cover
Contact Name
Pieter Agusthinus Riupassa
Contact Email
pattimuraproceeding@gmail.com
Phone
+6285243358669
Journal Mail Official
pattimuraproceeding@gmail.com
Editorial Address
Ir. M. Putuhena Street, Kampus Unpatti, Poka-Ambon City, 97233, Maluku Province, Indonesia
Location
Kota ambon,
Maluku
INDONESIA
Pattimura Proceeding : Conference of Science and Technology
Published by Universitas Pattimura
ISSN : -     EISSN : 28293770     DOI : https://doi.org/10.30598/PattimuraSci.2021.KNMXX
This journal is created to archieve collection of publications from a national or international seminar at Pattimura University for Science, Technology, and Its Applications
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 179 Documents
MEMAKNAI PASAL 33 UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 DALAM KONTEKS PEMBANGUNAN MALUKU Reny Heronia Nendissa
Pattimura Proceeding 2020: PROSIDING SEMINAR NASIONAL KELAUTAN DAN PERIKANAN 2019
Publisher : Pattimura University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30598/PattimuraSci.2020.SNPK19.9-18

Abstract

Maluku menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang juga kaya dengan sumber daya alamnya sebagai modal pembangunan bangsa dan Negara. Namun, Data Badan Pusat Statistik Indonesia menunjukan bahwa Maluku adalah Provinsi keempat besar termiskin di Indonesia. Maluku berada di bawah Papua (27,43%), Papua Barat (22,66%), NTT (21,03%), dan Maluku (17,84%). Kesejahteraan rakyat Maluku adalah bagian dari kesejahteraan Indonesia. Bagaimana makna Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 yang mengatur tentang Perekonomian Nasional dan kesejahteraan Sosial, khususnya dalam konteks pembangunan Maluku? Jenis Penelitian yang digunakan untuk mengkaji permasalahan ini adalah jenis Penelitian Yuridis Normatif dengan menggunakan Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) dan Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach). Sumber bahan hukum yang digunakan adalah sumber bahan hukum primer berupa UUD NRI Tahun 1945, UU.No.23 Tahun 2014 dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Hasil pengkajian memaknai pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa prinsip sistem ekonomi Indonesia atas dasar kekeluargaan, prinsip demokrasi ekonomi, hak penguasaan Negara adalah tidak dalam konsep memiliki tetapi melakukan penyusunan kebijakan (beleid); pengurusan (bestuursdaad); pengaturan (regelendaad); pengelolaan (beheersdaad); dan pengawasan (toezichthoudensdaad) atas cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak
MANAJEMEN PERADILAN PERIKANAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA John Dirk Pasalbessy
Pattimura Proceeding 2020: PROSIDING SEMINAR NASIONAL KELAUTAN DAN PERIKANAN 2019
Publisher : Pattimura University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30598/PattimuraSci.2020.SNPK19.19-29

