Garuda - Garba Rujukan Digital

Pemenuhan Akses Pendidikan Kepada Masyarakat Pinggiran Perkotaan: Studi Kasus SD Budi Yakin Surabaya Novy Yandari Nurlaily; Satria Unggul Wicaksana; Rudi Irmawanto; Iis Holisin
Jurnal Dedikasi Hukum Vol. 1 No. 2 (2021): Agustus 2021
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Konsiderans menimbang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 secara gamblang menyatakan bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan. Pemerataan akses pendidikan bagi setiap anak merupakan keniscayaan yang menjadi tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Pemerataan akses pendidikan ini dinyatakan sebagai tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah sebagaimana dituliskan dalam Pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Salah satu prinsip pemerataan pendidikan yang diselenggarakan adalah penyelenggaraan pendidikan untuk mengembangkan keterampilan membaca, menulis, dan berhitung bagi setiap warga negara seperti yang diamanatkan dalam pasal 4 ayat 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Berdasarkan amanat yang diberikan oleh kedua pasal tersebut, jurnal ini menganalisis sejauh mana tanggung jawab para penyelenggara pendidikan termasuk orang tua, guru, dan pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan yang merata bagi setiap warga negara termasuk masyarakat pinggiran perkotaan. Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus pada SD Budi Yakin yang terletak di Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya. Fokus penelitian ini adalah pada penyelenggaraan pendidikan di SD Budi Yakin untuk mengembangkan kemampuan membaca, menulis, dan berhitung. Rentang waktu penelitian diambil selama 2 bulan dalam tahun 2021 sebagai batas waktu pengambilan data. Pengambilan data dilakukan dengan metode observasi langsung dan wawancara sehingga penelitian ini dapat diklasifikasikan sebagai penelitian kualitatif. Dari penelitian ini didapatkan hasil bahwa penyelenggaraan pendidikan di pinggiran Kota Surabaya yang direpresentasikan oleh SD Budi Yakin ternyata kurang optimal. Solusi atas permasalahan tersebut telah dipaparkan melalui program dan kegiatan yang dijalankan oleh penulis sebagaimana dijelaskan dalam penelitian ini. Fulfilling Access to Education for Suburban Communities: A Case Study of SD Budi Yakin Surabaya. The consideration in Law Number 20 of 2003 clearly states that the national education system must be able to guarantee equal distribution of educational opportunities. Equitable access to education for every child is a necessity that is a responsibility that must be fulfilled by the government. Equitable access to education is stated as the responsibility of the government and local governments as written in Article 11 paragraph 1 of Law Number 20 of 2003. One of the principles of equal distribution of education is the provision of education to develop reading, writing, and arithmetic skills for every citizen. as mandated in article 4 paragraph 5 of Law No. 20 of 2003. Based on the mandate given by the two articles, this journal analyzes the extent to which the responsibilities of education providers including parents, teachers, and the government in providing equal education for everyone citizens, including suburban communities. This research is a case study research at Budi Yakin Elementary School which is located in Tambaksari District, Surabaya City. The focus of this research is on providing education at SD Budi Yakin to develop reading, writing, and arithmetic skills. The research time span was taken for 2 months in 2021 as the time limit for data collection. Data collection was done by direct observation and interviews so that this research can be classified as qualitative research. From this study, it was found that the implementation of education on the outskirts of the city of Surabaya represented by SD Budi Yakin was not optimal. Solutions to these problems have been presented through programs and activities carried out by the author as described in this study.

