cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Faisal Fadilla Noorikhsan A. H.
Contact Email
faisal.fadilla@unsil.ac.id
Phone
+6285315357751
Journal Mail Official
jipp@unsil.ac.id
Editorial Address
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Siliwangi Jalan Siliwangi No 24 Tasikmalaya
Location
Kota tasikmalaya,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan
Published by Universitas Siliwangi
ISSN : 23018453     EISSN : 27766284     DOI : 10.37058/jipp.v8i1.3085
Core Subject : Social,
Social Sciences
Artikel yang ditulis pada Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan berupa hasil penelitian (empirical/original article) baik empirik maupun kajian teoritik yang mengangkat isu-isu politik dan pemerintahan. Publikasi yang ditampilkan pada Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan diharapkan dapat memperkaya kajian Politik Lokal dan Otonomi Daerah; Gender dan Politik Identitas; Sistem Pemilu dan Kepartaian; Civil Society; Komunikasi Politik; Media, Demokrasi dan HAM; Kajian Masyarakat Adat; Kajian Strategis; Demokrasi dan HAM; Politik Keamanan; Kebijakan Publik; Politik dan Pesantren; Politik Lingkungan; Perbandingan Politik; E-Governance; Global Politik; dan Tata Kelola Pemerintahan.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 160 Documents
 12   13   14   15   16 
Menimbang Isu Politik Identitas Pada Pilkada Dki Jakarta Tahun 2024 Romli, Ombi Romli; Nurlia, Elly
Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Vol 9, No 2 (2023): (November) Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan
Publisher : Faculty of Social and Political Science, Universitas Siliwangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37058/jipp.v9i2.8944

Abstract

Isu politik identitas yang muncul pada Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 menimbulkan konflik sosial DKI Jakarta yang dikenal sebagai daerah yang masyarakatnya multikultural. Sebagian kalangan memaknai politik identitas sebagai hal negatif yang merusak proses demokrasi karena menggunakan sentimen SARA dalam memenangkan pemilihan gubernur DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan penedekatan kulitataif dengan pengumpulan data melalui studi Pustaka dan wawancara.  Hasil penelitian ini menujnjkan Politik identitas muncul dipicu : pertama calon gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama (Ahok) yang berasal dari etik minoritas Cina beragama Kristen, kedua adanya gerakan damai 212 sebagai respon penistaan agama Islam yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta, ketiga kesenjangan sosial atas pengusaan ekonomi oleh etnis Cina. Dengan adanya isu ini dengan jargon “jangan memilih pemimpin kafir” diyakini telah membantu keterpilihan Anis Baswedan menjadi Gubernur DKI Jakarta pada Pilkada 2017. Meskipun dalam Pilkada 2017 isu politik identitas berpngaruh terhadap keterpilihan gubernur DKI Jakarta, tetapi dalam pemilihan presiden 2019 dapat dikatakan kurang berdampak signifikan terhadap keterpilihan Presiden. Pada Pilkada Serentak DKI Jakarta tahun 2024 mendatang politik identitas akan muncul kembali jika ada etnis minoritas mencalonkan menjadi calon Gubernur DKI Jakarta, tetapi isu politik identitas tidak akan sekuat pada Pilkada DKI Jakarta tahun 2017.
Komparasi Implementasi Partisipasi Perempuan dan Sistem Pemilu di Negara Indonesia dan Australia Zuniati, Annisa Risky; Maulidza, Raisha; Sabilla, Najwa; Ummah, Anniqotul
Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Vol 10, No 1 (2024): (Mei) Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan
Publisher : Faculty of Social and Political Science, Universitas Siliwangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37058/jipp.v10i1.10862

Abstract

Women's political participation and the electoral system are two key factors in strengthening democracy in each country. This study aims to investigate the extent to which political, cultural and structural factors influence women's political participation in the two countries. The presence of women in representative numbers in parliament will not only have an impact on political decisions relating to gender equality and justice, but will also be an indicator of improving the quality of democracy. The method applied in this research is a qualitative approach with literature study data collection techniques. The results of this study are that Indonesia and Australia still need serious attention to women's political representation. In Indonesia, although there are regulations that set quotas for women's representation in general elections, implementation is still not optimal, with a significant gap between targets and realization. Australia has made progress in women's representation in parliament, but there are still imbalances that need attention. Challenges include gender stereotypes, lack of support from political parties, and social issues such as "toxic masculinity" that affect perceptions of women's roles in politics.
Resistensi Etnis Tionghoa: Studi tentang Perlawanan Masyarakat Cina Benteng terhadap Penggusuran di Kota Tangerang Saidi, Saidi; Hermawan, Ilham; Maharani, Bintang Kamila; Mahpudin, Mahpudin
Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Vol 10, No 1 (2024): (Mei) Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan
Publisher : Faculty of Social and Political Science, Universitas Siliwangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37058/jipp.v10i1.6250

