cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hardianto Djanggih
Contact Email
hardianto.djanggih@umi.ac.id
Phone
+6285394360777
Journal Mail Official
hardianto.djanggih@umi.ac.id
Editorial Address
Jl. Urip Sumoharjo No.225, Sinrijala, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90231
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Journal of Lex Theory (JLT)
Published by Universitas Muslim Indonesia
ISSN : 27221229     EISSN : 27221288     DOI : 10.52103/jlt.v1i1
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Journal of Lex Theory (JLT) adalah jurnal peer-review yang diterbitkan oleh Magister llmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia, yang diterbitkan 2 (Dua) kali setahun pada bulan Juni & Desember. Diterbitkan dalam Bahasa Indonesia, Sebagai upaya memperluas wacana hukum Indonesia untuk mengakses kontributor dan pembaca berbahasa Indonesia. Namun, kebaruan masalah merupakan prioritas dalam penerbitan. Ruang lingkup artikel yang diterbitkan dalam jurnal ini berurusan dengan berbagai topik di bidang Teori Hukum, Teori Hukum Perdata, Teori Hukum Pidana, Hukum Islam, Hukum Konstitusi, dan bagian lain terkait masalah kontemporer dalam Hukum.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 159 Documents
 3   4   5   6   7 
Pelaksanaan Gugatan Class Action Di Indonesia Muhaimin Marsono; Syahruddin Nawi; Ilham Abbas
Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 3 No. 2 (2022): Journal of Lex Theory (JLT)
Publisher : Magister Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52103/jlt.v3i2.1501

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis pelaksanaan gugatan class action di Indonesia pada lingkup peradilan umum dan menganalisis dan mengevaluasi factor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan gugatan class action di Indonesia. Penelitian ini, jika dilihat tipenya maka penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dan dilakukan di Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Pelaksanaan gugatan class action pada lingkungan peradilan umum belum terlaksana secara optimal, disebabkan oleh berbagai kendala dan tantangan dalam implementasi gugatan class action, seperti kurangnya pemahaman masyarakat, kesulitan dalam mengidentifikasi anggota kelas, persyaratan kelayakan, dan proses pembuktian; (2) Pelaksanaan gugatan class action tidak telpeas dari faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor masyarakat, faktor sarana dan fasilitas, dan faktor budaya. Kelima faktor tersebut berperan penting dalam proses pelaksanaan gugatan class action di Indonesia. The research objective is to analyze the implementation of class action lawsuits in Indonesia within the scope of general justice and to analyze and evaluate what factors influence the implementation of class action lawsuits in Indonesia. This research, if you look at its type, this research is empirical legal research and was conducted at the Class IA Makassar District Court. The results of this study indicate that: (1) The implementation of class action lawsuits in the general court environment has not been carried out optimally, due to various obstacles and challenges in implementing class action lawsuits, such as lack of public understanding, difficulties in identifying class members, eligibility requirements, and the process proof; (2) The implementation of a class action lawsuit does not account for legal factors, law enforcement factors, community factors, infrastructure and facilities factors, and cultural factors. These five factors play an important role in the process of implementing a class action lawsuit in Indonesia
Efektivitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kabupaten Pinrang M. Rofi Wicaksono; Syahruddin Nawi; Nasrullah Arsyad
Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 3 No. 2 (2022): Journal of Lex Theory (JLT)
Publisher : Magister Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52103/jlt.v3i2.1502

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Pinrang, Tipe penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan yuridis-empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Efektivitas penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak belum terlaksana secara efektif, karena ketentuan dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan ketentuan Pasal 71 undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak belum dilaksanakan secara maksimal. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak, antara lain: faktor substansi hukum, struktur hukum, budaya hukum, kesadaran hukum, sarana dan prasarana. The research objective is to analyze the effectiveness of law enforcement on the crime of narcotics abuse committed by children in Pinrang Regency. This type of research is descriptive research with a juridical-empirical approach. The results of the study show that the effectiveness of law enforcement for the crime of narcotics abuse committed by children has not been carried out effectively, because the provisions in Article 127 of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics with the provisions of Article 71 of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System has not been fully implemented. Factors that influence the effectiveness of law enforcement on the crime of narcotics abuse committed by children include: factors of legal substance, legal structure, legal culture, legal awareness, facilities and infrastructure
Alasan Penggunaan Kekerasan Dengan Senjata Api Oleh Anggota Polri Daniel Junwaldi MP Nainggolan; Sufirman Rahman; Askari Razak
Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 3 No. 2 (2022): Journal of Lex Theory (JLT)
Publisher : Magister Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52103/jlt.v3i2.1503

