cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hardianto Djanggih
Contact Email
hardianto.djanggih@umi.ac.id
Phone
+6285394360777
Journal Mail Official
hardianto.djanggih@gmail.com
Editorial Address
Jl. Urip Sumoharjo No.225, Sinrijala, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90231
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Journal of Lex Generalis (JLG)
Published by Universitas Muslim Indonesia
ISSN : 2722788X     EISSN : 27227871     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Journal of Lex Generalis (JLG) adalah jurnal peer-review yang diterbitkan oleh Magister llmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia, yang diterbitkan 12 (Dua Belas) kali setahun pada bulan Juni & Desember. Diterbitkan dalam Bahasa Indonesia, Sebagai upaya memperluas wacana hukum Indonesia untuk mengakses kontributor dan pembaca berbahasa Indonesia. Namun, kebaruan masalah merupakan prioritas dalam penerbitan. Ruang lingkup artikel yang diterbitkan dalam jurnal ini berurusan dengan berbagai topik di bidang Teori Hukum, Teori Hukum Perdata, Teori Hukum Pidana, Hukum Islam, Hukum Konstitusi, dan bagian lain terkait masalah kontemporer dalam Hukum.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 445 Documents
 38   39   40   41   42 
Pemberlakuan Hukum Indonesia Terhadap Aktivitas Kapal Asing yang Melintas di Wilayah Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) Nadya Khaeriyah Yusran; Abdul Rahman; Sri Lestari Poernomo
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 12 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis pemberlakuan ketentuan hukum nasional Indonesia sudah sesuai dengan hukum internasional berkaitan dengan keamanan maritim di wilayah Alur Laut Kepulauan Indonesia. Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Pemberlakuan ketentuan hukum nasional Indonesia sudah sesuai dengan hukum internasional yakni aturan yang terdapat dalam United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 berkaitan dengan keamanan maritim di wilayah Alur Laut Kepulauan Indonesia.; (2) Adapun bentuk penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia di wilayah Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) adalah dengan cara pemberlakuan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional. Selain itu melakukan upaya dengan cara; melakukan kerjasama keamanan antar instansi penegak hukum di laut, meningkatkan kemampuan dan keahlian personel anggota penegak hukum di laut, perubahan paradigma lama, dan perlunya kajian mengenai ALKI II. The research objective is to analyze the application of Indonesian national legal provisions in accordance with international law relating to maritime security in the Indonesian Archipelagic Sea Lanes. The research method in this study uses a normative research type. The results of this study indicate that: (1) The application of Indonesian national legal provisions is in accordance with international law, namely the rules contained in the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) relating to maritime security in the Indonesian Archipelagic Sea Lanes; (2) The form of law enforcement carried out by the Indonesian government in the Indonesian Archipelagic Sea Lanes (ALKI) is by enforcing statutory provisions and international law. In addition to making efforts in a way; carry out security cooperation between law enforcement agencies at sea, increasing the capabilities and expertise of law enforcement personnel at sea, changing the old paradigm, and the need for studies on ALKI II.
Pembatalan Sertipikat Hak Atas Tanah Karena Cacat Administrasi Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap (Incraht) Nugroho Hasan Putera; Syahruddin Nawi; Ilham Abbas
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 12 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisa perlindungan hukum bagi pemegang sertipikat beritikad baik yang dimohonkan batal karena cacat administrasi didasarkan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Penelitian ini penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Pemegang sertipikat beritikad baik yang dimohonkan batal karena cacat administrasi berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap memperoleh perlindungan hukum jika tidak mengetahui atau tidak menjadi pihak dalam perkara; (2) Sebab Sertipikat Hak Atas Tanah dibatalkan cacat administrasi berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, karena amar putusan pengadilan menyatakan batal/tidak sah/tidak mempunyai kekuatan hukum/tidak mempunyai kekuatan mengikat/tidak mempunyai kekuatan pembuktian, terbukti pidana pemalsuan, penipuan, penggelapan dan/atau perbuatan pidana lainnya, serta dalam pertimbangan putusan terbukti fakta cacat dalam penerbitan produk hukum atau perbuatan hukum dalam peralihan hak. The research objective is to analyze the legal protection for certificate holders of good faith who are requested to be annulled due to administrative defects based on a court decision that has permanent legal force. This research is normative legal research. The results of the study show that: (1) The holder of a good faith certificate who has been petitioned for cancellation due to administrative defects based on a legally enforceable court decision still receives legal protection if he does not know or is not a party to the case; (2) Because the certificate of land rights has been cancelled for administrative defects based on a court decision that has permanent legal force because the court decision has declared null and void/has no legal force/does not have binding force/does not have the power of proof, it has been proven criminal forgery, fraud, embezzlement and/or other criminal acts, as well as in the consideration of the decision proven facts of defects in the issuance of legal products or legal actions in the transfer of rights.
