cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Isdian Anggraeny
Contact Email
dedikasihukum@umm.ac.id
Phone
+6282232791088
Journal Mail Official
dedikasihukum@umm.ac.id
Editorial Address
KAMPUS III UMM Jalan Raya Tlogomas No. 246 Malang, Jawa Timur, Indonesia 65144 Tel: (+62) 341 464318 | Fax: (+62) 341 460782 Email: dedikasihukum@umm.ac.id
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Dedikasi Hukum
Published by Universitas Muhammadiyah Malang
ISSN : 27767183     EISSN : 27767191     DOI : https://doi.org/10.22219/jdh.v1i1
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Ruang lingkup jurnal Dedikasi Hukum berkaitan dengan pengabdian kepada masyarakat dengan berbagai topik di bidang hukum yang berbasis penelitian seperti: Riset Berbasis Masyarakat, Pembelajaran Layanan dan advokasi, Pengembangan dan pemberdayaan Masyarakat, Pendampingan Masyarakat, dan Uji Coba Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
Arjuna Subject : Seni dan Humaniora - Seni dan Humaniora (Lain-Lain)
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 6 No. 1 (2026): April 2026" : 6 Documents clear
Clinical Legal Education through Student Legal Assistance for Inmates at the Baubau Class II Correctional Center: Pendidikan Hukum Klinis melalui Bantuan Hukum Mahasiswa bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Baubau Wally, Nur Isma; F, Muhammad Farel Dzikri; Hardianto, Dani; Muktar, Surya Dian Syah; S, Nurul Rahma; Salam, Safrin
Jurnal Dedikasi Hukum Vol. 6 No. 1 (2026): April 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jdh.v6i1.43669

Abstract

The Correctional Center (BAPAS) is part of the correctional system that has an important role in the process of fostering clients outside the correctional institution. This research aims to find out how the contribution of Bapas class II Baubau in carrying out the development of correctional clients in the community. The research method used is qualitative with a descriptive approach. Data were obtained through observation, interviews, and documentation studies during the implementation of the Field Work Lecture. The results of the study showed that second-class Baubau fathers carried out coaching through guidance, supervision, and social assistance activities for correctional clients. These efforts are made to help clients adjust and return to their normal role in the community. In its implementation, there are still several obstacles, such as limited resources and low compliance levels for some clients. However, Bapas Class II Baubau still tries to carry out his duties and functions optimally. Therefore, it is concluded that Bapas Class II Baubau takes a fairly important role in supporting the process of fostering correctional clients. Abstrak Balai Pemasrakatan (BAPAS) merupakan bagian dari sistem pemasyarakatan yang memiliki peran penting dalam proses pembinaan klien pemasyarakan di luar Lembaga pemasyarakatan. Penilitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kontribusi Bapas kelas II Baubau dalam melaksanakan pembinaan klien pemasyarakatan di masyarakat. Metode penilian yang di gunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data di peroleh melalui observasi, wawancara, serta studi dokumentasi selama pelaksanaan Kuliah Kerja Lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bapas kelas dua baubau menjalankan pembinaan melalui kegiatan pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan sosial terhadap klien pemasyarakatan. Upaya tersebut di lakukan untuk membantu klien menyesuaikan diri dan kembali berperan secara wajar di tengah lingkungan masyarakat. Dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala, seperti keterbatasan sumber daya dan rendahnya tingkat kepatuhan sebagian klien. Namun demikian Bapas Kelas II Baubau tetap berupaya melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal. oleh karena itu di simpulkan bahwa Bapas Kelas II Baubau mengambil peran yang cukup penting dalam mendukung proses pembinaan klien pemasyarakatan.
Legal Counseling on Child-Friendly Elementary Schools as an Effort to Prevent Violence Against Children: Penguatan Implementasi Sekolah Ramah Anak melalui Penyuluhan Hukum di Sekolah Dasar Ratri Novita Erdianti; Nurzakiah, Nurzakiah
Jurnal Dedikasi Hukum Vol. 6 No. 1 (2026): April 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jdh.v6i1.43970

