cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Isdian Anggraeny
Contact Email
dedikasihukum@umm.ac.id
Phone
+6282232791088
Journal Mail Official
dedikasihukum@umm.ac.id
Editorial Address
KAMPUS III UMM Jalan Raya Tlogomas No. 246 Malang, Jawa Timur, Indonesia 65144 Tel: (+62) 341 464318 | Fax: (+62) 341 460782 Email: dedikasihukum@umm.ac.id
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Dedikasi Hukum
Published by Universitas Muhammadiyah Malang
ISSN : 27767183     EISSN : 27767191     DOI : https://doi.org/10.22219/jdh.v1i1
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Ruang lingkup jurnal Dedikasi Hukum berkaitan dengan pengabdian kepada masyarakat dengan berbagai topik di bidang hukum yang berbasis penelitian seperti: Riset Berbasis Masyarakat, Pembelajaran Layanan dan advokasi, Pengembangan dan pemberdayaan Masyarakat, Pendampingan Masyarakat, dan Uji Coba Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
Arjuna Subject : Seni dan Humaniora - Seni dan Humaniora (Lain-Lain)
Articles 105 Documents
 1   2   3   4   5 
Pendampingan Hukum Terkait Hak Asuh Anak (Hadhanah) di Klinik Keluarga Sakinah Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah Kota Malang Tinuk Dwi Cahyani
Jurnal Dedikasi Hukum Vol. 1 No. 3 (2021): Desember 2021
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (267.472 KB) | DOI: 10.22219/jdh.v1i3.18148

Abstract

Latar belakang dilakukan pengabdian kepada masyarakat bermitra dengan Klinik keluarga Sakinah Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah Kota Malang karena mitra memiliki kegiatan non litigasi salah satunya adalah konsultasi hukum dan pendampingan hukum. Tujuan dari pengabdian pada masyakat kali ini adalah dapat terbantunya penyelesaian permasalahan hukum yang dimiliki, melalui konsultais hukum maupun pendampingan hukum. Langkah-langkah hukum yang tepat dan pendampingan hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam menyelesaikan persoalan hukum dalam masyarakat. Metode yang dilakukan dengan cara konsultasi hukum, yakni konsultan langsung berhadapan dengan klien. Kemudian dilakukan dialog, pemaparan kasus-kasus hak asuh anak oleh klien, pemaparan aturan hukum tentang hak asuh anak/hadhanah oleh konsultan hukum. Pendampingan hukum terhadap klien dalam menyelesaikan permasalahan hak asuh anak/hadhanah baik dalam perkara perdata maupun pidana karena telah dilaporkan ke unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) Polres Kepanjen. Dampak serta capaian dalam pengabdian yaitu masyarakat yang memiliki masalah hukum berkaitan dengan hak asuh anak (hadhanah) dapat terselesaikan masalahnya melalui proses pengadilan agama (putusan) namun ada upaya hukum banding yang dilakukan oleh Tergugat.   Legal Assistance Regarding Child Custody (Hadhanah) at the Sakinah Family Clinic for the Regional Leader of 'Aisyiyah Malang City The background is that community service is carried out in partnership with the Sakinah Family Clinic of the Regional Leader of 'Aisyiyah Malang City because partners have non-litigation activities, one of which is legal consultation and legal assistance. This time, the purpose of community service is to assist in solving legal problems that are owned through legal consultants and legal aid—appropriate legal steps and legal assistance by statutory regulations in resolving legal issues in society. The method used is legal consultation, where the consultant is directly dealing with the client. Then there is a dialogue, presentation of cases of child custody by clients, exposure of legal rules regarding child custody/hadhanah by legal consultants. Legal assistance to clients in resolving child custody/hadhanah issues in civil and criminal cases has been reported to the PPA (Women and Children Protection) unit of the Kepanjen Police. The impact and achievements in service, namely that people who have legal problems related to child custody (hadhanah), can be resolved through a religious court process (decision), but there is an appeal by the Defendant.
Sosialisasi Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Jenis Baru di Kelurahan Tanah Tinggi Kota Tangerang Abdul Kadir; Dwi Nur Fauziah Ahmad; Tamara Sulaeman Nasution; Rifa Yuniar; Erma Efrilia; Nida Hana Vina S; Rachmadi Pangestu; Erwin Adi Saputra
Jurnal Dedikasi Hukum Vol. 1 No. 3 (2021): Desember 2021
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (650.89 KB) | DOI: 10.22219/jdh.v1i3.18302