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis alasan penggunaan kekerasan dengan senjata api oleh anggota Polri, dan bentuk pertanggung jawaban penggunaan kekerasan dengan senjata api oleh anggota Polri. Tipe penelitian ini adalah normatif. Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwa: 1). Penggunaan kekerasan dengan senjata api oleh anggota kepolisian, berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang dalam ketentuan tersebut memperbolehkan anggota kepolisian menerapkan konsep diskresi. Dimana konsep diskresi ini adalah hak yang melekat dalam kewenangan yang diberikan oleh setiap anggota polri. tentunya hak tersebut tetap memperhatikan hal-hal yang dapat mengancam keselamatan nyawa anggota polri. 2). Bentuk pertanggung jawaban penggunaan kekerasan dengan senjata api oleh Anggota Kepolisian, dengan menggunakan kekerasan dan senjata api yang tidak sesuai dengan prosedur merupakan tindakan pelanggaran Hak Asasi Manusia. Pelanggaran yang dilakukan oleh petugas penegak hukum berupa penggunaan senjata api yang tidak sesuai dengan prosedur, merusak integritas keseluruhan organisasi penegak hukum. The research objective to analyze the reasons for the use of force with firearms by members of the Police, and the forms of accountability for the use of violence with firearms by members of the Police. This type of research is normative. Research results the authors find that: 1). The use of force with firearms by members of the police, is based on laws and regulations which in this provision allow members of the police to apply the concept of discretion. Where the concept of discretion is the right inherent in the authority granted by each member of the Indonesian National Police. Of course, this right still pays attention to matters that can threaten the safety of the lives of members of the Indonesian National Police. 2). The form of accountability for the use of force with firearms by members of the Police, by using violence and firearms that are not in accordance with procedures is an act of violation of human rights. Violations committed by law enforcement officials in the form of using firearms that are not in accordance with procedures undermine the integrity of the entire law enforcement organization.
Efektivitas Proses Penyidikan Tindak Pidana Cyber Studi Kasus Polres Gowa Ayuning Tyas Rhamadhani; Sufirman Rahman; Baharuddin Badaru
Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 3 No. 2 (2022): Journal of Lex Theory (JLT)
Publisher : Magister Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52103/jlt.v3i2.1504

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis efektifitas penyidikan tindak pidana siber di wilayah Polres Gowa dan faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas proses penyidikan tindak pidana siber di wilayah Polres Gowa. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh langsung dari lapangan.Data Primer dalam penelitian ini adalah data yang didapat secara langsung dari Polres Gowa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Efektivitas penyidikan tindak pidana siber di wilayah Kepolisian Resort Gowa proses bahwa penyidik gowa telah melakukan proses penyidikan tindak pidana siber yang mana ditemukan bahwa penyidikan tindak pidana siber tidak jauh beda dengan proses penyidikan kejahatan konvensional lainnya. Faktor yang mempengaruhi efektifitas penyidikan tindak pidana Siber yaitu karena adanya faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat dan faktor budaya. The research objective is to analyze the effectiveness of cybercrime investigations in the Gowa Police area and the factors that influence the effectiveness of the cybercrime investigation process in the Gowa Police area. This study used primary data obtained directly from the field. Primary data in this study were data obtained directly from the Gowa Police. The results of this study indicate that: The effectiveness of the investigation of cyber crimes in the Gowa Resort Police area is the process that Gowa investigators have carried out the process of investigating cyber crimes in which it was found that the investigation of cyber crimes is not much different from other conventional criminal investigation processes. Factors that influence the effectiveness of cybercrime investigations are legal, law enforcement, infrastructure, facilities, community, and cultural factors.
Optimalisasi Pengawasan Inspektorat Kabupaten Barru Dalam Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Zulfachmy Zulfachmy; La Ode Husen; Muhammad Fachri Said
Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 3 No. 2 (2022): Journal of Lex Theory (JLT)
Publisher : Magister Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52103/jlt.v3i2.1512

