Journal of Lex Generalis (JLG)
Journal of Lex Generalis (JLG) adalah jurnal peer-review yang diterbitkan oleh Magister llmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia, yang diterbitkan 12 (Dua Belas) kali setahun pada bulan Juni & Desember. Diterbitkan dalam Bahasa Indonesia, Sebagai upaya memperluas wacana hukum Indonesia untuk mengakses kontributor dan pembaca berbahasa Indonesia. Namun, kebaruan masalah merupakan prioritas dalam penerbitan. Ruang lingkup artikel yang diterbitkan dalam jurnal ini berurusan dengan berbagai topik di bidang Teori Hukum, Teori Hukum Perdata, Teori Hukum Pidana, Hukum Islam, Hukum Konstitusi, dan bagian lain terkait masalah kontemporer dalam Hukum.
Articles
445 Documents
<![CDATA[Efektifitas Tanggungjawab Ayah Terhadap Nafkah Anak Setelah Perceraian (Studi Putusan di Pengadilan Agama Klas 1B Sungguminasa Nomor 1038/Pdt.G/2021/PA.SGM) ]]>
<![CDATA[Eka Dewi Adnan]]>;
<![CDATA[Syahruddin Nawi]]>;
<![CDATA[Dachran S. Busthami]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 10 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisis efektifitas pelaksanaan tanggungjawab ayah terhadap nafkah anak setelah perceraian di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1B yang berkaitan dengan pembebanan nafkah anak yang bertujuan terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak. Metode yang digunakan peneliti adalah metode yuridis empiris atau pendekatan normatif dan empiris dimana menggunakan data primer atau yang bersifat langsung dilapangan yang masih membutuhkan pengolahan lebih lanjut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektifitas pelaksanaan tanggungjawab ayah terhadap nafkah anak setelah perceraian belum berjalan secara baik atau efektif. Faktor-faktor yang menjadi peyebabnya adalah faktor ekonomi, pihak ibu sudah mampu menafkahi dan faktor komunikasi. The research objective is to analyze the effectiveness of the implementation of the father's responsibility for the child's livelihood after divorce at the Sungguminasa Religious Court Class 1B related to the burden of the child's maintenance aimed at the protection and fulfilment of children's rights. The method used by the researcher is the empirical juridical method or normative and empirical approach which uses primary data or is directly in the field which still requires further processing. The results of the study indicate that the effectiveness of the implementation of the father's responsibility for the child's livelihood after divorce has not been running well or effectively. The factors that cause it are economic factors, the mother has been able to support and communication factors.]]>
<![CDATA[Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.03/2020: Studi Pada PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk. Kantor Cabang Manado ]]>
<![CDATA[Prabu Satya Wiyata Putra]]>;
<![CDATA[Sufirman Rahman]]>;
<![CDATA[Andi Risma]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 10 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisis efektivitas pelaksanaan peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 48/POJK.03/2020 tentang perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.11/POJK.03/2020 bagi debitur yang terkena dampak Covid-19 pada PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk. Kantor Cabang Manado. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan Nasabah/Debitur yang terkena dampak pandemi Covid-19 belum berjalan secara efektif terhadap semua debitur KPR, sebab ada beberapa kriteria-kriteria debitur yang tidak memenuhi persyaratan restrukturisasi kredit: (2) faktor-Faktor yang menjadi hambatan pelaksanaan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.03/2020 Bagi Debitur Yang Terkena Dampak Covid-19 Pada PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk. Kantor Cabang Manado yaitu penerapan prinsip kehati-hatian terhadap permohonan restrukturisasi kredit, sebagian pegawai bank belum paham akan SOP yang berlaku untuk penerapan restrukturisasi kredit debitur yang terkena dampak pandemi Covid-19. The research objective is to analyze the effectiveness of the implementation of the Financial Services Authority regulation no. 48/POJK.03/2020 concerning amendments to Financial Services Authority Regulation No.11/POJK.03/2020 for debtors affected by Covid-19 at PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk. Manado Branch Office. The results of this study indicate that: (1) the implementation of the restructuring of customer/debtor financing affected by the Covid-19 pandemic has not been effective for all mortgage debtors, because there are several debtor criteria that do not meet the credit restructuring requirements: (2) the following factors: Factors that hinder the implementation of Financial Services Authority Regulation Number 48/POJK.03/2020 for Debtors Affected by Covid-19 at PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk. Manado Branch Office, namely the application of the precautionary principle to credit restructuring applications, some bank employees do not understand the SOPs that apply to the implementation of debt restructuring for debtors affected by the Covid-19 pandemic.]]>