Abstract

Pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk sosialisasi dan penyuluhan hukum yang dilaksanakan di Kelurahan Tanah Tinggi Kota Tangerang adalah untuk mengetahui implementasi hukum terkait tindak pidana narkotika jenis baru yang belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan perkembangan narkotika jenis baru di Indonesia. Dalam pengabdian masyarakat ini menggunakan metode sosialisasi dan diskusi untuk memberikan gambaran adanya kekosongan norma hukum mengenai narkotika jenis baru. Sehingga hasil yang di dapat dalam pengabdian masyarakat ini yaitu implementasi hukum terhadap tindak pidana narkotika jenis baru karena hal itu tidak terdapat di dalam Perundang-undangan di Indonesia. Pengimplementasian hukum tersebut dapat digunakan dengan alternatif penafsiran dari para hakim. Penafsiran disini digunakan sebagai kebutuhan hukum dan rasa keadilan yang dianut dalam masyarakat Indonesia. Dari penafsiran dan melihat pada putusan hakim Methylone merupakan zat yang merugikan dan dapat dijangkau dengan ketentuan yang didapat dalam Undang-Undang Narkotika, yang terhadap penyalahgunaannya dapat dimintai pertanggungjawaban hukum tanpa menyampingkan kepastian hukum dan asas legalitas.   Legal Socialization Against New Types of Narcotics Crime in Tanah Tinggi Village, Tangerang City Community service in the form of socialization and legal counseling carried out in Tanah Tinggi Village, Tangerang City is to find out the implementation of laws related to new narcotics crimes that have not been regulated in Law Number 35 of 2009 about Narcotics and the development of new types of narcotics in Indonesia. In this community service, socialization and discussion methods are used to provide an overview of the absence of legal norms regarding new types of narcotics. So that the results obtained in this community service are the implementation of the law against a new type of narcotic crime because it is not contained in the legislation in Indonesia. The implementation of the law can be used with alternative interpretations from the judges. The interpretation here is used as a legal need and a sense of justice that is embraced in Indonesian society. From the interpretation and looking at the judge's decision, Methylone is a harmful substance and can be reached with the provisions obtained in the Narcotics Law, for its abuse it can be held legally responsible without putting aside legal certainty and the principle of legality.  
Implementasi Prinsip Partisipatif dalam Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus di Desa Jabung, Kabupaten Lamongan) Zuhda Fitriana; Dessy Maeyangsari; Eko Wahyudi
Jurnal Dedikasi Hukum Vol. 1 No. 3 (2021): Desember 2021
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (528.186 KB) | DOI: 10.22219/jdh.v1i3.18384

