cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hardianto Djanggih
Contact Email
hardianto.djanggih@umi.ac.id
Phone
+6285394360777
Journal Mail Official
hardianto.djanggih@umi.ac.id
Editorial Address
Jl. Urip Sumoharjo No.225, Sinrijala, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90231
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Journal of Lex Theory (JLT)
Published by Universitas Muslim Indonesia
ISSN : 27221229     EISSN : 27221288     DOI : 10.52103/jlt.v1i1
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Journal of Lex Theory (JLT) adalah jurnal peer-review yang diterbitkan oleh Magister llmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia, yang diterbitkan 2 (Dua) kali setahun pada bulan Juni & Desember. Diterbitkan dalam Bahasa Indonesia, Sebagai upaya memperluas wacana hukum Indonesia untuk mengakses kontributor dan pembaca berbahasa Indonesia. Namun, kebaruan masalah merupakan prioritas dalam penerbitan. Ruang lingkup artikel yang diterbitkan dalam jurnal ini berurusan dengan berbagai topik di bidang Teori Hukum, Teori Hukum Perdata, Teori Hukum Pidana, Hukum Islam, Hukum Konstitusi, dan bagian lain terkait masalah kontemporer dalam Hukum.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 159 Documents
 4   5   6   7   8 
Bencana Alam Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Darurat Ardianto Ardianto; A. Muin Fahmal; Muhammad Rinaldy Bima
Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 4 No. 1 (2023): Journal of Lex Theory (JLT)
Publisher : Magister Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52103/jlt.v4i1.1524

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis bencana alam dikategorikan sebagai keadaan darurat yang menjadi unsur hukum tata negara darurat dan menganalisis wewenag dan tanggung jawab pemerintah dalam menanggulangi bencana. Penelitian ini dilaksanakan menggunakan yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) bencana alam diakategorikan dalam Hukum Tata Negara darurat karena termasuk salah satu hal yang tidak dapat diatasi oleh alat-alat perlengkapan negara sebagaimana biasaanya. Peristiwa bencana alam berpotensi besar mehilangkan dan memusnahkan atau paling minimal membuat tidak berfungsi untuk sementara salah satu unsur-unsur suatu Negara, yakni wilayah (laut, udara, dan darat), penduduk, dan kegiatan pemerintah; (2) Tujuan tanggung jawab pemerintah terhadap penanggulangan bencana alam menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 meliputi penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana, perlindungan masyarakat dari dampak bencana, pengurangan resiko bencana dan pemaduan pengurangan resiko bencana dengan program pembangunan, serta pengalokasian dana penanggulangan bencana alam melalui tahap pelaksanaan penanggulangan bencana alam yang berupa tahap prabencana, tanggap darurat, dan pascabencana. The research objective is to analyze the natural disasters categorized as emergencies which are an element of emergency constitutional law and to analyze the authority and responsibility of the government in dealing with disasters. This research was conducted using normative juridical. The results of this study indicate that (1) natural disasters are categorized in the Emergency Constitutional Law because they are one of the things that cannot be handled by state apparatus as usual. Natural disasters have the potential to eliminate and destroy or at least make temporarily incapacitate one of the elements of a country, namely territory (sea, air and land), population and government activities; (2) The objectives of the government's responsibility for natural disaster management according to Law Number 24 of 2007 include guaranteeing the fulfilment of the rights of communities and refugees affected by disasters, protecting people from the effects of disasters, reducing disaster risk and integrating disaster risk reduction with development programs, as well as allocating natural disaster management funds through the stages of implementing natural disaster management in the form of pre-disaster, emergency response, and post-disaster stages.
Efektivitas Pelaksanaan Tugas Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 Tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nur Fajri Rahman Setiawan; Askari Razak; Mohammad Arif
Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 4 No. 1 (2023): Journal of Lex Theory (JLT)
Publisher : Magister Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52103/jlt.v4i1.1525