Abstract

Hukum Acara Pidana yang kini masih dinyatakan berlaku tidak lagi mampu menjawab penegakan hukum saat ini, teristimewa penanganan tindak pidana di laut, padahal era kemaritimaan sering terjadi gangguan keamanan dilaut yang bukan saja illegal fishing, akan tetapi kejahatan laut lainnya. Mengatasinya, diperlukan hukum acara pidana yang baru atau reformasi, mengingat keberadaannya akan sangat menentukan penegakan hukum lainnya. Undang Undang Perikanan memang telah dibuat untuk mengatasi berbagai illegal fishing dilaut, namun dalam hal penegakan hukum masig terjadi benturan kewenangaSn dalam proses penyidikan hingga pemeriksaan pengadulan. Guna menangkal tindak pencurian ikan dilaut Indonesia, maka diperlukan kebijakan reformasi terhadap kebaradaan hukum acara pidana menggantiikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP yang sudah up to date. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian “hukum normatiF”, yakni penelitian dengan mengkaji keberadaan asas dan norma hukum, apakah ada harmonisasi ataukah timbul benturan dalam penerapannya. Melengkapi jenis penelitian ini, digunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan konsep (conceptual approach), selanjjutnya analisis terhadap hasil termuan penelitian dilakukan secara kualitatif. Ternyata hasil penelitian menunjukan, penegakan hukum pidana dibidang perikanan sering mengalami benturan kewenangan dimulai dari tahapan penyidikan hingga pemeriksaan pengadilan, bahkan dengan tidak adanya lembaga penyidikan mengakibatkan munculnya ego birokrasi antara lembaga penegak hukum, yang berdampak pada tidak efektifnya manajemen sistem peradilan pidana sebagaimana model pemeriksaan perkara menurut KUHAP. Untuk menghindari timbulnya benturan kepentingan dalam penanganan perkara pidana, maka sebagai lex generalis, hukum acara pidana Indonesia sudah saatnya direformasi dalam kontek kebijakan hukum pidana Indonesia, dengan memperhatikan prinsip-prinsip penegakan hukum selama ini, sehingga terciptalah keterpaduan kerja antara pengaturan hukum acara pidana yang bersifat umum dengan pengaturan hukum pidana acara pidana yang bersifat khusus yang diatur dalam berbagai undang undang, termasuk undang-undang perikanan
DAMPAK KEBIJAKAN PERIKANAN DAN KELAUTAN TERHADAP AKTIVITAS NELAYAN TANIMBAR Hermien Lola Soselisa; Pieter Sammy Soselisa
Pattimura Proceeding 2020: PROSIDING SEMINAR NASIONAL KELAUTAN DAN PERIKANAN 2019
Publisher : Pattimura University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30598/PattimuraSci.2020.SNPK19.30-40

Abstract

Salah satu tujuan utama dari kebijakan dan program Pemerintah dalam bidang perikanan dan kelautan adalah peningkatan kesejahteraan penduduk, terutama penduduk lokal yang mendiami wilayah pesisir dan terlibat dalam kegiatan perikanan berskala kecil. Walaupun demikian, tidak semua kebijakan dan program berjalan sesuai dengan tujuan. Salah satu penyebab adalah tingkat pemahaman yang terbatas terhadap masyarakat target, terutama tentang budaya yang terkait mata pencaharian di laut dan interpretasi lokal terhadap lingkugannya. Makalah ini membahas dampak dari kebijakan pemerintah terhadap mata pencaharian nelayan lokal, dimana perubahan yang terjadi ada yang menguntungkan, tetapi ada juga yang tidak sejalan dengan pengetahuan dan karakter lokal. Dengan menggunakan data lapangan dari desa Lermatang, sebagai salah satu desa di Kecamatan Tanimbar Selatan, digambarkan bagaimana pengenalan akan budidaya rumput laut, dan keputusan presiden untuk skema kilang di darat (onshore) pengelolaan LNG pada Lapangan Abadi Blok Masela di wilayah Tanimbar Selatan mengarah pada perubahan aktivitas dan perilaku nelayan serta hak melaut (fishing rights). Metode pengumpulan data yang dipakai adalah observasi dan wawancara yang dilakukan dalam selang waktu yang bervariasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa strategi lokal yang dipilih sebagai respons terhadap program yang datang dari luar berimplikasi pada perubahan pengelolaan lingkungan di wilayah darat dan laut yang berakibat pada perubahan aktivitas mata pencaharian di laut
LEMYAL DALAM KEKERABATAN MASYARAKAT LETWURUNG Fransina Matakena
Pattimura Proceeding 2020: PROSIDING SEMINAR NASIONAL KELAUTAN DAN PERIKANAN 2019
Publisher : Pattimura University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30598/PattimuraSci.2020.SNPK19.41-50