Abstract

Pandemi Covid-19 memberikan dampak pada hampir seluruh sektor dalam kehidupan, termasuk Desa. Menimbang pentingnya peran Desa dalam ketahanan nasional, pemerintah pusat memberikan aloksasi dan prioritas lebih pada keuangan Desa untuk menunjang pemulihan ekonomi nasional sekaligus akselerasi pencapaian SDGs Desa. Hasilnya, Desa dan pemerintahannya mendapatkan amanah lebih untuk mengelola keuangan desa dengan pemberian BLT-DD. Isu-isu hukum tentang penyalahgunaan sumber dana desa oleh kepala desa sudah banyak terjadi. Penyebaran isu tersebut dikarenakan belum pahamnya baik pemerintah desa atau masyarakat setempat tentang proses pengelolaan keuangan desa. Salah satunya adalah implementasi psinsip partisipatif dalam setiap prosesnya. Tim penulis menggunakan metode penelitian hukum sosio-legal dengan dua pendekatan: statute approach dan conceptual approach untuk mengidentifikasi permasalahan dan menyusun solusi sesuai kebutuhan desa mitra. Hasilnya, tim memberikan rancangan peraturan desa sebagai bentuk perlindungan hukum bagi keduanya untuk mengimplementasikan prinsip partisipatif dan keterbukaan selama pengelolaan keuangan. Selain itu, tim membangun laman sosial media yang dapat dimanfaatkan menjadi sarana partisipasi dan transparansi sekaligus media promosi kekayaan daerah setempat. Harapannya, produk tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.   Implementation of Participatory Principles in Village Financial Management (Case Study in Jabung Village, Lamongan Regency) The Covid-19 pandemic impacts on almost all sectors of life, including the life in the villages. Considering the importance of the role of the Village in national resilience, the central government gives more allocation and priority to Village finances to support national economic recovery as well as accelerate the achievement of the Village SDGs. As a result, the village and its government get more mandate to manage village finances by providing BLT-DD (Cash Transfer Program-Village Fund). There are many legal issues regarding the misuse of village funds by village headmen. The spread of the issue was due to the lack of understanding of either the village government or the local community about the village financial management process. One of them is the implementation of participatory principles in every process. The writing team uses socio-legal research methods with two approaches: a statute approach and a conceptual approach to identify problems and develop solutions according to the needs of partner villages. As a result, the team provided a draft village regulation as a form of legal protection for both of them to implement the principles of participatory and openness during financial management. In addition, the team builds social media pages that can be used as a means of participation and transparency as well as media for promoting local wealth. It is hoped that these products can improve the welfare of rural communities.
Wirausaha Muda Mandiri Sebagai Penggerak Ekonomi Bangsa Shinta Ayu Purnamawati; Rahmawati Khadijah Maro; Sidik Sunaryo; M. Jihadi; Endah Lestari
Jurnal Dedikasi Hukum Vol. 1 No. 3 (2021): Desember 2021
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (700.767 KB) | DOI: 10.22219/jdh.v1i3.18388