Abstract

Masyarakat Cina Benteng adalah masyarakat keturunan Tionghoa yang sudah ada di Kota Tangerang sejak sebelum Indonesia Merdeka. Pada tahun 2010, Pemkot Tangerang berencana melakukan penggusuran terhadap masyarakat Cina Benteng yang tinggal di Bantaran Sungai Cisadane dengan alasan menegakkan Perda No 18 tahun 2000. Kebijakan tersebut membuat setidaknya 1000 orang masyarakat Cina Benteng yang ada di Kecamatan Neglasari terancam kehilangan tempat tinggalnya. Atas dasar itulah mereka melakukan perlawanan atau resistensi kepada Pemkot Tangerang. Artikel ini berusaha menjelaskan tentang bagaimana bentuk, gambaran, serta faktor yang melatarbelakangi resistensi masyarakat Cina Benteng kepada Pemkot Tangerang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif (studi kasus) dengan teknik pengumpulan data wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk resistensi yang dilakukan oleh masyarakat Cina Benteng adalah resistensi terbuka (public transcript) yaitu melalui aksi dan audiensi dengan berbagai pihak. Adapun faktor yang melatarbelakangi perlawanan Masyarakat Cina Benteng adalah dikarenakan faktor historis, identitas, dan ekonomis. Resistensi yang dilakukan masyarakat Cina Benteng ini efektif dikarenakan bisa melunakkan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.
Model Pencitraan Politik (Reification) dalam Institusionalisasi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Tasikmalaya tahun 2014-2020 Agung, Subhan; Ramdhani, Hilal
Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Vol 10, No 1 (2024): (Mei) Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan
Publisher : Faculty of Social and Political Science, Universitas Siliwangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37058/jipp.v10i1.10163

Abstract

Citra publik dibangun untuk melahirkan kesukaan konstituen Tasikmalaya yang melahirkan penyebutan sebagai partai kyai, partai pesantren, partai gerakan/dakwah. Citra ini memiliki pertautan dengan sosio-kultural masyarakat Tasikmalaya yang nota bene kental dengan kultur ke-Islaman. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus yang menyelidiki fenomena kontemporer dalam konteks kehidupan nyata, dalam penelitian ini fokus pada penelitian pencitraan politik dalam institusionalisasi Partai Persatuan Pembangunan. Hasil penelitian menunjukkan model pencitraan yang mengembangkan model pencitraan empat sel utama kekuatan politik Tasikmalaya, yakni mencitrakan sebagainya partainya Ulama Kharismatik, Partai Nahdiyyin, Partai Ormas dan Partai Dakwah. Diantara keempat pencitraan tersebut yang sangat diandalkan adalah PPP merupakan partai yang didukung kuat oleh para Ulama Kharismatik, dimana dalam konteks Tasikmalaya ulama kharisatik memiliki kekuatan politik sebagai aktor politik yang disukai dan diikuti oleh masyarakat. Dengan mengembangkan model pencitraan Kharisma Ulama Mainded sebagai aktor orang kuat dan berpengaruh di Tasikmalaya, maka PPP dapat berkembang dengan pesat dan karena mampu menjadi leaderdalam lembaga eksekutif dan legislatif PPP, maka menjadi tolok ukur survivalitas partai politik di Tasikmalaya.
Federalisme sebagai Alat Resolusi Konflik: Studi Kasus Bougainville, Papua Nugini Hanafi, Muhammad Riza
Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Vol 9, No 2 (2023): (November) Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan
Publisher : Faculty of Social and Political Science, Universitas Siliwangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37058/jipp.v9i2.8834

