cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hardianto Djanggih
Contact Email
hardianto.djanggih@umi.ac.id
Phone
+6285394360777
Journal Mail Official
hardianto.djanggih@umi.ac.id
Editorial Address
Jl. Urip Sumoharjo No.225, Sinrijala, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90231
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Journal of Lex Theory (JLT)
Published by Universitas Muslim Indonesia
ISSN : 27221229     EISSN : 27221288     DOI : 10.52103/jlt.v1i1
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Journal of Lex Theory (JLT) adalah jurnal peer-review yang diterbitkan oleh Magister llmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia, yang diterbitkan 2 (Dua) kali setahun pada bulan Juni & Desember. Diterbitkan dalam Bahasa Indonesia, Sebagai upaya memperluas wacana hukum Indonesia untuk mengakses kontributor dan pembaca berbahasa Indonesia. Namun, kebaruan masalah merupakan prioritas dalam penerbitan. Ruang lingkup artikel yang diterbitkan dalam jurnal ini berurusan dengan berbagai topik di bidang Teori Hukum, Teori Hukum Perdata, Teori Hukum Pidana, Hukum Islam, Hukum Konstitusi, dan bagian lain terkait masalah kontemporer dalam Hukum.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 159 Documents
 2   3   4   5   6 
Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Beritikad Baik dalam Penyelesaian Sengketa Hak atas Tanah Askar Askar
Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 3 No. 1 (2022): Journal of Lex Theory (JLT)
Publisher : Magister Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (469.87 KB) | DOI: 10.52103/jlt.v3i1.950

Abstract

Tujuan menganalisis ketentuan perlindungan hukum terhadap pembeli tanah yang beritikad baik menurut KUHPerdata dan SEMA No. 7 Tahun 2012. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Ketentuan Perlindungan hukum terhadap pembeli beritikad baik menurut KUHPerdata telah diatur dalam Pasal 1491, 1471 dan 1496 KUHPerdata yakni pembeli dapat menuntut gantirugi termasuk biaya dan bunga sedangkan ketentuan menurut SEMA No 7/2012 perlindungan diberikan kepada pembeli beritikad baik yakni jual beli yang dilakukan dianggap sah; (2) Adapun perbedaan pembeli beritikad baik menurut KUH Perdata yakni pembeli beritikad baik adalah seseorang yang memperoleh kebendaan tanpa mengetahui cacat celah didalamnya (Pasal 531 KUHPer) Sedangkan pembeli beritikad baik menurut SEMA No 7/2012 yang telah rumuskan kembali dalam SEMA No 4/2016 jual beli tanah itu dilakukan dengan tata cara dan dokumen yang sah serta dilakukan di hadapan PPAT, atau jika tanah adat dilakukan dihadapan Kepala Desa dan telah melakukan penulusuran berkaitan dengan objek tanah yang diperjanjikan tersebut. The research objective to analyze the provisions of legal protection for land buyers who have good intentions according to the Civil Code and SEMA No. 7 of 2012. This research uses a normative type of research. The results of this study indicate that: (1) The provisions of legal protection for buyers with good intentions according to the Civil Code have been regulated in Articles 1491, 1471 and 1496 of the Civil Code, namely the buyer can claim compensation including fees and interest while the provisions according to SEMA No. 7/2012 protection are given to buyers with good intentions good, namely the sale and purchase is considered valid; (2) The difference between a buyer with good intentions according to the Civil Code is that a buyer with good intentions is someone who obtains the material without knowing the flaw in the gap in it (Article 531 of the Civil Code). The sale and purchase of land is carried out with legal procedures and documents and is carried out before the PPAT, or if the customary land is carried out before the Village Head and has carried out an investigation regarding the agreed land object.
Dispensasi Kawin Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak Di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar Muh Abizar Qiffari
Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 2 No. 2 (2021): Journal of Lex Theory (JLT)
Publisher : Magister Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (406.266 KB) | DOI: 10.52103/jlt.v2i2.951