Abstract

Kegiatan pengabdian masyarakat yang bertemakan Pendidikan Kewirausahaan (Entrepreneurship) ini bertujuan untuk menciptakan wirausaha baru mandiri yang berbasis ipteks. Pemilihan tema dalam kegiatan pengabdian ini didasarkan pada kondisi faktual di masyarakat pada saat ini yang, menunjukkan angkatan kerja sangat tinggi yang tidak diimbangi dengan jumlah lapangan kerja sehingga berakibat pada tingginya angka pengangguran. Permasalahan yang dihadapi mitra sebagai Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah 2 Malang (SMK Muhammadiyah 2 Malang) adalah terbatasnya kegiatan diluar kurikulum yang menunjang wirausaha siswa, dan minimnya pengetahuan dan ketrampilan siswa mengenai seluk beluk wirausaha. Sehingga hal ini berakibat pada rendahnya alumni dan lulusan yang memilih wirausaha. Tujuan dari kegiatan pengabdian ini adalah untuk membentuk dan meningkatkan keterampilan wirausaha bagi peserta didik di lokasi Mitra. Target khusus yang ingin dicapai adalah terbentuknya komunitas siswa yang mandiri dan memiliki ketrampilan menjadi wirausaha mandiri. Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan dalam bentuk seminar yang dilanjutkan dengan pelatihan dan pendampingan kewirausahaan. Mitra dalam kegiatan ini adalah SMK Muhammadiyah 2 Malang. Kegiatan diikuti oleh 110 peserta didik dan 15 orang guru dan Tenaga Kependidikan. Evaluasi dilakukan dengan pengisian kuesioner untuk mengetahui pemahaman peserta didik terkait pelaksanaan program dan juga melalui rekam hasil usaha sebelum dan setelah program pengabdian dilaksanakan. Hasil yang dicapai setelah dilaksanakannya program pengabdian ini adalah meningkatnya tingkat pemahaman dan ketrampilan peserta didik di bidang wirausaha, yang ditunjukkan dengan jumlah penjualan produk dan jasa wirausaha dilokasi mitra mengalami peningkatan.   Independent Youth Entrepreneurs As A Driving Force fot The Nation’s Economy This community service took education entrepreneurship or edupreneurship as the theme which aims to create independent entrepreneurship based on science and technology. The reason of taking this theme was on the factual condition of the rising numbers of job seekers in Indonesia comparing to the unequal stock of job vacancies which impacting on the highest numbers of jobless. Vocational school, as a formal education institution in developing students’ skills to work in their respective field, seems still focus on expanding students’ cognitive skills regardless assisting them with supplementary skills to support their competence. Hence, the team had been collaborating with one of Vocational Schools in Malang, East Java in providing entrepreneurship trainings for students in order to train them to be a skilled independent entrepreneur; besides, with some trainings and personal assistance, students were expected to create entrepreneur community at school as a school entrepreneur training center. The series of trainings materials had been participated by 110 students and 15 teachers. At the end of training series, questionnaire was given to the participants to evaluate their understanding of presented materials and identify some obstacles while developing their startup business. The results showed that some students have started their own business or collaborative business with some teachers and the presented materials had been well-implemented in expanding their business.
Peningkatan Pemahaman Hukum Cyberbullying pada Guru SD Muhammadiyah 08 Dau Yohana Puspitasari Wardoyo; Beti Istanti Suwandayani; Feranza Auriya Tiza; Nanda Melinia Safitri; Khofifah Pawaransa Hadi; Alfinda Handayani; Uci Nurul Hidayati
Jurnal Dedikasi Hukum Vol. 1 No. 3 (2021): Desember 2021
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (396.567 KB) | DOI: 10.22219/jdh.v1i3.18402

Abstract

Kegiatan belajar-mengajar pada saat pandemi membuat siswa lebih banyak menggunakan teknologi internet sebagai sumber informasi utama dalam belajar. Salah satu dampak buruk adanya internet adalah cyberbullying, Berangkat dari fenomena di atas, maka tim pengabdi melakukan penyuluhan dalam rangka meningkatkan kapasitas pemahaman tentang cyberbullying menurut perspektif hukum pada guru SD Muhammadiyah 08 Dau dengan harapan dapat menciptakan kegiatan pembelajaran dapat berjalan efektif, efisien, sehat dari cyberbullying kepada peserta didk. Metode yang digunakan adalah penyuluhan dan dialog interaktif kepada peserta. Hasil dari adanya kegiatan penyuluhan adalah guru lebih paham jenis dan bahaya cyberbulling menurut perspektif hukum yaitu cyberbullying diatur dalam Undang-Undang No. 11 tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pelaku cyberbullying bisa dari anak dibawah umur,penyelesaian sengketa cyberbullying dapat dilakukan secara non-litigasi namun yang lebih sederhana untuk meyelesaikan permasalahan adalah dengan musyawarah mufakat secara kekeluargaan dengan mengedepankan silaturahmi dan melibatkan sinergitas antar orang tua, guru pelaku dan korban.   Improving the Understanding of Cyber ​​Bullying Law for Elementary School Teachers at Muhammadiyah 08 Dau Teaching and learning activities during a pandemic make students use internet technology more as the main source of information in learning. One of the bad effects of the internet is cyberbullying. Departing from the above phenomenon, the service team conducted counseling in order to increase the capacity for understanding cyberbullying according to a legal perspective on teachers at Muhammadiyah 08 Dau Elementary School in the hope of creating effective, efficient, healthy learning activities from cyberbullying to students. The method used is counseling and interactive dialogue to participants. The result of the extension activities is that teachers better understand the types and dangers of cyberbulling from a legal perspective among others cyberbullying is regulated in Law no. 11 of 2008 in conjunction with Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions (UU ITE) and the Criminal Code (KUHP), cyberbullying perpetrators can be minors, settlement of cyberbullying disputes can be done non-litigation but a simpler way to resolve the problem is by consensus in a family manner with deliberation between friendships and involving the synergy of parents, teachers, perpetrators and victims.  
Pengembangan Potensi Desa Wisata Di Masa Pandemi (Studi Di Desa Sukobendu, Lamongan) Rosa Ristawati Rosa; Radian Salman; Sri Winarsi; Wilda Prihatiningtyas; Giza'a Jati Pamoro
Jurnal Dedikasi Hukum Vol. 1 No. 3 (2021): Desember 2021
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (358.551 KB) | DOI: 10.22219/jdh.v1i3.18408

