cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Isdian Anggraeny
Contact Email
dedikasihukum@umm.ac.id
Phone
+6282232791088
Journal Mail Official
dedikasihukum@umm.ac.id
Editorial Address
KAMPUS III UMM Jalan Raya Tlogomas No. 246 Malang, Jawa Timur, Indonesia 65144 Tel: (+62) 341 464318 | Fax: (+62) 341 460782 Email: dedikasihukum@umm.ac.id
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Dedikasi Hukum
Published by Universitas Muhammadiyah Malang
ISSN : 27767183     EISSN : 27767191     DOI : https://doi.org/10.22219/jdh.v1i1
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Ruang lingkup jurnal Dedikasi Hukum berkaitan dengan pengabdian kepada masyarakat dengan berbagai topik di bidang hukum yang berbasis penelitian seperti: Riset Berbasis Masyarakat, Pembelajaran Layanan dan advokasi, Pengembangan dan pemberdayaan Masyarakat, Pendampingan Masyarakat, dan Uji Coba Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
Arjuna Subject : Seni dan Humaniora - Seni dan Humaniora (Lain-Lain)
Articles 131 Documents
 9   10   11   12   13 
Strategi Penyelesaian Sengketa Bisnis melalui Firma Hukum ABC-Jakarta: Analisis Perlindungan Konsumen Mohammad Wildanny Cannafaro Arsy Zaendra
Jurnal Dedikasi Hukum Vol. 4 No. 3 (2024): December 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jdh.v4i3.37399

Abstract

Penelitian ini berfokus pada fenomena penyelesaian sengketa hukum perlindungan konsumen pada firma konsultan hukum, dengan studi kasus pada Firma Hukum ABC di Jakarta. Fenomena ini menarik karena menyangkut hak dan kewajiban yang seringkali belum sepenuhnya dipahami oleh kedua belah pihak, yaitu konsultan hukum dan konsumennya. Dalam banyak kasus, ketidakjelasan perihal pemenuhan hak dan kewajiban ini menyebabkan timbulnya sengketa. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis proses penyelesaian sengketa serta mengevaluasi efektivitasnya dalam memenuhi hak dan kewajiban kedua belah pihak. Dengan menggunakan metode kualitatif melalui studi dokumen, penelitian ini mencoba memahami dinamika penyelesaian sengketa yang terjadi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa proses penyelesaian sengketa umumnya melalui mediasi dan arbitrase, namun masih terdapat beberapa kendala, seperti lamanya proses dan biaya yang tinggi. Efektivitas penyelesaian sengketa dalam memenuhi hak dan kewajiban kedua belah pihak tergantung pada kesadaran dan pemahaman masing-masing pihak tentang hak dan kewajibannya. Rekomendasi yang dihasilkan dari penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran kedua belah pihak tentang pentingnya pemenuhan hak dan kewajiban tersebut, serta meningkatkan efektivitas proses penyelesaian sengketa untuk melindungi kedua belah pihak.
Strategi Penyuluhan Hukum melalui Kuliah Kerja Nyata: Peningkatan Pemahaman Hukum Masyarakat Zanariyah, Sri
Jurnal Dedikasi Hukum Vol. 4 No. 3 (2024): December 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jdh.v4i3.37438