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis penerapan hukum tentang dispensasi kawin terhadap perkawinan di bawah umur dalam perspektif Undang-Undang perlindungan anak dan faktor-faktor penilaian Hakim dalam mengabulkan dan menolak permohonan dispensasi kawin. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melaui wawancara sedangkan data sekunder diperoleh melalui dokumen-dokumen, jurnal-jurnal ilmiah maupun artikel ilmiah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Penerapan hukum dispensasi kawin implementasinya permohonan bisa saja dikabulkan meski usia belum mencapai usia yang ditetapkan dalam aturan: (2) Penilaian hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin yaitu, hamil diluar nikah, pergaulan bebas serta budaya. Sedangkan penilaian hakim dalam menolak permohonan dispensasi kawin yaitu pemohon tidak dapat membuktikan dalil alasan pengajuan permohonan dispensasi kawin dipersidangan. The research objective to analyze the application of the law regarding marriage dispensation to underage marriages in the perspective of the child protection law and the judge's assessment factors in granting and refusing a marriage dispensation application. This study uses primary data and secondary data. Primary data was obtained through interviews while secondary data was obtained through documents, scientific journals and scientific articles. The results of this study indicate that: (1) The application of the marriage dispensation law implementation of the application may be granted even though the age has not reached the age stipulated in the rules: (2) The judge's assessment in granting the marriage dispensation application is, pregnancy outside of marriage, promiscuity and culture. Meanwhile, the judge's assessment in rejecting the application for a marriage dispensation is that the applicant cannot prove the reasons for submitting the application for a marriage dispensation in court.
Pembiayaan Musyarakah Dalam Memberikan Kemanfaatan Pada Perbankan Syariah Di Sulawesi Selatan Hambali Husaini
Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 2 No. 2 (2021): Journal of Lex Theory (JLT)
Publisher : Magister Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (450.612 KB) | DOI: 10.52103/jlt.v2i2.955

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas pembiayaan musyarakah dalam memberikan kemanfaatan pada Perbankan Syariah. Tipe Penelitian ini adalah normatif empiris dengan pendekatan non doktrinal atau sosiologis. Hasil Penelitian bahwa Efektivitas Pembiayaan Musyarakah Pada Perbankan Syariah di Sulawesi Selatan masih kurang. Hal hal yang mempengaruhi adalah sumber daya manusia perbankan syariah belum siap dan belum sesuai dengan harapan, terjadinya stigmatisasi terhadap perbankan Syariah yang dianggap sama dengan Bank Konvensional dalam hal penyaluran pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah (MMQ). The research objective is to analyze the effectiveness of musharaka financing in providing benefits to Islamic banking. This type of research is empirical normative with a non-doctrinal or sociological approach. The results of the study show that the effectiveness of Musyarakah Financing in Islamic Banking in South Sulawesi is still lacking. Things that affect the human resources of Islamic banking are not ready and not in line with expectations, the stigmatization of Islamic banking which is considered the same as conventional banks in terms of distribution of Musyarakah Mutanaqisah (MMQ) financing.
Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Bagi Narapidana Dalam Upaya Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IA Makassar Nurul Waqiah
Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 2 No. 2 (2021): Journal of Lex Theory (JLT)
Publisher : Magister Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (500.461 KB) | DOI: 10.52103/jlt.v2i2.956