Abstract

Dampak Covid-19 yang signifikan tidak hanya pada level nasional, tetapi juga signifikan untuk bagi masyarakat di pedesaan, salah satunya adalah Desa Sukobendu, Kecamatan Mantup, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Desa Sukobendu tidak memiliki potensi alam dan cagar budaya yang dapat dikembangkan sebagai obyek wisata, Namun Desa Sukobendu mempunyai potensi letak geografis yang strategis karena berada di Perbatasan antara tiga kecamatan. Potensi wisata yang mungkin dikembangkan adalah Wisata Budaya dan Wisata Edukasi. Berdasarkan hal tersebut, maka dirasa perlu adanya pendampingan pengembangan Desa wisata dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat Desa di Desa Sukobendu, Lamongan.Adapun permasalahan dan hambatan yang telah diinventarisasi di Desa Sukobendu diantaranya yaitu: belum adanya program Desa wisata, kondisi dan kualitas lingkungan yang kurang bersih, tata ruang untuk Desa wisata yang belum baik, kurangnya penyuluhan dan pelatihan pariwisata khususnya tentang Desa wisata, kurangnya fasilitas dan infrastruktur kepariwisataan, rendahnya kemampuan sumber daya manusia. Berdasarkan permasalahan tersebut selanjutnya telah dirumuskan beberapa solusi, yaitu: membuat masterplan pembangunan Desa berdasarkan potensi dan kebutuhan Desa, menjaga dan memelihara kualitas lingkungan, menetapkan tata ruang Desa wisata, mengadakan sosialisasi dan penyuluhan kepariwisataan, membangun fasilitas dan infrastruktur kepariwisataan, meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam pengelolaan potensi Desa, khususnya yang terkait dengan hasil pertanian unggulan Desa, melalui pelatihan. Pengabdian masyarakat ini telah dilakukan dalam beberapa tahapan. Tahap I yakni persiapan, Tahap II yakni pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat berupa penyuluhan, Tahap III adalah pendampingan dan pelatihan terhadap masyarakat Desa sesuai kebutuhan yang telah dirumuskan pada tahap sebelumnya, dan Tahap IV yaitu tahap evaluasi.   Development of Tourism Village Potential in the Pandemic (Study in Sukobendu Village, Lamongan) The impact of Covid-19 on humanity is extraordinary, especially for the people of Sukobendu Village, Mantup District, Lamongan Regency, East Java. Sukobendu Village does not have the potential for natural and cultural heritage that can be developed as a tourist attraction, however, Sukobendu Village has the potential for a strategic geographical location because it is located on the border between three sub-districts. The tourism potential that might be developed is Cultural Tourism and Educational Tourism. Based on this, it is felt that there is a need for assistance in the development of tourist villages in order to improve the economy of rural communities in Sukobendu village, Lamongan.The problems and obstacles that have been inventoried in Sukobendu Village include: the absence of a tourist village program, unsanitary environmental conditions and quality, poor spatial planning for tourist villages, lack of tourism counseling and training, especially regarding tourist villages, lack of facilities and infrastructure. tourism, low capacity of human resources. Based on these problems, several solutions have been formulated, namely: making a village development master plan based on the potential and needs of the village, maintaining and maintaining environmental quality, determining the spatial planning of tourist villages, conducting tourism socialization and counseling, building tourism facilities and infrastructure, increasing human resource capabilities. in managing village potential, especially those related to superior village agricultural products, through training. This community service has been carried out in several stages. Phase I is preparation, Phase II is the implementation of community service in the form of counseling, Phase III is mentoring and training for village communities according to the needs that have been formulated in the previous phase, and Phase IV is the evaluation phase.    
Penyuluhan Hukum Dampak Perkawinan Siri dalam Kehidupan Masyarakat di Desa Balingasal Septi Indrawati; Ajeng Risnawati Sasmita
Jurnal Dedikasi Hukum Vol. 2 No. 1 (2022): April 2022
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jdh.v2i1.19022

