Articles
12 Documents
Search results for
, issue
"Vol 4 No 3 (2025): June"
:
12 Documents
clear
<![CDATA[Analisis Hukum Kasus Perdagangan Orang dan Eksploitasi Ekonomi di Indonesia ]]>
<![CDATA[Lase, Sandra Putri Olivia]]>;
<![CDATA[Rahardiansyah, Trubus]]>;
<![CDATA[Notoprayitno, Maya Indrasti]]>
<![CDATA[ Locus Journal of Academic Literature Review Vol 4 No 3 (2025): June ]]>
Publisher : <![CDATA[LOCUS MEDIA PUBLISHING ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56128/ljoalr.v4i3.468
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana peraturan hukum di Indonesia dalam menangani perdagangan orang dan eksploitasi ekonomi lintas negara serta apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perdagangan orang sebagai bentuk kejahatan ekonomi transnasional di Indonesia. Melalui pendekatan normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan konseptual, kajian ini menelaah instrumen hukum nasional seperti KUHP, Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO), serta konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia memiliki kerangka hukum yang relatif komprehensif, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai hambatan seperti lemahnya koordinasi antar lembaga, kurangnya pemahaman aparat penegak hukum, serta ketakutan korban untuk melapor akibat ancaman dan stigma sosial. Kajian ini menekankan pentingnya pendekatan terpadu dalam pencegahan, perlindungan, dan penindakan terhadap pelaku kejahatan perdagangan orang. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti perlunya reformasi struktural dan peningkatan kapasitas kelembagaan guna menjamin perlindungan hak asasi manusia secara menyeluruh dan efektif.]]>
<![CDATA[Implikasi Hukum Terhadap Anak dari Perkawinan Campuran dan Terhadap Hak Kewarganegaraan di Indonesia ]]>
<![CDATA[Hidayat, Taufik]]>;
<![CDATA[Laia, Hepy Krisman]]>
<![CDATA[ Locus Journal of Academic Literature Review Vol 4 No 3 (2025): June ]]>
Publisher : <![CDATA[LOCUS MEDIA PUBLISHING ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56128/ljoalr.v4i3.469
<![CDATA[Perkawinan campuran antara warga negara indonesia (wni) dan warga negara asing (wna) semakin meningkat seiring dengan globalisasi. Fenomena ini menimbulkan implikasi hukum yang signifikan, terutama dalam aspek keimigrasian dan kewarganegaraan. Anak yang lahir dari perkawinan campuran (antara wni dan wna) memiliki kewarganegaraan ganda terbatas hingga usia 18 tahun (atau maksimal 21 tahun). Hal ini diatur dalam uu no. 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan. Anak otomatis memperoleh kewarganegaraan indonesia jika salah satu orang tuanya adalah wni (prinsip ius sanguinis). Setelah 18 tahun, anak harus memilih salah satu kewarganegaraan. Jika tidak memilih tepat waktu, anak bisa menjadi apatride (tanpa kewarganegaraan). Dampak dari perkawinan campuran menimbulkan permasalahan antara lain risiko apatride, risiko bipatride, hak waris terbatas dan kebingungan dalam prosedur hukum.]]>
<![CDATA[Tinjauan Hukum Terhadap Program Pembinaan Kemandirian Dalam Mendukung Ketahanan Pangan Nasional Pada Rutan Tanjung Pura ]]>
<![CDATA[Faisal, Agus]]>;
<![CDATA[Nasution, Abdul Razak]]>
<![CDATA[ Locus Journal of Academic Literature Review Vol 4 No 3 (2025): June ]]>
Publisher : <![CDATA[LOCUS MEDIA PUBLISHING ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56128/ljoalr.v4i3.470