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi narapidana dalam upaya pemenuhan hak atas kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IA Makassar dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan yang dilakukan dengan mengadakan wawancara langsung dengan 20 orang narasumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi narapidana dalam upaya pemenuhan hak atas kesehatan kurang terpenuhi. Baik itu ditinjau dari pelaksanaan itu sendiri maupun ditinjau dari aspek pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Hal ini disebabkan karena terdapat beberapa hambatan seperti kapasitas Lapas yang berlebih, tenaga kesehatan yang kurang, pengadaan dan penyediaan obat-obatan masih terbatas, anggaran dana yang terbatas, dan proses perizinan yang rumit; (2) Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi narapidana dalam upaya pemenuhan hak atas kesehatan adalah faktor substansi hukum, penegak hukum, budaya hukum, masyarakat, serta sarana dan prasarana. The research objective is to analyze the implementation of health services for prisoners in an effort to fulfill the right to health in the Class IA Makassar Penitentiary and the influencing factors. This study uses primary data obtained from field research conducted by conducting direct interviews with 20 resource persons. The results showed that (1) the implementation of health services for prisoners in an effort to fulfill the right to health was not fulfilled. Both in terms of the implementation itself and in terms of aspects of promotive, preventive, curative and rehabilitative services. This is due to several obstacles, such as excess prison capacity, insufficient health personnel, limited supply and supply of medicines, limited budget, and complicated licensing process; (2) The factors that influence the implementation of health services for prisoners in an effort to fulfill the right to health are factors of legal substance, law enforcement, legal culture, society, and facilities and infrastructure.
Perizinan Pertambangan Emas Di Kabupaten Pohuwato Irwan Irwan
Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 3 No. 1 (2022): Journal of Lex Theory (JLT)
Publisher : Magister Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (424.003 KB) | DOI: 10.52103/jlt.v3i1.958

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis hakikat perizinan pertambangan emas di kabupaten pohuwato. Penelitian ini menggunakan data primer melalui wawancara berbagai pihak instansi, dan pelaku usaha yang berbadan hukum dan masyarakat penambang. Selain wawancara peneliti juga mengumpulkan data dengan melalui kuesioner yang kemudian dikombinasikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Hakikat Perizinan pertambangan emas di Kabupaten Pohuwato di dasarkan pada prinsip kearifan lokal. Regulasi tentang perizinan pertambangan emas harus berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal, supaya dapat memberikan perlindungan hukum terhadap penambang rakyat. The research objective is to analyze the nature of gold mining permits in Pohuwato Regency. This study uses primary data through interviews with various agencies, business actors with legal entities and the mining community. In addition to interviews, researchers also collect data through questionnaires which are then combined with applicable laws and regulations. The results of this study indicate that the nature of gold mining permits in Pohuwato Regency is based on the principle of local wisdom. Regulations on gold mining permits must be based on the values ​​of local wisdom, in order to provide legal protection for small-scale miners.
Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak: Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Makassar Renaldi Saputra Palureng
Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 3 No. 1 (2022): Journal of Lex Theory (JLT)
Publisher : Magister Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (435.794 KB) | DOI: 10.52103/jlt.v3i1.960

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis penegakan hukum pidana penyalahgunaan narkotiaka yang dilakukan oleh anak di Pengadilan Negeri Makassar dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan yang dilakukan dengan mengadakan wawancara langsung. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak kurang terlaksana secara efektif dalam hal ini penanganan secara pre-emptif, preventif, represif dan keterbatasan yang diberikan undang-undang. 2) Faktor faktor yang mempengaruhi penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak adalah substansi hukum, struktur hukum, sarana dan prasarana, budaya hukum dan masyarakat. The research objective is to analyze the enforcement of criminal law on narcotics abuse by children in the Makassar District Court and the factors that influence it. This study uses primary data obtained from field research conducted by conducting direct interviews. The results of this study indicate that: (1) Law enforcement against criminal acts of narcotics abuse committed by children is not implemented effectively in this case the pre-emptive, preventive, repressive and limited handling provided by law. 2) Factors influencing criminal law enforcement against narcotics abuse crimes committed by children are legal substance, legal structure, facilities and infrastructure, legal culture and society.
Efektivitas Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa: Studi Di Polrestabes Makassar Yoel Ronte
Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 3 No. 1 (2022): Journal of Lex Theory (JLT)
Publisher : Magister Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (414.909 KB) | DOI: 10.52103/jlt.v3i1.967