Abstract

Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan kegiatan akademik di bidang pengabdian masyarakat bagi mahasiswa yang sedang menyelesaikan pendidikannya di perguruan tinggi tertentu. Diantara program kerja yang sering dilaksankan adalah program penyuluhan. Salah satu cara untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka adalah melalui penyuluhan hukum. Namun, banyak masyarakat masih kurang memahami hukum, terutama di daerah terpencil. Kuliah Kerja Nyata (KKN) dapat membantu masyarakat mendapatkan pelatihan hukum langsung. Tujuan penelitian ini adalah untuk mempelajari metode penyuluhan hukum yang digunakan melalui KKN untuk meningkatkan pemahaman hukum masyarakat. Dalam kegiatan ini, pendekatan partisipatif digunakan. Mahasiswa KKN berperan sebagai fasilitator penyuluhan hukum dengan berbicara, membagikan materi hukum, dan melakukan simulasi kasus hukum. Fokus kegiatan ini adalah untuk mempelajari hak-hak dasar masyarakat dan prosedur hukum dasar. Teknik penyiluhan dapat disesuaikan dengan kondisi masyarakat, diantaranya dengan memberikan ceramah, dilanjutkan dengan tanya jawab, dapat pula dengan memberikan pelatihan atau praktik tertentu, yang bertujuan agar audiens mudah menerima apa yang disampaikan dalam penyuluhan. Hasil menunjukkan bahwa program penyuluhan hukum dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hukum dan mendorong mereka untuk berpartisipasi lebih aktif dalam penyelesaian masalah hukum. Peningkatan kesadaran hukum dan komunikasi yang lebih baik antara masyarakat dan pihak berwenang adalah beberapa hasil positif yang tercatat. Kegiatan ini juga bermanfaat bagi siswa karena mengajarkan mereka tentang praktik hukum. Secara keseluruhan, pengabdian melalui KKN ini membantu meningkatkan literasi hukum masyarakat dan membangun hubungan antara masyarakat dan akademisi.   Abstract Legal Counseling Strategy through Community Service: Improving Community Legal Understanding.Kuliah Kerja Nyata (Real Work Lecture, KKN) is an academic activity in the field of community service for students who are completing their education in certain universities. Among the work programs that are often implemented are counseling programs. One way to improve people's understanding of their rights and obligations is through legal counseling. However, many people still lack understanding of the law, especially in remote areas. The Kuliah Kerja Nyata (KKN) program can help communities get hands-on legal training. The purpose of this research is to study the legal counseling methods used through KKN to improve community legal understanding. In this activity, a participatory approach was used. KKN students acted as legal counseling facilitators by speaking, distributing legal materials, and simulating legal cases. The focus of this activity is to learn the basic rights of the community and basic legal procedures. Counseling techniques can be adjusted to the conditions of the community, including giving lectures, followed by questions and answers, as well as providing certain training or practices, which aim to make the audience easily accept what is conveyed in counseling. The results show that legal counseling programs can improve people's understanding of the law and encourage them to participate more actively in solving legal problems. Increased legal awareness and better communication.
Urgensi Pembuatan Peraturan Desa Berbasis Nilai Lokal di Desa Taro-Bali Rosa Ristawati; Radian Salman; Ni Made Sukartini; Nur Annisa, Fadila Nur Annisa; Enrico Benedictus Silagen; Rafi Al Malik
Jurnal Dedikasi Hukum Vol. 4 No. 3 (2024): December 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jdh.v4i3.37449