<![CDATA[Program pembinaan kemandirian pada Rutan Tanjung Pura bertujuan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat dan mendukung ketahanan pangan nasional. Namun pelaksanaan program ini masih memiliki beberapa kendala, seperti keterbatasan sumber daya dan kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya kemandirian pangan. Dalam tinjauan hukum, program pembinaan kemandirian pada Rutan Tanjung Pura harus memperhatikan beberapa aspek, seperti ketersediaan pangan, program ini harus memastikan ketersediaan pangan yang cukup dan berkualitas untuk masyarakat. Kemandirian ekonomi, program ini harus meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat melalui pelatihan dan pendampingan. ketahanan pangan. Program ini harus mendukung ketahanan pangan nasional melalui pengembangan sistem pangan yang berkelanjutan. Dalam implementasinya, program pembinaan kemandirian pada Rutan Tanjung Pura harus melibatkan berbagai pihak, seperti pemerintah, masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat. Selain itu, program ini juga harus memperhatikan aspek-aspek hukum, seperti peraturan perundang-undangan tentang pangan dan kemandirian ekonomi. Perlu dilakukan peningkatan koordinasi antara instansi terkait: Perlu dilakukan peningkatan koordinasi antara instansi terkait untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi program pembinaan pada Rutan Tanjungpura.]]>
<![CDATA[Analisis Budaya Hukum dalam Kepatuhan Pengendara Sepeda Motor terhadap Rambu Lalu Lintas di Wilayah DKI Jakarta ]]>
<![CDATA[Ganjar, Silawati Dayang]]>;
<![CDATA[Lase, Sandra Putri Olivia]]>
<![CDATA[ Locus Journal of Academic Literature Review Vol 4 No 3 (2025): June ]]>
Publisher : <![CDATA[LOCUS MEDIA PUBLISHING ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56128/ljoalr.v4i3.471
<![CDATA[Tingginya pelanggaran rambu lalu lintas oleh pengendara sepeda motor di DKI Jakarta mencerminkan lemahnya budaya hukum dalam masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh budaya hukum terhadap tingkat kepatuhan pengendara terhadap aturan lalu lintas. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data diperoleh melalui studi pustaka dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa minimnya peran keluarga dalam menanamkan pemahaman tentang aturan lalu lintas, sikap permisif terhadap pelanggaran di ruang publik, serta kepatuhan yang hanya bersifat formal, turut membentuk budaya hukum yang lemah dan ketidakpatuhan dalam berlalu lintas. Di sisi lain, faktor eksternal seperti mudahnya memperoleh SIM dan minimnya pendidikan lalu lintas juga dapat memperburuk situasi. Untuk meningkatkan kepatuhan, dibutuhkan pendekatan menyeluruh yang mencakup pendidikan untuk taat pada aturan sejak usia dini, reformasi sistem administrasi, serta penegakan hukum yang konsisten dan melibatkan partisipasi masyarakat.]]>
<![CDATA[Peran Serikat Pekerja dalam Pembuatan Perjanjian Kerja Bersama: Tinjauan atas Praktik di Sumatera Utara ]]>
<![CDATA[Susilo, Joko]]>;
<![CDATA[Rafianti, Fitri]]>;
<![CDATA[fitrianto, Bambang]]>
<![CDATA[ Locus Journal of Academic Literature Review Vol 4 No 3 (2025): June ]]>
Publisher : <![CDATA[LOCUS MEDIA PUBLISHING ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56128/ljoalr.v4i3.472
<![CDATA[Hubungan industrial yang harmonis menjadi kunci terciptanya kesejahteraan pekerja dan stabilitas dunia usaha. Penelitian ini menganalisis peran serikat pekerja dalam penyusunan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, dengan studi kasus di DPD F SP LEM-SPSI Sumatera Utara. Menggunakan pendekatan kualitatif dan metode studi kasus, penelitian ini menemukan bahwa serikat pekerja berperan strategis dalam perundingan PKB, advokasi, peningkatan kesejahteraan, dan penyelesaian perselisihan. Namun, proses penyusunan PKB masih menghadapi kendala seperti keterbatasan keterampilan negosiasi, resistensi pengusaha, dan minimnya sumber daya. Diperlukan penguatan kapasitas serikat pekerja melalui pelatihan, kerja sama lintas sektor, dan advokasi kebijakan untuk meningkatkan efektivitas peran mereka.]]>