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas pelaksanaan tugas BNPT dalam penanggulangan terorisme berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 dan faktor-faktor yang memengaruhi. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas BNPT berdasarkan Perpres Nomor 46 Tahun 2010 secara umum telah terlaksana secara efektif sesuai dengan yang diharapkan dalam aturan perundang-undangan. Faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan tugas BNPT dalam pemberantasan terorisme yaitu faktor substansi hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor budaya. The research objective is to analyze the effectiveness of carrying out the duties of the BNPT in countering terrorism based on Presidential Regulation Number 46 of 2010 and the influencing factors. This research is empirical legal research. The results of the research show that the implementation of the duties of the BNPT based on Presidential Decree Number 46 of 2010 has generally been carried out effectively in accordance with what is expected in the laws and regulations. The factors that influence the implementation of the BNPT's duties in eradicating terrorism are legal substance factors, law enforcement factors, facilities or facilities, community factors, and cultural factors.
Efektivitas Penerapan E-Tilang Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Di Kota Makassar Baharuddin Badaru; Syahrul Gunawan; La Ode Husen
Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 4 No. 1 (2023): Journal of Lex Theory (JLT)
Publisher : Magister Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52103/jlt.v4i1.1526

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis penerapan e-tilang pada Satuan polisi lalu lintas Polrestabes Kota Makassar, dan menganalisis kendala-kendala dalam penerapan e-tilang pada Satuan polisi lalu lintas Polrestabes Kota Makassar. Tipe penelitian adalah penelitian hukum empiris dan dilakukan di Wilaya Hukum Kota Makassar tepatnya di Instansi Polrestabe Makassar. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: 1. Efektivitas Penerapan E-Tilang yang diterapkan oleh Satlantas Polrestabes Makassar, sudah mengalami peningkatan dari awal mula penerapannya namun peneliti menyimpulkan bahwa Sistem Penerapannya masih kurang Efektif dikarenakan terdapat beberapa kendala didalam penerapannya. 2. Kendala Penerapan: Sosialisasi belum maksimal, Kendaraan yang menggunakan PLAT palsu/gantung, Tidak menggunakan Nomor Plat Polisi, Kendaraan yang telah dijual namun tidak balik nama, Kurangnya pemahaman Hukum Masyarakat. The research objective is to analyze the application of e-tickets to the Traffic Police Unit of the Makassar City Police, and to analyze the obstacles in the application of e-tickets to the Traffic Police Unit of the Makassar City Police. The type of research is empirical legal research and is carried out in the Makassar City Law Area, to be precise at the Makassar Polrestabe Agency. The results of this study indicate that: 1. The effectiveness of the application of E-tickets implemented by the Makassar Polrestabes Traffic Unit has increased from the beginning of its application, but the researchers concluded that the application system is still not effective because there are several obstacles in its application. 2. Obstacles to Implementation: Socialization is not optimal, Vehicles using fake/hanging LICKETS, Not using Police Plate Numbers, Vehicles that have been sold but not renamed, Lack of understanding of Community Law.
Fungsi Kepolisian Dalam Penegakan HukumTindak Pidana Narkotika Pada Satuan Reserse Kriminal Polres Barito Kuala Setiawan Malik; Sufirman Rahman; Nasrullah Arsyad
Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 4 No. 1 (2023): Journal of Lex Theory (JLT)
Publisher : Magister Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52103/jlt.v4i1.1527

Abstract

Tujuan penelitian untuk menganalisis faktor yang menjadi kendala Kepolisian dalam mengungkap peredaran dan penyalahgunaan Tindak Pidana Narkoba di POLRES BARITO KUALA dan Peranan Kepolisian Resort Barito Kuala dalam penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menemukan bahwa Faktor yang menjadi kendala Kepolisian dalam mengungkap peredaran dan penyalahgunaan Tindak Pidana Narkoba di POLRES BARITO KUALA adalah merupakan pelaksana tugas pokok yang berada di dalam struktur pelaksana tugas di lingkungan membawahi Kepolisian Negara Republik Indonesia Sektor. Peranan Kepolisian Resort Barito Kuala dalam penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh pelajar di wilayah Kabupaten Barito Kuala adalah memberantas dan menanggulangi kejahatan Narkotika yang ada wilayah hukum POLRES BARITO KUALA dengan melaksankan program kerja dan kegiatannya. The research objective is to analyze the factors that constrain the Police in uncovering the distribution and abuse of narcotics at the BARITO KUALA POLRES and the Role of the Barito Kuala Resort Police in overcoming criminal acts of narcotics abuse. The research method used is normative legal research. The results of the study found that the factors that became obstacles for the Police in uncovering the circulation and abuse of narcotics at the BARITO KUALA POLRES were the main task executors who were within the task force structure in the environment overseeing the Republic of Indonesia State Police Sector. The role of the Barito Kuala Resort Police in dealing with criminal acts of narcotics abuse committed by students in the Barito Kuala Regency area is to eradicate and overcome Narcotics crimes that have the jurisdiction of the BARITO KUALA POLRES by implementing work programs and activities.
Efektivitas Pengajuan Permohonan Dispensasi Kawin Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Di Pengadilan Agama Maros Reski Apriliani Idris; Ilham Abbas; Anzar Anzar
Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 4 No. 1 (2023): Journal of Lex Theory (JLT)
Publisher : Magister Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52103/jlt.v4i1.1528

