cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Faisal Fadilla Noorikhsan A. H.
Contact Email
faisal.fadilla@unsil.ac.id
Phone
+6285315357751
Journal Mail Official
jipp@unsil.ac.id
Editorial Address
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Siliwangi Jalan Siliwangi No 24 Tasikmalaya
Location
Kota tasikmalaya,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan
Published by Universitas Siliwangi
ISSN : 23018453     EISSN : 27766284     DOI : 10.37058/jipp.v8i1.3085
Core Subject : Social,
Social Sciences
Artikel yang ditulis pada Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan berupa hasil penelitian (empirical/original article) baik empirik maupun kajian teoritik yang mengangkat isu-isu politik dan pemerintahan. Publikasi yang ditampilkan pada Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan diharapkan dapat memperkaya kajian Politik Lokal dan Otonomi Daerah; Gender dan Politik Identitas; Sistem Pemilu dan Kepartaian; Civil Society; Komunikasi Politik; Media, Demokrasi dan HAM; Kajian Masyarakat Adat; Kajian Strategis; Demokrasi dan HAM; Politik Keamanan; Kebijakan Publik; Politik dan Pesantren; Politik Lingkungan; Perbandingan Politik; E-Governance; Global Politik; dan Tata Kelola Pemerintahan.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 160 Documents
 12   13   14   15   16 
Penerapan Prinsip Kesetaraan, Efektifitas dan Efisien, dan Aturan Hukum Dalam Penerimaan Pegawai Negeri Sipil Pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTB Tahun 2021 Dewi, Dhea Candra; Utami, Vidya Yanti; Pariyatma, Subandi
Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Vol 9, No 2 (2023): (November) Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan
Publisher : Faculty of Social and Political Science, Universitas Siliwangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37058/jipp.v9i2.8961

Abstract

Penelitianinimembahastentangpenerapan prinsip kesetaraan, efektifitas dan efisien, dan aturan hukum dalam penerimaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi NTB Tahun 2021. Penerimaan PNS bertujuan untuk mengisi formasi yang lowong dalam sebuah organisasi sebagai pendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat dan juga meningkatkan kapasitas organisasi. Dalam pelaksanaan penerimaan tersebut seringkali diabaikan oleh pihak organisasi yang cenderung memihak pada sistem kekeluargaan yang potensi dan keahliannya belum tentu termasuk dalam bidang yang lowong, sehingga sering menimbulkan kecemburuan sosial terhadap para pelamar. Untuk mewujudkan prinsip Good Governance serta pelayanaan publik yang berkualitas, efektif, efisen serta berazaskan keadilan maka perlu dilakukan proses rekrutmen yang bersih, jujur, adil, bertanggung jawab. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan analisis yang dilakukan dengan reduksi data, penyajian dan kemudian penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa penerapan prinsip kesetaraan, efektifitas dan efisien, dan aturan hukum dalam penerimaan PNS di BKD Provinsi NTB sudah terlaksana dengan cukup baik sesuai dengan teori prinsip-prinsip yang dikembangkan dalam Good Governance dan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dalam pengadaan PNS.
Dampak Media Sosial Terhadap Partisipasi Politik Pemilih Milenial Dalam Percaturan Politik Lokal Usboko, Ignasius; Suni, Melkianus; Regif, Surya Yudha
Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Vol 10, No 2 (2024): (November) Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan
Publisher : Faculty of Social and Political Science, Universitas Siliwangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37058/jipp.v10i2.13651