Efektivitas Penerapan Hukum Acara Peradilan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Fitrah Andriyani; Mulyati Pawennei; Andi Risma
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 4 No. 1 (2023): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas penerapan hukum acara peradilan anak terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Kota Makassar dan faktor yang mempengaruhi. Penelitian ini adalah tipe yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penerapan hukum acara peradilan anak terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Kota Makassar kurang efektiv disebabkan karena kasus secara signifikan tiap tahunnya mengalami peningkatan jumlah kasus dan dalam proses penanganan anak yang berhadapan dengan hukum yaitu Dalam Proses Penyidikan, Dalam Proses Penuntutan, Dalam Proses Persidangan, dan Proses Pelaksanaan Pidana dan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penerapan hukum acara peradilan anak terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dan kekerasan di Kota Makassar.yaitu, Faktor Substansi Hukum, faktor Penegak hukum, Faktor budaya hukum dan Faktor sarana dan prasarana. The research objective is to analyze the effectiveness of the application of juvenile justice procedural law against children as perpetrators of criminal acts of theft with violence in Makassar City and the influencing factors. This research is a type used in empirical legal research. The results showed that the effectiveness of the application of juvenile justice procedural law against children as perpetrators of criminal acts of theft with violence in Makassar City was less effective due to the significant increase in the number of cases each year and in the process of handling children who are in conflict with the law, namely In the Investigation Process, In The Prosecution Process, In the Trial Process, and the Criminal Implementation Process and the factors that influence the effectiveness of the application of juvenile justice procedural law against children as perpetrators of criminal acts of theft and violence in Makassar City. namely, Legal Substance Factors, Law Enforcement factors, Legal culture factors and Facility and infrastructure factors.
Efektivitas Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kejahatan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Ersfektif Hukum Pidana Nur Alfisyahrin Muhlis; Hambali Thalib; St Ulfah
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 4 No. 1 (2023): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis pengaturan penjatuhan hukuman kebiri kimiawi bagi pelaku kejahatan kekerasan seksual terhadap anak dalam perspektif hukum pidana. dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Empiris. Hasil penelitian ini menujukkan bahwa berdasarkan Perpu No 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Perpu No 1 ini kemudian disahkan menjadi Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu No 1 Tahun 2016. Dan PP no 70 Tahun 2020 Tentang Tata cara pelaksanaan Hukuman kebiri Kimiawi, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap anak. Serta Faktor-faktor yang memperngaruhi pemberian hukuman kebiri kimiawi bagi pelaku kejahatan kekerasan seksual terhadap anak dalam persfektif hukum pidana antara lain: Faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, faktor kebudayaan. The research objective is to analyze the regulation of chemical castration for perpetrators of sexual violence against children from a criminal law perspective. and influencing factors. This study uses empirical research methods. The results of this study indicate that based on Perpu No. 1 of 2016 concerning the second amendment to Law No. 23 of 2002 concerning child protection. Perpu No. 1 was later passed into Law No. 17 of 2016 concerning the establishment of Perpu No. 1 of 2016. And PP No. 70 of 2020 concerning Procedures for the implementation of Chemical Castration, Installation of Electronic Detection Devices, Rehabilitation, and Announcement of the Identity of Perpetrators of Sexual Violence against child. As well as the factors that influence the administration of chemical castration for perpetrators of sexual violence against children in the perspective of criminal law, including legal factors themselves, law enforcement factors, facilities and facilities factors, community factors, cultural factors.
Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Suatu Studi Di Kota Makassar Yosua Marcelino; Muin Fahmal; Fahri Bachmid
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 4 No. 1 (2023): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis pencegahan tindak pidana korupsi pada bagian pengadaan barang dan jasa oleh pejabat pelaksa teknis kegiatan pemerintah kota makassar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris dan dilakukan di Kota Makassar dan tempatnya di Bagian Barang dan Jasa Pemerintah Kota Makassar serta respondennya adalah Kepala Bagian dan orang-orang yang terkait dengan pengadaan. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Kota Makassar Belum Efektif diterapkan (2) Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Bagian Barang dan Jasa oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di Kota Makassar Yaitu Faktor Yuridis, Faktor Struktur, Faktor Budaya. The research objective is to analyze the prevention of corruption in the procurement of goods and services by the Makassar city government's technical implementation officials. The method used in this study is empirical research and was conducted in Makassar City and place is in the Goods and Services Section of the Makassar City Government and the respondents are Heads of Sections and people related to procurement. The results of this study indicate that: (1) Prevention of Corruption Crimes in the Procurement of Goods and Services Section by Technical Implementation Officers for Activities in the City of Makassar has not been effectively implemented (2) Factors that Influence the Prevention of Corruption Crimes in the Goods and Services Section by Technical Implementation Officers for Activities in Makassar City, namely Juridical Factors, Structural Factors, Cultural Factors.