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis pengawasan Inspektorat Kabupaten Barru dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance) dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Metode penelitian menggunakan tipe penelitian empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1). Optimalisasi Pengawasan Inspektorat Kabupaten Barru dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance) telah dilaksanakan dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan, namun pelaksanaannya tidak optimal. Karena ditemukan fakta bahwa rendahnya tingkat kapabilitas serta jumlah APIP Inspektorat Kabupaten Barru yang mengakibatkan penerapan SPIP tidak berjalan sesuai denga apa yang di harapkan; 2). Faktor yang mempengaruhi Optimalisasi Pengawasan Inspektorat Kabupaten Barru dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance), adalah: adanya faktor peraturan perundang-undangan, faktor peranan APIP, dan faktor sarana dan prasarana. The research objective is to analyze the supervision of the Inspectorate of Barru Regency in realizing good governance and the influencing factors. The research method uses an empirical research type. The research results show that: 1). Optimizing Supervision of the Inspectorate of Barru Regency in realizing good governance has been carried out by referring to the provisions of laws and regulations, but the implementation is not optimal. Due to the fact that the low level of capability and the number of APIP Inspectorate of Barru Regency was found, the implementation of the SPIP did not work as expected; 2). Factors that influence the Optimization of Barru Regency Inspectorate Supervision in realizing good governance, are the presence of laws and regulations, the role of APIP, and facilities and infrastructure factors.
Penyalahgunaan Pemakaian Senjata Api Oleh Aparat Kepolisian Arman Hidayat; Syahruddin Nawi; Nasrullah Arsyad
Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 3 No. 2 (2022): Journal of Lex Theory (JLT)
Publisher : Magister Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52103/jlt.v3i2.1514

Abstract

Tujuan penelitian menganilisis penyalahgunaan pemakaian senjata api oleh aparat Kepolisian Daerah (Polda) di Kota Makassar dan faktorfaktor yang mempengaruhinya. Tipe penelitian yang digunakan adalah metode penelitian empiris sosiologis (lapangan). Hasil penelitian bahwa Bahwa frekuensi penyalahgunaan pemakaian senjata api oleh aparat Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Selatan di Kota Makassar, cukup tinggi dan Faktor-faktor yang mempengaruhi penyalahgunaan pemakaian senjata api oleh aparat kepolisian Polda Sulawesi Selatan di Kota Makassar adalah Faktor Struktur Hukum, Pengetahuan Hukum Dan Budaya Hukum. Instansi kepolisian hendaknya melakukan pengawasan khusus yang responsif terhadap setiap aparat kepolisian yang diberi wewenang memegang senjata api. Rekruitmen dan penempatan setiap anggota kepolisian harus dilakukan secara profesional dan proporsional. The research objective is to analyze the misuse of firearms by the Regional Police (Polda) in Makassar City and the factors that influence it. The type of research used is the sociological empirical research method (field). The results of the study show that the frequency of misuse of firearms by South Sulawesi Regional Police (Polda) officers in Makassar City is quite high and the factors that influence the abuse of weapons by South Sulawesi Regional Police officers in Makassar City are Legal Structure Factors, Legal Knowledge And Legal Culture. Police agencies should carry out special supervision that is responsive to every police officer authorized to handle firearms. The recruitment and placement of each member of the police force must be carried out in a professional and proportionate manner.
Pemberian Hak Restitusi Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Ariani Vemi Octaviani; Sufirman Rahman; Askari Razak
Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 3 No. 2 (2022): Journal of Lex Theory (JLT)
Publisher : Magister Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52103/jlt.v3i2.1515

