cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Baiq Nurul Aini
Contact Email
baiqaini@unram.ac.id
Phone
+6287765101177
Journal Mail Official
privatelaw@unram.ac.id
Editorial Address
Jl. Majapahit No. 62 Mataram
Location
Kota mataram,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
Private Law
Published by Universitas Mataram
ISSN : -     EISSN : 16159857     DOI : https://doi.org/10.29303/prlw.v2i2
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Private Law merupakan Jurnal Fakultas Hukum Universitas Mataram yang pertama kali terbit di tahun 2021. Private Law menerbitkan artikel dari jurnal Mahasiswa S1 khususnya bidang Hukum Perdata. diharapkan kedepannya private law dapat ikut meningkatkan kualitas jurnal ke arah nasional maupun internasional dengan menerima tulisan dari penulis luar lainnya.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 551 Documents
 52   53   54   55   56 
Kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum dalam Sengketa Ground Handling Agreement Rama Anda Damanik; Maela Khoirul Ummah
Private Law Vol 6 No 2 (2026): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/kg6kbv10

Abstract

Penelitian ini mengkaji kualifikasi yuridis tindakan pemutusan atau tidak diperpanjangnya Ground Handling Agreement (GHA) secara sepihak dalam perspektif perbuatan melawan hukum menurut hukum perdata Indonesia. Penelitian berfokus pada Putusan Nomor 113/Pdt.G/2025/PN Sorong yang melibatkan sengketa antara PT Lintas Megantara dan PT Lion Mentari Airlines terkait penghentian kerja sama pelayanan darat berbasis IATA Standard Ground Handling Agreement (SGHA). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah tindakan Tergugat memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta untuk mengkaji batasan yuridis antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam sengketa kontraktual. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sengketa tersebut pada dasarnya lebih dominan memiliki karakter wanprestasi karena hubungan hukum para pihak lahir dari suatu perjanjian yang mengatur hak, kewajiban, jangka waktu, dan mekanisme pengakhiran kontrak. Namun demikian, tindakan tersebut tetap dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum apabila terbukti dilakukan secara sewenang-wenang, bertentangan dengan asas itikad baik, dan melanggar prinsip pacta sunt servanda. Majelis Hakim dalam putusannya menilai bahwa tindakan Tergugat merupakan pelaksanaan hak kontraktual karena perjanjian telah berakhir sesuai jangka waktu yang disepakati para pihak. 
Penyelesaian Konflik Penguasaan Hak Atas Tanah Antara PT. Tanjung Kenanga Dengan Warga Desa Dara Kunci, Kabupaten Lombok Timur Liana Sartika; Widodo Dwi Putro; M. Yazid Fathoni
Private Law Vol 6 No 2 (2026): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/n3gac202

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor terjadinya konflik penguasaan hak atas tanah antara PT. Tanjung Kenanga dengan Warga Desa Dara Kunci, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur, dan Bagaimana pola penyelesaian konflik penguasaan hak atas tanah  antara PT. Tanjung Kenanga dengan Warga Desa Dara Kunci, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dan empiris dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan sosiologis. Jenis data yang digunakan yakni data sekunder dan data primer. Data sekunder yaitu data kepustakaan yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Data primer yaitu data lapangan yang bersumber dari masyarakat beserta tokoh-tokoh Desa Dara Kunci, Perwakilan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur. Hasil penelitian yang didapatkan yaitu bahwa faktor utama dari terjadinya konflik penguasaan hak atas tanah antara PT. Tanjung Kenanga dengan warga Desa Dara Kunci yaitu adanya ketimpangan pemilikan tanah, penelantaran tanah Hak Guna Usaha, tingginya kebutuhan manusia akan tanah yang kemudian menyebabkan para pihak terutama warga Desa Dara Kunci merasa kepentingannya tidak dapat terpenuhi dan merasa dihalangi oleh orang/ pihak lain selain itu lemahnya penegakan hukum juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya konflik. 
Penerapan Business Judgment Rule Dalam Pertanggungjawaban Direksi Bumn Atas Risiko Bisnis Dan Kerugian Keuangan Negara Viora Pane; Pendih Junaedi; Ikhsan Ramadhan; Rina Adilla
Private Law Vol 6 No 2 (2026): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/h49ca038