<![CDATA[Penerapan Restorative Justice Tindak Pidana Lalu Lintas yang Mengakibatkan Korban Jiwa: Studi Di Kabupaten Enrekang ]]>
<![CDATA[Pungky Wibowo]]>;
<![CDATA[Sufirman Rahman]]>;
<![CDATA[Sri Lestari Poernomo]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 11 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisis penerapan restorative justice terhadap perkara tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan korban jiwa di Kabupaten Enrekang, dan 2). mengetahui dan menganalisis faktor yang mempengaruhi penerapan restorative justice terhadap perkara tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan korban jiwa di Kabupaten Enrekang. Tipe penelitian ini adalah normatif empiris. Hasil penelitian penulis mendapatkan bahwa: 1) Penerapan restorative justice terhadap perkara tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan korban jiwa di Kabupaten Enrekang kurang berjalan secara optimal, dikarenakan pada penerapannya belum ada peraturan secara khusus yang mengatur proses penyelesaian perkara tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan korban jiwa. 2) Faktor yang mempengaruhi penerapan restorative justice terhadap perkara tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan korban jiwa di Kabupaten Enrekang meliputi; substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. The research objective is to analyze the application of restorative justice to traffic crime cases that resulted in fatalities in Enrekang Regency, and 2). knowing and analyzing the factors that influence the application of restorative justice to traffic crime cases that resulted in fatalities in Enrekang Regency. This type of research is empirical normative. The results of the author's research found that: 1) The application of restorative justice to traffic crime cases that resulted in fatalities in Enrekang Regency was not running optimally, because in its application there were no specific regulations governing the process of resolving traffic crimes cases that resulted in fatalities. . 2) Factors influencing the application of restorative justice to traffic crime cases that resulted in fatalities in Enrekang Regency include; legal substance, legal structure, and legal culture.]]>
<![CDATA[Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Terhadap Pembubaran Partai Politik ]]>
<![CDATA[Muhammad Rizhal Djunu]]>;
<![CDATA[Lauddin Marsuni]]>;
<![CDATA[Muh. Rinaldy Bima]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 11 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisis siapakah pemilik legal standing pembubaran Partai Politik di Indonesia dan bagaiaman proses pembubaran Partai Politik di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Penelitian ini tipe yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Legal standing pembubaran partai politik di Indonesia ialah Legal standing terhadap perkara pembubaran partai politik hanya melalui satu jalur yaitu pemerintah. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 68 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi bahwa Pemerintah yang dimaksud adalah Pemerintah Pusat. Sehingga pasal tersebut menempatkan pemerintah pusat sebagai satu satunya pihak yang mempunyai legal standing dalam usul perkara pembubaran partai politik. Sementara keputusan akhir apakah partai politik dapat dibubarkan atau tidak itu merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi sesuai Pasal 24C Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Dalam upaya Mahkamah Konstitusi Upaya pembubaran partai politik di Mahkamah Konstitusi sesuai putusan Mahkamah Konstitusi No.53/PUU-IX/MK2011 menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak mengabulkan adanya pemberian legal standing kepada perseorangan dalam usul pembubaran partai politik sedangkan partai politik jika berupaya di bubarkan bisa berasal dari internal dan eksternal partai politik. The research objective is to analyze who owns the legal standing of dissolving political parties in Indonesia and how the process of dissolving political parties is in the Constitutional Court of the Republic of Indonesia. The type of research used is normative legal research. The results of the study show that the legal standing for the dissolution of political parties in Indonesia is the legal standing for cases of dissolving political parties only through one