Edukasi Legalitas Usaha sebagai Upaya Perlindungan Hukum bagi Pemilik UMKM Septi Indrawati; Amalia Fadhila Rachmawati
Jurnal Dedikasi Hukum Vol. 1 No. 3 (2021): Desember 2021
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Legalitas usaha merupakan standar yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha supaya usahanya dapat dinyatakan sah secara hukum. Legalitas usaha merupakan bentuk persetujuan dan pemberian izin terhadap penyelenggaraan kegiatan usaha oleh Pengusaha atau Perusahaan dari Pihak yang berwenang. Oleh karena itu, legalitas usaha menjadi suatu hal yang penting untuk dipenuhi oleh pelaku usaha supaya usahanya sah secara hukum. Namun, seringkali legalitas usaha diabaikan oleh pelaku usaha, termasuk oleh pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Tujuan pengabdian masyarakat ini adalah untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, khususnya pemilik UMKM di desa Dukuhrejo, kecamatan Bayan, kabupaten Purworejo, tentang tata cara mengurus dokumen legalitas usaha sebagai upaya perlindungan UMKM. Metode pelaksanaan pengabdian dilakukan dengan sosialisasi yang diikuti oleh pemerintah desa, tokoh masyarakat dan pemilik UMKM di desa Dukuhrejo. Hasil yang diperoleh dalam kegiatan ini adalah pengelolaan sumber daya manusia terkait pentingnya memiliki legalitas usaha dan pembuatan panduan tata cara mengurus dokumen legalitas usaha untuk UMKM. Business Legality Education as a Legal Protection Effort for MSME Owners Business legality is a standard that must be met by business actors so that their business can be declared legally valid. Business legality is a form of approval and granting of permits for the implementation of business activities by an entrepreneur or company from the competent authority. Therefore, business legality is an important thing to be fulfilled by business actors so that their business is legally valid. However, business legality is often ignored by business actors, including by micro, small and medium enterprises (MSMEs). The purpose of this community service is to provide education to the community, especially MSME owners in Dukuhrejo village, Bayan sub-district, Purworejo district, about procedures for managing business legality documents as an effort to protect MSMEs. The method of implementing the service is carried out by socializing which is followed by the village government, community leaders and MSME owners in Dukuhrejo village. The results obtained in this activity are the management of human resources related to the importance of having business legality and making guidelines for managing business legality documents for MSMEs.

Setahun Lembaga Studi Hukum Pidana (LSHP): Peningkatan Kapasitas Masyarakat Melalui Media Publikasi Berbasis Partisipasi Moch. Choirul Rizal; M. Lutfi Rizal Farid; Dika Andy Prasetya; Rizki Dermawan; Mochammad Agus Rachmatulloh
Jurnal Dedikasi Hukum Vol. 1 No. 3 (2021): Desember 2021
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Teori fiksi hukum kontradiktif dengan tingkat literasi membaca masyarakat. Teori menghendaki setiap orang harus tahu atas peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan, namun hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas literasi masyarakat Indonesia masih rendah. Lembaga Studi Hukum Pidana (LSHP), yang merupakan bagian dari masyarakat, tergugah untuk memberikan solusi sesuai kompetensi dan kemampuan yang dimiliki. Pilihannya adalah membangun media publikasi berbasis partisipasi yang memuat informasi yang tidak terbatas hanya mengenai dasar-dasar hukum pidana. LSHP membangun media publikasi berbasis website menggunakan aplikasi Open Jurnal System (OJS) yang dikembangkan oleh Public Knowledge Project (PKP). Media publikasi berbasis website sekaligus digunakan sebagai ruang penyimpanan sekaligus publikasi produk dari kegiatan pemantauan, penelitian, dan pemberdayaan masyarakat dapat diakses melalui http://repositori.lshp.or.id/, yang terbagi menjadi 3 (tiga) ruang: (1) Lembaga Studi Hukum Pidana; (2) Jurnal Studi Hukum Pidana; dan (3) Opini Hukum dan Hak Asasi Manusia. Semua telah terindeks pada mesin pengindeks ternama serta dapat dibaca dan/atau diunduh secara cuma-cuma. LSHP mengikutsertakan masyarakat secara aktif dan sukarela terlibat dalam perkembangan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Pembangunan media publikasi oleh LSHP telah nyata membuka ruang partisipasi bagi masyarakat, selaras dengan upaya untuk mengikis dampak negatif pemberlakuan teori fiksi hukum di Indonesia, serta memberikan ruang partisipasi kepada masyarakat untuk memberikan penilaian terhadap pemberlakuan dan menyebarluaskan suatu peraturan perundang-undangan di Indonesia. One Year of Institute for the Study of Criminal Law (LSHP): Community Capacity Building Through Participation-Based Publication Media One Year Institute for the Study of Criminal Law (LSHP): Community Capacity Building Through Participation-Based Publication Media. The theory of legal fiction is contradictory to the reading literacy level of the community. The theory requires that everyone should know the laws and regulations that have been promulgated, but the results of the study show that the literacy activity of the Indonesian people is still low. Lembaga Studi Hukum Pidana (LSHP), which is part of the community, is motivated to provide solutions according to their competencies and capabilities. The choice is to build a participation-based publication that contains information that is not limited to just the basics of criminal law. LSHP builds website-based publication media using the Open Journal System (OJS) application developed by the Public Knowledge Project (PKP). Website-based publication media are also used as storage space as well as product publications from monitoring, research, and community empowerment activities that can be accessed through http://repositori.lshp.or.id/, which is divided into 3 (three) rooms: (1) Lembaga Studi Hukum Pidana; (2) Jurnal Studi Hukum Pidana; and (3) Opini Hukum dan HAM. All have been indexed on well-known indexing engines and can be read and/or downloaded for free. LSHP actively and voluntarily engage the community in the development of existing laws and regulations in Indonesia. The development of publication media by LSHP has clearly opened up space for public participation, in line with efforts to erode the negative impact of the implementation of legal fiction theory in Indonesia, as well as providing space for public participation to provide an assessment of the enforcement and dissemination of a statutory regulation in Indonesia.