Abstract

Penelitian ini mengkaji penerapan Business Judgment Rule (BJR) dalam penentuan pertanggungjawaban hukum direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia, khususnya terkait perkara tindak pidana korupsi dan kerugian keuangan negara. Fokus penelitian terletak pada batas hukum antara risiko bisnis yang sah dengan pertanggungjawaban pidana dalam pengambilan keputusan korporasi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus melalui analisis terhadap berbagai peraturan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan mengenai pengelolaan BUMN dan tanggung jawab direksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan BJR di Indonesia masih belum konsisten akibat tumpang tindih antara rezim hukum perseroan dan hukum keuangan negara. Dalam praktiknya, kerugian bisnis pada BUMN sering kali langsung dikualifikasikan sebagai kerugian negara sehingga menimbulkan kriminalisasi terhadap direksi meskipun keputusan bisnis telah diambil dengan itikad baik dan prinsip kehati-hatian. Beberapa perkara seperti Karen Agustiawan, Hotasi Nababan, Jiwasraya, dan Asabri menunjukkan belum adanya parameter hukum yang seragam dalam menilai pertanggungjawaban direksi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak seharusnya hanya didasarkan pada timbulnya kerugian keuangan, melainkan harus dibuktikan adanya itikad buruk, penyalahgunaan wewenang, penipuan, atau benturan kepentingan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan konsistensi yurisprudensi mengenai BJR guna menjamin kepastian hukum dan melindungi pengambilan keputusan bisnis yang profesional dalam tata kelola BUMN. 
Keabsahan Cessie Atas Sebagian Piutang Sebagai Dasar Permohonan Pailit I Made Arnandhita Suyatra; Salim Hs; Diman Ade Mulada
Private Law Vol 6 No 2 (2026): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/wtx4eq79

Abstract

Penelitian ini mengkaji pengaturan hukum cessie atas sebagian piutang serta keabsahannya sebagai dasar permohonan pailit menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.  Tujuannya adalah menganalisis dasar hukum pengalihan sebagian piutang dan kedudukan kreditor penerima cessie dalam kepailitan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual.   Hasil pembahasan menunjukkan bahwa cessie atas sebagian piutang sah secara hukum perdata berdasarkan Pasal 613 KUHPerdata dan diperkuat oleh Pasal 1694 KUHPerdata yang mengkualifikasikan piutang sebagai benda yang dapat dibagi, namun belum diatur secara eksplisit dalam rezim kepailitan sehingga menimbulkan kekaburan norma, ketidakpastian hukum, dan potensi penyalahgunaan. Kesimpulannya, meskipun sah secara perdata, penggunaan cessie sebagian sebagai dasar permohonan pailit masih problematis sehingga memerlukan pengaturan yang lebih tegas untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan.  
Harmonisasi  Asset Recovery dan Hak Keperdataan Korban dalam Pemulihan Aset Virtual Hasil Tindak Pidana Pencuain Uang Laely Wulandari; Atika Zahra Nirmala; Titin Nurfatlah
Private Law Vol 6 No 2 (2026): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/6cpb7980

