cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Baiq Nurul Aini
Contact Email
baiqaini@unram.ac.id
Phone
+6287765101177
Journal Mail Official
privatelaw@unram.ac.id
Editorial Address
Jl. Majapahit No. 62 Mataram
Location
Kota mataram,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
Private Law
Published by Universitas Mataram
ISSN : -     EISSN : 16159857     DOI : https://doi.org/10.29303/prlw.v2i2
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Private Law merupakan Jurnal Fakultas Hukum Universitas Mataram yang pertama kali terbit di tahun 2021. Private Law menerbitkan artikel dari jurnal Mahasiswa S1 khususnya bidang Hukum Perdata. diharapkan kedepannya private law dapat ikut meningkatkan kualitas jurnal ke arah nasional maupun internasional dengan menerima tulisan dari penulis luar lainnya.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 582 Documents
 54   55   56   57   58 
Legal Certainty And Integrity Of Bank Asset Quality Assessment: A Critical Review Of Collateral Appraiser Independence Fauzan Ananda; Wahyu Mahendra
Private Law Vol 6 No 2 (2026): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/1vtxff77

Abstract

This study aims to examine the implementation of collateral appraiser independence and the integrity of bank asset quality assessment as regulated under POJK No. 40/POJK.03/2019, as well as to analyze its consistency with the principles of equality, proportionality, legal certainty, non-discrimination, and professional protection. In addition, this study examines potential legal uncertainty and practical implications arising from differences in the regulation of internal bank appraisers and independent appraisers, particularly in collateral valuation below and above the threshold of Rp10 billion. This research employs a normative legal research method (doctrinal legal research) by focusing on the analysis of legislation and legal doctrines related to collateral valuation and the integrity of bank asset quality assessment. The findings show that POJK No. 40/POJK.03/2019 provides a legal framework that emphasizes the importance of independent valuation for high-value collateral exceeding Rp10 billion. However, the difference in authority between internal bank appraisers and independent appraisers still creates legal uncertainty, particularly regarding the application of valuation standards, verification procedures, and the determination of collateral value thresholds. This condition may lead to valuation bias, inconsistency in asset quality, and challenges in complying with professional appraisal standards. Therefore, regulatory harmonization is needed through more detailed guidelines concerning the authority, responsibilities, independence requirements, verification mechanisms, and periodic evaluation of the collateral value threshold.
Smart Contract Dalam Transaksi E-Commerce  Di Indonesia: Tantangan Dan Peluang Di Era Society 5.0 Wiwin Budi Pratiwi; R. Tri Yuli Purwono; Tota Agus Setyawan
Private Law Vol 6 No 1 (2026): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/yp7x2p57

Abstract

Perkembangan teknologi memberikan kemudahan transaksi melalui e-commerce di era society 5.0, yang tentunya menjadi pilihan bagi masyarakat untuk melakukan aktivitas jual beli dengan mudah dan efisien. Hanya saja, dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih, dibutuhkan seperangkat aturan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pihak dalam transaksi e-commerce. Jenis penelitian ini adalah normatif. Sumber data berupa data sekunder dan data primer. Teknik pengumpulan data adalah studi literatur dan wawancara. Wawancara dilakukan dengan sumber penelitian, yaitu akademisi hukum kontrak dan praktisi di bidang perlindungan konsumen untuk transaksi e-commerce. Teknik analisis data deksriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepastian hukum smart contract dalam transaksi e-commerce di Indonesia didasarkan pada ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata tentang persyaratan hukum suatu perjanjian. Smart contract dalam transaksi e-commerce di Indonesia adalah kontrak elektronik sebagai dasar hubungan hukum antara pengguna/pembeli dan penjual. Tantangan dan peluang kontrak pintar dalam transaksi e-commerce di era masyarakat 5 berkaitan dengan keamanan data pribadi pengguna, sedangkan peluang smart contract berkaitan dengan semakin berkembangnya e-commerce di Indonesia dan semakin banyaknya pengguna yang menggunakan e-commerce untuk berbelanja dengan mudah sehingga diperlukan regulasi yang tepat jika terjadi sengketa konsumen yang merugikan pengguna e-commerce.
Tanggung Gugat PT Espay Debit Indonesia Koe (Dana) Terhadap Hilangnya Saldo Konsumen Pada Rekening Dana Baiq Anggun Puspita Dewi; Allan Mustafa Umami
Private Law Vol 6 No 1 (2026): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/yzzqsj64