Abstract

Dualisme pemerintahan desa, desa adat dan desa dinas di Bali menjadi salah satu keunikan tatanan pemerintahan desa di Indonesia. Perkembangan jaman dan teknologi mendatangkan keuntungan secara ekonomi baik untuk Desa Adat maupun desa dinas. Namun disatu sisi dapat mempengaruhi tatanan sosial dan budaya masyarakat di kedua desa tersebut. Kearifan lokal yang menjadi ciri khas Masyarakat adat menjadi kewajiban bagi desa dinas dan desa adat untuk melindungi, mengelola, dan menjaga kearifan lokal. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18B ayat (2) menjadi landasan melindungi kearifan lokal yang memiliki urgensi untuk menjaga dan mempertahankan nilai-nilai budaya serta tradisi yang hidup di Desa Taro, Gianyar, Bali. Perlindungan kearifan lokal terkait dengan aspek adaptasi, yang meliputi upaya pengembangan tradisi budaya dan adat istiadat untuk kegiatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masa kini dengan melakukan perubahan terbatas yang tidak akan mengakibatkan kemerosotan nilai pentingnya atau tanpa mengobarkan keasliannya. Maka dari itu perlu di bentuknya peraturan desa yang berkaitan dengan Nilai Lokal di Desa Taro. Artikel ini membahas perlunya sebuah peraturan mengenai perlindungan kearifan lokal di Desa Taro. Dalam membahas isu utama pada artikel ini digunakan pendekatan legal empiris yang melihat peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan kearifan lokal dengan merelevansikan pada data-data empiris mengenai nilai-nilai budaya dan kearifan lokal yang hidup dan ada di desa Taro. Artikel ini berkesimpulan ada beberapa alasan urgensi perlunya pengaturan mengenai perlindungan kearifan lokal dalam bentuk peraturan desa di Desa Taro. Abstract The Urgency of Village Regulation on Local Wisdom Values in Taro Village, Tenggallang, Gianyar, BaliThe dualism of village governance; the customary villages and the official villages in Bali is one of the unique governance in Indonesia. The development of time and technology brings economic benefits to both the traditional and the official villages. But on the one hand, it can affect the social and cultural order of the people in both villages. Local wisdom that characterizes indigenous peoples is an obligation for official villages and customary villages to protect, manage, and maintain local wisdom. The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia Article 18B paragraph (2) is the basis for protecting the local wisdom that has the urgency to maintain and protect cultural values and traditions that live in Taro Village, Gianyar, Bali. The protection of local wisdom is related to the aspect of adaptation, which includes efforts to develop cultural traditions and customs for traditional activities. Therefore, it is necessary to form a village regulation relating to Local Values in Taro Village. This article discusses the need for a regulation making regarding the protection of local wisdom in Taro Village. In discussing the main issue in this article, an empirical legal approach is used by looking at the legislation on the protection of local wisdom, thus, by revealing empirical data on cultural values and local wisdom that live and exist in Taro village. This article concludes that there are several reasons for an urgency of the need to regulate the protection of local wisdom in the form of village regulations in Taro Village.
Penguatan Clean and Good Governance dalam Pelayanan Publik melalui Model Edukasi dan Instrumen Kepatuhan Hukum Tata Negara Mulyadi, Dedi; zultan, najwa; Nur Ajijah, Siti; Alzaidan, Helmi; Cantika, Desta; Ilham, Mochamad
Jurnal Dedikasi Hukum Vol. 4 No. 3 (2024): December 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jdh.v4i3.37828

Abstract

Era globalisasi menuntut adanya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan efisien, sebagaimana tercermin dalam prinsip clean and good governance. Hukum Tata Negara memiliki peran strategis dalam membangun kerangka legal yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan baik, terutama dalam konteks pelayanan publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Hukum Tata Negara dalam mendorong penerapan prinsip-prinsip clean and good governance pada pelayanan publik, dengan mengambil studi kasus pada sektor administrasi publik di Indonesia. Pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis-normatif, dengan analisis terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti UUD 1945, UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, serta berbagai kebijakan pemerintah terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hukum Tata Negara menjadi landasan utama dalam mengatur hubungan antara negara dan warga negara, termasuk dalam menjamin layanan publik yang berkualitas. Namun, tantangan seperti birokrasi yang berbelit, ketidakmerataan akses layanan, serta korupsi masih menjadi penghambat utama dalam implementasi prinsip clean and good governance. Penelitian ini merekomendasikan penguatan pengawasan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan optimalisasi teknologi digital sebagai langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik. Dengan penerapan Hukum Tata Negara yang efektif, prinsip clean and good governance dapat diwujudkan, mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan di tengah arus globalisasi. Abstract Strengthening Clean and Good Governance in Public Services through Educational Models and Instruments for Compliance with Constitutional Law The era of globalization demands transparent, accountable, and efficient governance, as reflected in the principles of clean and good governance. Constitutional Law has a strategic role in building a legal framework that supports the implementation of clean and good governance, especially in the context of public services. This study aims to analyze the role of Constitutional Law in encouraging the implementation of clean and good governance principles in public services, by taking a case study in the public administration sector in Indonesia. The approach used is the juridical-normative method, with an analysis of various relevant laws and regulations, such as the 1945 Constitution, Law No. 25 of 2009 concerning Public Services, and various related government policies. The results of the study indicate that Constitutional Law is the main foundation in regulating the relationship between the state and citizens, including in ensuring quality public services. However, challenges such as convoluted bureaucracy, unequal access to services, and corruption are still the main obstacles in the implementation of the principles of clean and good governance. This study recommends strengthening supervision, improving the quality of human resources, and optimizing digital technology as strategic steps to improve the efficiency of public services. With the effective implementation of Constitutional Law, the principle of clean and good governance can be realized, supporting sustainable national development amidst the flow of globalization.
Pendampingan Hukum kepada Masyarakat Desa Maduretno-Magelang dalam Pembuatan Surat Keterangan Waris Jaudah, Tsuroyyaa Maitsaa’; Sulistyaningsih, Puji; Dewi, Dyah Adriantini Sintha; Dakum; Noviasari, Dilli Trisna; Iswanto, Bambang Tjatur; Andrian, Ulfa Faradilla
Jurnal Dedikasi Hukum Vol. 4 No. 3 (2024): December 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jdh.v4i3.37856