Abstract

Percaturan politik lokal kini tidak hanya diwarnai oleh peran elit politik dan masyarakat lokal namun lebih mencerminkan peran besar pemilih milenial melalui penggunaan media sosial. Pemilih milenial acapkali dianggap tidak peduli dengan politik namun melalui media sosial nampak fenomena keterlibatan dalam politik. Tujuan penelitian, mengukur dampak media sosial terhadap partisipasi politik pemilih milenial. Metode yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dimana data diperoleh melalui studi survei terhadap populasi atau seluruh pemilih milenial pada pemilukada Kabupaten TTU Tahun 2020 berjumlah 90.245 orang dan sampel 200 orang dengan penyebaran kuesioner secara online, wawancara dan dokumentasi. Setelah itu, dilakukan tabulasi silang, dianalisis menggunakan teknik statistik inferensial jenis analisis regresi. Terdapat hubungan yang signifikan antara penggunaan media sosial terhadap partisipasi politik pemilih milenial. Dimana pemilih milenial berperan sebagai penonton, pembagi informasi, komentator dan pembuat konten informasi secara simultan dalam kegiatan pemilihan, lobby, kegiatan organisasi, contacting dan tindakan kekerasan. Pada variabel media sosial (X), pemilih milenial menggunakan media sosial dengan tinggi maka variabel partisipasi politik (Y) mengalami peningkatan yang signifikan dengan nilai koefisien regresi: 0,136 atau 13,6%. Artinya penggunaan media sosial yang tinggi dapat meningkatkan partisipasi politik pemilih milenial yang tinggi pula
Level of Involvement of Young Citizens in PTKIN Region III Cirebon and Implementation of Good Governance in Cirebon City Fuad, Varidlo
Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Vol 10, No 2 (2024): (November) Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan
Publisher : Faculty of Social and Political Science, Universitas Siliwangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37058/jipp.v10i2.11315

Abstract

The discourse on preparing the next generation of the nation (smart and good citizens) is not spared as something that is considered important especially in realizing the golden generation in 2045. The involvement of young citizens in political and government activities is the essence of the life of a developing democracy in Indonesia. On the other hand, the pattern of implementing government that emphasizes good governance requires harmonization between citizens and the government to produce good governance. in Cirebon City. This research is quantitative descriptive research, using a survey method. The research instrument used was a questionnaire given to 119 respondents (yount table) and having the criteria of being a student who lives and is domiciled in the Regency and City of Cirebon. The results showed that the involvement of young citizens in the PTKIN environment in Region III Cirebon and the implementation of good governance in Cirebon City were mostly at the high category level of 107 students (89.92%) of a total of 119 students.
Toxic Masculinity dan Patriarki Berbasis Online Terhadap Fandom BTS Sebagai Kekerasan Gender di Indonesia Lestari, Desi
Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Vol 10, No 2 (2024): (November) Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan
Publisher : Faculty of Social and Political Science, Universitas Siliwangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37058/jipp.v10i2.10074

Abstract

Jurnal ini memuat kekerasan gender berbasis online telah menjadi isu yang semakin mendapat perhatian di Indonesia. Dalam konteks ini, fandom BTS (ARMY) sebagai salah satu kelompok penggemar terbesar grup musik Korea, menjadi contoh kasus yang menarik untuk dikaji. Penelitian ini berfokus pada pengaruh budaya patriarki dan toxic masculinity dalam kekerasan gender berbasis online yang dialami oleh fandom BTS di Indonesia. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui studi pustaka dan menggunakan paradigma behavioralis David Easton. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fenomena ujaran kebencian yang ditujukan kepada penggemar grup musik Korea sebelumnya dianggap sebagai hal yang umum, namun saat ini mulai dianggap serius dan dikategorikan sebagai kekerasan berbasis gender online. Budaya patriarki dan toxic masculinity memiliki peran yang signifikan dalam pembentukan dan perluasannya stereotipe yang berkaitan dengan maskulinitas tradisional diterapkan terhadap fandom BTS, yang dianggap tidak sesuai dengan standar yang diharapkan untuk laki-laki. Penelitian ini memberikan wawasan tentang dampak negatif yang dialami oleh fandom BTS (ARMY) sebagai akibat dari patriarki dan toxic masculinity dalam kekerasan gender berbasis online. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang permasalahan ini, diharapkan dapat diambil langkah-langkah yang efektif untuk mengurangi kekerasan gender dalam konteks online.
MANAJEMEN KONFLIK DALAM IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO 6 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERDAYAAN DESA Bramantyo, Noorman Rafli; Sobandi, Khairu Roojiqien; Kusumanegara, Solahuddin
Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Vol 10, No 2 (2024): (November) Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan
Publisher : Faculty of Social and Political Science, Universitas Siliwangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37058/jipp.v10i2.12669