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji regulasi pengawasan terhadap fintech di Indonesia serta menganalisis bentuk tanggung gugat PT Espay Debit Indonesia Koe (DANA) terhadap hilangnya saldo konsumen. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan fintech dilakukan oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PT Espay Debit Indonesia Koe bertanggungjawab atas hilangnya saldo konsumen berdasarkan asas perbuatan melawan hukum. Penelitian ini menyarankan peningkatan sistem keamanan DANA dan perlunya penguatan regulasi serta pengawasan pemerintah untuk melindungi konsumen dalam transaksi berbasis teknologi.  
Perjanjian Nominee Sebagai Penyelundupan Hukum Dalam Kepemilikan Tanah Oleh WNA: Analisis Yuridis Terhadap Putusan PN Denpasar I Komang Adisena
Private Law Vol 6 No 1 (2026): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/nmtw4y41

Abstract

Penelitian ini menganalisis eksistensi perjanjian nominee dalam praktik kepemilikan tanah oleh warga negara asing (WNA) dengan studi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 787/Pdt.G/2014/PN.DPS. Isu ini muncul akibat praktik penggunaan perjanjian nominee sebagai sarana penyelundupan hukum untuk menguasai hak milik atas tanah yang secara tegas dilarang oleh Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang umumnya membahas perjanjian nominee dari perspektif kebebasan berkontrak atau aspek keabsahan perjanjian semata, penelitian ini secara spesifik menempatkan perjanjian nominee dalam kerangka doktrin fraus legis dan asas nasionalitas dalam hukum agraria. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana kedudukan hukum perjanjian nominee dalam kepemilikan tanah oleh WNA dan bagaimana pertimbangan hakim dalam mengkualifikasikan perjanjian tersebut sebagai bentuk penyelundupan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, melalui analisis terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun perjanjian nominee secara teoritis dapat bertumpu pada asas kebebasan berkontrak dalam hukum perdata, penggunaannya untuk memberikan penguasaan hak milik kepada WNA menyebabkan perjanjian tersebut batal demi hukum karena bertentangan dengan Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 26 ayat (2) UUPA. Putusan pengadilan menegaskan bahwa perjanjian tersebut merupakan bentuk fraus legis yang tidak hanya melanggar asas nasionalitas, tetapi juga mengaburkan prinsip keadilan agraria. Kontribusi penelitian ini terletak pada penegasan konstruksi yuridis bahwa perjanjian nominee dalam konteks pertanahan bukan sekadar persoalan keabsahan kontraktual, melainkan bentuk penyimpangan sistemik terhadap rezim hukum agraria nasional yang menuntut pembatasan normatif yang lebih tegas.
Perlindungan Hukum  Terhadap Masyarakat Yang Tanahnya Terkena Dampak Pembangunan Untuk Kepentingan Umum I Putu Subagiartama
Private Law Vol 6 No 1 (2026): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/v5aqvd76

Abstract

Penelitian ini membahas perlindungan hukum terhadap masyarakat yang memiliki hak atas tanah  terkena dampak pembangunan untuk kepentingan umum, dengan studi pada Putusan Nomor 447/Pdt.G/2017/PN.Bks. Latar belakang penelitian ini berangkat dari permasalahan pengadaan tanah yang sering menimbulkan sengketa antara pemerintah dan pemilik tanah, terutama mengenai besaran ganti rugi yang tidak mencerminkan nilai keadilan. Rumusan masalah penelitian ini meliputi bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi masyarakat serta bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan terkait. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam proses pengadaan tanah serta menilai kesesuaian pertimbangan hakim dengan ketentuan hukum yang berlaku. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan analisis putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 telah memberikan dasar perlindungan hukum melalui mekanisme ganti rugi yang layak dan adil. Namun, dalam praktiknya pelaksanaan pengadaan tanah masih kurang transparan dan tidak sepenuhnya melibatkan masyarakat. Hakim dalam putusan menilai penetapan ganti rugi oleh pemerintah cacat prosedural karena tidak melalui musyawarah dan tidak mencerminkan nilai pasar yang wajar. Penelitian ini menyarankan agar pemerintah memperkuat transparansi, partisipasi publik, dan pengawasan dalam setiap tahap pengadaan tanah, serta agar hakim lebih menyeimbangkan asas keadilan substantif dengan kepentingan pembangunan nasional.
Perjanjian Jual Beli Melalui Sistem Elektronik Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur R. Tri Yuli Purnowo; Wiwin Budi Pratiwi
Private Law Vol 6 No 1 (2026): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/xfxzsa33

