cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hardianto Djanggih
Contact Email
hardianto.djanggih@umi.ac.id
Phone
+6285394360777
Journal Mail Official
hardianto.djanggih@umi.ac.id
Editorial Address
Jl. Urip Sumoharjo No.225, Sinrijala, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90231
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Journal of Lex Theory (JLT)
Published by Universitas Muslim Indonesia
ISSN : 27221229     EISSN : 27221288     DOI : 10.52103/jlt.v1i1
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Journal of Lex Theory (JLT) adalah jurnal peer-review yang diterbitkan oleh Magister llmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia, yang diterbitkan 2 (Dua) kali setahun pada bulan Juni & Desember. Diterbitkan dalam Bahasa Indonesia, Sebagai upaya memperluas wacana hukum Indonesia untuk mengakses kontributor dan pembaca berbahasa Indonesia. Namun, kebaruan masalah merupakan prioritas dalam penerbitan. Ruang lingkup artikel yang diterbitkan dalam jurnal ini berurusan dengan berbagai topik di bidang Teori Hukum, Teori Hukum Perdata, Teori Hukum Pidana, Hukum Islam, Hukum Konstitusi, dan bagian lain terkait masalah kontemporer dalam Hukum.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 159 Documents
 12   13   14   15   16 
Efektivitas Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Wardany, Prawira; Razak, Askari; Sutiawati, Sutiawati
Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Theory (JLT)
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52103/jlt.v5i2.1865

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas restoratif justice dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan di Kepolisian Resor Pangkep, dan 2). Untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang menghambat restoratif justice dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan di Kepolisian Resor Pangkep. Tipe penelitian ini adalah yuridis empiris. Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwa: 1). Efektivitas restoratif justice dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan di Kepolisian Resor Pangkep, belum berjalan secara efektif dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan. Hal ini dikarenakan kunci dari proses penyelesaian secara mediasi adalah harus didasari adanya kesepakatan oleh para pihak. 2). Pada ketiga faktor tersebut yang paling menghambat adalah pihak pelaku dan korban dikarenakan belum tercapainya syarat materil yang harus dipenuhi untuk dapat mencapai penyelesaian tindak pidana penganiayaan melalui restoratif justice. The research objective is to analyze the efforts to resolve the crime of land grabbing in ParePare City. This type of research is empirical, the results of the author's research found that: 1) Law enforcement efforts against land grabbing in the city of ParePare are less effective, as for efforts that can be made by law enforcers in the city of ParePare through Pre-Emtive Efforts (prevention with understanding the law), Efforts Preventive (Prevention through socialization and counselling) and Repressive Efforts (social control efforts carried out after a violation occurs to restore harmony that was disturbed due to conflict or deviation). As with disputes in other fields, land disputes can be resolved in various ways, including through arbitration, alternative dispute resolution, and judicial bodies. The inhibiting factors in law enforcement against criminal acts of land grabbing are; Economic conditions, lack of legal awareness in society, community habits, and historical factors.
Penerapan Pidana Mati Dari Perspektif Hak Asasi Manusia Baharuddin, Asriyani; Pawennei, Mulyati; Aswari, Aan
Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 6 No. 1 (2025): Journal of Lex Theory (JLT)
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis penerapan pidana mati di Indonesia dari perspektif Hak Asasi Manusia (HAM), dengan menyoroti dilema antara upaya penegakan hukum dan perlindungan hak hidup sebagai hak dasar yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif-yuridis Hasil penelitian menunjukkan bahwa (KUHP) baru telah mengadopsi moderasi dalam penerapan pidana mati, dengan menetapkan masa percobaan selama 10 tahun sebelum eksekusi dilaksanakan. Penelitian Penelitian ini menemukan bahwa penerapan pidana mati di Indonesia masih menimbulkan kontroversi dalam perspektif HAM, terutama terkait hak hidup. KUHP baru memberikan masa percobaan 10 tahun sebelum eksekusi sebagai bentuk moderasi hukum. Selain itu, kepastian hukum dianggap penting agar pidana mati diterapkan secara adil, tidak diskriminatif, dan tetap menjamin perlindungan hak asasi manusia. The research objective is to analyse the implementation of the death penalty in Indonesia from a Human Rights (HAM) perspective, by highlighting the dilemma between law enforcement efforts and the protection of the right to life as a basic right that cannot be reduced under any circumstances. The research method used is a normative-juridical approach. The results of the study indicate that the new Criminal Code (KUHP) has adopted moderation in the implementation of the death penalty, by setting a 10-year probationary period before execution. This study found that the implementation of the death penalty in Indonesia still causes controversy from a human rights perspective, especially regarding the right to life. The new Criminal Code provides a 10-year probationary period before execution as a form of legal moderation. In addition, legal certainty is considered important so that the death penalty is implemented fairly, non-discriminatory, and still guarantees the protection of human rights
Tanggung Jawab Karyawan Atas Penggelapan Uang Koperasi Mukhtar, Sri Anita Pudjadi; Fahmal, A. Muin; Ahmad, Kamri
Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 6 No. 1 (2025): Journal of Lex Theory (JLT)