Pelatihan Searching dan Drafting Paten Di Perguruan Tinggi Muhammadiyah Mataram Sofyan Arief; Agus Zainudin; Achmad Fauzan HS
Jurnal Dedikasi Hukum Vol. 1 No. 2 (2021): Agustus 2021
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Dalam pelaksanaan pengabdian ini kami memberikan pemahaman dan pelatihan akan searching dan drafting paten sesuai kebutuhan dari peserta. Untuk searching kami berikan dengan menunjukkan pilihan metode dalam searching paten beserta kegunaannya, seperti searching untuk mencari state of the art, searching untuk mencari perusahaan pesaing, searching untuk mencari peneliti pada bidang yang sama, termasuk metode khusus dalam searching untuk pencarian data bidang farmasi. Setelah memahami searching baru kami memberikan materi tentang drafting paten, metode yang kami gunakan adalah metode pembelajaran dengan pemberian materi, diskusi diikuti melakukan praktik searching dan drafting paten, metode ini terbukti efektif karena mampu meningkatkan pemahaman peserta akan searching dan drafting paten. Pelatihan searching dan drafting paten ini dilakukan dalam rangka meningkatkan pemahaman peserta dan peningkatan pendaftaran kekayaan intelektual khususnya paten. Metode searching dan drafting paten memang bukanlah hal yang mudah untuk dipelajari sehingga pasti kedepan masih dibutuhkan penguatan penguatan bagi peserta dengan mengikuti pelatihan lanjutan, dengan metode pemberian materi diikuti dengan pelatihan menjadikan proses ini berjalan dengan efektif. Patent Searching and Drafting Training At Muhammadiyah University of Mataram. In the implementation of this service, we provide understanding and training on searching and drafting patents according to the needs of participants. For searching we provide by showing methods for searching patents and their uses, such as searching for state of the art, searching for competing companies, searching for looking for researchers in the same field, including special methods in searching for data searching in the pharmaceutical field, after understanding the new searching we provide material about patent drafting, the method we use is the learning method by providing material, discussion followed by the practice of searching and drafting patents, methods This has proven to be effective because it is able to increase participants' understanding of patent searching and drafting, this training on patent searching and drafting is carried out in order to increase participants' understanding and increase intellectual property registration, especially patents, patent searching and drafting methods are effective. g is not an easy thing to learn so that in the future there will still be a need for strengthening reinforcement for participants by attending further training, with the method of providing material followed by training to make this process run effectively.