Abstract

Pembagian waris merupakan salah satu permasalahan yang sangat penting dalam masyarakat, terutama di Indonesia yang memilik beberapa sistem hukum, baik hukum perdata BW, hukum Islam, dan adat. Banyaknya hukum yang berlaku menjadi salah satu tantangan dalam pembagian waris yang terjadi di kalangan masyarakat. Selain keberagaman hukum waris di Indonesia, yang menjadi tantangan selanjutnya yakni prosedur dan tata cara pembuatan Surat Keterangan Waris (SKW) yang tidak hanya pada satu instansi. Hal tersebut menyebabkan sebagian besar masyarakat Desa Maduretno Kecamatan Kaliangkrik kurang memahami prosedur pembagian waris dan tata cara pembuatan surat keterangan waris. Tujuan pengabdian masyarakat ini yakni meningkatkan pemahaman warga Desa Maduretno mengenai prosedur pembagian waris, tata cara pembagian harta waris sesuai dengan hukum yang berlaku, dan memberikan panduan praktis mengenai syarat administrasi yang dibutuhkan dalam pembuatan SKW. Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini sosialisasi dan pendampingan dengan mitra aktif secara langsung mengenai pembagian waris dan tata cara pembuatan SKW. Hasil yang diperoleh dalam pengabdian ini memberikan pengetahuan kepada mitra tentang seluk beluk waris dan memiliki kemampuan membuat SKW sebagai langkah awal mengurus harta waris.   Abstract Legal Assistance to Maduretno-Magelang Village Community in Making a Certificate of Inheritance.Inheritance distribution is one of the most important issues in society, especially in Indonesia, which has several legal systems, including BW civil law, Islamic law, and customary law. The multitude of applicable laws becomes one of the challenges in inheritance distribution that occurs within the community. In addition to the diversity of inheritance laws in Indonesia, the next challenge is the procedures and methods for creating a Certificate of Inheritance (SKW) that are not limited to a single institution. This has caused most of the people in Maduretno Village, Kaliangkrik District, to have a limited understanding of the inheritance distribution procedures and the process of creating a Certificate of Inheritance. The aim of this community service is to enhance the understanding of the residents of Maduretno Village regarding inheritance distribution procedures, the methods of distributing inherited assets in accordance with applicable laws, and to provide practical guidance on the administrative requirements needed to create an Inheritance Certificate (SKW). The methods used in this community service activity include socialization and direct assistance with active partners regarding inheritance distribution and the procedures for creating an SKW. The results obtained from this service provide partners with knowledge about the intricacies of inheritance and the ability to create an SKW as an initial step in managing inherited assets.
Legal Protection of Intellectual Property as a Strategy to Enhance MSME Competitiveness: Community Legal Education in Lebak Wangi Village: Perlindungan Hukum atas Kekayaan Intelektual sebagai Strategi untuk Meningkatkan Daya Saing UMKM: Pendidikan Hukum Masyarakat di Desa Lebak Wangi Amiludin, Amiludin; Mulyadi, Mulyadi; Sagala, Juanda; Sidik, Muhammad
Jurnal Dedikasi Hukum Vol. 5 No. 3 (2025): December 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jdh.v5i3.41987