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis pemberian hak restitusi terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual, dan implikasi hukum dari pemberian hak restitusi terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual. Tipe penelitian ini adalah yuridis empiris. Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwa: 1). Proses pemberian hak restitusi terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual: Pada putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 661/Pid.Sus/2021/PN Mks telah menjatuhkan hukuman berupa pidana penjara serta tambahan berupa pembayaran restitusi kepada korban. 2). Implikasi hukum pemberian hak restitusi terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual: Permohoan hak restitusi kepada anak sebagai korban kekerasan seksual hanya memberikan sebuah pilihan kepada korban sehingga tidak memberikan kewajiban kepada aparat penegak hukum untuk menerapkan dalam sebuah norma hukum kepada pelaku/terdakwa dikarenakan tidak adanya norma yang mengatur untuk memerintahkan seluruh elemen aparat penegak hukum untuk menerapkan hak restitusi kepada anak sebagai korban tanpa diajukan permohonan hak restitusi tersebut. The research objective to analyze the granting of the right of restitution to children who are victims of sexual violence, and the legal implications of granting the right of restitution to children who are victims of sexual violence. This type of research is empirical juridical. Research results the authors find that: 1). The process of granting the right of restitution to a child who is a victim of a crime of sexual violence: In the decision of the Makassar District Court Number: 661/Pid.Sus/2021/PN Mks has imposed a sentence in the form of imprisonment and an additional form of payment of restitution to the victim. 2). Legal implications of granting the right of restitution to children who are victims of sexual violence: Requests for the right of restitution to children as victims of sexual violence only provide an option for victims so that it does not give law enforcement officials an obligation to apply a legal norm to the perpetrator/defendant because he does not the existence of norms that regulate to order all elements of law enforcement officials to apply the right of restitution to children as victims without submitting a request for the right of restitution.
Penyelesaian Sengketa Tanah Terkait Kepemilikan Hak Atas Tanah di Kecamatan Tamalanrea Megawati S Megawati S; Sufirman Rahman; Askari Razak
Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 3 No. 2 (2022): Journal of Lex Theory (JLT)
Publisher : Magister Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52103/jlt.v3i2.1517

Abstract

Tujuan penelitian menganilisis penyelesaian sengketa pertanahan di Kecamatan Tamalanrea dan faktor-faktor yang menyebabkan sengketa kepemilikan hak atas tanah di Kecamatan Tamalanrea. Tipe Penelitian yang digunakan adalah Penelitian hukum Empiris, dimana metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata seperti Peraturan Perundang-undangan dan literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1). Penyebab terjadinya sengketa tanah di Kecamatan Tamalanrea yaitu kurangnya respond dan transparansi informasi di masyarakat, mengakibatkan data dan administrasi tidak valid sehingga berakibat tumpang tindinya hak kepemilikan. (2) Dalam menyelesaikan sengketa pertanahan Kecamatan juga melakukan kerjasama dengan BPN dan pihak terkait dalam hal menyelesaikan sengketa tanah. Dalam hal menghindari sengketa pertanahan, Pihak Kecamatan juga melakukan penyimpanan setiap daftar pertanahan yang sudah didaftarkan kepada pihak BPN Kota Makassar. The research objective to analyze the resolution of land disputes in Tamalanrea District and the factors that cause land ownership disputes in Tamalanrea District. The type of research used is Empirical legal research, where the legal research method functions to see the law in a real sense such as Legislation and literature which contains theoretical concepts related to the problems to be discussed in this research. The results of this study indicate that (1). The causes of land disputes in Tamalanrea District are the lack of responsiveness and transparency of information in the community, resulting in invalid data and administration resulting in overlapping ownership rights. (2) In resolving land disputes, the District also cooperates with BPN and related parties in terms of resolving land disputes. In terms of avoiding land disputes, the District Office also keeps all land registers that have been registered with the Makassar City BPN.
Implementasi Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Dan Pemberdayaan Masyarakat Yasir Arafah; Syahruddin Nawi; Nurul Qamar
Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 4 No. 1 (2023): Journal of Lex Theory (JLT)
Publisher : Magister Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52103/jlt.v4i1.1518