Penyuluhan Hukum Masyarakat tentang Perjanjian Pengikatan Jual Beli Zora Febriena Dwithia Hidayat Putri
Jurnal Dedikasi Hukum Vol. 1 No. 2 (2021): Agustus 2021
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Idealnya, transaksi jual beli tanah dilakukan dengan membuat AJB melalui PPAT dengan terlebih dahulu memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan berkaitan dengan itu. Prakteknya, banyak jual beli yang tidak bisa seketika itu juga dibuatkan AJB oleh PPAT karena terdapat persyaratan yang belum dipenuhi oleh salah satu atau bahkan kedua pihak. Sebagai terobosan untuk mengatasi persoalan tersebut terdapat instrumen yang dapat digunakan yakni dengan membuat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang berfungsi sebagai pengikat atau tanda jadi atas jual beli sembari memberikan waktu bagi para pihak untuk memenuhi segala persyaratan yang ada. Nyatanya, banyak masyarakat yang masih belum memiliki pemahaman yang baik terkait seluk beluk pertanahan, khususnya terkait konsepsi PPJB serta wujud perlindungan hukum yang diberikan bagi para pihak dalam PPJB. Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian ini adalah dengan melakukan penyuluhan hukum yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terkait PPJB. Kesimpulan yang didapatkan adalah bahwa pengetahuan hukum masyarakat terkait terkait PPJB masih perlu ditingkatkan lagi baik melalui penyuluhan hukum semacam ini, sosialisasi dari pemerintah baik terkait jual beli tanah, PPJB, maupun peran dan fungsi PPAT agar perlindungan hukum yang telah disediakan bagi masyarakat dapat dioptimalkan. Community Legal Counseling on Sale and Purchase Binding Agreements. Ideally, land sale and purchase transactions are carried out by making AJB through PPAT by fulfilling certain conditions first. Practically, many transactions cannot be made immediately by PPAT because there are requirements that cannot be met by one or even both parties. As a breakthrough to overcome this problem, there is an instrument that can be used: ‘Sale and Purchase Binding Agreement’ (PPJB) which functions as a binder for the sale and purchase while giving time for the parties to fulfill all existing requirements. In fact, many people still do not have a good understanding in the land sector, especially regarding the conception of PPJB and the form of legal protection provided for the parties in PPJB. The method used in this service activity is to conduct legal counseling which aims to increase knowledge and understanding of the community regarding PPJB. The conclusion obtained is that the community's legal knowledge related to PPJB still needs to be improved either through this kind of legal counseling, socialization from the government regarding land sale and purchase, PPJB, as well as the role and function of PPAT so that the legal protection that has been provided for the community can be optimized.

Peningkatan Pemahaman Masyarakat Melalui Sosialisasi Hukum tentang Akta Otentik Cyndiarnis Cahyaning Putri
Jurnal Dedikasi Hukum Vol. 1 No. 2 (2021): Agustus 2021
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Akta merupakan suatu hal yang lazim dijumpai dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Namun sayangnya, masyarakat masih belum banyak mengetahui mengenai akta, terutama terhadap akta otentik. Sementara terdapat beberapa perbuatan hukum yang menurut peraturan perundang-undangan yang harus dibuat dalam bentuk akta otentik. Berdasarkan kepada latar belakang tersebut, Pengusul dalam pengabdian kepada masyarakat ini berfokus kepada peningkatan pemahaman masyarakat melalui sosialisasi hukum mengenai akta otentik yang dilakukan pada Dialog Hukum Radio Republik Indonesia Malang. Namun dikarenakan situasi pandemi Covid-19, sehingga dalam melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan dengan metode teleconference. Dari kegiatan sosialisasi hukum ini diharapkan masyarakat akan memperoleh pemahaman mengenai akta otentik, serta mampu mengetahui perbedaan antara akta otentik dengan akta di bawah tangan beserta dengan akibat hukumnya masing-masing. Increasing Public Understanding Through Legal Socialization on Authentic Deeds. The deed is something that often being used in daily life. Unfortunately, people still do not aware about the deed, especially about the Authentic Deed. Some legal acts by the law are required to be written through Notarial Deed. Based on the background above, it is needed to establish a community service which focus on improving knowledge of the community through legal socialization of authentic deed and is done through Dialog Hukum Radio Republik Indonesia Malang. Due to the Covid-19 pandemic, this community service is done by using the teleconference method. It is hoped that the community will gain useful knowledge about authentic deed, and able to differentiate between authentic deed and private deed along with the legal consequences it brings.

