cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hardianto Djanggih
Contact Email
hardianto.djanggih@umi.ac.id
Phone
+6285394360777
Journal Mail Official
hardianto.djanggih@gmail.com
Editorial Address
Jl. Urip Sumoharjo No.225, Sinrijala, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90231
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Journal of Lex Generalis (JLG)
Published by Universitas Muslim Indonesia
ISSN : 2722788X     EISSN : 27227871     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Journal of Lex Generalis (JLG) adalah jurnal peer-review yang diterbitkan oleh Magister llmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia, yang diterbitkan 12 (Dua Belas) kali setahun pada bulan Juni & Desember. Diterbitkan dalam Bahasa Indonesia, Sebagai upaya memperluas wacana hukum Indonesia untuk mengakses kontributor dan pembaca berbahasa Indonesia. Namun, kebaruan masalah merupakan prioritas dalam penerbitan. Ruang lingkup artikel yang diterbitkan dalam jurnal ini berurusan dengan berbagai topik di bidang Teori Hukum, Teori Hukum Perdata, Teori Hukum Pidana, Hukum Islam, Hukum Konstitusi, dan bagian lain terkait masalah kontemporer dalam Hukum.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 445 Documents
 20   21   22   23   24 
Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Komunikasi Masyarakat Pada Kementerian Hukum Dan HAM Sulawesi Barat Aprilia Aprilia; La Ode Husen; Muhammad Ya'rif Arifin
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 8 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (304.924 KB)

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Komunikasi Masyarakat Pada Kantor Wilayah Kementrian Hukum Dan HAM Provinsi Sulawesi Barat, dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini adalah memggunakan tipe penelitian Hukum Normatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Penyelesaian pelanggaran HAM sebagai bentuk pelayanan komunikasi masyarakat pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat sudah dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 32 Tahun 2016 tentang Pelayanan Komunikasi Masyarakat terhadap Permasalahan Hak Asasi Manusia terlaksana cukup efektif, dimana pelaksana Yankomas dalam menangani permasalahan HAM yang dikomunikasikan meliputi: menerima dan menindaklanjuti komunikasi, menelaah dugaan pelanggaran HAM; dan melakukan koordinasi dan memberikan Surat Rekomendasi. Begitu pula pelaksana Yankomas dalam menangani permasalahan HAM yang tidak/belum dikomunikasikan dengan: melakukan identifikasi dugaan pelanggaran HAM, menelaah dugaan pelanggaran HAM, dan melakukan koordinasi dan memberikan surat rekomendasi. The Research objective to analyze the effectiveness of the implementation of Community Communication Services at the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights of West Sulawesi Province, and the factors that influence it. The approach used in this research is to use the type of normative law research. The results of this study conclude that the settlement of human rights violations as a form of public communication services at the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights in West Sulawesi has been carried out in accordance with the Regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number 32 of 2016 concerning Public Communication Services on Human Rights Issues. Yankomas in handling human rights issues that are communicated include: receiving and following up on communications, reviewing allegations of human rights violations; and coordinate and provide Recommendation Letters. Likewise, Yankomas implementers in dealing with human rights issues that have not been/have not been communicated by: identifying allegations of human rights violations, reviewing allegations of human rights violations, and coordinating and providing letters of recommendation
Tanggung Jawab Hukum Keperdataan Dokter Terhadap Pasien Sri Wahyuni; Kamal Hidjaz; Sahban Sahban
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 8 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (264.366 KB)