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui manajemen konflik melalui musyawarah perencanaan Pembangunan (musrenbang) dalam implementasi Peraturan Daerah No 6 Tahun 2021 Tentang Pemberdayaan Desa Wisata di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Desa wisata merupakan salah satu bentuk program pemberdayaan masyarakat dan pembangunan perekonomian desa. Desa wisata ini menarik perhatian and menjadi arena baru perebutan sumberdaya ekonomi dan politik para elit lokal. Perebutan sumberdaya baru ini mendorong konflik antar elit yang menjadikan proses perkembangan desa wisata terganggu. Dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, penelitian ini menemukan bahwa konflik antar elit ini diselesaikan melalui musrenbang yang memiliki potensi sebagai sarana demokrasi deliberatif. Dominasi elit dalam musrenbang ini berakibat pada terpinggirkannya kelompok marginal yang partisipasinya semakin terbatas. Dengan demikian, musrenbang menjadi media yang dimanfaatkan para elit lokal untuk kepentingan ekonomi dan politiknya dan pada saat yang bersamaan musrenbang telah mengabaikan kepentingan kelompok non-elit.
Evaluating the Effectiveness of Village Consultative Bodies in Accommodating and Channeling Community Aspirations: Challenges and Obstacles in Pasirlangu Village, Garut Regency Salam, Abdul
Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Vol 10, No 2 (2024): (November) Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan
Publisher : Faculty of Social and Political Science, Universitas Siliwangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37058/jipp.v10i2.12083

Abstract

This study aims to evaluate the effectiveness of the performance of the Village Consultative Body (BPD) in accommodating and channelling community aspirations in Pasirlangu Village, Garut. This study uses organisational effectiveness theory which includes the goal model, resource acquisition model, and participant satisfaction model. This research uses qualitative research with a case study approach. Data collection techniques were observation, interview, and documentation study. The research informants consisted of BPD members, village heads, and villagers who were purposively selected. Data analysis used the Miles and Huberman analysis technique. The results showed that the effectiveness of the BPD's performance in accommodating and channelling community aspirations was not optimal. Based on the goal model, the BPD has not fully achieved the targets set in accommodating community aspirations. In the resource acquisition model, the BPD faces constraints such as limited human resource capacity and operational funds. Meanwhile, according to the participant satisfaction model, the level of community participation and satisfaction with the performance of the BPD is still low, which impacts on the overall effectiveness of the organisation. Some of the barriers identified include internal barriers such as limited human resource capacity and minimal operational funds. External barriers such as political intervention and low community participation also hamper the performance of the BPD.Keywords: Effectiveness, Organisational Effectiveness. Village Consultative Body, Community Aspirations.
Efektivitas Desa Wisata Dalam Peningkatan Ekonomi Sebagai Upaya Perwujudan Desa Mandiri Budaya di Kalurahan Bejiharjo Aprelia, Evi; Nugroho, Hanantyo Sri
Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Vol 11, No 1 (2025): Vol 11, No 1 (2025): (Mei) Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan
Publisher : Faculty of Social and Political Science, Universitas Siliwangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37058/jipp.v11i1.14659

Abstract

This research examines the effectiveness of the tourism village program in improving the economy as an effort to create an Independent Cultural Village in Bejiharjo Village, Karangmojo District, Gunungkidul Regency. The Tourism Village Program in Bejiharjo Village aims to improve the community's economy through developing local tourism potential, which is integrated with cultural values and local wisdom. Through this program, local communities are involved in various economic activities, such as providing tourism services, handicrafts and culinary businesses so that they can increase the economic income of the surrounding community. Efforts to improve the economy are carried out through increasing community skills in tourism management, promoting local products, as well as developing tourism supporting facilities and infrastructure. By combining the tourism village program and cultural preservation, it is hoped that it will be able to create an independent community. This research uses qualitative descriptive methods, data collection techniques for this research use observation, interviews and documentation techniques. In this discussion, researchers use Duncan's effectiveness theory, there are three indicators to measure effectiveness, including goal achievement, integration and adaptation.
Perkembangan Komunikasi Politik: Realitas dalam Pemilihan Umum di Indonesia Noorikhsan, Faisal Fadilla; Ramdhani, Hilal; Adikthiayhasa, Belda Hawariyyin
Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Vol 11, No 1 (2025): Vol 11, No 1 (2025): (Mei) Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan
Publisher : Faculty of Social and Political Science, Universitas Siliwangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37058/jipp.v11i1.12836