Abstract

Bougainville is an autonomous region in Papua New Guinea which gained its autonomy through The Bougainville Peace Agreement (BPA). The conflict between the Bougainville Revolutionary Forces and the Papua New Guinean army was the worst in the South Pacific Region after World War II. The number of victims is estimated at 20,000 people. This conflict, which has been going on since before PNG became independent, was triggered by the mining issue which is intertwined with land ownership traditions. Civil war broke out in 1988 and ended in 1998 when both parties agreed to make peace. In 2001, Bougainville Peace Agreement was signed, and federalism became one of the "recipes" for resolving the conflict through the provision of broad autonomy on Bougainville. However, in 2019 a referendum was held, and 98 percent of citizens voted for separation from PNG. This research discusses federalism as a conflict resolution tool and questioning why it is not sufficient in the case of Bougainville. This paper will use literature study as research method.
Meninjau Peran Gerakan Perempuan Mosintuwu Pasca Konflik Poso dalam Mengatasi Kekerasan Berbasis Gender (KBG) Melalui Pendekatan Gender-Responsive Peacebuilding Pratiwi, Tiffany Setyo
Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Vol 10, No 1 (2024): (Mei) Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan
Publisher : Faculty of Social and Political Science, Universitas Siliwangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37058/jipp.v10i1.10392

Abstract

ABSTRACT The role of women in the peace building process is very crucial both at the conflict prevention stage, during the conflict, and after the conflict. This article focuses on analyzing the role and empowerment of women in overcoming post-conflict especially the issue of gender-based violence in Poso. The women’s movement is Mosintuwu Institute. The author will use a gender-responsive peacebuilding approach with guidelines prepared by the United Nations Development Program (UNDP) to analyze it. The author uses qualitative research methods by collecting data from various secondary sources, like journal articles, news and related official websites. From the case study analysis of the Mosintuwu women's movement in Poso based on the concept of gender-responsive peacebuilding, it was found that: First, this movement has a main agenda of protecting and assisting gender-based violence (GBV) victims. Second, this movement massively and innovatively uses various media for education and aspirations related to the GBV issue in Poso. Third, women in Poso who come from various backgrounds have a central role in this movement, especially building peace in stopping the GBV in Poso.Keywords: Mosintuwu Women’s Movement, Post-Poso Conflict, Peacebuilding, and Gender-Responsive Peacebuilding ABSTRAK Peran perempuan dan pemberdayaan perempuan dalam proses pembangunan perdamaian adalah hal yang sangat krusial baik pada tahap pencegahan konflik, saat terjadinya konflik, hingga pasca konflik. Tulisan ini memfokuskan untuk menganalisis peran dan pemberdayaan perempuan dalam mengatasi kekerasan berbasis gender pasca konflik dengan mengangkat sebuah gerakan di Poso, yakni gerakan Mosintuwu. Penulis akan menggunakan pendekatan gender-responsive peacebuilding dengan panduan yang disusun oleh United Nations Development Programme (UNDP) untuk menganalisisnya. Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber sekunder yakni artikel jurnal, berita, dan website-website resmi terkait. Dari analisis studi kasus gerakan perempuan Mosintuwu di Poso berdasarkan konsep gender-responsive peacebuilding ditemukan bahwa: Pertama, gerakan ini memiliki agenda utama dalam perlindungan dan pendampingan korban KBG. Kedua, gerakan ini secara masif dan inovatif menggunakan berbagai media untuk jalur edukasi dan aspirasi terkait isu KBG di Poso. Ketiga, Perempuan-perempuan di Poso yang berasal dari berbagai latar belakang memiliki peran yang sentral dalam pergerakan ini, khususnya membangun perdamaian dalam menghentikan KBG di Poso.    Kata Kunci: Gerakan Perempuan Mosintuwu, Pasca Konflik Poso, Pembangunan Perdamaian, dan Gender-Responsive Peacebuilding  
Representasi Nasionalisme Dalam Sepakbola Di Indonesia Ngadimin, Ngadimin; Sazali, Hasan
Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Vol 10, No 1 (2024): (Mei) Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan
Publisher : Faculty of Social and Political Science, Universitas Siliwangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37058/jipp.v10i1.11290