Abstract

Secara umum, orang mengenal budaya Kalwedo di wilayah Maluku Barat Daya, yang memiliki makna sebagai salam persaudaraan, kekeluargaan dan kekerabatan. Budaya musuh diyakini memiliki makna yang sangat dalam karena mengandung makna yang dirasakan dari hati nurani. Kata Lemyal memiliki makna yang baik ketika mereka mengucapkannya dengan gembira, makna yang aman tanpa gangguan dari mana pun, dengan mengatakan Lemyal berarti memberikan perasaan yang sama dalam menerima salam ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui budaya lemyal dalam kehidupan masyarakat Letwurung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan fenomenologi. pendekatan dengan melihat kenyataan yang terjadi di masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa orang-orang yang berbeda dalam karakter dan perilaku mengakui makna Lemyal dengan baik dalam kehidupan sehari-hari mereka baik dalam ritual tradisional maupun pada acara dan kebiasaan formal lainnya yang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari melalui hubungan kekerabatan yang telah lama ada
MEMBERDAYAAN MASYARAKAT ADAT TERHADAP EKSPLOITASI GAS BLOK MASELA Elsina Titaley
Pattimura Proceeding 2020: PROSIDING SEMINAR NASIONAL KELAUTAN DAN PERIKANAN 2019
Publisher : Pattimura University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30598/PattimuraSci.2020.SNPK19.51-58

Abstract

Penentuan pengelolaan Blok Masela di darat oleh Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo agar proses dan hasilnya dapat dinikmati juga oleh masyarakat lokal, mestinya menjadi spirit bagi masyarakat adat pemilik petuanan di darat dan pesisir dengan harapan masyarakat adat turut menikmatinya. Walaupun masyarakat adat memiliki pengetahuan dan dinamika yang terbatas, namun mereka memiliki pontesi yang istimewa yakni petuanan, struktur-struktur dan nilai-nilai sebagai akar budaya yang menjadi identitas mereka. Peneliti terdorong melakukan penelitian terhadap potensi-potensi tersebut dalam pemberdayaan masyarakat adat khususnya pada wilayah pengelolaan Blok Masela. Data diperoleh melalui penelitian pustaka serta wawancara langsung dengan tokoh masyarakat adat. Hasil penelitian menunjukan bahwa pemberdayaan masyarakat adat adalah upaya meningkatkan martabat masyarakat adat dalam pengaruh dinamika pengelolaan Blok Masela. Dibandingkan dengan potensi adat yang besar, kemampuan pengolaan dan pengetahuan masyarakat adat sangatlah terbatas. Untuk itu penguatan pemahaman masyarakat terhadap pemanfaatan wilayah petuanan dan kewibawaan masyarakat adat dengan petuanannya, penguatan kelembagaan masyarakat adat, serta penguatan nilai-nilai budaya perlu diperhatikan sebagai proses pemberdayaan, agar masyakat mampu berkembang dan berkompetisi dengan tetap berdasar pada nilai budaya identitas masyarakat adat
ASIMETRIK DESENTRALISASI MANAGEMENT MARINE RESOURCES DESENTRALISASI ASIMETRIK DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA LAUT M Ridwan; Nur Alim Natsir
Pattimura Proceeding 2020: PROSIDING SEMINAR NASIONAL KELAUTAN DAN PERIKANAN 2019
Publisher : Pattimura University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30598/PattimuraSci.2020.SNPK19.59-71