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis perlindungan hukum bagi anggota koperasi dan memperkuat tata Kelola koperasi simpan pinjam. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif. Hasil dari penelitian ini terkait tanggung jawab karyawan atas penggelapan uang koperasi bahwa Koperasi simpan pinjam bertanggung jawab untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan akibat penggelapan dana nasabah. Jika dana nasabah hilang atau digelapkan oleh oknum anggota koperasi atau pihak yang bekerja di koperasi, koperasi bisa diminta untuk mengganti kerugian tersebut kepada nasabah yang dirugikan. Jika terjadi kelalaian dalam pengawasan internal, koperasi bisa dianggap tidak memenuhi tanggung jawabnya untuk menjaga keamanan dana nasabah dan bisa menghadapi tindakan hukum. Jika penggelapan dana dilakukan oleh oknum yang memiliki wewenang atau anggota koperasi, tindakan tersebut bisa dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seperti dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).. The research objective is to analyse the legal protection for cooperative members and strengthen the governance of savings and loan cooperatives. This research uses a normative legal research type. The results of this study related to employee responsibility for embezzlement of cooperative funds, that savings and loan cooperatives are responsible for compensating for losses incurred due to embezzlement of customer funds. If customer funds are lost or embezzled by individual cooperative members or parties working in the cooperative, the cooperative can be asked to compensate the losses to the injured customers. If internal supervision is negligent, the cooperative can be deemed not to have fulfilled its responsibility to maintain the security of customer funds and can face legal action. Suppose embezzlement of funds is carried out by individuals who have authority or are cooperative members. In that case, such actions can be subject to criminal sanctions per applicable provisions, such as in the Criminal Code (KUHP).
Implementasi Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Di Tingkat Kepolisian Wahid, Iyan Masita; Pawennei, Mulyati; Tjolleng, Arfah
Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 6 No. 1 (2025): Journal of Lex Theory (JLT)
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis implementasi UU No.12/2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Polres Maros. Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan yuridis-empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Unit PPA Satreskrim Polres Maros sudah menerapkan UU No. 12/2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dari akhir tahun 2023 hingga saat ini, namun UU TPKS ini hanya diterapkan pada Korban Perempuan Dewasa saja, untuk Korban Anak masih menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak, dan 2) Pembuktian hukum kepada perempuan dewasa yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual di Kepolisian Resor Maros, masih ada yang kurang berjalan optimal. Hal ini dikarenakan kurangnya bukti yang didapatkan serta pihak korban yang tidak kooperatif saat dimintai keterangan oleh Penyidik Kepolisian, sehingga penyidik mengalami kesulitan dalam membuktikan perkara tersebut. The research objective is to analyse the implementation of Law No. 12/2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence in the Maros Police Resort. This study is a study with a juridical-empirical approach. The results of the study indicate that: 1) The PPA Unit of the Maros Police Criminal Investigation Unit has implemented Law No. 12/2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence from the end of 2023 until now, but this TPKS Law is only applied to Adult Female Victims, for Child Victims still using the Child Protection Law, and 2) Legal evidence for adult women who are victims of criminal acts of sexual violence in the Maros Police Resort, there are still some that are not running optimally. This is due to the lack of evidence obtained and the victims who are not cooperative when questioned by Police Investigators, so investigators have difficulty in proving the case.
Efektivitas Fungsi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pengedaran Narkotika Gunawan M, Muhammad; Kamal, Muhammad; Hambali, Azwad Rachmat
Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 6 No. 1 (2025): Journal of Lex Theory (JLT)
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis implementasi UU No.12/2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Polres Maros. Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan yuridis-empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Unit PPA Satreskrim Polres Maros sudah menerapkan UU No. 12/2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dari akhir tahun 2023 hingga saat ini, namun UU TPKS ini hanya diterapkan pada Korban Perempuan Dewasa saja, untuk Korban Anak masih menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak, dan 2) Pembuktian hukum kepada perempuan dewasa yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual di Kepolisian Resor Maros, masih ada yang kurang berjalan optimal. Hal ini dikarenakan kurangnya bukti yang didapatkan serta pihak korban yang tidak kooperatif saat dimintai keterangan oleh Penyidik Kepolisian, sehingga penyidik mengalami kesulitan dalam membuktikan perkara tersebut. The research objective is to analyse the implementation of Law No. 12/2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence in the Maros Police Resort. This study is a study with a juridical-empirical approach. The results of the study indicate that: 1) The PPA Unit of the Maros Police Criminal Investigation Unit has implemented Law No. 12/2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence from the end of 2023 until now, but this TPKS Law is only applied to Adult Female Victims, for Child Victims still using the Child Protection Law, and 2) Legal evidence for adult women who are victims of criminal acts of sexual violence in the Maros Police Resort, there are still some that are not running optimally. This is due to the lack of evidence obtained and the victims who are not cooperative when questioned by Police Investigators, so investigators have difficulty in proving the case.