Abstract

This community service program was carried out to improve the legal understanding and practical abilities of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Lebak Wangi Village, Sepatan Subdistrict, Tangerang Regency, regarding the protection of their works and innovations through Intellectual Property (IP) rights. The activity arose from the reality that many MSME actors still have low legal literacy and limited knowledge about the benefits of IP protection such as trademarks, copyrights, industrial designs, patents, and trade secrets. As a result, they are often exposed to imitation, piracy, and legal uncertainty. The program used a descriptive qualitative method with a Participatory Action Research (PAR) approach involving students from the Community Service Program (KKN) who provided legal counseling, IP registration simulations, and direct mentoring to 20 MSME participants. Data were obtained through observation, interviews, focus group discussions, and pre-test and post-test assessments. The results showed a significant increase in participants’ understanding, rising by 72 percent after the program. Most participants, who initially found IP registration complicated, became able to explain the process and even expressed readiness to register their trademarks. This activity proved effective in increasing legal awareness, promoting innovation, and encouraging MSMEs to protect their creative works as valuable business assets. Abstrak Program pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan untuk meningkatkan pemahaman hukum dan kemampuan praktis Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Desa Lebak Wangi, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang, terkait perlindungan atas karya dan inovasi mereka melalui hak Kekayaan Intelektual (HKI). Kegiatan ini berawal dari kenyataan bahwa banyak pelaku UMKM masih memiliki literasi hukum yang rendah dan pengetahuan yang terbatas tentang manfaat perlindungan HKI seperti merek dagang, hak cipta, desain industri, paten, dan rahasia dagang. Akibatnya, mereka kerap terpapar peniruan, pembajakan, dan ketidakpastian hukum. Program ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan Participatory Action Research (PAR) yang melibatkan mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang memberikan penyuluhan hukum, simulasi pendaftaran HKI, dan pendampingan langsung kepada 20 peserta UMKM. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, diskusi kelompok terfokus (FGD), serta penilaian pre-test dan post-test. Hasil menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta yang signifikan, yaitu sebesar 72 persen setelah program. Sebagian besar peserta, yang awalnya merasa pendaftaran HKI rumit, kini mampu menjelaskan prosesnya dan bahkan menyatakan kesiapan untuk mendaftarkan merek dagang mereka. Kegiatan ini terbukti efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum, mendorong inovasi, dan mendorong UMKM untuk melindungi karya kreatif mereka sebagai aset bisnis yang berharga.
Penguatan Legalitas Izin Usaha dan Perlindungan Merek Usaha Tenun: Strategi Pemberdayaan UMKM Berbasis Kearifan Lokal di Kelurahan Ntobo Kota Bima Wulandari, Ainun; Saputri, Ika; Daniah, Rahmah; Herwastoeti
Jurnal Dedikasi Hukum Vol. 5 No. 3 (2025): December 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jdh.v5i3.42624

