Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Journal of Lex Theory (JLT)

jlt
Website

Published by Universitas Muslim Indonesia

ISSN : 27221229 EISSN : 27221288 DOI : 10.52103/jlt.v1i1

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Journal of Lex Theory (JLT) adalah jurnal peer-review yang diterbitkan oleh Magister llmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia, yang diterbitkan 2 (Dua) kali setahun pada bulan Juni & Desember. Diterbitkan dalam Bahasa Indonesia, Sebagai upaya memperluas wacana hukum Indonesia untuk mengakses kontributor dan pembaca berbahasa Indonesia. Namun, kebaruan masalah merupakan prioritas dalam penerbitan. Ruang lingkup artikel yang diterbitkan dalam jurnal ini berurusan dengan berbagai topik di bidang Teori Hukum, Teori Hukum Perdata, Teori Hukum Pidana, Hukum Islam, Hukum Konstitusi, dan bagian lain terkait masalah kontemporer dalam Hukum.

Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum

Articles 159 Documents

1 2 3 4 5

Penerapan Asas Legalitas Materil Terhadap Hukum Pidana Adat: Studi Tana Toa Kajang Fakhrul Fuad; Hambali Thalib; Zainuddin Zainuddin
Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 2 No. 1 (2021): Journal of Lex Theory (JLT)
Publisher : Magister Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia

The research objective is to analyze the applicable customary criminal law, as well as the principles of national criminal law contained in the customary criminal law in Tana Toa Kajang, and to analyze the prospects for the application of the principle of material legality to customary criminal law in Tana Toa Kajang in the Criminal Law Reform in Indonesia. The research method used is sociological or empirical legal research. The results of the research show that the material customary criminal law applicable in Tana Toa Kajang is about customary criminal acts and their sanctions. The implementation of customary criminal law in Tana Toa Kajang, is carried out by holding a deliberation called the abborong which is led by Ammatoa and other customary stakeholders. The principles of national criminal law contained in the customary criminal law in Tana Toa Kajang are the principle of ultimum remedium, deliberation, principle, active national / personality, principle of national / passive protection, principle of territoriality, prospects of applying the principle of material legality to the applicable customary criminal law. in Tana Toa Kajang, not all customary criminal acts that apply in Tana Toa Kajang can be processed in court because there is a parameter of the principle of material legality, which is not against Pancasila.

Analisis Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak di Kota Makassar Muhammad Ibu Maulana Ruslan; Abdul Agis; Nur Fadhillah Mappaselleng
Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 2 No. 1 (2021): Journal of Lex Theory (JLT)
Publisher : Magister Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia

Tujuan penelitian menganalisa mengapa anak melakukan kejahatan narkotika yang dilakukan oleh anak dari perspektif kriminologi; dan upaya penanggulangannya. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Hasil penelitian bahwa Faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak di kota Makassar adalah Faktor lingkungan merupakan faktor terbesar anak melakukan tindak pidana narkotika diakibatkan karena anak sangat mudah mencontoh lingkungannya sehingga anak susah membedakan yang baik atau buruk, faktor keluarga ialah ketika anak yang kurang diawasi atau tidak mendapatkan pelajaran dari lingkup keluarganya apa lagi orang tua, faktor pendidikan dengan kurangnya pendidikan terkait bahaya penyalahgunaan narkotika atau tidak diajarinya sejak dini maka sangat rentang anak terlibat penyalahgunaan narkotika. Upaya aparat penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak dengan dua cara, yaitu dengan cara pencegahan (preventif) seperti dengan melakukan penyuhan ke pelajar dan Binluh. kemudian dengan cara penindakan (represif) dimulai dari pengintaian, penyelidikan, penyidikan, penangkapan dan penahanan. The research objective is to analyze why children commit narcotic crimes by children from a criminological perspective; and efforts to overcome them. This type of research is empirical legal research. The results showed that the factors that cause the narcotics crime committed by children in the city of Makassar are environmental factors which are the biggest factor for children committing narcotics crimes caused because children imitate their environment very easily so that children find it difficult to distinguish good or bad, family factors are when the child is Less supervised or not getting a lesson from the scope of their family, especially their parents, the educational factor with the lack of education related to the dangers of narcotics abuse or not being taught from an early age means that the range of children involved in narcotics abuse is very wide. The efforts of law enforcement officers in overcoming narcotics crimes committed by children in two ways, namely by means of prevention (preventive) such as by providing counseling to students and Binluh. then by means of repression (repressive) starting from reconnaissance, investigation, investigation, arrest and detention.