Implementasi Kewenangan Hakim Dalam Menetapkan Perkara Permohonan (Voluntair) Di Pengadilan Negeri Majene Nasution, Ahmad Dalmy Iskandar; Hafidz, Ma'ruf; Handayani, Dwi
Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 6 No. 1 (2025): Journal of Lex Theory (JLT)
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis kewenangan hakim dalam menetapkan gugatan voluntair khususnya perihal yang menjadi pedoman hakim dalam menangani perkara permohonan yang belum diatur materi permohonannya dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Majene tidak membatasi kewenangan yurisdiksinya hanya pada perkara permohonan yang secara eksplisit telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini tercermin dari data penetapan yang menunjukkan bahwa dari 51 perkara permohonan yang diajukan sejak tahun 2022 hingga 2025, terdapat 44 perkara yang dikabulkan meskipun materi permohonannya tidak diatur dalam regulasi formal. The research objective is to analyse the authority of judges in adjudicating voluntary claims, particularly concerning the legal guidelines used by judges when handling petition cases whose subject matter is not yet regulated by statutory law. This study employs an empirical legal research method. The findings reveal that the Majene District Court does not limit its jurisdiction solely to petitions explicitly stipulated in legislation. This is evidenced by the court’s decisions, which show that out of 51 petition cases submitted between 2022 and 2025, a total of 44 petitions were granted even though the subject matter was not regulated in any formal legislation.
Fungsi Kepolisian Dalam Efektivitas Penegakkan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Pratama, Muh. Alwi; Razak, Askari; Badaru, Baharuddin
Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 6 No. 1 (2025): Journal of Lex Theory (JLT)
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas fungsi kepolisian dalam penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika di Kota Makassar. Permasalahan penyalahgunaan narkotika telah menjadi isu serius yang mengancam stabilitas sosial, kesehatan publik, dan generasi muda. Dalam konteks ini, peran Polrestabes Makassar sebagai ujung tombak penegakan hukum sangatlah krusial. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan aparat kepolisian, tokoh masyarakat, dan pengamatan langsung di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Polrestabes Makassar telah menjalankan tugasnya sesuai peraturan perundang-undangan, masih terdapat berbagai hambatan seperti keterbatasan anggaran, kurangnya personel terlatih, lemahnya koordinasi antarinstansi, serta pengaruh jaringan narkotika yang melibatkan oknum internal maupun eksternal. Selain itu, pendekatan represif yang dominan belum dibarengi dengan strategi preventif dan rehabilitatif yang memadai. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kapasitas kelembagaan, pembentukan sinergi multipihak, serta penguatan peran masyarakat dan teknologi dalam pencegahan narkotika. Dengan upaya yang komprehensif, diharapkan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika di Kota Makassar dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.. The research objective is to analyse the effectiveness of police functions in law enforcement against drug abuse in Makassar City. Drug abuse has become a serious issue that threatens social stability, public health, and the younger generation. In this context, the role of Makassar City Police (Polrestabes Makassar) as the forefront of law enforcement is crucial. This study employs an empirical juridical method with a qualitative approach. Data were collected through interviews with police officers, community leaders, and direct field observations. The findings indicate that although the police have carried out their duties according to the prevailing laws and regulations, several obstacles remain, including budget limitations, lack of trained personnel, weak interagency coordination, and the influence of drug networks involving both internal and external actors. Moreover, the predominant repressive approach has not been adequately complemented by preventive and rehabilitative strategies. This research recommends institutional capacity building, enhanced multi-stakeholder synergy, and the strengthening of community roles and technology in drug prevention. Through a comprehensive approach, it is expected that law enforcement against drug abuse in Makassar City will become more effective and sustainable..