channel, namely the government. This is confirmed in Article 68 of the Constitutional Court Law that the Government in question is the Central Government. So that the article places the center of government as one of the parties that has legal standing in the proposed case of dissolving a political party. While the final decision whether a political party can be dissolved or not is the authority of the Constitutional Court in accordance with Article 24C of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. that the Constitutional Court did not grant the granting of legal standing to individuals in the proposal to disband political parties, while political parties, if tested for dissolution, could come from internal and external political parties.]]>
<![CDATA[Implikasi Hukum Pencalonan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Kepala Daerah ]]>
<![CDATA[Yusril Mahendra]]>;
<![CDATA[La Ode Husen]]>;
<![CDATA[Muh. Rinaldy Bima]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 11 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisis hukum mengatur pencalonan perseorangan dalam pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada); (2) mengetahui dan menganalisis implikasi hukum yang ditimbulkan dari pencalonan perseorangan. Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Pengaturan hukum pencalonan perseorangan dalam pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) telah diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (2) Adapun implikasi hukum yang ditimbulkan yang ditimbulkan dari pencalonan perseorangan adalah adanya implikasi hukum terhadap kultur hukum, implikasi hukum terhadap struktur hukum, dan implikasi hukum terhadap substansi hukum. The research objective is to analyze to analyze the law governing individual candidacy in regional head general elections (Pemilukada); (2) knowing and analyzing the legal implications arising from individual nominations. The research method in this study uses a normative research type. The results of this study indicate that: (1) The legal arrangements for individual nomination in regional head general elections (Pemilukada) have been regulated in accordance with the applicable laws and regulations; (2) The legal implications arising from individual nominations are legal implications for legal culture, legal implications for legal structure, and legal implications for legal substance.]]>
<![CDATA[Penerapan Sanksi Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Di Jalan Raya: Studi Di Kepolisian Resor Maros ]]>
<![CDATA[Samsuadi Samsuadi]]>;
<![CDATA[Syahruddin Nawi]]>;
<![CDATA[Kamri Ahmad]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 12 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisis efektivitas penerapan sanksi pidana kecelakaan lalu lintas mengakibatkan korban di jalan raya di Kabupaten Maros dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Metode yang digunakan peneliti di sini adalah dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis tipe penelitian hukum normatif empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Efektivitas penerapan sanksi pidana kecelakaan lalu lintas mengakibatkan korban di jalan raya di Kabupaten Maros adalah kurang efektif dimana banyaknya perkara kecelakaan lalulintas mengakibatkan korban yang terjadi diselesaikan oleh antara pelaku dan korban dan atau pihak keluarga secara kekeluargaan dan tidak dilanjutkan proses hukum ke pengadilan; (2) Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penerapan sanksi pidana kecelakaan lalu lintas mengakibatkan korban di jalan raya di Kabupaten Maros adalah faktor sarana dan fasilitas hukum dimana belum memiliki fasilitas dan sarana yang berteknologi canggih sangat di perlukan terutama dalam proses olah tempat kejadian perkara (TKP); dan faktor masyarakat yang dimana kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat sebahagian pelaku tidak koorperatif pada kecelakaan lalulintas dan menjadi pelaku yang tidak bertanggungjawab serta bahkan ada yang melarikan diri dan atau menjadi pelaku tabrak lari. The research objective is to analyze the effectiveness of applying criminal sanctions for traffic accidents that result in victims on the roads in Maros Regency and the influencing factors. The method used by researchers here is in this study, the authors use a type of empirical normative legal research. The results of this study indicate that: (1) The effectiveness of the application of criminal sanctions for traffic accidents resulted in victims on the roads in Maros Regency being less effective where past accident cases resulted in victims being resolved between the perpetrator and the victim and or the family as a family and the process was not continued law to court; (2) The factors that affect the effectiveness of the application of criminal sanctions for traffic accidents that result in victims on the roads in Maros Regency are the factors of legal facilities and facilities where they do not yet have facilities and means that are highly technologically advanced, especially in the processing of crime scenes ( crime scene); and community factors that are awareness and compliance with community law, some of the perpetrators are uncooperative in traffic accidents and become irresponsible perpetrators and some even run away and/or become hit-and-run perpetrators.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dalam Penuntutan ]]>