Abstract

Dalam hukum perdata, kapasitas untuk membuat perjanjian mensyaratkan usia dewasa. Anak di bawah umur dianggap tidak memiliki kapasitas hukum dan berada di bawah perwalian orang tua atau wali mereka. Penggunaan sistem elektronik untuk proses jual beli yang dilakukan oleh anak di bawah umur menimbulkan masalah berupa potensi masalah hukum dan perlindungan anak. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis keabsahan perjanjian jual beli elektronik yang dilakukan oleh anak di bawah umur dan dampak hukum dari perjanjian jual beli elektronik yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Jenis penelitian ini adalah normatif. Metode pendekatan penelitian adalah pendekatan perundang-undangan, konseptual dan komparatif. Sumber data menggunakan data sekunder dan data primer. Teknik pengumpulan data menggunakan studi literatur dan wawancara. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi jual beli dengan sistem elektronik yang dilakukan oleh anak di bawah umur sah jika transaksi tersebut tidak menimbulkan masalah dan tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Hukum Indonesia belum secara khusus mengatur batasan usia untuk transaksi jual beli secara elektronik. Implikasi hukum dari perjanjian jual beli elektronik yang dibuat oleh anak di bawah umur mencakup kemungkinan pembatalan jika ada keluhan mengenai transaksi yang dilakukan tersebut.
 Kendala Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Peralihan Hak Atas Tanah di Kawasan Bandara sebagai Proyek Strategis Nasional Jufianty Trisna Putri
Private Law Vol 6 No 1 (2026): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/gpv87f19

Abstract

Peralihan hak atas tanah merupakan perbuatan hukum yang harus dilaksanakan secara tertib dan menjamin kepastian hukum bagi para pihak. Dalam konteks pembangunan kawasan bandara sebagai Proyek Strategis Nasional, proses peralihan hak atas tanah berlangsung dalam skala besar dan waktu yang relatif cepat, sehingga menempatkan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) pada posisi yang strategis sekaligus menghadapi berbagai kendala. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kendala yang dihadapi PPAT dalam peralihan hak atas tanah di kawasan bandara sebagai Proyek Strategis Nasional serta implikasinya terhadap kepastian hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual, yang didukung oleh pendekatan socio-legal untuk memahami praktik pelaksanaannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala yang dihadapi PPAT meliputi aspek yuridis, administratif, dan sosiologis, seperti ketidakjelasan status hukum tanah, ketidaksinkronan data pertanahan, serta adanya ikatan sosial dan historis masyarakat terhadap tanah. Kendala tersebut menuntut PPAT untuk menerapkan prinsip kehati-hatian, profesionalitas, dan independensi dalam menjalankan kewenangannya. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa peran PPAT sangat menentukan terwujudnya kepastian hukum peralihan hak atas tanah di kawasan bandara, sehingga diperlukan penguatan koordinasi antarinstansi dan kepatuhan terhadap ketentuan hukum guna menjamin perlindungan hukum bagi para pihak.
Equal Policies, Rules, and Witnesses Implemented to Address the Challenges of Sexual Harassment in the Workplace Sugeng Santoso PN; Alivia Hasnanda Sakina Maheswari; Andari Yurikosari; Joshua Avandeo Irawan
Private Law Vol 6 No 1 (2026): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/wmng3197

Abstract

This study examines the persistent issue of workplace sexual harassment across nations, despite existing laws and regulations. Utilizing a qualitative, normative juridical approach, it compares the policies and penalties in Indonesia, Malaysia, China, and the USA. Findings reveal that while all four countries enforce laws against sexual harassment, their approaches differ significantly. Indonesia primarily punishes offenders, lacking protections for victims, unlike Malaysia and the USA, which offer compensation and safeguard rights. The study underscores the necessity for global regulations that impose strict penalties on offenders and employers, ensure proper investigations, and protect victims' rights, promoting a unified stance against workplace harassment.
Effectiveness Of Electronic Land Certificate Services At The Sumbawa District Land Office (Indonesia) Rizki Asrori; Lalu Hadi Adha; Widodo Dwi Putro
Private Law Vol 6 No 1 (2026): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/k3kaey70