Abstract

AbstrakSecara keseluruhan, artikel ini mencoba menjelaskan evolusi dan perkembangan studi komunikasi politik di Indonesia dan di seluruh dunia. Gambaran tersebut menunjukkan betapa pentingnya interaksi antara politik dan media. Ini terutama dapat dilihat dari icon populer komunikasi politik yang terus ada, penelitian tentang pengaruh media terhadap sikap, opini, dan keyakinan orang tentang proses politik yang dianggap sebagai kompetisi antara kelompok kepentingan terhadap sumber daya yang terbatas, terutama kekuasaan dan legitimasi. Ini terutama dapat dilihat selama masa kampanye pemilu. Dalam mempertimbangkan prospek masa depan bidang ini, para pakar komunikasi politik global kemudian mulai mengingatkan pentingnya studi tentang politik komunikasi, khususnya hak warga negara untuk menjadi pengelola informasi yang aktif dan independen. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kepustakaan yang berbasis pada berbagai jurnal penelitian. Hasil penelitian menunjukkan salah satu prinsip penting dalam politik komunikasi adalah variasi jenis media, keterbukaan dan keberagaman kepemilikan media, dan keanekaragaman isi media. Khususnya, Indonesia telah mengalami masalah dengan politik komunikasi ini lebih awal daripada negara lain, terutama mengenai penindasan akses dan kebebasan pers oleh para penguasa melalui berbagai mekanisme sejak zaman penjajahan Belanda. Selain itu, terdapat perubahan penggunaan komunikasi politik dalam pemilihan umum sebagai bagian penting dalam memenangkan kontestasi politik
Pendidikan Kewarganegaraan dan Problematika Hak Asasi Manusia Pada Institusi Kepolisian dalam Kehidupan Politik Demokratis di Indonesia Setiawan, Mursyid; Novian, Rayhan Musa
Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Vol 11, No 1 (2025): Vol 11, No 1 (2025): (Mei) Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan
Publisher : Faculty of Social and Political Science, Universitas Siliwangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37058/jipp.v11i1.14666

Abstract

AbstrakAbstrak: Isu pelanggaran hak asasi manusia menjadi salah satu problematika utama yang menuai sorotan publik terhadap institusi kepolisian, terutama dalam konteks peran strategisnya sebagai alat negara dalam menjaga ketertiban dan keamanan. Kondisi ini memperkuat urgensi terkait pendidikan yang berbasis hak asasi manusia penting untuk dilakukan guna memperkuat kapasitas dan kompetensi hak asasi manusia bagi para personel polisi. Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran pendidikan kewarganegaraan dalam mengatasi problematika hak asasi manusia yang menimpa institusi kepolisian. Metode deskriptif dengan pengumpulan data melalui studi literatur digunakan untuk mengkaji fokus permasalahan penelitian. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pendidikan kewarganegaraan berkontribusi dalam memperkuat pemahaman, sikap, keterampilan, dan nilai-nilai hak asasi manusia bagi para personel polisi. Kompetensi-kompetensi tersebut menjadi kunci dalam membangun kultur institusi kepolisian yang lebih berorientasi pada hak asasi manusia dalam kehidupan politik demokratis. Implikasinya, diperlukan perubahan pendekatan dalam proses pendidikan di kepolisian dari yang bersifat militeristik menuju suasana pembelajaran yang demokratis dan berbasis hak asasi manusia, sebagai bagian dari reformasi kelembagaan dalam sistem politik dan pemerintahan yang lebih responsif terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia.Kata Kunci: hak asasi manusia; demokrasi; politik; polisi; pendidikan kewarganegaraan.
Demokrasi Elektoral Dalam Kendali Kuasa Oligarki Andrias, Mohamad Ali; Anggoro, Teguh; Sarofah, Riska
Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Vol 11, No 1 (2025): Vol 11, No 1 (2025): (Mei) Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan
Publisher : Faculty of Social and Political Science, Universitas Siliwangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37058/jipp.v11i1.14011