Abstract

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan negara kepulauan yang, memiliki sumber daya laut yang dapat dikembangkan untuk membantu daerah mencapai tujuan ekonomi, sosial dan politik. Tujuan penelitian ini untuk menemukan konsep ilmu hukum sesuai dengan ciri khas Indonesia sebagai negara kepulauan dan metode yang digunakan adalah yuridis normatif untuk mengkaji dan menganalisa sinkronisasi dan harmonisasi pengaturan hukum sumberdaya laut melalui pendekatan perundang–undangan dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Konsep Asimetrik merupakan konsep ilmu hukum yang sesuai dengan ciri khas Indonesia sebagai negara kepulauan. Konsep ini merupakan landasan yang kuat sebagai penopang keadilan dalam wilayah Indonesia yang didiami oleh berbagai suku dan ras, memberikan keadilan, karena berbagai kepentingan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik dan mengandung nilai-nilai asasi yang tak terbantahkan
KOMPOSISI, KEPADATAN DAN DISTRIBUSI SPASIAL ZOOPLANKTON PADA MUSIM BARAT (DESEMBER-FEBRUARI) DI PERAIRAN TELUK AMBON DALAM Jacobus Latumeten; Frederika S Pello
Pattimura Proceeding 2020: PROSIDING SEMINAR NASIONAL KELAUTAN DAN PERIKANAN 2019
Publisher : Pattimura University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30598/PattimuraSci.2020.SNPK19.72-82

Abstract

Teluk Ambon Dalam adalah bagian dari Teluk Ambon, luasnya kira-kira 11,03 km2, semi tertutup dan merupakan daerah penangkapan ikan pelagis kecil, khususnya ikan teri (Stolephorus spp). Ikan teri ini adalah pemangsa zooplankton, oleh karena itu kelimpahan ikan teri sangat bergantung dari kelimpahan zooplankton. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa komposisi, kepadatan dan distribusi spasial dari zooplankton selama Musim Barat. Data komposisi zooplankton diperoleh dari pengambilan contoh di 10 stasiun pengamatan menggunakan jaring plankton, sementara data kepadatan zooplankton dikumpulkan menggunakan perangkat hidroakustik pada enam garis transek paralel dan satu garis transek yang melintasi keenam paralel transek tersebut. Hasil penelitian menunjukan bahwa komunitas zooplankton didominasi oleh Copepoda dan meroplankton. Kepadatan rata-rata yang tertinggi dijumpai pada bulan Februari sedangkan yang rendah pada bulan Januari. Distribuusi zooplankton secara vertikal menunjukan bahwa kepadatan tertinggi terdapat pada lapisan dekat permukan kemudian menurun pada kolom air yang lebih dalam. Pada distribusi horisontal, kepadatan zooplankton yang rendah (0 -400 ind./m2) menempati ruang yang luas, yang tersebar di bagian barat, tengah dan timur, dan sebaliknya, kepadatan yang tinggi (3000 – 4000ind./m2) menempati ruang yang lebih sempit yakni di sebelah barat-daya, tengah dan selatan Teluk Ambon Dalam
KEDALAMAN KONSENTRASI KLOROFIL MAKSIMUM PERAIRAN SELATAN MALUKU BARAT DAYA DAN SEKITARNYA Simon Tubalawony; Matheos D Sahuleka; Juliana W Tuahatu; Degen E Kalay
Pattimura Proceeding 2020: PROSIDING SEMINAR NASIONAL KELAUTAN DAN PERIKANAN 2019
Publisher : Pattimura University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30598/PattimuraSci.2020.SNPK19.83-95