Abstract

This study aims to analyze the effectiveness of digitalizing land services at the Sumbawa Regency Land Office, specifically in terms of time efficiency, transparency, and accessibility of public services. The digitalization of land administration services is part of bureaucratic reform efforts implemented through the application of Electronic Land Certificates, as regulated by the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency Regulation Number 1 of 2021. This research employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches. The collection of legal materials was conducted through library research involving primary, secondary, and tertiary legal sources. The findings indicate that the implementation of digitalized land services at the Sumbawa Regency Land Office has generally improved service time efficiency, enhanced transparency in administrative procedures, and increased public access to land services. The digital system allows the public to monitor service processes more openly and provides greater legal certainty regarding land rights. However, the implementation of land service digitalization still encounters several challenges, including limited information technology infrastructure, the continued use of hybrid systems that are not fully digital, issues related to land data validity, and low levels of digital literacy among certain segments of the community. Therefore, continuous efforts are necessary, including improving the quality of human resources, strengthening information technology infrastructure, and optimizing public outreach and education to enhance the overall effectiveness of land service digitalization in Sumbawa Regency.
Eksistensi Bank Tanah Dalam Mengelola Tanah Negara Di Wilayah Lommbok Timur L. Samsul Riadi; Arba
Private Law Vol 6 No 1 (2026): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/qmme4438

Abstract

Permasalahan yang dikaji adalah mengenai eksistensi bank tanah serta  apa saja hambatan dan upaya yang dilakukan bank tanah di wilayah Kabupaten Lombok Timur. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana eksistensi bank tanah serta apa saja hambatan dan upaya yang dilakukan bank tanah di wilayah Lombok Timur. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif empiris dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan dan sosiologis. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Kabupaten Lombok Timur memiliki potensi besar dalam pengelolaan tanah negara, khususnya lahan tidur dan bekas HGU. Peran Bank Tanah dijalankan oleh BPN setempat, meskipun belum memiliki kantor dan pelaksana teknis di daerah. Efektivitasnya masih terbatas akibat hambatan yuridis dan empiris, seperti tumpang tindih kewenangan, rendahnya pemahaman aparat dan masyarakat, serta minimnya fasilitas. Upaya penanganan dilakukan melalui digitalisasi data, penyusunan juknis dan SOP, peningkatan kapasitas, serta rencana pendirian kantor Bank Tanah di daerah. Simpulan dari skripsi ini yaitu Eksistensi Bank Tanah di Kabupaten Lombok Timur menunjukkan potensi besar dalam pengelolaan tanah negara, meski secara kelembagaan masih dijalankan oleh BPN. Hambatan yang dihadapi mencakup tumpang tindih kewenangan, kurangnya data terintegrasi, rendahnya pemahaman aparat dan masyarakat, serta ketiadaan fasilitas. Upaya perbaikan dilakukan melalui digitalisasi data, penyusunan juknis dan SOP, sosialisasi, dan rencana pendirian kantor Bank Tanah di daerah.

Page 56 of 59 | Total Record : 582

 54   55   56   57   58 

Filter by Year

2021 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 6 No 2 (2026): Private Law Universitas Mataram Vol 6 No 1 (2026): Private Law Universitas Mataram Vol 5 No 3 (2025): Private Law Universitas Mataram Vol. 5 No. 2 (2025): Private Law Universitas Mataram Vol 5 No 2 (2025): Private Law Universitas Mataram Vol. 5 No. 1 (2025): Private Law Universitas Mataram Vol 5 No 1 (2025): Private Law Universitas Mataram Vol 4 No 3 (2024): Private Law Universitas Mataram Vol. 4 No. 3 (2024): Private Law Universitas Mataram Vol 4 No 2 (2024): Private Law Universitas Mataram Vol 4 No 1 (2024): Private Law Universitas Mataram Vol. 3 No. 3 (2023): Private Law Universitas Mataram Vol. 3 No. 2 (2023): Private Law Universitas Mataram Vol. 3 No. 1 (2023): Private Law Universitas Mataram Vol. 2 No. 3 (2022): Private Law Universitas Mataram Vol. 2 No. 2 (2022): Private Law Universitas Mataram Vol. 2 No. 1 (2022): Private Law Universitas Mataram Vol 1 No 3 (2021): Private Law Universitas Mataram Vol. 1 No. 3 (2021): Private Law Universitas Mataram Vol. 1 No. 2 (2021): Private Law Universitas Mataram Vol. 1 No. 1 (2021): Private Law Universitas Mataram More Issue