<![CDATA[Nur Fitriyani]]>;
<![CDATA[Hardianto Djanggih]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 12 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisis penerapan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika dalam penuntutan di Kejaksaan Negeri Makassar. Tipe penelitian ini adalah yuridis empiris. Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwa: 1). Penerapan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika dalam penuntutan di Kejaksaan Negeri Makassar melalui pendekatan keadilan restoratif secara diversi oleh Jaksa Penuntut Umum Anak. Pada penerapan perlindungan hukumnya di Kejaksaan Negeri Makassar kurang berjalan secara optimal yang mana Jaksa Penuntut Umum Anak dalam menangani perkara anak sebagai tindak pidana narkotika dihadapkan pada tindakan anak tersebut sebagai perantara (kurir) dengan hukuman pidananya melebihi persyaratan dari diversi. 2). Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika dalam penuntutan di Kejaksaan Negeri Makassar yaitu; substansi, struktur, dan budaya hukum. Pada ketiga faktor tersebut yang paling berpengaruh adalah substansi hukum yang mana penyelesaian perkara anak wajib diupayakan secara diversi sebagai bentuk perlindungan hukum kepada anak. Namun ketentuan tersebut memberikan batasan-batasan terhadap pelaksanaan diversi.]]>
<![CDATA[Efektivitas Pelaksanaan Diversi Oleh Jaksa Penuntut Umum Terhadap Perkara Anak ]]>
<![CDATA[Syakaria Syakaria]]>;
<![CDATA[Syahruddin Nawi]]>;
<![CDATA[Muhammad Kamal]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 12 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisis efektivitas pelaksanaan diversi oleh jaksa penuntut umum terhadap perkara anak di Kejaksaan Negeri Mamuju, dan 2). Untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang mempengaruhi pelaksanaan diversi oleh jaksa penuntut umum terhadap perkara anak di Kejaksaan Negeri Mamuju. Tipe penelitian ini adalah yuridis empiris. Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwa: 1). Efektivitas pelaksanaan diversi oleh jaksa penuntut umum terhadap perkara anak di Kejaksaan Negeri Mamuju, kurang berjalan secara efektif dikarenakan kurangnya profesionalisme oleh Jaksa Penuntut Umum (Jaksa Anak) yang memiliki pengalaman dalam penanganan perkara anak di Kejaksaan Negeri Mamuju sehingga Jaksa Penuntut Umum kesulitan mempertimbangkan hak dalam proses diversi di tingkat Kejaksaan Negeri Mamuju. 2). Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan diversi oleh jaksa penuntut umum terhadap perkara anak di Kejaksaan Negeri Mamuju yaitu; substansi, struktur, dan budaya hukum. Pada ketiga faktor tersebut yang paling berpengaruh ada pada struktur hukum itu sendiri. The research objective is to analyze the effectiveness of the implementation of diversion by the public prosecutor in child cases at the Mamuju District Attorney, and 2). To find out and analyze the factors that influence the implementation of diversion by the public prosecutor in child cases at the Mamuju District Attorney. This type of research is empirical juridical. Research results the authors find that: 1). The effectiveness of the implementation of diversion by the public prosecutor against child cases at the Mamuju State Attorney, is not running effectively due to the lack of professionalism by the Public Prosecutor (Child Prosecutor) who has experience in handling child cases at the Mamuju State Attorney so that the Public Prosecutor has difficulty considering rights in the process diversion at the Mamuju District Attorney level. 2). Factors that influence the implementation of diversion by the public prosecutor in child cases at the Mamuju District Attorney are; substance, structure, and legal culture. Of these three factors, the most influential is the legal structure itself.]]>
<![CDATA[Akibat Hukum Dari Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Mobil Dalam Kontrak Pre Order Melalui Layanan Internet ]]>
<![CDATA[Andi Fadly Ichdar]]>;
<![CDATA[Syahruddin Nawi]]>;