Abstract

Perkawinan Siri adalah bentuk perkawinan yang dilakukan berdasarkan hukum agama, tetapi tidak diumumkan kepada khalayak serta tidak tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) dan Kantor Catatan Sipil. Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, meskipun telah sah secara agama, setiap perkawinan tetap harus tercatat secara negara. Artinya, kawin siri dianggap tidak sah di mata hukum Indonesia karena tidak adanya akta nikah serta surat-surat resmi terkait legalitas pernikahan tersebut. Perkawinan siri juga menimbulkan berbagai dampak negatif, diantaranya pihak istri tidak dapat menuntut haknya jika dilanggar pihak suami, tidak dapat mengurus dokumen seperti kartu keluarga, paspor, dan dokumen administratif lainnya.Selain itu perkawinan siri cenderung membuat salah satu pasangan, khususnya suami lebih leluasa untuk meninggalkan kewajibannya. Pengabdian ini bertujuan untuk memberian penyuluhan hukum kepada masyarakat terkait dampak perkawinan siri. Harapan dengan adanya penyuluhan ini, masyarakat memahami bahwa perkawinan siri menimbulkan berbagai dampak hukum yang merugikan. Selain itu diharapkan masyarakat tidak melakukan perkawinan secara siri. Program Pengabdian Masyarakat ini dilakukan dalam bentuk penyuluhan hukum.  Kegiatan ini dilakukan di aula Balai Desa Balingasal, kecamatan Padureso, kabupaten Kebumen yang diikuti oleh perangkat desa Balingasal, tokoh agama dan perwakilan masyarakat. Luaran yang tercapai dari kegiatan ini adalah meningkatnya pemahaman masyarakat terkait perkawinan siri dan dampak hukum yang ditimbulkan serta terdapat artikel ilmiah yang dipublikasikan di jurnal ilmiah nasional.   Legal Counseling on the Impact of Siri Marriage in Community Life in Balingasal Village. Siri marriage is a form of marriage that is carried out based on religious law, but is not announced to the public and is not officially registered at the Office of Religious Affairs (KUA) and the Civil Registry Office. Based on Law no. 1 of 1974 concerning Marriage, even though it is legally valid, every marriage must still be registered in the state. This means that unregistered marriages are considered illegal in the eyes of Indonesian law because there is no marriage certificate and official documents related to the legality of the marriage. Unregistered marriages also cause various negative impacts, including the wife cannot claim her rights if violated by her husband, cannot take care of documents such as family cards, passports, and other administrative documents. abandon their obligations. This service aims to provide legal counseling to the community regarding the impact of unregistered marriage. It is hoped that with this counseling, the public will understand that unregistered marriages have various adverse legal impacts. In addition, it is hoped that people will not carry out serial marriages. This Community Service Program is carried out in the form of legal counseling. This activity was carried out in the hall of the Balingasal Village Hall, Padureso sub-district, Kebumen district, which was attended by Balingasal village officials, religious leaders and community representatives. The outputs achieved from this activity are increasing public understanding regarding unregistered marriages and the legal impacts it causes, as well as scientific articles published in national scientific journals.  
Peningkatan Kesadaran Masyarakat tentang Akibat dan Implikasi Hukum dari Perkawinan Anak : Indonesia Agnes Noviany Simarmata; Nicka Tri Mulyasari
Jurnal Dedikasi Hukum Vol. 2 No. 1 (2022): April 2022
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jdh.v2i1.19047