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji kedalaman klorofil maksimum pada perairan selatan Maluku Barat Daya dan Sekitarnya. Penelitian dilakukan dengan menganalisa data hasil Ekspedisi ATSEA pada bulan Mei 2010. Data suhu, salinitas, oksigen dan klorofil perairan diamati dengan menggunakan CTD tipe SBE911+ pada lima stasiun pengamatan untuk setiap kedalaman hingga 500 m. Data dianalisis untuk mengkaji Pola sebaran vertikal dan melintang suhu, salinitas, oksigen dan klorofil, stratifikasi massa air, kedalaman klorofil maksimum dengan menggunakan perangkat lunak ODV versi 4 dan Mircosoft Office Excel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa batas atas lapisan termoklin perairan berada pada kedalaman 44-60 m dan batas bawah lapisan termoklin pada kedalaman 325-409 m dengan ketebalan lapisan termoklin berkisar antara 267-352 m. Klorofil maksimum berada pada kedalaman 50-68 m yang berkisar antara 0,47-0,81 mg/m3 dengan rerata 0,59±0,13 mg/m3. Kedalaman klorofil maksimum dicirikan dengan suhu perairan 27,10-28,50 oC, salinitas 23,09-34,27 psu, dan konsentrasi oksigen 3,68-5,68 mg/l. Dengan demikian kedalaman klorofil maksimun berada pada bagian atas lapisan termoklin yakni beberapa meter di bawah batas atas lapisan termoklin
IDENTIFIKASI FENOMENA UPWELLING DI SELATAN PULAU SUMBA MENGGUNAKAN DATA MULTI SENSOR SATELIT DAN ARGO DRIFTER Harold Joppie Davido Waas; Jacobus Latumeten
Pattimura Proceeding 2020: PROSIDING SEMINAR NASIONAL KELAUTAN DAN PERIKANAN 2019
Publisher : Pattimura University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30598/PattimuraSci.2020.SNPK19.96-106

Abstract

Fenomena upwelling di selatan Pulau Sumba selama El Nino kuat diawali pada musim peralihan I dan melemah selama musim peralihan II. Upwelling disebabkan oleh ledakan angin timur yang berhembus selama 5,5 bulan menyebabkan transport ekman menggerakan massa air menjauhi pantai dan mendominasi lintang 10-12LS selama musim timur. Hasil perhitungan kedalaman ekman secara teoritis mengindikasikan bahwa air upwelling berasal dari kedalaman 31 – 75 meter dengan temperatur berkiasan antara 26 - 27C. Indikasi ini bersesuaian dengan SPL hasil rekaman citra satelit dan distribusi suhu vertikal yang diukur oleh Argo Drifter. Upwelling juga dikarakteristikan oleh suhu permukaan perairan yang rendah dan tingginya konsentrasi klorofil-a. Kontribusi upwelling dalam meningkatkan produktivitas primer perairan dikategorikan tinggi (44%) selama musim timur dibandingkan dengan musim lainnya
KAJIAN HIDRODINAMIKA BENTUK LAMBUNG KAPAL IKAN SESUAI TIPICAL PERAIRAN MALUKU Billy Jhones Camerling
Pattimura Proceeding 2020: PROSIDING SEMINAR NASIONAL KELAUTAN DAN PERIKANAN 2019
Publisher : Pattimura University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30598/PattimuraSci.2020.SNPK19.107-118

Abstract

Perairan Maluku adalah termasuk tipikal perairan yang relatif tenang diantara pulau-pulau yang berdekatan dan bergelombang yang cukup tinggi untuk pulau-pulau yang cukup berjauhan. Tipical perairan yang melingkupi perairan laut terbatas dan terbuka menuntut kapal harus dapat dioperasikan pada kondisi perubahan iklim dan cuaca yang sangat cepat bisa berubah disertai kondisi perairan laut yang bergelombang dan membahayakan keselamatan jiwa. Pemilihan bentuk lambung kapal penangkap ikan selama ini belum banyak diteliti guna menjawab tipical dan karakteristik perairan dimana kapal tersebut beroperasi. Dengan Menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui kajian literature dan gambaran informasi yang berlangsung saat penelitian ini maka hasil kajian ini menyimpulkan bahwa Kekurangan kapal monohull ( satu lambung) dibandingkan kapal trimaran (tiga lambung) adalah hambatanya sangat meningkat disebabkan oleh luas bidang basah dan tinggi sarat yang besar sehingga membutuhkan daya penggerak kapal lebih tinggi apabiala dibandingkan dengn kapal trimaran. Disamping itu faktor Seakeeping dan stabilitas melintang dari kapal trimaran sangat baik oleh karena lebar kapal yang lebih besar dari kapal berbadan satu