Abstract

Violence against children in educational settings remains a significant issue that hinders the fulfillment of children’s rights to safe and dignified education. This community service activity aimed to strengthen the implementation of Child-Friendly Schools (CFS) through legal counseling at SDN 01 Temas Batu City. The activity involved 25 teachers and educational staff and was conducted through lectures and participatory discussions focusing on child protection principles and non-violent disciplinary practices. The impact of the activity was evaluated based on participants’ engagement, responses to case-based discussions, and feedback collected at the end of the session. The results indicate an improvement in participants’ understanding of the legal boundaries of disciplinary actions and increased awareness of child protection principles. Participants were able to distinguish between educational discipline and acts of violence. In addition, the school demonstrated initial commitment by planning to develop a formal CFS policy and establish an implementation team. This activity provides tangible benefits in the form of strengthened legal awareness, improved educator capacity, and an initial institutional foundation for implementing Child-Friendly Schools in a sustainable manner. Abstrak Kekerasan terhadap anak di lingkungan satuan pendidikan masih menjadi permasalahan serius yang menghambat pemenuhan hak anak atas pendidikan yang aman dan bermartabat. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memperkuat implementasi Sekolah Ramah Anak (SRA) melalui penyuluhan hukum di SDN 01 Temas Kota Batu. Kegiatan ini melibatkan 25 guru dan tenaga kependidikan, serta dilaksanakan melalui metode ceramah dan diskusi partisipatif yang berfokus pada prinsip perlindungan anak dan praktik pendisiplinan non-kekerasan. Dampak kegiatan dievaluasi berdasarkan tingkat partisipasi peserta, respons terhadap diskusi berbasis kasus, serta umpan balik yang dikumpulkan pada akhir kegiatan. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai batasan hukum dalam tindakan pendisiplinan serta meningkatnya kesadaran terhadap prinsip perlindungan anak. Peserta mampu membedakan antara pendisiplinan yang bersifat edukatif dan tindakan yang termasuk dalam kategori kekerasan. Selain itu, pihak sekolah menunjukkan komitmen awal dengan merencanakan penyusunan kebijakan formal SRA serta pembentukan tim pelaksana.Kegiatan ini memberikan manfaat nyata berupa peningkatan kesadaran hukum, penguatan kapasitas pendidik, serta menjadi fondasi awal dalam mewujudkan implementasi Sekolah Ramah Anak secara berkelanjutan.
Mediation in Land Ownership Dispute Resolution: A Case Study of Muhammadiyah Singosari: Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Tanah: Studi Kasus Muhammadiyah Singosari Kurniawan, Kukuh Dwi; Yaris Adhial Fajrin; Iradhad Taqwa Sihidi
Jurnal Dedikasi Hukum Vol. 6 No. 1 (2026): April 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jdh.v6i1.43222

Abstract

A land ownership dispute in Singosari, Malang, involves two parties: the heirs of SRN holding eigendom verponding No. 6013/1948 (a colonial certificate) and Muhammadiyah Singosari holding State Ownership Certificate (SHM) No. 04767/2023. The dispute is complicated by an undocumented sale and purchase transaction from 1963 and the presence of the Aisyiyah Bustanul Athfal 3 kindergarten operating on the land. This community service activity aimed to resolve the dispute through mediation assistance using the Participatory Action Research (PAR) method. The stages included: (1) preparation (case identification, document verification, internal coordination), (2) socialization (understanding mediation procedures and ukhuwah values), (3) mediation assistance (facilitating meetings, coordinating with Muhammadiyah leadership from branch to central levels), and (4) monitoring and evaluation. Although a final agreement has not yet been reached, the mediation process produced significant impacts: direct communication channels were established between the parties after more than a decade of no dialogue; both legal documents were mutually verified and acknowledged; attitudes shifted from defensive to cooperative; and written commitments were obtained from Muhammadiyah leadership at branch, district, regional, and central levels to continue non-litigation resolution. The kindergarten continued uninterrupted operations serving approximately 50 children. The PAR-based mediation proved effective in maintaining social harmony, increasing collective legal awareness, and ensuring the sustainability of public services. Abstrak Sengketa kepemilikan tanah seluas 2.245 m² di Singosari, Malang, melibatkan dua pihak: ahli waris SRN pemilik eigendom verponding No. 6013/1948 (sertifikat kolonial) dan Muhammadiyah Singosari pemilik Sertifikat Hak Milik No. 04767/2023. Sengketa ini diperumit oleh transaksi jual-beli tidak berdokumen pada tahun 1963 dan keberadaan TK Aisyiyah Bustanul Athfal 3 di atas tanah tersebut. Kegiatan pengabdian ini bertujuan menyelesaikan sengketa melalui pendampingan mediasi dengan metode Participatory Action Research (PAR). Tahapan yang dilakukan meliputi: (1) persiapan (identifikasi kasus, verifikasi dokumen, dan koordinasi internal), (2) sosialisasi (pemahaman prosedur mediasi dan nilai-nilai ukhuwah), (3) pendampingan mediasi (fasilitasi pertemuan, koordinasi dengan pimpinan Muhammadiyah tingkat cabang hingga pusat), dan (4) monitoring dan evaluasi. Dampak yang diperoleh: meskipun kesepakatan final belum tercapai, proses mediasi berhasil membangun saluran komunikasi langsung antar pihak yang sebelumnya terputus lebih dari satu dekade, memverifikasi keabsahan kedua dokumen hukum, mengubah sikap dari defensif menjadi kooperatif, serta memperoleh komitmen berjenjang dari pimpinan Muhammadiyah untuk melanjutkan penyelesaian non-litigasi. TK Aisyiyah Bustanul Athfal 3 tetap beroperasi tanpa gangguan melayani sekitar 50 anak. Mediasi berbasis PAR terbukti efektif menjaga harmoni sosial, meningkatkan kesadaran hukum kolektif, dan menjamin keberlanjutan layanan publik.
Strengthening the Village Community Empowerment Agency in Optimizing Village-Owned Enterprises in Sumenep Regency: Memperkuat Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Mengoptimalkan Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Sumenep Boemiya, Helmy; Ida Wahyuliana; Raden Bagus Mochammad Ramadhan Razief Hafid; Muhammad Irsyadhul Ula; Amiliya
Jurnal Dedikasi Hukum Vol. 6 No. 1 (2026): April 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jdh.v6i1.43418