Abstract

Sepak bola di Indonesia bukan sekadar olahraga, tetapi juga fenomena budaya yang sarat makna. Salah satu makna yang terkandung dalam sepak bola Indonesia adalah nasionalisme. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji representasi nasionalisme dalam sepak bola Indonesia. Dengan menggunakan metode studi dokumentasi data dala artikel ini diperoleh dari berbagai sumber, seperti teks lagu, chant suporter, pemberitaan media, dan visualisasi dalam pertandingan sepak bola. Hasilnya menunjukkan bahwa representasi nasionalisme dalam sepak bola Indonesia dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu penggunaan simbol-simbol nasional seperti bendera Merah Putih, Garuda Pancasila, dan lagu kebangsaan Indonesia dalam pertandingan sepak bola, suporter sepak bola dari berbagai daerah dan latar belakang bersatu untuk mendukung tim nasional Indonesia, dan prestasi tim nasional Indonesia dalam kancah internasional membangkitkan rasa bangga dan nasionalisme di kalangan masyarakat. Representasi nasionalisme dalam sepak bola Indonesia memiliki peran penting dalam memperkuat rasa cinta tanah air dan persatuan bangsa. Sepak bola dapat menjadi alat pemersatu bangsa dan membangun identitas nasional yang kuat.
Electoral Malpractice Melalui Psikodinamik Aktor Berita Bohong Pada Media Sosial Era Post-Covid-19 Regif, Surya Yudha; Ode, Samsul; Noorikhsan, Faisal Fadilla; Pattipeilohy, Andre
Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Vol 9, No 2 (2023): (November) Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan
Publisher : Faculty of Social and Political Science, Universitas Siliwangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37058/jipp.v9i2.8762

Abstract

Artikel ini menggunakan studi kepustakaan (library research). Untuk mendapatkan data dalam artikel ini dilakukan melalui pengumpulan data, penganalisasian, pengorganisasian melalui sumber penelitian terdahulu berupa artikel ilmiah, jurnal, buku, website tentang Electoral Malpractice Melalui Berita Bohong Di Era POST-COVID19 Menjelang Pemilu 2024. Temuan dalam artikel ini menunjukkan mobilisasi Electoral Malpractice melalui berita bohong dapat dengan mudah sampai ke tangan publik untuk dikonsumsi seperti dalam pendefenisian oleh Sarah Birch bahwa manipulasi pilihan pemilih untuk mengontrol atau mengubah keputusan pemilih. Ini dilakukan dengan berbagai cara(manipulatif of choice) termasuk didalamnya adalah menyebarkan berita bohong(hoax) melalui perangkat digital. Maka ditarik simpulan bahwa terdapat keterkaitan hubungan antara perkembangan teknologi informasi dengan konten berita palsu atau bohong yang dimanfaatkan sebagai Electoral Malpractice. Fenomena ini akan membentuk kecemasan dalam polarisasi pengikut di jejaring sosial yang mengubah keputusan memilih. Meskipun cara ini dapat memberikan dampak konflik sosial namun cara ini dipandang lebih efektif dan efisien dalam kampanye terselubung. Selain daripada itu, untuk menanggulangi sebaran POST-COVID19 pada perhelatan pemilu 2024 diperlukan regulasi dan bentuk pendampingan tenaga kesehatan disetiap lokasi perhelatan demokrasi
STRATEGI BADAN PENGAWAS PEMILU DALAM MENCEGAH POTENSI PELANGGARAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR Jumaah, Siti Hidayatul
Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Vol 10, No 1 (2024): (Mei) Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan
Publisher : Faculty of Social and Political Science, Universitas Siliwangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37058/jipp.v10i1.10966

Abstract

Installation of Campaign Praga Equipment is an election stage where violations are often found, such as: installation locations that do not comply with regulations, and installation that is not according to schedule. This research aims to analyze the Election Supervisory Agency's strategy in preventing potential violations of APK installation in the 2024 simultaneous elections in East Lombok Regency. The research method used is a descriptive research method with a qualitative approach. Data collection techniques use interview techniques, observation and documentation studies. The data sources in this research consist of two, namely primary and secondary data. The data analysis technique uses three stages, namely data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The research results show that the Election Supervisory Agency's strategy has worked quite well. This can be seen from several aspects, namely: first, the program aspect shows quite good results, where Bawaslu has developed several program strategies, namely: 1) identifying potential violations; 2) coordinate with the campaign team; 3) coordinate with Panwaslu; 4) submit a letter of appeal; 5) social media publications; and 6) On-site prevention. Second, the budget aspect shows poor results, considering that there is no official budget allocated specifically to prevent and overcome violations of the installation of campaign equipment. The budget still depends on the budget from the Provincial Bawaslu. Third, the procedural aspect shows quite good results, considering that there are clear regulations in supervising the installation of campaign praga equipment through Bawaslu Regulation Number 28 of 2018 concerning Supervision of General Election Campaigns.
Mengkaji “Blusukan” Sebagai Strategi dan Gaya Komunikasi Dalam Kampanye Politik Ritonga, Ahmad Rasyid; Regif, Surya Yudha
Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Vol 10, No 1 (2024): (Mei) Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan
Publisher : Faculty of Social and Political Science, Universitas Siliwangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37058/jipp.v10i1.11324