Kewenangan Notaris Dalam Pengesahan Perjanjian kawin Wira Dharma Pratiwi; Syahruddin Nawi; Hasbuddin Khalid
Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 2 No. 1 (2021): Journal of Lex Theory (JLT)
Publisher : Magister Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia

Tujuan penelitian menganalisis kewenangan Notaris dalam pembuatan Perjanjian Kawin serta untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap perkawinan dalam pembuatan perjanjian kawin Metode penelitian penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian bahwa kewenangan Notaris dalam pengesahan Perjanjian Kawin adalah Ada 2 (dua) kewenangan Notaris pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015: a). Notaris berperan sebagai pihak yang berwenang dalam pengesahan perjanjian perkawinan sebagai perjanjian tertulis dalam artian membuat perjanjian perkawinan ke dalam akta Notaris bilamana para pihak menghendakinya sebagaimana kewenangan. Perlindungan hukum terhadap perkawinan dalam pengesahan perjanjian kawin adalah Perlindungan hukum terhadap perkawinan dalam pembuatan perjanjian kawin merupakan perjanjian atau persetujuan yang dibuat oleh calon suami isteri, sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka. The research objective is to analyze the authority of a notary in making a marriage agreement and to find out and analyze the legal protection of marriage in making a marriage agreement. This research method is normative juridical research. The results show that the authority of the Notary in ratifying the Marriage Agreement is 2 (two) Notary powers after the Constitutional Court Decision Number 69 / PUU-XIII / 2015: a). The notary has the role of the competent party in ratifying the marriage agreement as a written agreement in the sense of making the marriage agreement into a Notary deed if the parties wish it according to their authority. Legal protection for marriage in the ratification of the marriage agreement is legal protection for marriage in the making of a marriage agreement which is an agreement or agreement made by a prospective husband and wife, before or when the marriage takes place to regulate the effects of marriage on their assets.

Kedudukan Alat Bukti Petunjuk Dalam Perkara Persaingan Usaha Di Indonesia Mansur Mansur; Sri Lestari Poernomo; Anzar Anzar
Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 2 No. 1 (2021): Journal of Lex Theory (JLT)
Publisher : Magister Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia

Tujuan penelitian untuk menganalisis kedudukan alat bukti petunjuk dalam perkara persaingan usaha di Indonesia. Penelitian ini disusun dengan tipe normatif melalui inventarisasi dan pencermatan terhadap bahan hukum. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa : Kedudukan alat bukti petunjuk dalam perkara persaingan usaha yakni merupakan salah satu alat bukti sah yang penggunaannya tidak tergantung pada alat bukti sah lainnya. Alat bukti petunjuk perkara persaingan usaha dapat dimaknai mengacu tetapi tidak terbatas pada penjelasan alat bukti petunjuk dalam hukum pidana dan persangkaan pada hukum perdata serta pada bukti ekonomi dan bukti komunikasi. Konsep alat bukti petunjuk ditentukan oleh masing-masing Majelis Komisi dan hakim untuk menafsirkannya berdasarkan perkara yang dihadapinya. The research objective to analyze the position of the evidence in the case of business competition in Indonesia. This research is structured with a normative type through an inventory and scrutiny of legal materials. The results of this study indicate that: The position of the evidence in the case of business competition is one of the legal evidence whose use does not depend on other legal evidence. Evidence for evidence in business competition cases can be interpreted as referring to but not limited to explanations of evidence in criminal law and presumptions in civil law as well as economic evidence and communication evidence. The concept of guiding evidence is determined by each Commission Council and judge to interpret it based on the case at hand.