Abstract

Perkawinan anak adalah masalah yang kerap kali terjadi di Indonesia. Banyak hal yang melatarbelakangi kasus perkawinan anak seperti faktor ekonomi, budaya lokal, kurangnya pemahaman akan dampak perkawinan anak, dan faktor pembedaan gender. Dengan metode penelitian yuridis normatif dan deskriptif analisis penulis ingin memaparkan upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan implikasi hukum dari perkawinan anak dalam hukum positif di Indonesia. Kemudian dibutuhkan koordinasi dan keselarasan antara orang tua, perangkat desa/kelurahan, tokoh adat dan tokoh agama local, KUA (Kantor Urusan Agama), lembaga pendidikan, dinas kesehatan, Kemenag, dan Bappenas agar langkah-langkah yang telah dicanangkan dapat berjalan dengan maksimal. Selain itu ditemukan bahwa dalam hukum positif Indonesia perkawinan anak dianggap sebagai suatu pelanggaran aturan. Karena dalam pengaturan di Indonesia telah jelas mengatur syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Karena anak merupakan aset yang diharapkan dapat membangun negara menjadi lebih maju dan tonggak dari kesejahteraan masyarakat.   Raising Public Awareness about the Consequences and Legal Implications of Child Marriage. Child marriage is a problem that often occurs in Indonesia. Many things are behind the case of child marriage such as economic factors, local culture, lack of understanding of the impact of child marriage, and gender discrimination factors. With normative juridical research methods and descriptive analysis, the author wants to describe the efforts that can be made to increase public awareness and the legal implications of child marriage in positive law in Indonesia. Then it takes coordination and harmony between parents, village/kelurahan officials, local traditional and religious leaders, KUA (Religious Affairs Office), educational institutions, health offices, Ministry of Religion, and Bappenas so that the steps that have been proclaimed can run optimally. In addition, it was found that in positive Indonesian law, child marriage is considered a violation of the rules. Because the regulations in Indonesia have clearly regulated the conditions for marriage. Because children are an asset that is expected to be able to build a more developed country and a pillar of community welfare.
Aspek Hukum Perlintasan Sebidang bagi Penjaga Perlintasan Sebidang Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro Dhina Setyo Oktaria
Jurnal Dedikasi Hukum Vol. 2 No. 1 (2022): April 2022
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jdh.v2i1.19498