Abstract

Tujuan Penelitian menganalisis proses penyidikan terhadap tindak pidana korupsi di bidang pengadaan barang dan jasa oleh Kepolisian di Polrestabes Makassar dan faktor-faktor yang mempengaruhi penyidikan terhadap tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa di Polrestabes Makassar. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa di Polrestabes Makassar dimulai dari tahap persiapan penyidikan, tahap penyusunan rencana penyidikan dan tahap pelaksanaan penyidikan. Sejauh ini proses penyidikan tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa pemerintah berjalan kurang efektif. (2) Faktor-faktor yang mempengaruhi penyidikan tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa adalah faktor hukum, penegak uukum, faktor sarana dan prasarana, faktor Masyarakat, serta faktor budaya. Diharapkan pemyidik lebih meningkatkan kualitas melalui pendidikan formal / non-formal, juga sarana dan prasarana pendukung dalam proses penyidikan. The research objective is to analyze the process of investigating corruption in the field of procurement of goods and services by the Police at the Makassar Police Station and the factors that influence the investigation of corruption in the procurement of goods and services at the Makassar Police Station. The type of research used is empirical legal research. The results of the study show that (1) The investigation into corruption in the procurement of goods and services at Polrestabes Makassar starts from the preparation stage of the investigation, the stage of preparing the investigation plan and the stage of carrying out the investigation. So far, the process of investigating corruption in the procurement of government goods and services has been ineffective. (2) The factors that influence the investigation of corruption in the procurement of goods and services are legal factors, law enforcement, facilities and infrastructure factors, community factors, and cultural factors. It is hoped that investigators will be more assertive in carrying out their duties, further improve quality through formal / non-formal education, improve supporting facilities and infrastructure in the investigation process.
Legal Reasoning Terhadap Batasan Asas Ultra Petitum Partium dalam Putusan Perkara Perdata Firdaus Zainal
Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 3 No. 1 (2022): Journal of Lex Theory (JLT)
Publisher : Magister Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (414.675 KB) | DOI: 10.52103/jlt.v3i1.968

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menilai petitum gugatan Penggugat dihubungkan dengan asas ultra petitum partium dan Untuk memaparkan dan menganalisis batasan-batasan asas ultra petitum partium untuk mencerminkan tujuan hukum keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum pada putusan perkara perdata. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (normative legal research). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa batasan-batasan ultra petitum partium yakni: 1. Amar Putusan dapat melengkapi petitum gugatan penggugat yang tidak jelas, 2. Amar Putusan yang melengkapi petitum gugatan haruslah bersesuaian dengan Posita/Fundamentum Petendi atau dalil gugatan, 3. Amar Putusan harus sesuai dengan kejadian materiil 4. Penambahan amar putusan diperkenankan dalam hal yang bersifat administratif. The research objective is to analyze the judge's legal considerations in assessing the Plaintiff's petition related to the ultra petitum partium principle and to describe and analyze the limitations of the ultra petitum partium principle to reflect the legal objectives of justice, benefit and legal certainty in civil case decisions. This research is normative legal research. The results of this study indicate that the limitations of the ultra petitum partium are: 1. The decision's decision can complete the plaintiff's unclear petition, 2. the verdict that completes the petition must be in accordance with the Posita/Fundamentum Petendi or the argument of the lawsuit, 3. in accordance with material events 4. Addition of a ruling is permitted in administrative matters.
Efektivitas Kinerja Jaksa Pengacara Negara Dalam Penyelamatan Aset Pemerintah Daerah: Studi Kasus Kejaksaan Negeri Makassar Azzam Rewabawadewa
Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 3 No. 1 (2022): Journal of Lex Theory (JLT)
Publisher : Magister Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (608.497 KB) | DOI: 10.52103/jlt.v3i1.969