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis Tanggung Jawab Hukum Keperdataan Dokter terhadap Pasien menurutt Undang- Undang Nomor 29 Tahun 2004 untuk mengetahui tanggungjawab hukum keperdataan dokter dalam penanganan pelayanan kesehatan terhadap pasien dan bagaimana hubungan hukum keperdataan antara dokter, pasien dan rumah sakit. Penelitian ini bersifat yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dokter bertanggung jawab sesuai dengan pelanggarannya, dimana jika dokter melakukan pelanggaran etik maka diadili dan diberi sanksi di Mahkamah Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI). Meskipun dokter sudah diadili dan diberi sanksi oleh lembaga peradilan profesi. Hubungan hukum antara dokter dan pasien dalam pelayanan medis yaitu berdasarkan transaksi terapetik, dimana pasien memberikan persetujuan tindakan medis (informed consent) pada dokter di rumah sakit dan dokter dalam pelayanan medis di rumah sakit guna memenuhi transaksi terapetik dokter melakukan usaha maksimal (inspanning verbintenis) pada pasien. Hubungan hukum antar dokter dan rumah sakit dalam pelayanan medis yaitu berdasarkan Undang-Undang No.44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, dimana rumah sakit dapat mempekerjakan dokter sebagai karyawan (employee) atau tenaga medis tidak tetap atau konsultan bisa juga disebut mitra. The Research objective to analyze the Civil Legal Responsibility of Doctors to Patients according to Law No. 29 of 2004 to determine the civil legal responsibilities of doctors in handling health services to patients and how the civil law relationship between doctors, patients and hospitals. This research is juridical normative. The results of the study indicate that doctors are responsible according to their violations, where if doctors commit ethical violations, they are tried and given sanctions at the Indonesian Medical Disciplinary Court (MKDKI). Even though doctors have been tried and sanctioned by the professional judiciary. The legal relationship between doctors and patients in medical services is based on therapeutic transactions, where patients give informed consent to doctors at hospitals and doctors in medical services at hospitals in order to fulfill therapeutic transactions, doctors make maximum efforts (inspanning verbintenis) on patient. The legal relationship between doctors and hospitals in medical services is based on Law No. 44 of 2009 concerning Hospitals, where hospitals can employ doctors as employees (employees) or non-permanent medical personnel or consultants can also be called partners.
Efektifitas Kesepakatan Dalam Tata Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan Mulky Asrory Ilyas; Syahruddin Nawi; Ilham Abbas
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 8 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (287.269 KB)

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis program Perhutanan Sosial di bidang Hutan Kemasyarakatan dapat diterima pada masyarakat Kelurahan Battang dan Battang Barat Kecamatan Wara Barat Kota Palopo; dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Tipe Penelitian ini adalah Tipe Penelitian Empiris. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Program Perhutanan Sosial dengan Skema Hutan Kemasyakatan yang dilakukan pada Gapoktan Tandung Billa tersebut efektif (sangat menyambut dan merespon dengan baik adanya program tersebut). Faktor-faktor yang mempengaruhi mempunyai pengaruh yang positif terhadap masyarakat dikarenakan : a. Faktor Pengaruh Hukum, dapat mengelola hutan secara legal dan faktor keamanan lingkungan sangat kondusif dengan adanya aturan yang jelas: b. Faktor Ekonomi, yakni memberikan akses pengelolaan yang baik kepada masyarakat, sehingga jenis usaha mereka semakin berkembang yang berpengaruh positif pada perekonomian masyarakat setempat. c. Faktor Kebudayaan, dalam hal nilai-nilai budaya sesuai dengan yang terkadung dalam kehidupan masyarakat. The Research objective to analyze the Social Forestry program in the field of Community Forest that was acceptable to the people of Battang and West Battang Villages, Wara Barat District, Palopo City; and the factors that influence it. This type of research is the type of empirical research. The results of this study indicate that the Social Forestry Program with the Community Forest Scheme carried out at the Tandung Billa Gapoktan is effective (very welcome and responds well to the existence of the program). The influencing factors have a positive influence on society due to: a. Legal Influence Factors, being able to manage forests legally and environmental safety factors are very conducive with clear rules: b. Economic factors, namely providing access to good management for the community, so that their type of business is growing which has a positive effect on the economy of the local community. c. Cultural factors, in terms of cultural values ​​in accordance with those contained in people's lives.
Perlindungan Hukum Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Studi Kasus Di Kota Makassar Afrizal Rinjani Samudra Arsad; Hambali Thalib; Ma’ruf Hafidz
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 8 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (254.966 KB)