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis Efektivitas Penerapan UU No 16 Tahun 2019 dalam Dispensasi Nikah untuk Pasangan Yang Belum Mencapai usia 19 Tahundi Pengadilan Agama Maros. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian Hukum empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Efektivitas Penerapan UU No 16 Tahun 2019 dalam Dispensasi Nikah untuk Pasangan Yang Belum Mencapai usia 19 Tahun di Pengadilan Agama Maros kurang efektiv dilihat dari banyaknya permohonan yang masuk setelah berlakunya UU No. 16 Tahun 2019.; (2) faktoryang mempengaruhi efektivitas Penerapan UU No 16 Tahun2019 tentang permohonan Pengajuan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Maros adalah faktor substansi, ekonomi, budaya dan lingkungan sosial. Rekomendasi Penelitian: (1) iharapkan hakim yang menangani permohonan dispensasi perkawinan lebih selektif untuk mengabulkan permohonan atau menolak permohonan dispensasi perkawinan jika tidak ada hal yang mendesak atau tidak memenuhi syarat mencapai tujuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. (2) Pemerintah diharapkan aktif mengadakan penyuluhan hukum kepada masyarakat tentang Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. The research objective to analyze the effectiveness of the implementation of Law No. 16 of 2019 in the marriage dispensation for couples who have not reached the age of 19 at the Maros Religious Court. This research uses the empirical legal research type. The results of this research show that: (1) The effectiveness of the implementation of Law No. 16 of 2019 in the Marriage Dispensation for Couples Who Have Not Reached the Age of 19 at the Maros Religious Court is less effective as seen from the number of applications submitted after the enactment of Law No. 16 of 2019.; (2) factors that influence the effectiveness of the implementation of Law No. 16 of 2019 concerning applications for Marriage Dispensation at the Maros Religious Court are substantive, economic, cultural and social environmental factors. Research Recommendations: (1) It is hoped that judges who handle requests for marriage dispensation will be more selective in granting requests or rejecting requests for marriage dispensation if there are no urgent matters or do not meet the requirements to achieve the objectives of Law Number 16 of 2019 concerning amendments to Law Number 1 1974 concerning Marriage. (2) The government is expected to actively provide legal education to the public regarding Law Number 16 of 2019 concerning amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage.
Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Pencurian Dengan Kekerasan Oleh Anak Muhammad Asyrar Achmad; Syahruddin Nawi; Askari Razak
Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 4 No. 1 (2023): Journal of Lex Theory (JLT)
Publisher : Magister Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52103/jlt.v4i1.1529