<![CDATA[Pembayaran Royalti Kepada Pemegang Hak Cipta Lagu Dalam Budaya Hukum Masyarakat di Era Digital ]]>
<![CDATA[Masola, Gideon M.]]>;
<![CDATA[Parera, Rikser Alsandro]]>;
<![CDATA[Galgani, Malino Gemma]]>
<![CDATA[ Locus Journal of Academic Literature Review Vol 4 No 3 (2025): June ]]>
Publisher : <![CDATA[LOCUS MEDIA PUBLISHING ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56128/ljoalr.v4i3.474
<![CDATA[Perkembangan masyarakat modern yang ditandai oleh globalisasi dan kemajuan teknologi informasi telah membawa tantangan baru dalam perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. Dalam rangka menjamin kepastian hukum terhadap jenis-jenis HKI tersebut, Indonesia sebagai negara hukum telah meratifikasi berbagai perjanjian internasional terkait HKI dan memiliki regulasi nasional yang cukup lengkap. Rumusan masalahnya bagaimana regulasi pembayaran royalti kepada pemegang hak cipta lagu dalam budaya hukum masyarakat Indonesia? dan apakah regulasi pembayaran royalti kepada pemegang hak cipta lagu dalam budaya hukum masyarakat Indonesia sudah baik atau masih perlu ditingkatkan. Kesimpulan dari penelitian ini antara lain: Pertama, Regulasi pembayaran royalti kepada pemegang hak cipta lagu dilakukan melalui LMK dan atau LMKN untuk selanjutnya disalurkan kepada pencipta, pemegang hak cipta dan pemegang hak terkait. Kedua, Regulasi pembayaran royalti kepada pemegang hak cipta lagu sudah baik namun masalah budaya hukum masih rendah. Selain itu diperlukan perbaikan dalam koordinasi antar-lembaga, penguatan sistem distribusi royalti yang transparan, serta edukasi hukum yang berkelanjutan kepada masyarakat dan pengguna karya cipta.]]>
<![CDATA[Tuduhan Pelanggaran Wewenang dalam Kasus Korupsi Tom Lembong: Perspektif Hukum ]]>
<![CDATA[Kasman S, Mochammad]]>
<![CDATA[ Locus Journal of Academic Literature Review Vol 4 No 3 (2025): June ]]>
Publisher : <![CDATA[LOCUS MEDIA PUBLISHING ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56128/ljoalr.v4i3.475
<![CDATA[Penelitian ini menganalisis secara yuridis normatif dugaan penyalahgunaan wewenang dalam kasus tindak pidana korupsi yang dituduhkan kepada Tom Lembong. Peneltian ini Menggunakan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual serta analisis data sekunder kualitatif, kajian ini menelaah batasan wewenang pejabat publik berdasarkan hukum administrasi dan UU Tipikor. Fokus utama adalah membedakan pelanggaran administratif dengan tindak pidana korupsi melalui identifikasi bentuk penyalahgunaan (ultra vires, detournement de pouvoir, willekeur, pembuktian niat jahat (mens rea,) dan hubungan kausalitas dengan kerugian negara untuk menilai pemenuhan unsur delik korupsi, Ketika menjadi Mendag, Tom Lembong meneken Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 117/M-DAG/PER/12/2015 tentang Ketentuan Impor Gula ( Permendag 117/2015 ) yang menggantikan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 527/MPP/Kep/9/2004. Salah satu ketentuan dari peraturan tersebut adalah hanya diperbolehkan mengimpor gula dalam bentuk GKP dan dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Ketentuan tersebut selaras dengan kesepakatan dalam rapat koordinasi antar kementerian untuk mengendalikan ketersediaan dan kestabilan harga GKP. Hal ini juga sesuai dengan pembahasan rapat koordinasi bidang perekonomian pada Desember 2015 yang menyebutkan bahwa Indonesia akan kekurangan gula kristal putih pada tahun 2016 sehingga diperlukan adanya kegiatan impor agar harga gula di masyarakat tetap stabil.]]>