Abstract

Kegiatan sosialisasi urgensi izin usaha dan merek usaha bagi pelaku usaha tenun di Kelurahan Ntobo Kota Bima merupakan bentuk pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman hukum dan kesadaran akan pentingnya legalitas usaha. Kegiatan ini dilatarbelakangi oleh masih rendahnya jumlah pelaku usaha tenun yang memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) serta belum memahami manfaat perlindungan merek usaha. Metode pelaksanaan dilakukan melalui tiga tahap, yaitu koordinasi dengan pihak kelurahan, persiapan kebutuhan sosialisasi, serta pelaksanaan kegiatan yang melibatkan mahasiswa dan pelaku usaha secara langsung. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta terhadap mekanisme pendaftaran izin usaha melalui sistem OSS dan pendaftaran merek melalui DJKI. Peserta juga menunjukkan antusiasme tinggi dalam sesi simulasi dan tanya jawab, serta berkomitmen untuk segera mengurus izin dan merek usaha mereka. Melalui kegiatan ini, pelaku usaha tenun di Kelurahan Ntobo diharapkan dapat memperoleh perlindungan hukum, memperluas akses pasar, serta meningkatkan daya saing ekonomi daerah. Dengan demikian, pemberdayaan ini berkontribusi pada upaya mendorong legalitas dan kemandirian ekonomi pelaku UMKM berbasis kearifan lokal. Abstract The community service activity titled "Socialization of the Urgency of Business and Trademark Licensing for Weaving Entrepreneurs in Ntobo Village, Bima City" aims to increase legal awareness and understanding among local weaving business owners. This activity was motivated by the low number of entrepreneurs possessing a Business Identification Number (NIB) and the lack of knowledge regarding trademark protection benefits. The implementation method consisted of three stages: coordination with the village government, preparation of materials and logistics, and the execution of the socialization involving students and local entrepreneurs. The results indicate an improvement in participants’ understanding of the online business licensing system (OSS) and the trademark registration process through DJKI. Participants demonstrated strong enthusiasm during the simulation and discussion sessions and expressed their commitment to registering their business and trademarks. This community engagement activity has contributed to empowering weaving entrepreneurs in Ntobo Village to obtain legal protection, expand market access, and strengthen local economic competitiveness. Hence, the program supports the national agenda of promoting MSME legality and sustainable local economic development.
Pendampingan Hukum Nomor Induk Berusaha Bagi Usaha Mikro dan Kecil di Desa Simpang Rimba, Kabupaten Bangka Selatan : Legal Assistance for Business Identification Numbers for Micro and Small Businesses in Simpang Rimba Village, South Bangka Regency Derita Prapti Rahayu; Yokotani; Faisal; Rafiqa Sari; Christianingrum
Jurnal Dedikasi Hukum Vol. 5 No. 3 (2025): December 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jdh.v5i3.42678

Abstract

In Simpang Rimba Village, Simpang Rimba District, South Bangka Regency, the majority of the population relies on the micro, small, and medium enterprises (MSEs), particularly in agriculture, crafts, and trade. Based on monitoring on the Simpang Rimba Village website, micro and small business owners who do not yet have a Business Identification Number (NIB) are at risk of facing legal and administrative obstacles in their business development. This community service program aims to introduce the NIB as a crucial tool for strengthening business existence and legality, and to provide direct assistance to MSEs in obtaining a NIB effectively and efficiently. The community service team will assist MSEs in applying for a Business Identification Number (NIB) through the OSS system. Facilitation: Assistance includes direct guidance in completing online forms and ensuring all required documents are complete. Duration: This assistance will be on going. During the assistance in making this NIB, 18 NIB Certificates were registered and printed, which shows an increase in legal understanding or the administrative impact of the NIB. Abtrak Desa Simpang Rimba, Kecamatan Simpang Rimba, Kabupaten Bangka Selatan, sebagian besar penduduknya bergantung pada sektor UMK, terutama di bidang pertanian, kerajinan, dan perdagangan. Berdasarkan hasil prmantauan pada laman Desa Simpang Rimba pelaku usaha mikro dan kecil yang belum memiliki Nomor Induk Berusaha, hal ini secarfa hukum, berisiko menghadapi kendala hukum dan administratif dalam perkembangan usahanya. Metode dalam program pengabdian ini, diharapkan dapat memperkenalkan NIB sebagai alat yang penting bagi penguatan eksistensi dan legalitas usaha, serta memberikan pendampingan langsung kepada pelaku UMK untuk memperoleh NIB secara efektif dan efisien. Tim pengabdian mendampingi pelaku UMK dalam proses pengajuan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem OSS. Fasilitasi pendampingan mencakup pengarahan langsung dalam pengisian formulir secara online serta memastikan seluruh dokumen yang dibutuhkan telah lengkap. Pendampingan ini akan berlangsung. Selama dalam pendampingan pembuatan NIB ini sebanyak 18 Sertifikat NIB terdaftar dan tercetak yang menunjukkan peningkatan pemahaman hukum, atau dampak administrative dari NIB.
Pendampingan Produksi dan Pemasaran Digital Usaha Roti Berbasis Learning Management System untuk Penguatan Legalitas Usaha di Desa Seddur, Pamekasan: Production and Digital Marketing Assistance for Bread Businesses Using a Learning Management System to Strengthen Business Legality in Seddur Village, Pamekasan Samsul Arifin; Elmi Tri Yuliandari; Ma'ruf sya'ban
Jurnal Dedikasi Hukum Vol. 5 No. 3 (2025): December 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jdh.v5i3.42716