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap pencurian dengan kekerasan oleh anak. Metode penelitian menggunakan penelitian hukum empiris. Hasil penelitian bahwa Efektivitas Pelaksanaan penegakan hukum terhadap pencurian dengan kekerasan oleh anak pada Polres Kota Makassar telah berjalan dengan efektif sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum terhadap pencurian dengan kekerasan oleh anak pada Polres Kota Makassar yakni (1) faktor Penegak Hukum (struktur hukum), a. faktor komitmen aparat penegak hukum, b. faktor moral penegak hukum, c. faktor pendidikan aparat penegak hukum, budaya hukum, d. faktor kualitas apara penegak hukum, (2) faktor kesadaran hukum, a. faktor pengetahuan hukum, b. faktor perilaku hukum, (3) faktor lingkungan sosial, (4) faktor kondisi ekonomi masyarakat, (5) faktor pengetahuan agama, (6) faktor budaya masyarakat, (7) faktor sarana dan prasarana. The research objective is to analyse law enforcement's effectiveness against violent theft by children. The research method uses empirical legal research. The research results show that law enforcement's effectiveness against theft with violence by children at the Makassar City Police has been running effectively in accordance with applicable laws and regulations. Factors that influence the effectiveness of law enforcement against theft with violence by children at the Makassar City Police are (1) Law Enforcement factors (legal structure), a. factor of commitment of law enforcement officers, b. law enforcement moral factors, c. education factors of law enforcement officers, legal culture, d. quality factor of law enforcement officers, (2) legal awareness factor, a. legal knowledge factor, b. legal behaviour factors, (3) social environmental factors, (4) community economic condition factors, (5) religious knowledge factors, (6) community culture factors, (7) facilities and infrastructure factors.
Penerapan Asas Kebebasan Hakim Didalam Putusan Pidana Dibawah Minimum Khusus Pada Perkara Tindak Pidana Narkotika Aditya Yudi Taurisanto; Mulyati Pawennei; Zainuddin Zainuddin
Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 4 No. 1 (2023): Journal of Lex Theory (JLT)
Publisher : Magister Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52103/jlt.v4i1.1533

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis penerapan asas kebebasan hakim didalam putusan pidana dibawah minimum khusus pada perkara tindak pidana narkotika. Tipe penelitian ini adalah empiris, yang mana data diperoleh penulis dihimpun melalui wawancara dengan. Hasil penelitian penulis mendapatkan bahwa: 1) penerapan asas kebebasan hakim dialam menjatuhkan putusan pidana dibawah minimum khusus pada perkara tindak pidana narkotika terbatas sifatnya karena hakim tetap mendasarkan surat dakwaan dan menggunakan parameter tertentu serta dengan harus dengan Surat Edaran Mahkamah Agung. 2) faktor yang mempengaruhi penerapan asas kebebasan hakim dialam menjatuhkan putusan pidana dibawah minimum khusus pada perkara tindak pidana narkotika meliputi substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum, namun faktor yang paling terbesar terletak pada bagian substansi hukum. The research objective to analyze the application of the principle of judge's freedom in criminal decisions below the minimum specifically in narcotics crime cases. This type of research is empirical, where the data obtained by the author was collected through interviews with. The results of the author's research found that: 1) the application of the principle of judge's freedom in handing down criminal decisions below the special minimum in narcotics crime cases is limited in nature because the judge still bases the indictment and uses certain parameters and must comply with the Supreme Court Circular. 2) factors that influence the application of the principle of freedom of judges in handing down criminal decisions below the special minimum in narcotics crime cases include legal substance, legal structure and legal culture, but the biggest factor lies in the legal substance section.
Pengaturan Gratifikasi Sebagai Salah Satu Tindak Pidana Korupsi Dalam Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Askari Razak; Romi Sunggara; Hambali Thalib
Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 4 No. 1 (2023): Journal of Lex Theory (JLT)
Publisher : Magister Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52103/jlt.v4i1.1537