Abstract

tantangan baru dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Karaterisitik aset virtual yang bersifat pseudinim, lintas yuridiksi dan mudah dipindahkan menjadikannya rentan dimanfaatkan sebagai sarana untuk menyembunyikan maupuan menyamarkan hasil tindak pidana. Di sisi lain, keberhasilan negara dalam melakukan pelacakan, penyitaan dan perampasan aset virtual melalui mekanisme asset recovery tidak selalu diikuti kejelasan mengenai perlindungan korban atas asset yang berasal dari kerugian yang dialaminya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi hukum pemulihan aset virtual  hasil tindak pidan pencucian uang dalam sistem hukum Indonesia serta merumuskan model harmonisasi antara mekanisme asset recovery dan perlindungan hak keperdataan korban. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah peneltian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia telah mengakui asset virtual sebagai aset yang memiliki nilai ekonomi dan dapat menjadi objek pelacakan, penyitaan serta perampasan dalam resim tindak pidana pencucian uang. Namun demikian pengaturan yang ada masih berorientasi pada kepentingan negara dalam pemulihan aset dan belum mengatur secara jelas hubungan antara perampasan aset dan hak keperdataan korban. Oleh karena itu penelitian ini menawarkan model dual track recovery yang mengintegrasikan asset recovery dalam hukum pidana dan perlindungan hak keperdataan korban. Model ini menempatkan kepetningan negara dan korban dalam satu sistem pemulihan aset yang terintegrasi melalui mekanisme identifikasi korban, verifikasi hubungan aset dengan kerugian yang dialami serta pemulihan hak korban secara proposional tanpa mengurangi efektifitas pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
Legal Challenges of Smart Contract Integration in Indonesian Notarial Practice Eni Arfianti; Salim HS; Ari Rahmad Hakim Budiawan Firdaus
Private Law Vol 6 No 2 (2026): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ypf1ek02

Abstract

This research aims to analyze, the legal framework required for the implementation of smart contract technology in the execution of authentic deeds and the implications of smart contract adoption on the authority, responsibility, and role of the notary as a public official. This study employs normative legal research with a statutory approach, a conceptual approach, and a comparative law approach. The results indicate that smart contracts are conceptually categorized as agreements, provided they fulfill the validity requirements as stipulated in Article 1320 of the Civil Code (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). However, the necessary legal framework requires harmonization between the Civil Code, the Notary Office Act, and the Electronic Information and Transactions (EIT) Act, including regulations on electronic signatures and digital certificates to ensure legal certainty and protection. The novelty of this study lies in its conceptualization of the notary as a “digital gatekeeper” who bridges the automated, immutable “code-is-law” mechanism with the qualitative, subjective requirements of civil law (such as free will and legal capacity) which algorithm-driven systems inherently lack. The implementation of smart contracts does not eliminate the notary’s authority; rather, it fosters a transformation of the notary’s role from a mere deed-maker to a guardian of legal legitimacy for digital transactions. Notaries retain the fundamental authority to ensure the fulfillment of legal requirements for agreements and to provide both preventive and repressive legal protection for the parties involved. This study contributes scientifically by offering a synchronized regulatory model rooted in Progressive Law theory, serving as a conceptual blueprint for future civil law legislative reforms in mitigating blockchain disruption. Consequently, integrating smart contracts into notarial practice necessitates regulatory updates capable of bridging the principle of deed authenticity with digital technological advancements to guarantee legal certainty, justice, and utility in the digital era.
Rekonstruksi Keadilan Kontraktual dalam Perjanjian Kemitraan BUMDesa Sebagai Instrumen Penguatan Ketahanan Pangan Ridwanto Igirisa Igirisa; Budi Santoso; Ery Agus PRiyono; Yono Sugi Anom Darmawan
Private Law Vol 6 No 2 (2026): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/5mh74s63