<![CDATA[Budaya Hukum di Era Digital: Implikasi Sosial dan Kultural Media Sosial Dalam Penegakan Hukum ]]>
<![CDATA[Efrizon, Efrizon]]>;
<![CDATA[Agisty, Fauziah]]>;
<![CDATA[Kasman S, Mochammad]]>
<![CDATA[ Locus Journal of Academic Literature Review Vol 4 No 3 (2025): June ]]>
Publisher : <![CDATA[LOCUS MEDIA PUBLISHING ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56128/ljoalr.v4i3.476
<![CDATA[Penelitian ini menganalisis implikasi sosial dan kultural perubahan budaya hukum masyarakat Indonesia di era digital dalam penegakan hukum di Indonesia, menggunakan teori sistem hukum Friedman. dengan pendekatan kualitatif deskriptif. melalui wawancara, studi dokumentasi, dan observasi digital, ditemukan bahwa teknologi informasi dan media sosial secara signifikan mengubah sikap, nilai ( transparansi, akuntabilitas), dan harapan (responsivitas) masyarakat terhadap penegakan hukum. Perubahan budaya hukum ini memberikan tekanan pada lembaga penegak hukum untuk beradaptasi, meningkatkan transparansi, dan menjaga kepercayaan publik di tengah dinamika digital yang cepat berubah.]]>
<![CDATA[Integrasi Hukum Agraria dan Lingkungan: Pendekatan Baru untuk Pembaharuan Kebijakan Sumber Daya Alam ]]>
<![CDATA[Kasman S, Mochammad]]>
<![CDATA[ Locus Journal of Academic Literature Review Vol 4 No 3 (2025): June ]]>
Publisher : <![CDATA[LOCUS MEDIA PUBLISHING ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56128/ljoalr.v4i3.477
<![CDATA[Penelitian ini secara komprehensif mengulas urgensi integrasi hukum agraria dan lingkungan sebagai pendekatan baru dalam pembaharuan kebijakan sumber daya alam, mulai dari konflik pemanfaatan hingga kelemahan pendekatan sektoral, mendorong perlunya solusi terpadu. Melalui metode penelitian hukum normatif dan analisis kualitatif, menelusuri konsep, landasan, serta model integrasi yang relevan. Pembahasan mendalam mengenai sinkronisasi regulasi, peran kelembagaan, partisipasi masyarakat, hingga dampak integrasi. Semua ini bertujuan memberikan gambaran utuh mengenai kompleksitas dan potensi solusi yang ditawarkan melalui pendekatan integrasi.]]>
<![CDATA[Urgensi Pembaruan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Kejahatan Siber: Tinjauan Kritis Terhadap Kesesuaian KUHP Nasional dan Perubahan UU ITE ]]>
<![CDATA[Ganjar, Silawati Dayang]]>
<![CDATA[ Locus Journal of Academic Literature Review Vol 4 No 3 (2025): June ]]>
Publisher : <![CDATA[LOCUS MEDIA PUBLISHING ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56128/ljoalr.v4i3.478
<![CDATA[Pengaturan tindak pidana siber dalam KUHP Nasional dan UU ITE sangat penting untuk menanggapi perkembangan teknologi dan kejahatan siber yang semakin kompleks. Permasalahan utama adalah tumpang tindih regulasi antara kedua ketentuan ini yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan konflik normatif dalam praktik penegakan hukum. Penelitian ini menggunakan metode kajian normatif dengan pendekatan perbandingan isi dan substansi KUHP 2023 dan UU ITE 2024. Analisis menunjukkan bahwa meskipun keduanya bertujuan mengatur tindak pidana siber, perbedaan fokus dan terminologi berpotensi menyebabkan konflik dalam penerapan hukum, terutama terkait asas legalitas, ne bis in idem, dan lex specialis derogat legi generali. Tumpang tindih ini berdampak pada kebingungan proses hukum, disparitas putusan, dan mengganggu kepastian hukum serta inovasi teknologi. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi dan klarifikasi normatif untuk mewujudkan sistem hukum pidana yang efektif, konsisten, dan mampu menghadapi tantangan kejahatan siber di era digital.]]>