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, dan untuk mengetahui upaya apa yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam menanggulangi perdagangan anak di Kota Makassar. Metode penelitian yang dilakukan Penulis adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak di Kota Makassar antara lain karena substansi hukum, struktur hukum, budaya hukum. 2) Perlindungan hukum anak korban kekerasan seksual saat ini diantaranya diberikan oleh beberapa perundang-undangan di Indonesia seperti KUHP dan KUHAP, Undang-undang Nomor 35 Nomor 2014 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak. Aparat penegak hukum harus betul-betul serius menindas pelaku-pelaku kekerasan seksual anak hingga jerah. Peran serta negara juga sangat diharapkan dalam hal ini dan pendalaman ajaran agama. The Research objective to analyze the factors that cause sexual violence against children, and to find out what efforts have been made by the police in tackling child trafficking in Makassar City. The research method carried out by the author is a qualitative descriptive research method. The results of this study indicate that: 1) There are several factors that cause sexual violence against children in Makassar City, among others due to legal substance, legal structure, legal culture. 2) Legal protection for children who are victims of sexual violence is currently provided by several laws in Indonesia such as the Criminal Code and the Criminal Procedure Code, Law Number 35 Number 2014 concerning Child Protection, and Law Number 11 Year 2012 concerning the juvenile justice system. Law enforcement officers must be really serious in oppressing perpetrators of child sexual violence until they are discouraged. The participation of the state is also highly expected in this and the deepening of religious teachings.
Perlindungan Hukum Terhadap Proses Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Fisik Yang Dilakukan Oleh Anak Marwani R Marwani R; Hambali Thalib; Abdul Qahar
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 8 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (267.425 KB)

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis bentuk perlindugan hukum terhadap proses penyidikan tindak pidana kekerasaan fisik yang dilakukan oleh anak di Kepolisian Resort Takalar serta mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian empiris. Hasil penelitian bahwa Perlindungan hukum terhadap proses penyidikan tindak pidana kekerasaan fisik yang dilakukan oleh anak di kepolisian resort takalar masih kurang maksimal. Faktor-faktor yang mempengaruhi perlindungan hukum terhadap proses penyidikan tindak pidana kekerasaan fisik yang dilakukan oleh anak di kepolisian resort takalar yaitu; keluarga, ketiadaan balai pemasyarakatan dan keterbatasan sarana dan prasarana. Perlu ditingkatkan Koordinasi dan Kerjasama antara Pihak Kepolisian, Balai Pemasyarakatan, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri dan Pemerintah dalam penanganan kasus/perkara yang berhubungan dengan Anak pada tahap penyidikan sesuai UU Sistem Peradilan Pidana Anak. The Research objective to analyze the form of legal protection against the process of investigating crimes of physical violence committed by children at the Takalar Police Resort and to find out the factors that influence it. This study uses the type of empirical research. The results of the study that legal protection against the process of investigating crimes of physical violence committed by children at the Takalar resort police is still not optimal. The factors that influence the legal protection of the process of investigating crimes of physical violence committed by children at the Takalar Resort Police are; family, the absence of a correctional center and limited facilities and infrastructure. It is necessary to improve coordination and cooperation between the Police, Correctional Centers, District Prosecutors, District Courts and the Government in handling cases/cases related to children at the investigation stage in accordance with the Juvenile Criminal Justice System Act.
Penyimpangan Keuangan Daerah Pada Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 M. Basir AS; Sufirman Rahman; La Ode Husen
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 8 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (287.622 KB)

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis sistem pengelolaan keuangan daerah menurut PP No 58 Tahun 2005. dalam perspektif keuangan daerah. Tipe penelitian ini adalah Normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian menunjukan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan aspek penting dalam pengelolaan keuangan daerah yaitu keterkaitan antara kebijakan (policy), perencanaan (planning), dan penganggaran (budget), serta harus dilakukan secara terbuka (transparan) dan dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel). Penyimpangan dalam penyaluran dana Bantuan Sosial (Bansos) di lingkup Sekretariat Daerah (Setda) Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2008 lalu terjadi karena proses penyaluran dananya tidak transparan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Tidak diterapkannya prinsip kecermatan, kehati-hatian, ketika melakukan verifikasi terhadap semua proposal yang masuk mengakibatkan banyak proposal fiktif dari penerima bantuan sehingga mengakibatkan temuan kerugian Negara dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Kantor Perwakilan Sulsel sebesar Rp 8.867.500.000.-. The Research objective to analyze the regional financial management system according to Government Regulation No. 58 of 2005. In the perspective of regional finance. This type of research is normative. The approach used is a statutory approach and a case approach. The results of the study show that Government Regulation Number 58 of 2005 concerning Regional Financial Management mentions important aspects in regional financial management, namely the link between policy (policy), planning (planning), and budgeting (budget), and must be carried out openly (transparently) and can accountable (accountable). Deviations in the distribution of Social Assistance (Bansos) funds within the Regional Secretariat (Setda) of the South Sulawesi Provincial Government in 2008 occurred because the process of disbursing funds was not transparent and could not be accounted for. The non-applicability of the principle of prudence, prudence, when verifying all incoming proposals resulted in many fictitious proposals from recipients of assistance, resulting in the finding of state losses from the Supreme Audit Agency (BPK) RI Representative Office of South Sulawesi amounting to Rp. 8,867.5 million.-
Netralitas Aparatur Sipil Negara Dan Implikasi Penerapan Sanksi Atas Pelanggaran Terhadap Penyelenggaraan Pemilihan Suaib Suaib; A. Muin Fahmal; Kamri Ahmad
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 8 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (320.58 KB)