Abstract

Penelitian ini membahas peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam mendukung ketahanan pangan desa melalui penguatan kelembagaan, pemanfaatan Dana Desa, dan optimalisasi potensi ekonomi lokal. BUMDes tidak hanya diposisikan sebagai instrumen ekonomi desa, tetapi juga sebagai badan hukum yang memiliki fungsi strategis dalam menghubungkan kebijakan pembangunan desa dengan kebutuhan pangan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan regulasi desa, khususnya melalui Undang-Undang Desa, Peraturan Pemerintah tentang BUMDes, serta kebijakan penggunaan Dana Desa, telah memberikan dasar hukum yang lebih kuat bagi BUMDes untuk berperan dalam program ketahanan pangan. Namun, implementasinya masih menghadapi kendala berupa lemahnya tata kelola, keterbatasan kapasitas manajerial, potensi elite capture, belum optimalnya partisipasi masyarakat, serta belum kuatnya perlindungan hukum dalam hubungan usaha dengan petani, konsumen, dan mitra bisnis. Selain itu, banyak BUMDes belum memiliki model bisnis pangan yang terintegrasi dengan data produksi, kebutuhan pasar, dan mekanisme pengawasan desa. Oleh karena itu, penguatan BUMDes perlu diarahkan pada tata kelola yang transparan, akuntabel, berbasis partisipasi, dan berorientasi pada keberlanjutan ekonomi lokal. BUMDes juga perlu didorong untuk membangun rantai nilai pangan desa melalui pengelolaan produksi, distribusi, penyimpanan, dan pemasaran produk lokal. Dengan demikian, BUMDes dapat menjadi instrumen hukum dan ekonomi yang efektif dalam memperkuat kemandirian desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendukung agenda nasional swasembada pangan. 
Sinkronisasi Hukum Pengelolaan Pembakaran Sampah Berbasis Asas Ecoregion Dan Kearifan Lokal Dalam Ketahanan Lingkungan Adinda Levania; Deni Yusup Permana
Private Law Vol 6 No 2 (2026): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/j8cp0g08

Abstract

Permasalahan pengelolaan sampah, khususnya praktik pembakaran sampah di berbagai daerah dengan keterbatasan lahan, menunjukkan belum optimalnya keseimbangan antara aspek lingkungan dan sosial masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis sinkronisasi hukum pengelolaan sampah berdasarkan asas ecoregion dan kearifan lokal dalam perspektif perlindungan lingkungan hidup. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan dipadukan dengan data empiris dari hasil wawancara kepada warga sekitar untuk melihat sejauh mana kesesuaian antara ketentuan hukum yang tertulis (das sollen) dengan pelaksanaannya di lapangan (das sein). Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun aturan mengenai pengelolaan sampah sudah tergolong lengkap dan terstruktur, penerapannya masih belum sepenuhnya memperhatikan kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta belum sepenuhnya menyesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat di masing-masing wilayah. Praktik pembakaran sampah masih menjadi pilihan utama di tingkat lokal, namun menimbulkan dampak terhadap kualitas udara dan kenyamanan masyarakat sekitar. Kesimpulannya, diperlukan penguatan sinkronisasi regulasi dengan pendekatan ecoregion dan kearifan lokal, peningkatan pengawasan, serta pengembangan sistem pengelolaan sampah berkelanjutan yang lebih adaptif terhadap kondisi wilayah.
Status Hukum Penguasaan dan Pemilikan Tanah Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) pada Kawasan Perumahan Dan Pemukiman Wahyu Safar Mauliandi; Arba; Diangsa Wagian
Private Law Vol 6 No 2 (2026): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/0wwqhk56