Abstract

Pergelaran pemilu dan pilkada secara serentak tahun 2024 masih meninggalkan jejak politik yang pelik, sehingga sulit menghasilkan proses pemilu yang demokratis dan substantial bagi aspirasi politik rakyat. Hal ini dikarenakan hasil refleksi pilkada tahun 2017 dan pemilu tahun 2019 di Kota Tasikmalaya. Meskipun rule of law politik elektoral sudah diamandemen, dan pengawasan cukup ketat dari KPU dan Bawaslu dalam menghasilkan proses pemilu demokratis. Sepertinya pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak tahun 2024 di wilayah “Kota Santri” masih mengalami hal yang sama, politik lokal sebagai arena pertarungan para oligark yang memperebutkan kekuasaan. Untuk mengetahui hal tersebut, peneliti melakukan wawancara mendalam, observasi lapangan yang intensif, focus group discussion (FGD), danmenelusuri dokumentasi dan kajian literatur lainnya. Berdasarkan temuan yang dipublikasikan pada artikel ilmiah ini menunjukkan beberapa hal. Pertama, sejumlah pengusaha di Kota Tasikmalaya merupakan bekas jaringan patronase Soeharto, yang melanjutkan pola kuasa yang pernah dilakukan para elit Orde Baru di Indonesia. Pengusaha tersebut berhasil menempatkan sejumlah kolega dan keluarganya menjadi pejabat pemerintahan dan elit partai politik berbasis Islam ataupun nasionalis. Kedua, kaum oligark merupakan pengusaha yang tidak lagi melakukan pengaturan politik di belakang layar, mereka semakin terlibat langsung menjadi elit politik, sekaligus membiayai kerabat dan koleganya agar menjadi legislatif maupun eksekutif. Ketiga, kaum oligark tidak lagi didominasi pengusaha pribumi, namun pengusaha keturunan Tionghoa turut melakukan perebutan kekuasaan melalui para pejabat yang dibiayainya. Kata Kunci : Demokrasi, Oligarki, Pemilu dan Pilkada Tahun 2024 

Page 16 of 16 | Total Record : 160

 12   13   14   15   16 

Filter by Year

2011 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 11, No 1 (2025): Vol 11, No 1 (2025): (Mei) Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Vol 10, No 2 (2024): (November) Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Vol 10, No 1 (2024): (Mei) Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Vol 9, No 2 (2023): (November) Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Vol 8, No 2 (2022): (November) Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Vol 8, No 1 (2022): (Mei) Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Vol 7, No 2 (2021): (November) Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Vol 7, No 1 (2021): (Mei) Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Vol 1, No 2 (2009): (Juli) : Aliansi Vol 6, No 2 (2020): Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Vol 6, No 1 (2020): Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Vol 5, No 1 (2019): (Mei) Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Politik Vol 4, No 2 (2018): (November) Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Politik Vol 5, No 2 (2019): (November) Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Politik Vol 4, No 1 (2018): (Mei) Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Politik Vol 2, No 2 (2016): (Juli) Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Politik Vol 2, No 1 (2016): (Januari) Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Politik Vol 1, No 4 (2014): (Januari) Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Politik Vol 1, No 3 (2013): (Juli) Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Politik Vol 1, No 2 (2013): (Januari) Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Politik Vol 1, No 1 (2012): (Juli) Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Politik Vol 4, No 1 (2012): (Januari) : 2012 Vol 3, No 2 (2011): (Juli) : Aliansi Vol 3, No 1 (2011): (Januari) : Aliansi Vol 2, No 1 (2010): (Januari) a : Aliansi More Issue