Abstract

This community service initiative aims to increase production and marketing capacity while strengthening the partners’ understanding of the importance of legal compliance for M.J. Home Made Bakery, a microenterprise managed by a group of homemakers in Sedur Village, Pamekasan. The partners’ main challenges stem from limited production equipment—which remains conventional—and suboptimal marketing strategies, particularly regarding building brand awareness and ensuring the legal compliance of their home-based food business. To address these challenges, the program was implemented through training on production enhancement using an automatic dough mixer, as well as the development of digital marketing strategies leveraging e-commerce and social media. The key innovation introduced was the implementation of the Kampung Roti Bu-Ibu Learning Management System (LMS Karbu), an online platform designed to support flexible and sustainable training processes. Implementation methods included outreach, training, technology adoption, mentoring, and evaluation. Program results demonstrate an increase in partner capacity in both production and marketing. On the production side, the procurement of automatic dough mixers and large-capacity ovens has proven to increase product quantity. Meanwhile, on the marketing side, training on the importance of brand awareness through the LMS Karbu platform has successfully improved participants’ understanding of strategies to build consumer trust through quality improvement and product diversification. Additionally, this initiative highlighted the urgency of strengthening business legality, particularly the acquisition of a Home Industry Food Production certificate, as the focus of future programs. Consequently, this initiative reinforces production, marketing, and legal awareness regarding home-based businesses. Abstrak Pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan pemasaran sekaligus memperkuat pemahaman mitra terhadap pentingnya legalitas usah M.J Home Made Bakery, sebuah usaha mikro yang dikelola oleh kelompok ibu rumah tangga di Desa Sedur, Pamekasan. Permasalahan utama mitra terletak pada keterbatasan peralatan produksi yang masih konvensional dan strategi pemasaran yang belum optimal, khususnya dalam membangun kesadaran merek (brand awareness) dan legalitas usaha pangan rumah tangga. Untuk menjawab permasalahan tersebut, program dilaksanakan melalui pelatihan peningkatan produksi dengan penggunaan mesin pengaduk adonan roti otomatis, serta pengembangan pemasaran digital berbasis e-commerce dan media sosial. Inovasi utama yang dihadirkan adalah penerapan Learning Management System Kampung Roti Bu-Ibu (LMS Karbu), sebuah platform daring yang dirancang untuk mendukung proses pelatihan secara fleksibel dan berkelanjutan. Metode pelaksanaan mencakup sosialisasi, pelatihan, penerapan teknologi, pendampingan, dan evaluasi. Hasil program menunjukkan peningkatan kapasitas mitra baik dari aspek produksi maupun pemasaran. Dari sisi produksi, pengadaan mesin pengaduk adonan otomatis dan oven berkapasitas besar terbukti meningkatkan kuantitas produk. Sementara itu, dari sisi pemasaran, pelatihan tentang pentingnya brand awareness melalui platform LMS Karbu berhasil meningkatkan pemahaman peserta mengenai strategi membangun kepercayaan konsumen melalui peningkatan kualitas serta diversifikasi produk. Selain itu, kegiatan ini juga menguraikan pengantar urgensi penguatan legalitas usaha, khususnya kepemilikan sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga sebagai fokus program selanjutnya. Oleh karena itu, kegiatan ini memperkuatproduksi, pemasaran, dan kesadaran hukum atas usaha rumah tangga.  
Penyuluhan Hukum tentang Regulasi Pemeliharaan Spesies Invasif Berbahaya pada Masyarakat Sawojajar, Kota Malang: Legal Awareness Campaign on Regulations Governing the Management of Harmful Invasive Species in the Sawojajar Community, Malang Helmi Rizkih Saputra; Setyaning Rahayu; Muhammad Iqbal Prasetya
Jurnal Dedikasi Hukum Vol. 5 No. 3 (2025): December 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jdh.v5i3.42772