Abstract

Artikel pengabdian ini membahas tentang upaya pendidikan dan pelatihan terkait penjaga perlintasan sebidang dengan materi aspek hukum di perlintasan sebidang. Seorang penjaga perlintasan sebidang dinyatakan cakap apabila memenuhi kompetensi antara lain pengetahuan, kemampuan dan perilaku yang dibuktikan dengan sertifikat kecakapan dari Direktorat jenderal perkeretaapian (DJKA). Adapun tujuan dari pelaksanaan materi aspek hukum perlintasan sebidang dalam pendidikan dan pelatihan ini agar seorang penjaga perlintasan sebidang mampu tahu dan paham peraturan perundangundangan berkaitan dengan operasi kereta api khususnya tanda dan marka. Metode yang digunakan berupa pembelajaran secara tatap muka dengan memberikan penjelasan materi aspek hukum di perlintasan sebidang secara langsung kepada para peserta. Selanjutnya, kegiatan ini dibuka sesi tanya jawab sehingga pembelajaran lebih berpusat kepada peserta. Hasil dari pemberian materi aspek hukum di perlintasan sebidang kepada penjaga perlintasan sebidang dari Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro diharapkan semua peserta lulus uji kompetensi sehingga memperoleh sertifikat kecakapan sebagai seorang penjaga perlintasan sebidang dan memperoleh smart card, sehingga kompeten untuk menjaga perlintasan sebidang kereta api dengan jalan raya di Kabupaten Bojonegoro.   Legal Aspects of Level Crossing for Level Crossing Guard in Bojonegoro District Transportation Agency. This service article discusses educational and training efforts related to level crossing guards with material on legal aspects at level crossings. A level crossing guard is declared competent if he meets the competencies, including knowledge, abilities and behavior as evidenced by a certificate of proficiency from the Directorate General of Railways (DJKA). The purpose of implementing the legal aspects of level crossings in education and training is so that a level crossing guard is able to know and understand the laws and regulations relating to railway operations, especially signs and markings. The method used is in the form of face-to-face learning by providing an explanation of the legal aspects of a level crossing directly to the participants. Furthermore, this activity was opened by a question and answer session so that learning was more participant-centered. The results of providing legal aspects at level crossings to level crossing guards from the Bojonegoro Regency Transportation Service are expected to pass the competency test so that they obtain a certificate of proficiency as a level crossing guard and obtain a smart card, so that they are competent to maintain railroad crossings with highways in the area Bojonegoro Regency.  
Urgensi Sertifikasi Halal MUI Bagi Pengusaha Makanan dan Minuman di Kota Malang Sholahuddin Al-Fatih
Jurnal Dedikasi Hukum Vol. 2 No. 1 (2022): April 2022
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jdh.v2i1.19540

Abstract

Tulisan ini mencoba memotret fenomena banyaknya kedai, warung makan, resto dan sejenisnya, yang secara sepintas hanya menuliskan tulisan halal, tapi tidak memiliki logo resmi bahkan nomor registrasi halal dari LPPOM MUI, terurama yang ada di Kota Malang. Oleh karena itu, perlunya dilakukan sosialisasi kepada masyarakat terutama pengusaha makanan dan minuman atau mamin agar bisa mengajukan sertifikasi halal tersebut dan memberikan kepastian hukum bagi konsumen. Menggunakan metode pengabdian sosialisasi, pengabdi mencoba memebrikan edukasi yang menyeluruh terhadap masyarakat, terkait pentingnya (awareness) mengkonsumsi makanan dan minuman halal. Hasil dari pengabdian ini diharapkan masyarakat di Kota Malang, baik itu produsen, distributor maupun konsumen, memahami urgensi makanan dan minuman halal, terutama bagi komunitas Muslim.   The Urgency of MUI Halal Certification for Food & Beverage Entrepreneurs in Malang City. This paper tries to imagine the phenomenon of the number of shops, food stalls, restaurants and the like, which immediately only write halal text, but do not have an official logo or even a halal registration number from LPPOM MUI, especially in Malang City. Therefore, it is necessary to disseminate information to the public, especially food and beverage entrepreneurs or food and beverage, so that they can apply for the halal certification and provide legal certainty for consumers. Using the socialization service method, the servant tries to provide comprehensive education to the community, regarding the importance (awareness) of consuming halal food and drinks. The results of this service are expected that the people in Malang City, both producers, distributors and consumers, understand the urgency of halal food and beverages, especially for the Muslim community.  

Page 3 of 11 | Total Record : 105

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2021 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 3 (2024): December 2024 Vol. 4 No. 2 (2024): August 2024 Vol. 4 No. 1 (2024): April 2024 Vol. 3 No. 3 (2023): December 2023 Vol. 3 No. 2 (2023): August 2023 Vol. 3 No. 1 (2023): April 2023 Vol. 2 No. 3 (2022): December 2022 Vol. 2 No. 2 (2022): August 2022 Vol. 2 No. 1 (2022): April 2022 Vol. 1 No. 3 (2021): Desember 2021 Vol. 1 No. 2 (2021): Agustus 2021 Vol. 1 No. 1 (2021): April 2021 More Issue