Unifikasi Peraturan Daerah Tentang Pajak & Retribusi Daerah Berdasarkan Prinsip Omnibus Law Andi Elvira Fajarwati; Lauddin Marsuni; Abd Rahman
Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 2 No. 1 (2021): Journal of Lex Theory (JLT)
Publisher : Magister Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia

Tujuan penelitian menganalisis aprinsip omnibus law terhadap pembentukan Peraturan Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan dan menganalisis prinsip Omnibus Law dapat diterapkan dalam Pembentukan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Penelitian ini disusun dengan tipe Normatif Dogmatik. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan belum memasukkan konsep Omnibus Law sebagai salah satu asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Prinsip Omnibus Law dapat diterapkan dalam pembentukan peraturan daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan menimal memuat asas keterbukaan, asas tranparansi, asas pastisipasi publik. The research objective to analyze the principle of omnibus law on the formation of regional regulations based on statutory regulations and to analyze the principles of omnibus law that can be applied to the formation of regional regulations regarding regional taxes and levies. This research is structured with the type of Normative Dogmatic. The results of this study indicate that: Law Number 12 of 2011 concerning the Establishment of Legislation has not included the concept of Omnibus Law as one of the principles in the formation of laws and regulations. The Omnibus Law principle can be applied in the formation of regional regulations concerning Regional Taxes and Regional Levies by at least containing the principles of openness, the principle of transparency, the principle of public participation.

Optimalisasi Penerapan Penyanderaan (Gijzeling) Sebagai Upaya Penegakan Hukum (Law Enforcement) Dalam Penerimaan Pajak Sary Zettira Shyafril; Muh. Rinaldy Bima
Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 2 No. 2 (2021): Journal of Lex Theory (JLT)
Publisher : Magister Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia

Tujuan penelitian menganalisis penerapan penyanderaan (gijzeling) dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara dan faktor-faktor apa yang mempengaruhinya. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan Kanwil DJP Sulselbartra telah melaksanakan penyanderaan (gijzeling) di beberapa KPP Pratama di wilayah Kanwil DJP Sulselbartra dan upaya tersebut memiliki dampak yang signifikan terhadap kenaikan penerimaan pajak namun masih belum optimal disebabkan terdapat faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penyanderaan (gijzeling) sebagai upaya optimalisasi penerimaan pajak pada Kanwil DJP Sulselbartra diantaranya berupa kurangnya sumber daya manusia, sangat terbatasnya anggaran dalam pelaksanaan penyanderaan (gijzeling), kesadaran wajib pajak yang masih sangat rendah serta tidak kooperatif dan proses yang masih panjang dikarenakan harus berkordinasi dengan instansi pemerintahan terkait untuk menitipkan penanggung pajak yang disandera. The research objective to analyze the application of hostage taking (gijzeling) in an effort to optimize tax revenue at the Regional Office of the Directorate General of Taxes in South, West and Southeast Sulawesi and what factors influence it. The type of research used in this research is empirical legal research. The results of this study indicate that the Regional Office of DJP Sulselbartra has carried out hostage-taking (gijzeling) in several KPP Pratama in the Regional Office of DJP Sulselbartra and these efforts have a significant impact on increasing tax revenues but are still not optimal because there are factors that become obstacles in taking hostage (gijzeling) as an effort to optimize tax revenue at the Regional Office of DJP Sulselbartra including a lack of human resources, very limited budget in the implementation of hostage taking (gijzeling), taxpayer awareness is still very low and uncooperative and the process is still long due to having to coordinate with relevant government agencies to entrust hostage tax bearer.

Efektifitas Pelaksanaan e-Court dalam Penanganan Perkara Perdata di Pengadilan Agama Pangkajene Umar Yusuf
Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 2 No. 2 (2021): Journal of Lex Theory (JLT)
Publisher : Magister Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia

Tujuan penelitian menganalisis efektifitas pelaksanaan e-Court dalam penanganan perkara perdata di Pengadilan Agama Pangkajene, dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Metode penelitian ini yakni tipe penelitian menggunakan penelitian hukum empiris, sumber data menggunakan data primer dan sekunder, sampel penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) pelaksanaan Pelaksanaan e-Court dalam hal perbandingan antara jumlah perkara yang menggunakan e-Court dengan total jumlah perkara masuk dalam 1 tahun di Pegadilan Agama Pangkajene masih tergolong belum efektif terlaksana, sedangkan pelaksanaan e-Court dalam hal penerapan terhadap perkara yang telah terdaftar secara e-Court di Pengadilan Agama Pangkajene tergolong efektif pada tahap pembuatan akun, tahap pendaftaran perkara, tahap pembayaran biaya panjar perkara dan tahap pemanggilan pihak, serta tergolong kurang efektif pada tahap persidangan, dan (2) faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan e-Court dalam penanganan perkara perdata di Pengadilan Agama Pangkajene yakni faktor peraturan, faktor aparat hukum, faktor fasilitas pendukung dan faktor masyarakat. The research objective to analyze the effectiveness of the implementation of e-Court in handling civil cases at the Pangkajene Religious Court, and the factors that influence it. This research method is the type of research using empirical legal research, data sources using primary and secondary data, research samples. The results of this study indicate that (1) the implementation of the e-Court implementation in terms of the comparison between the number of cases using e-Court with the total number of cases entered in 1 year at the Pangkajene Religious Court is still classified as not being effectively implemented, while the e-Court implementation in terms of implementation against cases that have been registered by e-Court at the Pangkajene Religious Court are classified as effective at the account creation stage, case registration stage, the stage of payment of case down payment and the stage of calling parties, and classified as less effective at the trial stage, and (2) factors that affect the effectiveness of the implementation of e-Court in handling civil cases at the Pangkajene Religious Court, namely regulatory factors, legal apparatus factors, supporting facilities factors and community factors.

Efektivitas Pelaksanaan Fungsi Penuntut Umum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Studi Pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat Junaedi Junaedi
Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 2 No. 2 (2021): Journal of Lex Theory (JLT)
Publisher : Magister Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia

Tujuan penelitian menganalisis fektivitas pelaksanaan fungsi penuntut umum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, Tipe Penelitian ini adalah penelitian empiris.Hasil penelitian disimpulkan sebagai berikut (1) Efektivitas pelaksanaan fungsi Penuntut umum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat kurang efektif disebabkan karena masih kurangnya personil Jaksa Penuntut Umum serta fasilitas atau sarana yang kurang memadai. (2) Adapun Faktor-faktor yang mepengaruhi pelaksanaan fungsi penuntut umum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat adalah faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana/fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor budaya hukum. The research objective to analyze the effectiveness of the implementation of the function of the public prosecutor in eradicating corruption at the West Sulawesi High Court and the factors that influence it. This type of research is empirical research. The West Sulawesi High Prosecutor's Office is less effective due to the lack of Public Prosecutors' personnel and inadequate facilities or facilities. (2) The factors that influence the implementation of the function of the public prosecutor in eradicating corruption at the West Sulawesi High Court are legal factors, law enforcement factors, facilities/facilities factors, community factors, and legal culture factors.

Evektivitas Pelaksaanaan Keputusan Tripartit Dalam Penyelesaian Sengketa Ketenagkerjaan Taufiq Amini
Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 2 No. 2 (2021): Journal of Lex Theory (JLT)
Publisher : Magister Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas pelaksanaan keputusan tripartit dalam penyelesaian sengketa ketenagakerjaan dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif dan empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan keputusan tripartit dalam penyelesaian sengketa ketenagakerjaan di Dinas Ketenagakerjaan kota Makassar berjalan kurang efektif, disebabkan walaupun telah disepakati oleh kedua belah pihak mengenai pemenuhan kewajiban dilakukan sebelum atau sesudah penandatanganan keputusan tripartit, akan tetapi dalam pelaksanaannnya masih ada pihak meminta penundaan waktu, dan tetap juga melebihi batas waktu yang telah disepakati kedua belah pihak dan batas waktu yang ditentukan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Kurang efektifnya pelaksanaan keputusan tripartit dalam penyelesaian sengketa ketenagakerjaan disebabkan oleh beberapa faktor yaitu: (1) Faktor Hukum, (2) Faktor Penegak Hukum (Medistor), (3) Faktor Sarana dan Fasilitas (Transportasi), (4) Faktor Kesadaran dan Kepatuhan Hukum Masyarakat, dan (5) Faktor Budaya Hukum Masyarakat. The research objective to analyze the effective the implementation of tripartite decisions in the settlement of labor disputes is and what factors influence it. This research uses normative and empirical research. The results of this study indicate that the implementation of tripartite decisions in resolving labor disputes at the Makassar City Manpower Office is less effective, because even though it has been agreed by both parties regarding the fulfillment of obligations carried out before or after the signing of the tripartite decision, in its implementation there are still parties asking for a time delay. , and still exceeds the time limit that has been agreed upon by both parties and the time limit determined by Law Number 2 of 2004 concerning Settlement of Industrial Relations Disputes. The ineffective implementation of tripartite decisions in resolving labor disputes is caused by several factors, namely: (1) Legal Factors, (2) Law Enforcement Factors (Medistor), (3) Facilities and Facilities (Transportation), (4) Legal Awareness and Compliance Factors Society, and (5) Community Legal Cultural Factors.