Abstract

Artikel ini mengeksplorasi fenomena “blusukan” sebagai strategi dan gaya komunikasi dalam kampanye politik di Indonesia. "Blusukan", yang secara harfiah berarti 'masuk ke dalam' atau 'menyelam', merujuk pada kunjungan mendadak oleh politisi ke lokasi-lokasi tertentu untuk berinteraksi langsung dengan masyarakat. Metode ini menjadi populer di kalangan politisi Indonesia, terutama setelah digunakan secara efektif oleh Joko Widodo selama kampanye Gubernur DKI Jakarta dan kemudian dalam pemilihan presiden. Penelitian ini berusaha memahami bagaimana “blusukan” dapat mempengaruhi persepsi publik dan mendukung keberhasilan kampanye politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa blusukan mampu meningkatkan citra politisi sebagai pemimpin yang merakyat, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Interaksi langsung dengan warga memungkinkan politisi untuk membangun kedekatan emosional dan memperoleh masukan langsung dari konstituen mereka. Namun, dalam artikel ini juga diungkapkan beberapa tantangan dan kritik terhadap metode blusukan. Beberapa pihak berpendapat bahwa blusukan dapat bersifat simbolis dan tidak selalu diikuti dengan tindakan nyata yang substantif. Selain itu, penggunaan media sosial untuk mempublikasikan kegiatan blusukan seringkali lebih fokus pada pencitraan daripada solusi konkret atas masalah yang dihadapi masyarakat. Artikel ini menyimpulkan bahwa meskipun blusukan memiliki potensi besar sebagai strategi kampanye politik yang efektif, keberhasilannya sangat bergantung pada keaslian niat dan tindak lanjut dari politisi. Blusukan yang dilakukan dengan tulus dan diikuti oleh tindakan nyata dapat meningkatkan kepercayaan publik dan memperkuat dukungan politik. Sebaliknya, jika hanya digunakan sebagai alat pencitraan, blusukan berisiko menimbulkan skeptisisme dan ketidakpercayaan di kalangan pemilih.   

Page 15 of 16 | Total Record : 160

 12   13   14   15   16 

Filter by Year

2011 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 11, No 1 (2025): Vol 11, No 1 (2025): (Mei) Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Vol 10, No 2 (2024): (November) Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Vol 10, No 1 (2024): (Mei) Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Vol 9, No 2 (2023): (November) Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Vol 8, No 2 (2022): (November) Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Vol 8, No 1 (2022): (Mei) Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Vol 7, No 2 (2021): (November) Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Vol 7, No 1 (2021): (Mei) Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Vol 1, No 2 (2009): (Juli) : Aliansi Vol 6, No 2 (2020): Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Vol 6, No 1 (2020): Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Vol 5, No 1 (2019): (Mei) Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Politik Vol 4, No 2 (2018): (November) Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Politik Vol 5, No 2 (2019): (November) Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Politik Vol 4, No 1 (2018): (Mei) Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Politik Vol 2, No 2 (2016): (Juli) Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Politik Vol 2, No 1 (2016): (Januari) Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Politik Vol 1, No 4 (2014): (Januari) Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Politik Vol 1, No 3 (2013): (Juli) Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Politik Vol 1, No 2 (2013): (Januari) Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Politik Vol 1, No 1 (2012): (Juli) Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Politik Vol 4, No 1 (2012): (Januari) : 2012 Vol 3, No 2 (2011): (Juli) : Aliansi Vol 3, No 1 (2011): (Januari) : Aliansi Vol 2, No 1 (2010): (Januari) a : Aliansi More Issue