Pemberian Tuntutan Oleh Jaksa Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Ashar, Sitti Nurlaelah Ramadhani Muhammad; Rahman, Abd; Badaru, Baharuddin
Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 6 No. 1 (2025): Journal of Lex Theory (JLT)
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis bentuk dan pertimbangan hukum yang digunakan oleh Jaksa dalam memberikan tuntutan terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika di Kejaksaan Negeri Makassar. Penyalahgunaan narkotika merupakan tindak pidana yang berdampak luas terhadap masyarakat, baik dari aspek kesehatan, sosial, maupun keamanan nasional. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika memerlukan pendekatan yang cermat, adil, dan proporsional. Penelitian ini menggunakan metode empiris dengan pendekatan yuridis-sosiologis, melalui wawancara langsung dengan Jaksa, pengumpulan data dari berkas perkara, serta observasi terhadap praktik peradilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Jaksa mempertimbangkan beberapa aspek penting dalam menentukan tuntutan, antara lain jenis narkotika yang disalahgunakan, jumlah barang bukti, peran pelaku (pengguna, pengedar, atau kurir), serta rekam jejak dan kondisi sosial pelaku. Jaksa juga memperhatikan aspek kemanusiaan dan rehabilitasi bagi pelaku yang terbukti sebagai pengguna. Dalam banyak kasus, tuntutan disesuaikan dengan tujuan pemidanaan yang tidak semata-mata represif, tetapi juga bersifat preventif dan rehabilitatif. Temuan ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam perumusan kebijakan penuntutan terhadap tindak pidana narkotika di masa mendatang. The research objective is to analyse the form and legal considerations used by prosecutors in filing charges against narcotics abusers at the Makassar District Prosecutor’s Office. Narcotics abuse is a criminal act that has broad impacts on society, including health, social stability, and national security. Therefore, law enforcement against narcotics offenders requires a careful, fair, and proportional approach. This research employs an empirical method with a juridical-sociological approach, involving interviews with prosecutors, analysis of case files, and observation in the courtroom. The findings reveal that prosecutors consider several key factors in determining charges, including the type and quantity of narcotics, the defendant's role (user, dealer, or courier), criminal record, and social background. Prosecutors also consider humanitarian aspects and the possibility of rehabilitation, especially for users. In many cases, charges are aligned with penal objectives that are not only repressive but also preventive and rehabilitative. These findings are expected to contribute to the development of prosecutorial policies regarding narcotics-related crimes in the future.
Perlindungan Hukum Bagi Aparatur Sipil Negara Sebagai Subjek Hukum Atas Legalitas Yang Di Terbitkan Oleh Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/BPN Nur, Andi Ardian; Nawi, Syahruddin; Makkuasa, Anzar
Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 6 No. 1 (2025): Journal of Lex Theory (JLT)
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk dan efektivitas perlindungan hukum terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), khususnya berkaitan dengan tanggung jawab hukum atas produk sertipikat yang telah diterbitkan. Dalam praktiknya, ASN BPN sering kali menjadi pihak yang disalahkan atas sengketa pertanahan meskipun telah menjalankan tugas sesuai prosedur. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris dengan mengkaji norma hukum yang berlaku (data sekunder) dan melakukan wawancara serta observasi langsung di Kantor Pertanahan Kabupaten Jeneponto (data primer). Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap ASN ATR/BPN belum sepenuhnya optimal, baik dari sisi regulasi maupun implementasinya. Masih ditemukan adanya kriminalisasi terhadap ASN akibat kelemahan sistemik seperti ketidakjelasan regulasi, lemahnya koordinasi lintas sektoral, dan minimnya pendampingan hukum institusional. Oleh karena itu, perlu adanya penguatan peraturan internal, optimalisasi fungsi kehumasan dan advokasi hukum, serta pelatihan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan perlindungan hukum bagi ASN di sektor pertanahan. Penelitian ini merekomendasikan pentingnya harmonisasi kebijakan dan pembentukan mekanisme perlindungan institusional yang berpihak pada kepastian hukum dan profesionalitas ASN. The research objective is to analyse the forms and effectiveness of legal protection provided to Civil Servants (ASN) within the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency (ATR/BPN), particularly concerning legal accountability for issued land certificates. In practice, ATR/BPN civil servants are often blamed in land disputes, even though they have performed their duties according to existing procedures and regulations. The research adopts a juridical-empirical approach by examining applicable legal norms (secondary data) and conducting interviews and field observations at the Land Office in Jeneponto Regency (primary data). The findings reveal that the legal protection for ATR/BPN civil servants is not yet optimal, both in terms of regulations and their implementation. Instances of criminalisation are still found, rooted in systemic weaknesses such as ambiguous legal frameworks, a lack of intersectoral coordination, and limited institutional legal support. Therefore, internal regulatory reinforcement, optimisation of public relations and legal advocacy functions, and continuous legal capacity building are essential to improve protection for civil servants in the land sector. This study recommends the importance of policy harmonisation and the establishment of institutional protection mechanisms that uphold legal certainty and support the professionalism of civil servants.

Page 16 of 16 | Total Record : 159

 12   13   14   15   16 

Filter by Year

2020 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 2 (2025): Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 6 No. 1 (2025): Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 5 No. 1 (2024): Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 4 No. 2 (2023): Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 4 No. 1 (2023): Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 3 No. 2 (2022): Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 3 No. 1 (2022): Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 2 No. 2 (2021): Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 2 No. 1 (2021): Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 1 No. 2 (2020): Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 1 No. 1 (2020): Journal of Lex Theory (JLT) More Issue