Abstract

This study aims to analyze the role and strategies of the Sumenep District Community Empowerment Agency (DPMD) in optimizing the performance of Village-Owned Enterprises (BUMDesa) as instruments for driving the local economy. Although BUMDesa has great potential to improve community welfare, various obstacles such as minimal management capacity, lack of business innovation, and weak supervision often hamper its effectiveness. Through a qualitative approach using interviews, observation, and documentation studies, this research reveals that strengthening the DPMD institution, improving the competence of village human resources, and providing structured assistance are key factors in optimizing BUMDesa. In addition, synergy between local government, community, and local business actors is considered capable of creating a more adaptive and sustainable ecosystem. The results of the study confirm that the DPMD has a strategic position in ensuring that BUMDesa governance is professional, accountable, and able to make a significant contribution to village independence. These findings are expected to serve as a reference for local governments in formulating policies to strengthen BUMDesa that are more responsive, innovative, and oriented towards sustainable economic improvement for rural communities. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan strategi penguatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Sumenep dalam mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) sebagai instrumen penggerak ekonomi lokal. Meskipun BUMDesa memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, berbagai kendala seperti minimnya kapasitas manajemen, kurangnya inovasi usaha, serta lemahnya pengawasan sering menghambat efektivitasnya. Melalui pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, penelitian ini mengungkap bahwa penguatan kelembagaan DPMD, peningkatan kompetensi SDM desa, serta pendampingan terstruktur merupakan faktor kunci dalam optimalisasi BUMDesa. Selain itu, sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan pelaku usaha lokal dinilai mampu menciptakan ekosistem yang lebih adaptif dan berkelanjutan. Hasil penelitian menegaskan bahwa DPMD memiliki posisi strategis dalam memastikan tata kelola BUMDesa berjalan profesional, akuntabel, dan mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap kemandirian desa. Temuan ini diharapkan menjadi rujukan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan penguatan BUMDesa yang lebih responsif, inovatif, dan berorientasi pada peningkatan ekonomi masyarakat desa secara berkelanjutan.    
From Documents to Legal Certainty: Community Legal Assistance on Land Rights Acquisition in Arjosari Subdistrict: Dari Dokumen Menuju Kepastian Hukum: Bantuan Hukum Masyarakat dalam Proses Pengadaan Hak Atas Tanah di Kecamatan Arjosari Ayu, Isdiyana Kusuma; Paramita, Pinastika Prajna; Bastomi, Ahmad
Jurnal Dedikasi Hukum Vol. 6 No. 1 (2026): April 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jdh.v6i1.43735

Abstract

This Community Service Program aims to provide legal assistance in identifying and fulfilling documents related to the acquisition of land rights in order to ensure legal certainty, particularly for land assets managed by the administrators of RT 02 RW 04, Arjosari Subdistrict. The main issue faced by the partner is the incompleteness of land administration documents, despite the fact that land possession has been effectively exercised. Through legal counseling activities, discussions, assistance, and legal consultations, the community gained a better understanding of the importance of land registration and the procedures that must be followed. The results of the program indicate an increase in public legal awareness as well as an improvement in the partner’s ability to identify and prepare the necessary documents for the land registration process. Abstrak Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pendampingan hukum terkait pengidentifikasian dan pemenuhan dokumen perolehan hak atas tanah guna menjamin kepastian hukum, khususnya bagi aset tanah yang dikelola oleh Pengurus RT 02 RW 04 Kelurahan Arjosari. Permasalahan utama yang dihadapi mitra adalah belum terpenuhinya dokumen administrasi pertanahan secara lengkap meskipun penguasaan tanah telah dilakukan secara nyata. Melalui kegiatan penyuluhan hukum, diskusi, pendampingan, dan konsultasi hukum, masyarakat memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya pendaftaran tanah dan prosedur yang harus ditempuh. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan kesadaran hukum masyarakat serta kemampuan mitra dalam mengidentifikasi dan menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk proses pendaftaran tana
Revitalization Muhammadiyah Youth Movement Trough Anti Corruption Legal Educatioan and Capacity Building in Gubeng District Surabaya City: Revitalisasi Gerakan Pemuda Muhammadiyah dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi sebagai Kejahatan Luar Biasa di Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya Wicakasana Prakasa, Satria Unggul; Fatmawati, Ida Nuriya; Saleh , Muhammad Aunurrochim Mas’ad
Jurnal Dedikasi Hukum Vol. 6 No. 1 (2026): April 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jdh.v6i1.44092