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis Implementasi Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Dan Pemberdayaan Masyarakat Tipe penelitian ini adalah Penelitian ini adalah penelitian empiris. Berdasarkan penelitian bahwa: implementasi permendagri nomor 130 tahun 2018 tentang kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan biringere berjalan kurang efektif, hal tersebut disebabkan oleh SDM dalam hal ini masyarakat selaku pelaksana kegiatan belum sepenuhnya memiliki kompetensi yang cukup untuk melaksanakan kegiatan ini dengan baik.Kedua faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi permendagri nomor 130 tahun 2018 tentang kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan biringere yaitu : struktur hukum, sdm pelaksana, regulasi, sarana dan prasarana pendukung, dan dukungan masyarakat. The research objective is to analyze the Implementation of Permendagri Number 130 of 2018 Concerning Facilities and Infrastructure Development Activities and Community Empowerment. This type of research is an empirical research. Based on the research: the implementation of Permendagri number 130 of 2018 concerning village facilities and infrastructure development activities and community empowerment in the Biringere village is not effective, this is due to human resources, in this case, the community as executors of activities, do not fully have sufficient competence to carry out this activity properly. good. The two factors that influence the implementation of Permendagri number 130 of 2018 concerning village facilities and infrastructure development activities and community empowerment in the Biringere village are legal structure, implementing human resources, regulations, supporting facilities and infrastructure, and community support.
Proses Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan Agama Parepare Kelas IB Muh Gazali Yusuf; Mulyati Pawennei; Ilham Abbas
Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 4 No. 1 (2023): Journal of Lex Theory (JLT)
Publisher : Magister Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52103/jlt.v4i1.1523

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis befektivitas pelaksanaan persidangan secara elektronik dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan proses persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Parepare berjalan kurang efektif, disebabkan permasalahan subtantif yaitu dari Perma itu sendiri dimana Persidangan elektronik bisa terjadi apabila atas persetujuan penggugat dan Tergugat untuk beracara secara elektornik, pelaksanaan persidangan yang bersifat tertutup, juga terkendala proses pembuktian yang masih harus dilakukan persidangan tatap muka. Juga adanya permasalahan teknis yaitu masih banyaknya masyarakat yang belum memahami prosedur persidangan secara elektronik, penggantian kuasa hukum untuk perkara yang sudah berjalan dan persidangan yang tidak dihadiri oleh lawan (verstek), juga belum dapat dikatakan efektif disebabkan faktor masyarakat dan faktor budaya dimana karena masyarakat di wilayah hukum Pengadilan Agama Parepare belum terciptanya budaya hukum berbasis elektronik yang bisa menunjang pelaksanaan persidangan secara elektronik. The research objective to analyze the effectiveness of electronic trial implementation and the factors that influence it. This study uses normative research. The results of this study indicate that the implementation of the electronic trial process at the Parepare Religious Court is running ineffectively, due to substantive problems namely from the Perma itself where electronic trials can occur if with the consent of the plaintiff and the defendant to proceed electronically, the implementation of closed trials is also constrained the evidentiary process must still be carried out in face-to-face trials. There are also technical problems, namely that there are still many people who do not understand electronic trial procedures, replacement of attorneys for cases that are already under way and trials that are not attended by opponents (verstek), also cannot be said to be effective due to community factors and cultural factors where the people in the jurisdiction of the Parepare Religious Court has not created an electronic-based legal culture that can support the implementation of electronic trials.

Page 5 of 16 | Total Record : 159

 3   4   5   6   7 

Filter by Year

2020 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 2 (2025): Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 6 No. 1 (2025): Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 5 No. 1 (2024): Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 4 No. 2 (2023): Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 4 No. 1 (2023): Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 3 No. 2 (2022): Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 3 No. 1 (2022): Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 2 No. 2 (2021): Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 2 No. 1 (2021): Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 1 No. 2 (2020): Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 1 No. 1 (2020): Journal of Lex Theory (JLT) More Issue