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis pengaturan gratifikasi dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Metode yang digunakan peneliti di sini adalah Penelitian secara umum dapat digolongkan dalam dua jenis yaitu penelitian empiris sosiologis (lapangan). Hasil penelitian bahwa Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dengan ketentuan: Yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih pembuktiaannya bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi. Ketentuan ini merupakan sistem pembebanan pembuktian terbalik, dimana kepada penerima gratifikasi diberi kewajiban untuk membuktikan bahwa dia tidak ada menerima gratifikasi, atau bahwa hadiah yang diterimanya tidak ada hubungannya dengan jabatannya, dan tidak bertentangan dengan tugas dan kewajibannya. The research objective is to analyze the gratuity regulations in Law No. 31 of 1999 in conjunction with Law No. 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption Crimes. The method used by researchers here is Research can generally be classified into two types, namely empirical sociological (field) research. The research results show that every gratuity to a civil servant or state administrator is considered a bribe if it is related to his/her position and is contrary to his or her obligations or duties with the provisions: The value of IDR 10,000,000.00 (ten million rupiah) or more is proof that the gratuity is not bribery is carried out by the recipient of the gratification. This provision is a reverse burden of proof system, where the recipient of the gratification is given the obligation to prove that he or she did not receive the gratuity, or that the gift he or she received has nothing to do with his position, and does not conflict with his duties and obligations.
Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Yang Berasal Dari Hasil Kejahatan Perbankan Rachman, Abdul; Thalib, Hambali; Badaru, Baharuddin
Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 4 No. 2 (2023): Journal of Lex Theory (JLT)
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang yang berasal dari hasil kejahatan perbankan di Polrestabes Makassar, dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Metode penelitian ini yaitu penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penegakan hukum tindak pidana pencucian uang yang berasal dari hasil kejahatan perbankan di Polrestanes Makassar yang diatur dalam UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PP -TPPU) terlaksana secara efektif. Penegakan hukum tindak pidana pencucian uang yang berasal dari hasil kejahatan perbankan di pengaruh oleh beberapa faktor, antara lain: faktor substansi hukum, struktur hukum, pengetahuan hukum, budaya hukum, dan kesadaran hukum cukup berpengaruh terhadap tindak pidana pencucian uang yang berasal dari hasil kejahatan perbankan di Polrestanes Makassar. The research objective is to analyze the law enforcement against money laundering crimes originating from the proceeds of banking crimes at the Makassar Police, and the influencing factors. This research method is empirical juridical research. The results of the research show that law enforcement of money laundering crimes originating from the proceeds of banking crimes at Makassar Police are regulated in Law no. 8 of 2010 concerning Prevention and Eradication of the Crime of Money Laundering (UU PP -TPPU) was implemented effectively. Law enforcement of the criminal act of money laundering originating from the proceeds of banking crime is influenced by several factors, including legal substance, legal structure, legal knowledge, legal culture and legal awareness which are quite influential on the criminal act of money laundering originating from the proceeds of banking crime, at the Makassar Police Station.
Tinjauan Viktimologis Terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual Lawi, Afriadi Nur Andi; Pawennei, Mulyati; Ahmad, Kamri
Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 4 No. 2 (2023): Journal of Lex Theory (JLT)
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis faktor-faktor apakah yang melatar belakangi terjadinya pelecehan seksual terhadap anak dan upaya pencegahan pelecehan seksual terhadap anak. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identitas masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah. Hasil penelitian pada penelitian adalah (1) Faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya pelecehan seksual terhadap anak adalah Faktor Pengetahuan, Faktor Sikap, Faktor Tindakan, Faktor Lingkungan, Faktor Keluarga dan Faktor Hukum. (2) Adapun upaya pencegahan pelecehan seksual terhadap anakyang telah dilakukan oleh polres gowa adalah upaya preventif dan upaya represif. The research objective is to analyze the factors behind the occurrence of sexual abuse against children and efforts to prevent sexual abuse against children. The type of research in this research is empirical juridical, which in other words is a type of sociological legal research and can also be called field research, namely examining applicable legal provisions and what happens in reality in society or other words, namely research conducted on the situation actual or real conditions that occur in society to know and find the facts and data needed, after the required data is collected it then leads to the identity of the problem which ultimately leads to solving the problem. The results of the research in this study are (1) The factors behind the occurrence of sexual abuse against children are Knowledge Factors, Attitude Factors, Action Factors, Environmental Factors, Family Factors and Legal Factors. (2) The efforts to prevent sexual abuse of children that have been carried out by the Gowa Police are preventive and repressive.

Page 6 of 16 | Total Record : 159

 4   5   6   7   8 

Filter by Year

2020 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 2 (2025): Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 6 No. 1 (2025): Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 5 No. 1 (2024): Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 4 No. 2 (2023): Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 4 No. 1 (2023): Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 3 No. 2 (2022): Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 3 No. 1 (2022): Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 2 No. 2 (2021): Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 2 No. 1 (2021): Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 1 No. 2 (2020): Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 1 No. 1 (2020): Journal of Lex Theory (JLT) More Issue