Abstract

Corruption as an extraordinary crime not only causes financial losses to the state, but also damages public trust and weakens the quality of public services. This condition requires preventive measures that are not only repressive, but also preventative through strengthening the role of society, especially the younger generation. This community service activity aims to revitalize the role of the Muhammadiyah Youth Force in Gubeng District, Surabaya City, as social supervisors and pioneers of the anti-corruption movement. The methods used are participatory and socio-legal approaches through anti-corruption legal education, training, participatory discussions, and institutional assistance. The results of the activity show an increase in the partners' understanding of the concepts of corruption, maladministration, and public oversight mechanisms as regulated in Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law Number 20 of 2001. The results of the activities demonstrated a significant improvement in participants’ legal literacy, analytical abilities, and advocacy skills, particularly in identifying maladministration and potential corrupt practices at the local level. Furthermore, the program produced concrete outcomes that went beyond individual capacity building, including the development of anti-corruption educational modules tailored to local needs, as well as the establishment of a digital advocacy network via social media for integrity campaigns. In addition, a simple community-based reporting mechanism was developed to facilitate public complaints and strengthen accountability in local governance. Thus, this service makes a tangible contribution to raising legal awareness and strengthening youth participation as a preventive strategy in combating corruption at the local level. Thus, this service makes a real contribution to building legal awareness and strengthening youth participation as a preventive strategy in combating corruption at the local level. Abstrak Korupsi sebagai kejahatan luar biasa tidak hanya menyebabkan kerugian finansial bagi negara, tetapi juga merusak kepercayaan publik dan melemahkan kualitas layanan publik. Kondisi ini memerlukan langkah-langkah pencegahan yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif melalui penguatan peran masyarakat, terutama generasi muda. Kegiatan pelayanan masyarakat ini bertujuan untuk mengaktifkan kembali peran Pemuda Muhammadiyah di Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, sebagai pengawas sosial dan pelopor gerakan anti-korupsi. Metode yang digunakan adalah pendekatan partisipatif dan socio-legal melalui pendidikan hukum anti-korupsi, pelatihan, diskusi partisipatif, dan bantuan institusional. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman mitra terhadap konsep korupsi, maladministrasi, dan mekanisme pengawasan publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan signifikan pada literasi hukum, kemampuan analisis, dan keterampilan advokasi peserta, khususnya dalam mengidentifikasi maladministrasi dan potensi praktik korupsi di tingkat lokal. Lebih lanjut, program ini menghasilkan luaran konkret yang melampaui peningkatan kapasitas individu, tersusunnya modul pendidikan antikorupsi berbasis kebutuhan lokal, serta terbentuknya jejaring advokasi digital melalui media sosial untuk kampanye integritas. Selain itu, dikembangkan pula mekanisme pelaporan berbasis komunitas secara sederhana guna memfasilitasi pengaduan masyarakat dan memperkuat akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat lokal. Dengan demikian, layanan ini memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kesadaran hukum dan memperkuat partisipasi pemuda sebagai strategi pencegahan dalam memberantas korupsi di tingkat lokal.

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2026 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 1 (2026): April 2026 Vol. 5 No. 3 (2025): December 2025 Vol. 5 No. 1 (2025): April 2025 Vol. 4 No. 3 (2024): December 2024 Vol. 4 No. 2 (2024): August 2024 Vol. 4 No. 1 (2024): April 2024 Vol. 3 No. 3 (2023): December 2023 Vol. 3 No. 2 (2023): August 2023 Vol. 3 No. 1 (2023): April 2023 Vol. 2 No. 3 (2022): December 2022 Vol. 2 No. 2 (2022): August 2022 Vol. 2 No. 1 (2022): April 2022 Vol. 1 No. 3 (2021): Desember 2021 Vol. 1 No. 2 (2021): Agustus 2021 Vol. 1 No. 1 (2021): April 2021 More Issue