Abstract

Penelitian ini mengkaji status hukum penguasaan dan pemilikan tanah Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) pada kawasan perumahan dan permukiman di Kabupaten Lombok Timur yang menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif dan praktik empiris. Secara normatif, pengembang wajib menyediakan dan menyerahkan PSU kepada Pemerintah Daerah, namun dalam praktik masih ditemukan penguasaan oleh pengembang, keterlambatan penyerahan, serta penyalahgunaan fungsi yang berdampak pada ketidakpastian hukum dan lemahnya perlindungan hak masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi penguasaan dan pemilikan tanah PSU, mengidentifikasi hambatan yang terjadi, serta merumuskan model pengaturan dan tata kelola yang ideal. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris (socio-legal) dengan pendekatan undang-undang, konseptual, kasus, dan empiris melalui data lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan PSU belum efektif akibat kelemahan regulasi daerah, kurangnya koordinasi antarinstansi, keterbatasan sumber daya, rendahnya kesadaran hukum, serta belum terintegrasinya sistem administrasi pertanahan. Ketidakjelasan status hukum tanah PSU juga menghambat pengelolaan aset oleh Pemerintah Daerah dan mengurangi kepastian hak masyarakat atas fasilitas umum. Sebagai kontribusi ilmiah, penelitian ini menawarkan model pengaturan dan tata kelola PSU melalui penguatan regulasi, integrasi kelembagaan, optimalisasi administrasi pertanahan dan sertipikasi, serta transparansi dan pengawasan berbasis digital dengan pendekatan compliance driven governance. Model ini diharapkan meningkatkan kepatuhan pengembang, memperkuat tata kelola aset publik, dan memberikan perlindungan hukum yang lebih efektif.
Perlindungan Istri Bekerja Atas Kewajiban Nafkah Suami Dalam Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Kompilasi Hukum Islam Lisa Amalia Mahmudah; Rodiyah
Private Law Vol 6 No 2 (2026): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/zzafxv15

Abstract

Meningkatnya partisipasi perempuan dalam aktivitas ekonomi keluarga telah mendorong terjadinya perubahan peran dalam rumah tangga, termasuk munculnya fenomena istri yang bekerja untuk membantu atau bahkan menopang  kebutuhan ekonomi keluarga. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan  mengenai kedudukan kewajiban nafkah suami dan bentuk perlindungan hukum  bagi istri yang bekerja dalam perspektif hukum Islam. Penelitian ini bertujuan  untuk menganalisis perlindungan terhadap istri bekerja atas kewajiban nafkah  suami dalam mewujudkan keharmonisan rumah tangga berdasarkan Kompilasi  Hukum Islam (KHI). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum  normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perbandingan. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajiban memberikan nafkah tetap berada pada suami sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, meskipun istri memiliki pekerjaan dan penghasilan sendiri. Kontribusi ekonomi istri tidak menghapus kewajiban nafkah suami, melainkan merupakan bentuk kerja sama yang dilakukan atas dasar kerelaan dan musyawarah demi kemaslahatan keluarga. Dengan demikian, perlindungan terhadap istri bekerja diwujudkan melalui pengakuan atas hak nafkah, penghormatan terhadap martabat perempuan, serta pembagian peran yang adil untuk menjaga keharmonisan rumah tangga.

Page 55 of 56 | Total Record : 551

 52   53   54   55   56 

Filter by Year

2021 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 6 No 2 (2026): Private Law Universitas Mataram Vol 5 No 3 (2025): Private Law Universitas Mataram Vol. 5 No. 2 (2025): Private Law Universitas Mataram Vol 5 No 2 (2025): Private Law Universitas Mataram Vol. 5 No. 1 (2025): Private Law Universitas Mataram Vol 5 No 1 (2025): Private Law Universitas Mataram Vol 4 No 3 (2024): Private Law Universitas Mataram Vol. 4 No. 3 (2024): Private Law Universitas Mataram Vol 4 No 2 (2024): Private Law Universitas Mataram Vol 4 No 1 (2024): Private Law Universitas Mataram Vol. 3 No. 3 (2023): Private Law Universitas Mataram Vol. 3 No. 2 (2023): Private Law Universitas Mataram Vol. 3 No. 1 (2023): Private Law Universitas Mataram Vol. 2 No. 3 (2022): Private Law Universitas Mataram Vol. 2 No. 2 (2022): Private Law Universitas Mataram Vol. 2 No. 1 (2022): Private Law Universitas Mataram Vol. 1 No. 3 (2021): Private Law Universitas Mataram Vol. 1 No. 2 (2021): Private Law Universitas Mataram Vol. 1 No. 1 (2021): Private Law Universitas Mataram More Issue