Penerapan Asas Nebis In Idem Dalam Perkara Perdata: Telaah Putusan Nomor 352/Pdt.G/2019/PA.Mrs Nahruddin Nahruddin; Sufirman Rahman; Anzar Makkuasa
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 4 No. 1 (2023): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis penerapan asas nebis in idem dalam penyelesaian perkara perdata pada putusan Nomor 352/Pdt.G/2019/PA. Mrs.; (2) mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim pemeriksa perkara Nomor 352/Pdt.G/2019/PA. Mrs dalam menerapkan asas nebis in idem. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif . Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) penerapan asas nebis in idem dalam perkara perdata Putusan Nomor 352/Pdt.G/2019/PA Mrs. sudah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indoensia, karena unsur-unsur suatu perkara dikatakan sebagai nebis in idem telah terpenuhi secara hukum; (2) pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan perkara tersebut sudah tepat dan benar menurut hukum. The research objective is to analyze the application of the nebis in idem principle in the settlement of civil cases in decision No. 352/Pdt.G/2019/PA. Mrs.; (2) knows and analyzes the considerations of the judge examining case Number 352/Pdt.G/2019/PA. Mrs. in applying the principle of nebis in idem. This research is normative legal research. The results of this study indicate that: (1) the application of the principle of nebis in idem in civil cases Decision Number 352/Pdt.G/2019/PA Mrs. is in accordance with the procedural law applicable in Indonesia because the elements of a case are said to be nebis in idem legally fulfilled; (2) the considerations of the panel of judges in deciding the case are appropriate and correct according to law.
Problematika Kontrak Baku Pada Berbagai Perjanjian Syahruddin Nawi; Salle Salle; Andi Risma
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 4 No. 1 (2023): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujaun penelitian menganalisis kekuatan mengikat Kontrak Baku Pada Berbagai Perjanjian serta faktor-faktor yang mempengaruhi terciptanya Kontrak Baku Pada Berbagai Perjanjian di Kota Makassar. Tipe penelitian adalah penelitian hukum empiris. Hasil penelitian bahwa Hakikat kontrak baku (Perjanjian) bagi para pihak yakni terciptanya sebuah perjanjian yang berkeadilan, berkepastian dan bermanfaat bagi para pihak yang terlibat. 2) Bahwa kontrak baku (standard contract), cenderung merugikan pihak debitur/konsumen, karena substansi (clausule) dibuat sepihak oleh kreditur sehingga memuat hak dan kewajiban yang tidak seimbang. 3) Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberadaan Sebuah Kontrak Baku (Standard Contract) yakni faktor Provit/keuntungan, penggunaan waktu, kesadaran hukum debitur, proses yang mudah, dan ekonomi debitur. The research objective is to analyze the binding strength of Standard Contracts in Various Agreements and the factors that influence the creation of Standard Contracts in Various Agreements in Makassar City. This type of research is empirical legal research. The results of the study show that the essence of a standard contract (agreement) for the parties is the creation of an agreement that is fair, certain and beneficial to the parties involved. 2) Whereas the standard contract tends to harm the debtor/consumer, because the substance (clausule) is made unilaterally by the creditor so that it contains unequal rights and obligations. 3) Factors Affecting the Existence of a Standard Contract, namely profit/profit factors, use of time, legal awareness of the debtor, easy process, and the debtor's economy.
Efektivitas Fungsi Kantor Pertanahan Kabupaten Banggai Dalam Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Berdasarkan Permen ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020 Sri Intariani Dg Masese; Sufirman Rahman; Sri Lestari Poernomo
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 4 No. 1 (2023): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas fungsi kantor pertanahan Kabupaten Banggai dalam penyelesaian sengketa melalui mediasi berdasarkan Permen ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020. Penelitian ini adalah tipe yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Efektivitas Fungsi Kantor Pertanahan Kabupaten Banggai dalam upaya penyelesaian sengketa pertanahan melalui mediasi masih kurang efektif dikarenakan hampir setiap sengketa yang diselesaikan melalui jalur mediasi di kantor pertanahan kabupaten banggai dapat dikatakan hampir tidak ada yang berhasil mencapai mufakat meskipun mediator telah menawarkan berbagai macam solusi agar parah pihak tidak ada yang merasa dirugikan. 2) Faktor yang mempengaruhi dalam penyelesaian sengketa pertahanan melalui mediasi yaitu (1). ketidakhadiran para pihak yang bersengketa, (2). tidak ada iktikad baik dari masing-masing pihak yang bersengketa, (3). perbedaan kemampuan dan pendidikan diantara para pihak Masyarakat yang menghadapi sengketa pertanahan di Kabupaten Banggai, dan (4) peran Kantor Pertanahan sebagai mediator tidak bisa sebagai pemutus/pengadil. The research objective is to analyze the legal protection for certificate holders of good faith who are requested to be annulled due to administrative defects based on a court decision with permanent legal force. This research is normative legal research. The results of the study show that: (1) The holder of a good faith certificate who has been petitioned for cancellation due to administrative defects based on a legally enforceable court decision still receives legal protection if he does not know or is not a party to the case; (2) Because the certificate of land rights has been cancelled for administrative defects based on a court decision that has permanent legal force because the court decision has declared null and void/has no legal force/does not have binding force/does not have the power of proof, it has been proven criminal forgery, fraud, embezzlement and other criminal acts, as well as in consideration of the decision proven facts of defects in the issuance of legal products or legal actions in the transfer of rights.
Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Di Pengadilan Negeri Polewali Sukria Indah Lestari; Mulyati Pawennei; Baharuddin Badaru
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 4 No. 1 (2023): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis penerapan sanksi pidana penjara bagi anak di bawah umur sebagai pelaku kejahatan; dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi. Penelitian ini merupakan penelitian empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sanksi pidana penjara terhadap anak yang melakukan tindak pidana di Pengadilan Negeri Polewali tidak efektif, hal ini dikarenkan aparat penegak hukum masih banyak memberikan pidana penjara terhadap anak dan tidak memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. Penjatuhan pidana penjara dianggap belum mampu menekan angka kriminalitas di masyarakat yang senantiasa mengalami peningkatan. Faktor yang mempengaruhi efektivitas penerapan sanksi pidana penjara terhadap anak yang melakukan tindak pidana terdiri dari faktor substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Efektivitas penerapan sanksi pidana penjara terhadap anak hanya dapat terlaksana dengan baik jika hukum dijunjung tinggi dan moralitas penegak hukumnya serta masyarakat yang mendukung kearah tersebut. The research objective is to analyze the application of imprisonment for minors as perpetrators of crimes and analyze the influencing factors. This research is empirical research. The results of the study show that the implementation of imprisonment for children who commit crimes at the Polewali District Court is not effective, this is because law enforcement officials still give imprisonment to children a lot and do not pay attention to the best interests of the child. Imprisonment of imprisonment is considered not able to reduce the crime rate in society which is always increasing. Factors that influence the effectiveness of the implementation of imprisonment for children who commit crimes consist of factors of legal substance, legal structure and legal culture. The effectiveness of applying prison sanctions against children can only be carried out properly if the law is upheld and the morality of law enforcers and the community support this direction.
Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadila Secara Elektronik: Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Maros Kaharuddin Kaharuddin; Syahruddin Nawi; Anggreany Arief
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 4 No. 1 (2023): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis penerapan asas nebis in idem dalam penyelesaian perkara perdata pada putusan Nomor 352/Pdt.G/2019/PA. Mrs.; (2) mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim pemeriksa perkara Nomor 352/Pdt.G/2019/PA. Mrs dalam menerapkan asas nebis in idem. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif . Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) penerapan asas nebis in idem dalam perkara perdata Putusan Nomor 352/Pdt.G/2019/PA Mrs. sudah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indoensia, karena unsur-unsur suatu perkara dikatakan sebagai nebis in idem telah terpenuhi secara hukum; (2) pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan perkara tersebut sudah tepat dan benar menurut hukum. The research objective is to analyze the application of the nebis in idem principle in the settlement of civil cases in decision No. 352/Pdt.G/2019/PA. Mrs.; (2) knows and analyze the considerations of the judge examining case Number 352/Pdt.G/2019/PA. Mrs. in applying the principle of nebis in idem. This research is normative legal research. The results of this study indicate that: (1) the application of the principle of nebis in idem in civil cases Decision Number 352/Pdt.G/2019/PA Mrs. is in accordance with the procedural law applicable in Indonesia because the elements of a case are said to be nebis in idem legally fulfilled; (2) the considerations of the panel of judges in deciding the case are appropriate and correct according to law.

Page 40 of 45 | Total Record : 445

 38   39   40   41   42 

Filter by Year

2020 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 3 (2023): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 4 No. 2 (2023): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 4 No. 1 (2023): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 12 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 11 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 10 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 9 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 8 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 7 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 5 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 4 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 3 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 2 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 1 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 12 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 11 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 10 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 9 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 8 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 7 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 6 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 5 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 4 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 3 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 2 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 1 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 7 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 6 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 5 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 4 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 3 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 2 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 1 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG) More Issue