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas kinerja jaksa pengacara negara dalam penyelamatan aset pemerintah daerah dan menganalisis. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melaui wawancara sedangkan data sekunder diperoleh melalui dokumen-dokumen, jurnal-jurnal ilmiah maupun artikel ilmiah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Efektivitas kinerja Jaksa Pengacara Negara dapat dikatakan masih kurang efektif dikarenakan masih ada kasus sengketa terkait aset pemerintah daerah yang tidak ditangani langsung oleh jaksa pengacara negara, banyaknya perkara yang sedang berjalan di pengadilan negeri Makassar tetapi terlepas dari peran jaksa pengacara negara dan sampai pada saat ini belum ada perkara yang sampai pada putusan akhir (2) faktor yang mempengaruhi keefektifan dari Jaksa Pengacara Negara ialah kendala berupa bukti formilnya, karena sudah terdaftar jadi aset di pemerintah daerah tapi tidak punya dasar hak berupa sertifikat dalam kepemilikan aset. The research objective is to analyze the effectiveness of the performance of state attorneys in salvaging local government assets and to analyze. This study uses primary data and secondary data. Primary data was obtained through interviews while secondary data was obtained through documents, scientific journals and scientific articles. The results of this study indicate that: (1) The effectiveness of the performance of the State Attorney's Attorney can be said to be still less effective because there are still dispute cases related to local government assets that are not handled directly by the state attorney general, the number of cases that are currently ongoing in the Makassar District Court but regardless of the role state attorney general and until now there has been no case that has reached a final decision (2) the factor that affects the effectiveness of the state attorney is the obstacle in the form of formal evidence, because it has been registered as an asset in the regional government but does not have a basic right in the form of a certificate in ownership asset.
Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Aksi Unjuk Rasa Mahasiswa Yang Anarkis Di Kota Makassar Adha Cahyadi
Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 3 No. 1 (2022): Journal of Lex Theory (JLT)
Publisher : Magister Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (376.864 KB) | DOI: 10.52103/jlt.v3i1.971

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis peran Kepolisian dalam penegakkan Hukum terhadap unjuk rasa mahasiswa yang anarkis di kota Makassar. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh secara langsung dilapangan dengan sumber dari wawancara polisi di Polrestabes Makassar dan mahasiwa Universitas Muhammadiah Makassar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Polrestabes Makassar Bertugas membantu Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) dalam penyelenggaraan Komando dan pengendalian oprasional serta pembinaan Kepolisian Resort (Polres) dalam jajarannya. Polrestabes Makassar Membawahi 12 Kepolisian Sektor (Polsekta): (2) Pemberian arahan dalam penyusunan dan pelaksanaan rencana atau program kerja dan kegiatan Polrestabes; Pemantauan atau pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas-tugas oprasional Polres; Pemberian dukungan (back up) oprasional; Penyelenggaran operasional khusus kepolisian ; Pemantauan atau penguasaan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas-tugas pembinaan Polres; Penjabaran kebijakan dan penindaklanjutan perintah atas atensi Kapolda. The research objective is to analyze the role of the police in law enforcement against anarchist student demonstrations in the city of Makassar. This study uses primary data obtained directly in the field with sources from interviews with police at Polrestabes Makassar and students from the Muhammadiah University Makassar. The results of this study indicate that: (1) Makassar Polrestabes has the task of assisting the Regional Police Chief (Kapolda) in carrying out operational command and control as well as fostering the Resort Police (Polres) within their ranks. Makassar Polrestabes Supervises 12 Sector Police (Polsekta): (2) Providing direction in the preparation and implementation of plans or work programs and Polrestabes activities; Monitoring or supervising and controlling the implementation of Polres operational tasks; Providing operational back-up; Implementation of special police operations; Monitoring or control and control over the implementation of Polres coaching tasks; Policy elaboration and follow-up on orders for the attention of the Kapolda.

Page 4 of 16 | Total Record : 159

 2   3   4   5   6 

Filter by Year

2020 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 2 (2025): Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 6 No. 1 (2025): Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 5 No. 1 (2024): Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 4 No. 2 (2023): Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 4 No. 1 (2023): Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 3 No. 2 (2022): Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 3 No. 1 (2022): Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 2 No. 2 (2021): Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 2 No. 1 (2021): Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 1 No. 2 (2020): Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 1 No. 1 (2020): Journal of Lex Theory (JLT) More Issue