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis Netralitas Aparatur Sipil Negara Dan Implikasi Penerapan Sanksi Atas Pelanggaran Terhadap Penyelenggaraan Pemilihan dan faktor-faktor apakah yang mempengaruhi Netralitas Aparatur Sipil Negara Terhadap Penyelenggaraan Pemilihan. Penelitian ini mengunakan data primer berupa hasil wawancara dan penyebaran kuesioner pada Kantor Bawaslu Polewali Mandar, Kantor KPU Polewali Mandar, data sekunder berupa hasil karya dari pakar pakar hukum, teori-teori hukum, buku-buku, dan situs resmi yang berkaitan dengan judul penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Implikasi Penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Aparatur Sipil Negara pada pemilihan Bupati di Kabupaten Polewali Mandar masih kurang berpengaruh, (2) Setelah dilakukan serangkaian pengujian korelasi dari faktor-faktor yang mempengaruhi, diperoleh hasil bahwa faktor pemahaman terhadap aturan, budaya hukum, pengaruh pihak lain, dan perilaku aparatur sipil negara mempengaruhi netralitas aparatur sipil negara. The Research objective to analyze the Neutrality of the State Civil Apparatus and the Implications of Implementing Sanctions for Violations in the Implementation of Elections and what factors affect the Neutrality of the State Civil Apparatus to the Implementation of Elections. This study uses primary data in the form of interviews and questionnaires at the Polewali Mandar Bawaslu Office, Polewali Mandar KPU Office, secondary data in the form of the work of legal experts, legal theories, books, and official websites related to the research title. The results of the study show that: (1) The implications of the application of Law Number 5 of 2014 concerning State Civil Apparatus and Government Regulation Number 53 of 2010 concerning Discipline of State Civil Apparatus in the election of Regents in Polewali Mandar Regency are still less influential, (2) After a series of Correlation testing of the influencing factors, the result is that the understanding of the rules, legal culture, the influence of other parties, and the behavior of the state civil apparatus affect the neutrality of the state civil apparatus
Efektivitas Penerapan Hukum Pidana Materil Terhadap Anak Sebagai Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Yusril Mahendra; Muliaty Pawennei; Sutiawati Sutiawati
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 8 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (302.692 KB)

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas penerapan hukum pidana materil terhadap anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika; dan Faktor yang mempengatuhinya. Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Pangkajene. Untuk mencapai tujuan tersebut peneliti menggunakan metode pengumpulan data, dengan sumber data primer dan sumber data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Efektivitas penerapan hukum pidana materill terhadap anak sebagai pelaku penyalahguna narkotika kurang efektif. Hal ini disebabkan karena ketentuan hukum yang termuat dalam undang-undang narkotika tidak secara tegas mengatur ketentuan-ketentuan bagi pelaku tindak pidana narkotika oleh anak secara khusus. Faktor-faktor yang menghambat efektivitas penerapan hukum pidana materill di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan adalah faktor hukumnya, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, dan faktor masyarakat. The Research objective to analyze the effectiveness of the application of material criminal law against children as perpetrators of narcotics abuse; and the factors that influence it. This research was conducted at the Pangkajene District Court. To achieve this goal, the researchers used data collection methods, with primary data sources and secondary data sources. The results of this study indicate that the effectiveness of the application of material criminal law against children as narcotics abusers is less effective. This is because the legal provisions contained in the narcotics law do not explicitly regulate the provisions for perpetrators of narcotics crimes by children in particular. Factors that hinder the effectiveness of the application of material criminal law in Pangkajene and Islands Regencies.
Efektifitas Pegawasan Inspektur Angkutan Udara Terhadap Penyelenggaraan Penerbangan Perintis Muhammad Haryono Kartono; La Ode Husen; Zainuddin Zainuddin
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 8 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (320.076 KB)