Abstract

This community service initiative focuses on improving public legal literacy concerning the prohibition on keeping invasive aquatic species, specifically in Sawojajar, Malang City, following a well-publicized criminal case involving a resident who unknowingly kept an alligator gar. Lack of legal awareness regarding environmental regulations and the criminal implications of ignorance highlights the urgent need for educational interventions. The program adopts a transformative legal education approach (Ius Transeducativum), positioning law not merely as a punitive instrument but as a preventive and empowering mechanism for society. The method used included direct legal counseling, participatory discussion, distribution of simplified legal information materials, and community-based empowerment through collaboration with neighborhood leaders (RT/RW) and local authorities. The results demonstrate a significant increase in legal awareness, evidenced by active community engagement, improved understanding of governing regulations, and strengthened commitment from local leaders to continue dissemination of legal information. This initiative provides practical evidence that preventive and humanistic legal education can enhance compliance, reduce risk of unintentional violations, and support the realization of substantive justice at the grassroots level. Abstrak Program pengabdian masyarakat ini bertujuan meningkatkan literasi hukum warga terkait larangan pemeliharaan spesies ikan invasif di Kelurahan Sawojajar, Kota Malang, menyusul kasus pemidanaan warga akibat ketidaktahuan atas larangan memelihara ikan aligator gar. Rendahnya pemahaman masyarakat mengenai regulasi lingkungan dan implikasi pidana dari ketidaktahuan hukum menunjukkan perlunya pendekatan edukatif yang komprehensif. Kegiatan ini menerapkan pendekatan Ius Transeducativum, yaitu paradigma pendidikan hukum transformatif yang menempatkan hukum sebagai sarana preventif dan pemberdayaan, bukan semata instrumen represif. Metode pelaksanaan meliputi penyuluhan hukum secara tatap muka, dialog partisipatif, pembagian materi hukum populer, serta pelibatan perangkat kelurahan dan ketua RT/RW sebagai agen literasi hukum komunitas. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman dan kesadaran hukum warga, tercermin dari antusiasme peserta, keaktifan dalam diskusi, serta komitmen tokoh masyarakat untuk melanjutkan edukasi hukum secara mandiri. Program ini membuktikan bahwa pendekatan edukatif-preventif mampu meminimalkan potensi pelanggaran hukum akibat ketidaktahuan dan mendukung terwujudnya keadilan substantif di tingkat akar rumput.

Page 11 of 14 | Total Record : 131

 9   10   11   12   13 

Filter by Year

2021 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 1 (2026): April 2026 Vol. 5 No. 3 (2025): December 2025 Vol. 5 No. 1 (2025): April 2025 Vol. 4 No. 3 (2024): December 2024 Vol. 4 No. 2 (2024): August 2024 Vol. 4 No. 1 (2024): April 2024 Vol. 3 No. 3 (2023): December 2023 Vol. 3 No. 2 (2023): August 2023 Vol. 3 No. 1 (2023): April 2023 Vol. 2 No. 3 (2022): December 2022 Vol. 2 No. 2 (2022): August 2022 Vol. 2 No. 1 (2022): April 2022 Vol. 1 No. 3 (2021): Desember 2021 Vol. 1 No. 2 (2021): Agustus 2021 Vol. 1 No. 1 (2021): April 2021 More Issue