Pendampingan Akad dan Sertifikasi Halal MUI serta Edukasi Jaminan Produk Halal pada Minuman Cangloh di Mergosono Kota Malang Fitria Esfandiari; Sholahuddin Al-Fatih; Firyal Azelia Nasera; Taufiqur Rahman Shaleh; Angelina Lucky Rahmawati; Fatha Khaira Annajid Elfauzi; Luthfillah Arrizqi Zainsyah
Jurnal Dedikasi Hukum Vol. 1 No. 2 (2021): Agustus 2021
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Indonesia merupakan Negara dengan mayoritas penduduknya beragama Islam. Hal tersebut menjadikan Pemerintah Indonesia harus lebih memerhatikan masyarakatnya akan kebutuhan produk halal terutama pada produk makanan dan minuman yang sesuai dengan syariat Islam, salah satunya yaitu dengan memberikan jaminan halal atas produk yang dikonsumsi. CV. Caraka abadi merupakan perusahaan yang bergerak dibidang produk berbahan alami atau herbal dan juga memproduksi minuman Cangloh yang berbahan dasar buah belimbing wuluh. Untuk memudahkan sekaligus meyakinkan konsumen atas produk yang dijual, perusahaan ini mendaftarkan produk mereka ke BPOM dan berusaha memenuhi sertifikasi produk halal. Namun, pemahaman karyawan perusahaan mengenai sertifikasi produk halal masih kurang, sehingga diperlukan edukasi dan pendampingan kepada para karyawan yang mengelola produk minuman tersebut. Adapun metode yang digunakan dalam pengabdian ini adalah dengan melakukan kuesioner dan penyuluhan. Melakukan kuesioner bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh pengetahuan dan pemahaman karyawan mengenai jaminan produk halal. Akan tetapi, masih banyak ditemui karyawan yang belum memahami pentingnya sertifikasi halal bagi sebuah produk terutama makanan dan minuman meskipun telah mengetahui apa itu label halal. Selanjutnya pengabdi melakukan peyuluhan kepada seluruh karyawan CV. Caraka Abadi dan diharapkan dengan penyuluhan ini karyawan menjadi lebih memahami tata cara mendaftar untuk sertifikasi halal, manfaat serta kelebihan produk yang memiliki sertifikasi halal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengedukasi dan juga menyadarkan karyawan CV. Caraka Abadi betapa penting dan bermanfaatnya sertifikasi halal bagi sebuah produk terutama produk makanan dan minuman yang beredar di Indonesia karena mayoritas penduduknya memeluk agama islam. MUI Halal Contract Assistance and Certification as well as Halal Product Guarantee Education on Cangloh Drinks at Mergosono Malang City. Indonesia is a country with the majority of the population being Muslim. This makes the Indonesian government have to pay more attention to the people's needs for halal products, especially in food and beverage products that are in accordance with Islamic law, one of which is by providing halal guarantees for the products consumed. CV. Caraka Abadi is a company engaged in products made from natural or herbal ingredients and also produces Cangloh drinks made from star fruit. To make it easier and at the same time convince consumers of the products being sold, this company registers their products with BPOM and tries to fulfill halal product certification. However, the understanding of company employees regarding halal product certification is still lacking, so education and assistance are needed for employees who manage these beverage products. The method used in this service is to conduct questionnaires and counseling. Conducting a questionnaire aims to find out how far the knowledge and understanding of employees regarding halal product guarantees. However, there are still many employees who do not understand the importance of halal certification for a product, especially food and beverages, even though they already know what a halal label is. Furthermore, the servant conducts counseling to all employees of CV. Caraka Abadi and it is hoped that with this counseling employees will better understand the procedures for registering for halal certification, the benefits and advantages of products that have halal certification. The purpose of this study is to educate and also make employees aware of CV. Caraka Abadi how important and useful halal certification is for a product, especially food and beverage products circulating in Indonesia because the majority of the population embraces Islam.