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis efektifitas pengawasan inspektur angkutan udara terhadap penyelenggaraan penerbangan perintis pada Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah Lima Makassar dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Metode penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis empiris. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah Lima Makassar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan Inspektur Angkutan Udara terhadap penyelengaraan penerbangan perintis pada Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah Lima Makassar kurang efektif. Faktor-faktor yang mempengaruhi kurang efektifnya fungsi pengawasan Inspektur Angkutan Udara terhadap penyelengaraan penerbangan perintis pada Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah Lima adalah faktor substansi hukum, faktor aparat penyidik, faktor sarana prasarana, faktor kesadaran hukum masyarakat dan budaya hukum masyarakat. The purpose of this study is to analyze the effectiveness of the supervision of air transport inspectors on the implementation of pioneer flights at the Makassar Lima Regional Airport Authority Office and the factors that influence it. This research method uses empirical juridical research type. The nature of this research is descriptive analytical. This research was conducted at the Makassar Lima Regional Airport Authority Office. The results of this study indicate that the implementation of the supervisory function of the Air Transport Inspector on the implementation of pioneer flights at the Makassar Lima Area Airport Authority Office is less effective. The factors that affect the ineffectiveness of the supervisory function of the Air Transport Inspector on the implementation of pioneer flights at the Regional Five Airport Authority Office are the legal substance factor, the investigator apparatus factor, the infrastructure factor, the community legal awareness factor and the legal culture of the community.
Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Maros Tahun 2020 Andi Ahmad Wajdi Latif; La Ode Husen; Agussalim A. Gadjong
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 8 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (392.676 KB)

Abstract

Tujuan Penelitian menganalisis netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Maros dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Jenis penelitian adalah penelitian hukum empiris. Penelitian dilaksanakan di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Maros dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDM) Kabupaten Maros. Hasil penelitian ini menunjukkan: 1) Netralitas Aparatur Sipil Negara pada Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Maros belum terlaksana dengan baik. 2) Faktor-faktor yang berpengaruh pada Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 di Kabupaten Maros adalah faktor adanya hubungan kekeluargaan/kekerabatan dengan calon, pemberian sanksi yang lemah, adanya intervensi/tekanan dari pimpinan/atasan, motif untuk mendapatkan/mempertahankan jabatan, dan ambiguitas peraturan, faktor sarana prasarana, faktor kesadaran hukum masyarakat dan budaya hukum masyarakat. The purpose of this study is to analyze the neutrality of the State Civil Apparatus in the Regional Head Election in Maros Regency and the factors that influence it. This type of research is empirical legal research. The research was carried out at the Maros Regency General Election Supervisory Agency and the Maros Regency Personnel and Human Resources Development Agency (BKPSDM). The results of this study indicate: 1) The neutrality of the State Civil Apparatus in the Implementation of Regional Head Elections in Maros Regency has not been carried out properly. 2) Factors that influence the Violation of the Neutrality of the State Civil Apparatus in the Implementation of the 2020 Regional Head Election in Maros Regency are the factors of familial/kinship relations with candidates, weak sanctions, intervention/pressure from leaders/superiors, motives for obtaining maintaining position, and regulatory ambiguity, infrastructure factors, community legal awareness factors and community legal culture.

Page 22 of 45 | Total Record : 445

 20   21   22   23   24 

Filter by Year

2020 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 3 (2023): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 4 No. 2 (2023): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 4 No. 1 (2023): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 12 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 11 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 10 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 9 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 8 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 7 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 5 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 4 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 3 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 2 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 1 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 12 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 11 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 10 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 9 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 8 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 7 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 6 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 5 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 4 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 3 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 2 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 1 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 7 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 6 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 5 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 4 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 3 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 2 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 1 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG) More Issue