Pelaksanaannya. Metode ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data primer secara langsung dari objek penelitian melalui tahapan wawancara dengan informan dan responden yang berhubungan dengan objek penelitian. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Cuti Menjelang Bebas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Lhokseumawe dilaksanakan berdasarkan peraturan dan juga didasarkan peraturan Menteri Hukum dan HAM No.M.01.PK.04.10 Tahun 2007 jo peraturan Menteri Hukum dan HAM No.10 Tahun 2020. Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa pemberian hak cuti menjelang bebas merupakan alternatif terakhir jika hak-hak yang lain tidak didapatkan oleh warga binaan dengan persyaratan sudah menjalani 2/3 masa pidananya,sudah berkelakuan baik serta ada rekomendasi daari pihak pengawas warga binaan tersebut. Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Lhokseumawe dari Thaun 2020 sampai 2021 hanya ada 3 orang warga binaan yang mendapatkan cuti menjelang bebas, sedangkan yang sudah menjalani 2/3 masa pidananya yaitu 96 orang warga binaan. Hambatan dalam pelaksanaan pemberian cuti menjelang bebas yaitu tidak adanya penjamin, warga binaan tidak memenuhi persyaratan, dan kurang optimalnya dalam sosialisasi dari pihak Lembaga Pemasyarakatan. Disarankan kepada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Lhokseumawe agar dapat lebih mengoptimalkan proses Pelaksanaan Cuti Menjelang Bebas bagi Warga Binaan seperti pentingnya sosialisasi agar warga binaan mengetahui dalam pengajuan Cuti Menjelang Bebas harus ada penjamin dan juga Warga Binaan mengetahui keberadaan hak-haknya.]]>
<![CDATA[PENERAPAN PASAL 7 UNDANG-UNDANG NOMOR 56 PRP TAHUN 1960 DALAM PELAKSANAAN GADAI TANAH PERTANIAN DI KECAMATAN TANAH JAMBO AYE KABUPATEN ACEH UTARA ]]>
<![CDATA[Yusra Y]]>;
<![CDATA[Yulia Y]]>;
<![CDATA[Herinawati H]]>
<![CDATA[ JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 2, No 2 (2019): April ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29103/jimfh.v2i2.4056
<![CDATA[This study aims to identify and analyze and explain the application of Article 7 of Law No. 56 Prp of 1960 in the implementation of agricultural land mortgages, analyze the obstacles to the application of Article 7 of Law No. 56 Prp of 1960, and analyze the efforts made in overcoming obstacles to the application of Article 7 Law 56 Prp of 1960. The implementation of pawning agricultural land is not in accordance with the provisions of Article 7 of Law Number 56 Prp of 1960, the community keeps pawning by not returning agricultural land to its owner even though it has passed the limit on the use of agricultural land. The method used in this study is an empirical juridical approach, with a qualitative legal research type, the legal source used is through field research. The results of this study indicate that the application of Article 7 of Law Number 56 Prp of 1960 in the implementation of land pawning is not appropriate. Barriers to the implementation of Article 7 of Law No. 56 Prp of 1960 are the public's ignorance of Article 7 of Law No. 56 Prp of 1960, the factor that there is no special implementing qanun that regulates the pawning of agricultural land in Aceh and the factor of low public awareness of the law. Efforts that can be made to overcome these obstacles are adding new regulations regarding the application of Article 7 of Law Number 56 Prp of 1960 in each region the existing implementing qanun, conducting negotiations and mediation. Keywords: Implemention of Pawn, Land.]]>