Optimasi Regulasi, Fasilitas, dan Public Awareness Penanganan Limbah Infeksius di Masa Pandemi COVID-19 Prischa Listiningrum; Rizki Savira Firdaus; Qurni Annamalia; Anggi Mayarana
Jurnal Dedikasi Hukum Vol. 1 No. 3 (2021): Desember 2021
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Selama pandemi jumlah limbah infeksius mengalami peningkatan sebanyak 30-50% dengan akumulasi sebanyak 6.417,95 ton sepanjang maret 2020 hingga Februari 2021. Limbah infeksius tersebut membutuhkan penanganan yang lebih terintegrasi dan terpadu karena berbahaya dan merupakan salah satu media penularan Corona Virus Disease Tahun 2019 (COVID-19). Contoh limbah infeksius diantaranya adalah jaringan tubuh dan darah dari pasien virus corona, alat injeksi, bahan atau perlengkapan dan peralatan yang diperkirakan terkontaminasi saat menangani pasien virus corona seperti masker, sarung tangan medis, dan alat pelindung diri. Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui upaya optimasi penanganan limbah infeksius di masa penademi COVID-19 di Indonesia. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Adapun hasil dari penelitian ini mengemukakan bahwa optimasi penanganan limbah infeksius COVID-19 di Indonesia dapat dilakukan melalui tiga strategi. Pertama, reformasi kebijakan hukum dalam penanganan limbah infeksius COVID-19 di Indonesia, yang dapat dilakukan dengan menerbitkan peraturan perundang-undangan seperti peraturan pemerintah dan/atau peraturan presiden sebagai aturan pelaksana, yang mana peraturan-peraturan tersebut dapat memiliki kekuatan hukum dan sanksi yang tegas untuk diterapkan. Kedua, meningkatkan pendistribusian fasilitas pengolahan atau manajemen pembuangan limbah infeksius. Ketiga, sosialisasi dan edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya memperhatikan pengolahan limbah infeksius yang sesuai dan memenuhi standar prosedur yang telah ditetapkan yang dilakukan melalui seminar, diskusi, event, lokakarya, atau kegiatan lainnya. Optimization of Regulations, Facilities, and Public Awareness of Infectious Waste Handling in the COVID-19 pandemic. During the pandemic the amount of infectious waste increased by 30-50% with an accumulation of 6,417.95 tons during March 2020 to February 2021. This infectious waste requires more integrated and integrated handling because it is dangerous and is one of the transmission media for Corona Virus Disease in 2019 (COVID-19). Examples of infectious waste include body tissue and blood from corona virus patients, injection equipment, materials or equipment and equipment that are thought to be contaminated when handling corona virus patients such as masks, medical gloves, and personal protective equipment. The purpose of this study is to find out how to optimize the handling of infectious waste during the COVID-19 pandemic in Indonesia. This research is a type of doctrinal legal research with a statutory approach and a conceptual approach. The results of this study suggest that the optimization of the handling of COVID-19 infectious waste in Indonesia can be done through three strategies. First, legal policy reform in handling COVID-19 infectious waste in Indonesia, which can be done by issuing laws and regulations such as government regulations and/or presidential regulations as implementing regulations, where these regulations can have legal force and strict sanctions. to apply. Second, improve the distribution of treatment facilities or management of infectious waste disposal. Third, socialization and education to increase public awareness of the importance of paying attention to the appropriate infectious waste treatment and meeting the standard procedures that have been established through seminars, discussions, events, workshops, or other activities.

Pendampingan Pembentukan Badan Usaha Masyarakat Desa Bumiaji Kecamatan Bumiaji Kota Batu Kukuh Dwi Kurniawan
Jurnal Dedikasi Hukum Vol. 1 No. 2 (2021): Agustus 2021
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Salah satu penghalang pelaku usaha melebarkan usahanya adalah tidak memiliki legalitas badan usaha. Seperti untuk merambah pada digital marketing, sebagai bentuk validasi bahwa usaha ini benar-benar merupakan usaha yang valid, maka diperlukan legalitas usaha. Kegiatan ini dilaksanakan bersama mitra yang merupakan para pelaku usaha dari masyarakat Dusun Banaran Desa Bumiaji Kecamatan Bumiaji Kota Batu. Tujuan kegiatan ini adalah membantu mitra dalam mendapatkan status badan usaha. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah pendampingan pembentukan badan usaha berupa Usaha Dagang. Jenis badan usaha ini dipilih karena sesuai dengan kebutuhan para pelaku usaha, biaya pembuatannya relatif terjangkau dan tidak memerlukan waktu yang lama dalam proses pembuatannya. Dari kegiatan pengabdian ini diharapkan dapat meningkatkan penjualan dari para pelaku usaha dan dapat meluaskan jangkauan usaha ke tahap berikutnya. Assistance in the Establishment of Community Business Entities in Bumiaji Village, Bumiaji District, Batu City One of the barriers of businessman widening their business is not having the legality of business entities. As for venturing into digital marketing, as a form of validation that this business is really a valid business, it requires the legality of the business. This activity was carried out with partners who are business actors from the community of Banaran Village Bumiaji Village Bumiaji Bumiaji District Of Batu City. The purpose of this activity is to assist partners in obtaining business entity status. The method used in this activity is the assistance of the formation of business entities in the form of Trading Businesses. This type of business entity was chosen because in accordance with the needs of business people, the cost of making it is relatively affordable and does not require a long time in the manufacturing process. This devotional activity is expected to increase sales from business actors and expand the business's reach to the next stage.