<![CDATA[Ilham Abbas]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 12 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisis bentuk wanprestasi dalam perjanjian jual beli mobil dalam kontrak pre order melalui layanan internet. Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) wanprestasi dalam perjanjian jual beli mobil dalam kontrak pre order melalui layanan internet ada bermacam-macam, diantaranya mobil yang dipesan sampai ke tangan konsumen tidak tepat waktu atau tidak sesuai dengan yang telah diperjanjikan, terdapat cacat tersembunyi pada mobil yang telah dibeli oleh konsumen; (2) cara penyelesaian masalah apabila penjual melakukan wanprestasi terhadap konsumen dalam perjanjian jual beli mobil dalam kontrak pre order melalui layanan internet adalah konsumen dapat menggunakan instrument Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagai dasar hukum. Konsumen dapat menuntut pembatalan perjanjian. PT. Adira Finance mengutamakan prinsip musyawarah dengan tujuan kepuasan dan kenyamanan konsumen serta menjaga nama baik Adira Finance. The research objective is to analyze the form of default in car sale and purchase agreements in pre-order contracts through internet services. The research method in this study uses an empirical legal research type. The results of this study indicate that: (1) defaults in the car sale and purchase agreement in pre-order contracts through internet services are of various kinds, including cars that are ordered to reach the consumer's hands not on time or not in accordance with what has been agreed, there are hidden defects in cars that have been purchased by consumers; (2) the way to solve the problem if the seller defaults on the consumer in a car sale and purchase agreement in a pre-order contract through internet services is that the consumer can use the instrument of Law Number 11 of 2008 Concerning Information and Electronic Transactions (UU ITE) as a legal basis. Consumers can demand cancellation of the agreement. PT. Adira Finance prioritizes the principle of deliberation with the aim of consumer satisfaction and comfort as well as maintaining the good name of Adira Finance.]]>
<![CDATA[Tinjauan Hukum Tentang Eksistensi Otorita Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara ]]>
<![CDATA[Aris Munandar]]>;
<![CDATA[La Ode Husen]]>;
<![CDATA[Askari Razak]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 12 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisa dasar pengaturan sistem otorita dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara sudah sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif Hasil penelitian ini menunjukkan keberadaan Pasal 18, 18A ayat (1) dan 18B ayat (1) UUD Tahun 1945 yang menyebutkan jenis pemerintahan daerah dalam sistem pemerintahan, meliputi provinsi dan kabupaten/kota yang masing-masing dikepalai oleh Gubernur, Bupati atau Walikota. Pengaturan pasal-pasal tersebut secara gamblang tidak ada pemerintahan daerah selain provinsi dan kabupaten/kota. Pasal 18B ayat (1) UUD Tahun 1945 memang mengakui adanya pemerintahan daerah yang bersifat khusus, tapi pengaturannya masih dalam bentuk provinsi maupun kabupaten/kota. Konsep otorita merupakan organisasi pemerintah pusat yang pejabatnya mendapat delegasi dari pemerintah pusat untuk melaksanakan kewenangan tertentu Otorita, bukan daerah atau badan hukum yang dimana ini bertentangan dengan konsep dekonsentrasi dan desentralisasi dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Yang merupakan kesatuan masyarakat hukum pada wilayah tertentu yang diberi hak untuk mengatur diri sendiri. The research objective is to analyze the basis for regulating the authority system in Law Number 3 of 2022 concerning the State Capital which is in accordance with the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. This study uses normative legal research. The results of this study indicate the existence of Articles 18, 18A paragraph (1 ) and 18B paragraph (1) of the 1945 Constitution which states the type of regional government in the government system, covering provinces and regencies/cities, each of which is headed by a Governor, Regent or Mayor. It is clear that there are no local governments apart from the provinces and districts/cities for setting these articles. Article 18B paragraph (1) of the 1945 Constitution does recognize the existence of regional administrations that are special in nature, but the arrangements are still in the form of provinces or districts/cities. The concept of authority is a central government organization whose officials are delegated by the central government to carry out certain authorities Authority, not a regional or legal entity which is contrary to the concept of deconcentration and decentralization in Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, which is a legal community unit in certain areas that are given the right to govern themselves.]]>