Efektifitas Pelakasanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Mengenai Batas Usia Kawin: Studi Di Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa Muh. Fikri Haekal
Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 3 No. 1 (2022): Journal of Lex Theory (JLT)
Publisher : Magister Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia

Tujuan penelitian menganalisis Eketivitas Pelaksanaan Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Mengenai Batas Usia Kawin Studi Di Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa dan Faktor-Faktor yang mempengaruhi, Penelitian ini menggunakan data primer dengan mengadakan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Undang-Undang no 16 Tahun 2019 mengenai batas usia kawin belum berjalan secara efektif di Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa, dengan bukti kasus pekawinan diusia normal dan usia dini ialah 3:1; (2) Beberapa faktor yang mempengaruhi efektifitas pelaksanaan Undang-Undang no 16 Tahun 2019 mengenai batas usia kawin di Kecamtan Tombolo Pao Kabupaten Gowa ialah faktor pergaulan, Pendidikan, Ekonomi, Adat, Kehamilan di luar nikah, Kemandirian, Lingkungan, dan Kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi. The research objective to analyze the effectiveness of the implementation of Law No. 16 of 2019 regarding the Study Marriage Age Limit in the Kuncio Pao District, Gowa Regency and the influencing factors. This study used primary data by conducting interviews. The results of the study show that: (1) Law No. 16 of 2019 concerning the age limit for marriage has not been implemented effectively in Kuncio Pao District, Gowa Regency, with evidence of cases of marriage at normal and early age being 3:1; (2) Several factors that affect the effectiveness of the implementation of Law No. 16 of 2019 concerning the age limit for marriage in the District of Kuncio Pao, Gowa Regency are social factors, education, economy, customs, pregnancy outside marriage, independence, environment, and advances in information technology and Communication.

Page 3 of 16 | Total Record : 159

1 2 3 4 5

Filter by Year

2020 2025

Filter By Issues

All Issue Vol. 6 No. 2 (2025): Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 6 No. 1 (2025): Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 5 No. 1 (2024): Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 4 No. 2 (2023): Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 4 No. 1 (2023): Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 3 No. 2 (2022): Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 3 No. 1 (2022): Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 2 No. 2 (2021): Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 2 No. 1 (2021): Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 1 No. 2 (2020): Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 1 No. 1 (2020): Journal of Lex Theory (JLT) More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Hardianto Djanggih

Contact Email
hardianto.djanggih@umi.ac.id

Phone
+6285394360777

Journal Mail Official
hardianto.djanggih@umi.ac.id

Editorial Address
Jl. Urip Sumoharjo No.225, Sinrijala, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90231

Location
Kota makassar,

Sulawesi selatan

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Hardianto Djanggih

Contact Email hardianto.djanggih@umi.ac.id

Phone +6285394360777

Journal Mail Official hardianto.djanggih@umi.ac.id

Editorial Address Jl. Urip Sumoharjo No.225, Sinrijala, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90231

Location Kota makassar, Sulawesi selatan INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Hardianto Djanggih

Contact Email
hardianto.djanggih@umi.ac.id

Phone
+6285394360777

Journal Mail Official
hardianto.djanggih@umi.ac.id

Editorial Address
Jl. Urip Sumoharjo No.225, Sinrijala, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90231

Location
Kota makassar,

Sulawesi selatan

INDONESIA