Penyuluhan Perlindungan Hak Anak Korban Kekerasan Orang Tua Selama Pandemi Covid 19 Melalui Social Service Webinar Dian Ety Mayasari; Andreas L. Atjengbharata; Tomi Hadi Moelyono
Jurnal Dedikasi Hukum Vol. 1 No. 3 (2021): Desember 2021
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Selama Pandemi Covid-19 membuat masyarakat menjadi lebih banyak beraktivitas di rumah, terutama anak-anak yang bersekolah secara online yang membuat orang tua harus lebih berperan besar dalam proses pembelajarannya. Terhitung sejak pandemi covid 19 terjadi peningkatan kekerasan pada anak yang dilakukan oleh orang tuanya sendiri. Hal ini dikarenakan orang tua kesal terhadap anak yang sulit untuk diajari saat belajar online. Kegiatan penyuluhan tentang perlindungan hak anak korban kekerasan orang tua selama pandemi covid 19 melalui social service webinar dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dengan adanya keberlakukan Undang-Undang Perlindungan anak tersebut. Kegiatan terlaksana dengan menggunakan 4 tahapan, yaitu tahap pengisian pre test, tahap pemaparan materi, tahap tanya jawab, dan tahap pengisian post test. 4 tahapan ini dilakukan sebagai rangkaian untuk bisa mencapai tujuan dilakukannya kegiatan pengabdian masyarakat. Berdasarkan hasil pemaparan narasumber dan memperhatikan hasil jawaban pre test dan post test, maka diketahui adanya peningkatan pemahaman dari peserta dalam social service webinar tentang ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak yang mengatur tentang hak-hak anak yang dilindungi dan sanksi bagi pelaku yang melanggarnya, dengan demikian diharapkan ada peran serta dari masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Counseling for The Protection of Children's Rights Victims of Parental Violence During the Covid 19 Pandemic Through Social Service Webinar. During the Covid-19 pandemic, people have become more active at home, especially children who go to school online, which makes parents have to play a bigger role in the learning process. Since the COVID-19 pandemic, there has been an increase in violence against children by their own parents. This is because parents are annoyed with children who are difficult to teach when learning online. Counseling activities regarding the protection of the rights of children victims of parental violence during the COVID-19 pandemic through the social service webinar were carried out with the aim of increasing public understanding with the enactment of the Child Protection Act. The activity was carried out using 4 stages, namely the pre-test filling stage, the material exposure stage, the question and answer stage, and the post-test filling stage. These 4 stages are carried out as a series to be able to achieve the goal of doing community service activities. Based on the results of the speakers' presentations and paying attention to the results of the pre-test and post-test answers, it is known that there is an increase in the understanding of participants in the social service webinar regarding the provisions of the Child Protection Law which regulates the rights of children being protected and sanctions for perpetrators who violate them. It is hoped that there will be participation from the community in the implementation of child protection.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Isdian Anggraeny

Contact Email
dedikasihukum@umm.ac.id

Phone
+6282232791088

Journal Mail Official
dedikasihukum@umm.ac.id

Editorial Address
KAMPUS III UMM Jalan Raya Tlogomas No. 246 Malang, Jawa Timur, Indonesia 65144 Tel: (+62) 341 464318 | Fax: (+62) 341 460782 Email: dedikasihukum@umm.ac.id

Location
Kota malang,

Jawa timur

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Isdian Anggraeny

Contact Email dedikasihukum@umm.ac.id

Phone +6282232791088

Journal Mail Official dedikasihukum@umm.ac.id

Editorial Address KAMPUS III UMM Jalan Raya Tlogomas No. 246 Malang, Jawa Timur, Indonesia 65144 Tel: (+62) 341 464318 | Fax: (+62) 341 460782 Email: dedikasihukum@umm.ac.id

Location Kota malang, Jawa timur INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Isdian Anggraeny

Contact Email
dedikasihukum@umm.ac.id

Phone
+6282232791088

Journal Mail Official
dedikasihukum@umm.ac.id

Editorial Address
KAMPUS III UMM Jalan Raya Tlogomas No. 246 Malang, Jawa Timur, Indonesia 65144 Tel: (+62) 341 464318 | Fax: (+62) 341 460782 Email: dedikasihukum@umm.ac.id

Location
Kota malang,

Jawa timur

INDONESIA